Hubungan Inonesia dan Australia kembali meradang. Pasalnya segala cara kini ditempuh Australia untuk ‘’menahan’’ laju arus pengungsi ke Australia, sehingga Menyebabkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meradang dan marah terhadap Australia.
‘’Indonesia menolak dan menentang kebijakan pengembalian kapal pencari suaka ke perairan Indonesia yang diberlakukan oleh Australia,’’ penegasan ini disampaikan Marty menanggapi insiden dikembalikannya kapal pencari suaka yang berlayar dari perairan Indonesia menuju Australia pertengahan Desember lalu.
Kantor berita ABC menulis kapal berisi manusia perahu asal Sudan dan Somalia itu digiring masuk ke perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia.
"Karena ini bukan suatu solusi. Kalau kita semua menerapkan pendekatan ini, di mana ujung pangkalnya?" seru Marty.
"Apakah setiap negara akan melakukan hal serupa? Indonesia mengembalikan kapal dari negara lain?"
"Oleh karena itu, kita mengharapkan penyelesaian yang lebih baik," tegasnya Selasa (07/01), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.
Pada 19 Desember 2013 lalu kapal bermuatan 47 orang itu kembali masuk ke perairan Indonesia dan kemudian dikabarkan kehabisan bahan bakar.
Kapal akhirnya kandas di Pulau Rote, demikian ABC melaporkan.
'Bukan serta merta'
Akhir tahun lalu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menerapkan kebijakan baru yang ketat untuk mencegah pencari suaka masuk ke wilayah Australia.
Sejumlah pencari suaka yang datang dengan perahu dari Indonesia akan digiring balik ke perairan Indonesia.
Tetapi hingga saat ini pemerintah Indonesia masih menghentikan tiga kerja sama termasuk dalam bidang pengelolaan pencari suaka setelah muncul tuduhan intelejen Australia memata-matai pejabat Indonesia.
Marty Natalegawa meyakini pada waktunya nanti hubungan akan kembali seperti sedia kala dan kerjasama dipulihkan.
"Hubungan saat ini tidak optimal, tidak seoptimal sebelumnya. Tapi saya yakin ini adalah sebuah pengecualian," tambahnya.
"Tapi perbaikan hubungan adalah suatu proses, bukan suatu yang bisa serta merta diciptakan dengan pengesahan suatu dokumen. Yang perlu dikembalikan saat ini adalah rasa saling percaya."
Pemerintah Australia dikabarkan akan membeli 16 buah perahu karet untuk menolong pencari suaka kembali ke Indonesia. Dengan perahu penolong itu, pencari suaka yang kapalnya dicegah memasuki perairan Australia, akan diangkut kembali ke perairan Indonesia.
Menurut laporan kelompok media Fairfax dan suratkabar West Australian, pemerintah saat ini sedang memproses pembelian perahu karet ukuran besar, yang dilengkapi dengan mesin.
Kabar ini mencuat setelah Selasa (7/1/2014) terungkap laporan bahwa pihak Angkatan Laut Australia mencegah perahu pencari suaka dan memaksanya kembali ke perairan Indonesia.
Menteri Imigrasi Scott Morrison tidak membantah informasi tersebut, dengan mengatakan pihaknya tidak akan mengomentari urusan teknis operasi Kedaulatan Perbatasan.
Namun pejabat sementara Jurubicara Oposisi bidang Imigrasi Partai Buruh Mark Dreyfus kepada ABC mengatakan, pemerintah harus menjelaskan apa yang terjadi.
"Kami tidak terima kalau kita hanya dibiarkan menebak apa yang terjadi," katanya. "Satu-satunya alasan mengapa pemerintah menutupi hal ini, karena menteri dan perdana menteri tidak ingin rakyat Australia tahu bahwa keputusan mereka akan merusak hubungan dengan Indonesia".
Sementara Senator Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau mengatakan, "Tadinya kita dengar pemerintah akan menghentikan kedatangan perahu, kemudian mereka bilang akan membeli perahu nelayan di pantai-pantai Indonesia, sekarang mereka akan memberikan perahu untuk para pencari suaka".
Laporan Fairfax mengutip sumber di Departemen Pertahanan, yang mengatakan pembelian perahu karet ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap taktik penyelundup manusia yang sering menggunakan perahu tua, dan kemudian menyabotase perahunya sendiri agar ditolong oleh regu penyelamat Australia.
Perahu karet penolong ini digambarkan bisa mengangkut puluhan orang bersama suplai makanan air air minum paling tidak selama seminggu.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan kembali sikap Indonesia atas kebijakan Pemerintah Australia memaksa perahu pencari suaka kembali ke Indonesia. "Saya ulangi sekali lagi, kami menolak kebijakan memaksa perahu pencari suaka kembali (ke Indonesia)," tegasnya.
Namun demikian, Menteri Natalegawa mengatakan, pihaknya hampir setiap hari melakukan kontak dengan mitranya Menlu Julie Bishop. .
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengatakan program penghadangan perahu pencari suaka masih bisa berjalan tanpa kerja sama Indonesia setelah pemerintah Indonesia.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Indonesia menyatakan menghentikan sementara sejumlah kerjasama termasuk masalah pencari suaka menyusul tuduhan bahwa Australia menyadap telepon Presiden Susilo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara, dan pejabat-pejabat lain.
Scott Morrison mengatakan operasi menghadang pencari suaka yang masuk ke wilayah Australia dengan menggunakan perahu tidak tergantung dengan satu mitra saja.
"Saya menegaskan bahwa operasi kami dirancang untuk tidak tergantung pada satu langkah atau mitra tunggal," katanya dalam keterangan pers di Sydney, Jumat (22/11).
