Pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dipastikan menang telak di Jawa Barat dalam Pilpres 2014. Pasangan nomor urut 1 itu meraih sebanyak 14.167.381 suara atau 59,79 persen. Prabowo-Hatta unggul di 22 kabupaten/kota.
Hal itu diketahui dalam rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2014 tingkat Jawa Barat di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (18/7/2014).
Joko Widodo-Jusuf Kalla justru tertinggal jauh dengan selisih sekira 4,6 juta dari Prabowo-Hatta. Jokowi-JK hanya meraih 9.530.315 suara atau 40,22 persen. Kandidat nomor urut 2 unggul di empat kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu.
Dari jumlah itu, diketahui total jumlah suara sah di Jawa Barat dalam pilpres kali ini mencapai 23.697.696 suara. Sementara yang datang ke TPS sebanyak 23.990.089 atau 70,93 persen dari jumlah DPT 33.821.378 suara.
Dalam pleno rekapitulasi, saksi dari kedua kubu capres-cawapres tidak ada yang protes berlebihan. Meski ada beberapa kekeluhan yang disampaikan kedua kubu, tapi mereka tidak mempermasalahkan hasil akhir.
Saksi Prabowo-Hatta, Otang Suparlan, mengungkapkan adanya penggunaan KK dan KTP yang begitu banyak dalam mencoblos, terutama di Bekasi. Bahkan, jumlahnya mencapai 650.000 orang.
Permasalahan itu diharapkan jadi pembelajaran berarti untuk perbaikan proses demokrasi ke depan. "Masalah DPT ini ke depan harus benar-benar clear," ujar Otang.
Hal senada juga dikemukakan saksi Jokowi-JK, Bedi Budiman. "Saya merasakan kegelisahan yang sama dengan yang disampaikan Pak Otang," ucapnya.
Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, mengapresiasi seluruh elemen terkait sehingga pelaksanaan pilpres bisa dituntaskan. Jawa Barat pun terbilang kondusif, termasuk di rapat pleno.
"Suasana ini sangat menggembirakan. Saksi 1 dan 2 berbeda, tapi bisa sama-sama tetap tersenyum," tuturnya.
Yayat menambahkan, pilpres mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sehingga, masyarakat begitu proaktif datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.
Bawaslu Jawa Barat juga menyatakan tidak ada permasalahan dalam persoalan angka raihan para capres-cawapres. Berdasarkan hasil yang diperoleh Bawaslu dan hasil rekapitulasi di KPU Jawa Barat, raihan suaranya sama.
Sementara besok, KPU Jawa Barat akan menyampaikan hasil perolehan suara tingkat Jawa Barat ke KPU RI.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Budi Cahyono Prawiro, meminta masyarakat untuk tidak meragukan pluralitas dan toleransi beragama calon presiden, Prabowo Subianto.
"Saya rasa tidak perlu diragukan lagi, karena di Gerindra ada tujuh organisasi sayap keagamaan di antaranya Gema Sadhana, Tionghoa, Gembira dan lainnya. Kemudian Pak Prabowo minta Partai Gerindra harus beragam," kata Budi, di Kuil Siwa Mandhir, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (17/7/2014).
Sebagai bentuk nyata plurisme Prabowo, sambungnya, adalah kegiatan yang digelar organisasi sayap Gerindra, Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (Gema Sadhana) yang terus menggelar kegiatan bakti sosial.
Dimana kali ini, organisasi sayap Gerindra yang beragama Hindu itu menggelar bakti sosial sekaligus doa bersama dengan memberikan sembako kepada ratusan warga. Acara itu diketuai oleh AS Kobalen selaku ketua umum Gema Sadhana.
"Itu selalu yang diciptakan oleh Pak Prabowo supaya didalamnya beragam. Acara ini rutin digelar setiap beberapa bulan terutama buka puasa bersama," ujarnya.
Dalam acara itu, Gema Sadhana menggelar kegiatan bakti sosial sekaligus menggelar doa agar tahapan Pilpres berlangsung lancar dan aman.
Mereka juga mendoakan umat Islam yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Palestina. Doa juga dipanjatkan agar masyarakat tenang menghargai lembaga resmi secara sah, yakni KPU proses penghitungan sampai tanggal 22 Juli 2014 nanti.
Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (Gema Sadhana), yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra, konsisten menggelar kegiatan bakti sosial meski gelaran Pemilihan Presiden 2014 telah usai.
Kegiatan bakti sosial kali ini diselenggarakan di Kuil Siwa Mandhir, Jalan Pluit Barat, Jakarta Utara, karena kegiatan ini sebagai bentuk doa bersama karena telah selesainya pilpres pada 9 Juli 2014.
