Kiev Ancam Tindak Keras Demonstran

Kiev Ancam Tindak Keras Demonstran

Petinggi kepolisian Ukraina pada Rabu mengaku siap bertindak keras, guna mengakhiri pendudukan gedung pemerintahan oleh aktivis pro-Kremlin di belahan timur negara itu.

“Saya pikir resolusi krisis ini akan terjawab dalam 48 jam mendatang,” kata Menteri Dalam Negeri Arsen Avakov dalam rapat kabinet di Kiev. “Ada dua cara yang mungkin terjadi: lewat proses negosiasi atau intervensi paksa.”

Rusia sudah memperingatkan bahwa penggunaan kekerasan untuk mengusir calon-calon separatis yang mengambil alih bangunan pemerintahan dapat memicu perang saudara di Ukraina.

Rabu silam, Presiden Rusia Vladimir Putin memperdalam tekanan terhadap pemerintahan baru Ukraina. Ia mendesak Ukraina membayar di muka untuk pasokan gas alam, lantaran utang yang terus membengkak.

“Mitra kami di Eropa mengakui legitimasi pemerintahan Kiev saat ini. Namun, mereka tidak melakukan apapun untuk mendukung Ukraina—bahkan satu dolar, satu euro pun,” papar Putin di Moskow. “Rusia tidak mengakui legitimasi pemerintahan Kiev, tetapi masih terus memberikan dukungan ekonomi dan subsidi dengan nilai ratusan juta dan miliaran dolar. Tentu saja, situasi ini tidak berlangsung selamanya.”

Untuk itu, katanya, Ukraina mungkin saja akan diminta membayar gas alam satu bulan di muka, akibat tagihan yang belum dilunasi. Menurut Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, jumlah tagihan tertunggak kini $16,6 miliar. Jumlahnya jauh lebih tinggi ketimbang yang diklaim pemerintah Ukraina.

Uni Eropa pada awal Maret menjanjikan paket bantuan $15 miliar untuk Ukraina. Dana akan disalurkan sepanjang beberapa tahun mendatang. Bulan ini, Kongres Amerika Serikat meloloskan jaminan pinjaman $1 miliar. Dana Moneter Internasional juga mengaku akan memberikan pinjaman $18 miliar bagi Ukraina, meski kesepakatannya belum selesai.

Komentar Avakov meretaskan amarah demonstran di kota-kota industrial pro-Kremlin, seperti Donetsk, Kharkiv, dan Luhansk. Sejumlah besar warga etnis Rusia hidup di kota-kota itu.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan ultimatum Kiev tak banyak membantu penanganan krisis. “Perundingan akan sangat penting artinya. Mereka harus mendengarkan rakyat,” katanya.

Ukraina menuding Moskow menghasut protes yang bermula Minggu silam. Rusia dinilai telah mengatur pendudukan yang serupa di Crimea bulan lalu, menjelang pencaplokan oleh Kremlin.

Pengunjuk rasa dipukul mundur dari gedung pemerintah di Kharkiv pada Selasa. Namun, mereka tetap bercokol di Donetsk dan Luhansk yang hingga kini belum stabil.WSJ