Namun ia mengakui bahwa Indonesia adalah mitra sangat penting. "Indonesia telah menjadi mitra sangat penting dan menjadi mitra yang bertindak sebagai warga internasional yang besar guna menangani momok penyelundupan manusia," kata menteri imigrasi seperti dikutip kantor berita AFP.
Sebuah surat kabar Australia melaporkan sekitar 1.150 pencari suaka berhasil dicegah menggunakan perahu di Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka dengan tujuan Australia.
Sebagian besar jumlah tersebut berada di Indonesia. Disebutkan aksi mereka digagalkan karena adanya "gangguan" polisi di lapangan.
Setelah serangkaian pernyataan keras dari Jakarta, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Australia telah menyebabkan rusaknya hubungan dengan Jakarta yang "hampir tak bisa dipulihkan".
Pernyataan Marty ini adalah yang kesekian kalinya sebagai bentuk protes, setelah manusia perahu ini beberapa waktu lalu ketegangan hubungan kedua Negara terjadi atas dugaan penyadapan yang dilakukan intelejen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia sebagaimana muncul dalam berita surat kabar di negara tersebut.
"Australia harus melakukan tindakan nyata dan memberi sinyal kuat untuk memperbaiki kerusakan yang hampir, hampir tak dapat dipulihkan ini," kata Marty dalam sebuah wawancara khusus dengan BBC.
Dalam beberapa hari sejak berita dari bocoran buron intelejen AS, Edward Snowden, muncul pernyataan keras silih berganti dari Jakarta.
Setelah mengumumkan melalui akun Twitter-nya yang mengatakan Indonesia menkaji ulang kebijakannya dengan Australia, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan sedikitnya ada tiga program kerja sama dihentikan sementara, termasuk didalamnya kebijakan penting menyangkut pencari suaka ilegal yang menjadi salah satu mata kampanye terpenting pemerintahan PM Tony Abbott.
Kebijakan tentang manusia perahu yang dibungkus dalam kerja sama militer dua negara itu menurut Presiden Yudhoyono akan dihentikan menunggu penjelasan Australia.
Namun menurut laporan kantor berita Associated Press, tekanan terhadap Australia juga dilakukan pada bidang-bidang lain termasuk pembatalan jadwal kunjungan resmi pejabat Indonesia.
"Pokoknya secara keseluruhan itu ada upaya untuk me-review semua hubungan," tukas Marty.
Sejumlah pengamat bahkan menyarankan agar dilakukan pengusiran terhadap diplomat Australia untuk menekankan kemarahan Jakarta..
Christine Milne dari Partai Hijau di parlemen meminta PM Abbott memberi penjelasan pribadi pada sekutunya di Jakarta. Milne mengatakan sengketa diplomatik ini memburuk menjadi kasus pribadi karena selain para pejabat negara, turut disadap pula Ibu Negara Ani Yudhoyono.
"Satu-satunya cara Tony Abbott memperbaiki situasi ini adalah dengan mengangkat telepon .... bicara langsung pada Presiden Yudhoyono seperti dilakukan Presiden Obama dengan (Kanselir) Angela Merkel," tukas Milne.
Patroli Angkatan Laut Australia dikabarkan telah mencegah sebuah perahu pencari suaka memasuki perairan negara itu, dan memaksanya kembali ke wilayah perairan Indonesia.
Hal ini diketahui terjadi sebelum musim liburan Natal, tetapi baru dilaporkan dalam media di Indonesia saat ini. Sumber informasinya mengutip Twitter dari aktivis pembela pencari suaka.
Menurut laporan kantor berita Antara, sebanyak 47 orang pencari suaka ditangkap polisi di Pulau Rote, NTT, bulan lalu. Kepala kepolisian setempat, Hidayat, menjelaskan, para pencari suaka itu mencoba memasuki perairan Australia di Kepulauan Ashmore, tetapi dicegah patroli Australia dan dipaksa kembali ke perairan Indonesia.
Hidayat mengatakan, pencari suaka yang umumnya berasal dari Sudan dan Somalia ini berangkat dari Sulawesi Selatan pada 8 Desember lalu. Mereka terdeteksi patroli Australia pada 13 Desember dan dipaksa kembali ke wilayah Indonesia.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 19 Desember, perahu mereka ditemukan sudah kandas di sekitar Pulau Rote karena kehabisan bahan bakar. Saat itulah patroli Indonesia menjemput mereka.
Pemerintah Australia menolak berkomentar atas informasi ini dengan alasan keamanan operasi. Namun, Partai Buruh yang beroposisi dan juga Partai Hijau mendesak pemerintah terbuka atas masalah ini.
Senator Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau mengatakan, kejadian ini sangat serius dan harus diklarifikasi oleh Menteri Imigrasi Scott Morrison.
"Situasinya adalah, ada sebuah perahu yang dicegah dan dipaksa kembali oleh petugas Australia, dan akibatnya perahu tersebut kandas. Penumpangnya bisa tenggelam," katanya.
Pemerintah Australia sebelumnya menyatakan akan mencegah dan memaksa kembali setiap perahu yang masuk ke wilayah perairan negara itu, "jika kondisinya aman dan memungkinkan", sebagai bagian dari kebijakan pencari suaka.
Di bawah Operasi Kedaulatan Perbatasan, Menteri Morrison secara rutin memberikan keterangan pers mingguan setiap hari Jumat.
Morrison biasanya menolak menjelaskan teknis operasi yang dilakukan petugas Australia dengan alasan keamanan.|MJF
.
No comments:
Post a Comment