"Kita melakukan doa perdamaian khususnya pemilu presiden berjalan dengan baik kemarin," kata Ketua Umum Gema Sadhana AS. Kobalen, Kamis (17/7/2014).
Kobalen berharap, seluruh rakyat Indonesia mendengar dan menaati nasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) supaya tidak melakukan tindakan apapun yang sifatnya negatif atau mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa. Ini yang menjadi topik utama.
"Kami juga menghargai pesan Pak Prabowo-Hatta yang berulang kali mengatakan siap menerima kalah atau menang. Ke depan, Pak Prabowo tetap menjaga kedamaian dan tetap kondusif," terangnya.
Selain itu, dalam kegiatan yang digelar bebarengan dengan buka puasa bersama itu, juga memanjatkan doa bagi saudara kaum Muslim yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Palestina.
"Doa ini juga mengharapkan supaya masyarakat tenang menghargai lembaga resmi secara sah, yakni KPU dalam menjalankan proses penghitungan sampai tanggal 22 Juli 2014 nanti," imbuhnya.
Dalam acara tersebut, juga dihadiri, ratusan warga yang menikmati santap buka puasa bersama. Warga juga diberikan sembako yang ditukar dengan kupon, sekira 600 bungkus beras yang dibagikan dalam kegiatan bakti sosial itu.
Sebanyak 5.000 relawan dari 100 komunitas pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, akan diturunkan untuk mengawal proses perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ribuan relawan tersebut akan ditempatkan di sekitar area KPU. Selain mengamankan proses penghitungan suara, relawan tersebut akan membantu aparat pelaksana untuk memastikan KPU bekerja secara maksimal tanpa adanya tekanan dari pihak luar.
"Kita akan ikut menempatkan personel-personel di daerah sekitar KPU sehingga KPU bisa bekerja dengan tenang tanpa tekanan dari pihak luar," ujar Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Yunus Yosfiah usai Uparaca Apel Damai di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Kamis (17/7/2014).
Selain itu, para relawan juga akan mengawasi pengantaran hasil-hasil suara dari KPU Provinsi sampai ke KPU Pusat. "Kita lakukan dalam suasana yang damai," ucapnya.
Adapun 100 komunitas relawan pendukung Prabowo-Hatta diantaranya Asril center, laskar Prabowo, Relawan Jaring Muda Nusantara, Sahabat Akbar Tanjung, Laskar Merah Putih Srikandi Asril Center, FBR, mantan Baret Merah Kopasus, dan bersama kelompok masyarakat lain.
Saksi dari pasangan capres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden 2014 di tingkat KPU Kota Bengkulu.
"Kami memiliki catatan tersendiri terhadap hasil rekapitulasi suara pilpres di Kota Bengkulu, kami merasa aneh dengan banyaknya daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) yang menggunakan KTP memilih pada pilpres kemarin," kata Saksi Prabowo-Hatta Marliyadi pada penetapan hasil rekapitulasi suara Kota Bengkulu di Bengkulu, Kamis (17/7/2014).
Dia mengatakan kejanggalan tersebut terlihat dari jumlah partisipasi pemilih yang hanya 66 persen, sedangkan jumlah DPKTB tercatat cukup tinggi untuk kota itu.
"Dari jumlah DPT 252.270 jiwa yang menggunakan hak pilih mereka hanya 158.688 pemilih, namun untuk pemilih khusus tambahan bahkan mencapai 6.000 pemilih yang berpartisipasi, ini tergolong besar untuk Kota Bengkulu," kata dia.
Marliyadi mengatakan dengan tidak ditandatanganinya hasil rekapitulasi suara pilpres untuk kota itu, pihaknya akan meneruskan kejanggalan tersebut pada tahapan rekapitulasi suara selanjutnya, yakni tingkat provinsi.
"Dengan melihat DPKTB yang tinggi, indikasi seperti kecurangan bisa saja terjadi, walaupun begitu, kita tetap mengapresiasi KPU Kota Bengkulu yang telah menggelar pilpres dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah mengatakan menandatangani atau tidak dari hasil rekapitulasi suara pilpres di daerah itu merupakan hak saksi.
"Mereka berhak tidak menandatangani, namun sesuai dengan tahapan rekapitulasi dari tingkat KPPS hingga Kota Bengkulu, tidak ada selisih atau kejanggalan suara, hasil rekapitulasi tiap tahapan berjenjang, sama," katanya.
Hanya saja, menurut dia, pihaknya mengakui kurang akuratnya data statistik dari daftar pemilih yang dicatat penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Jumlah data pemilihnya benar, hanya saja ada kesalahan 'menginput' data seperti di beberapa kecamatan, misalnya lima orang pemilih perempuan masuk ke dalam daftar pemilih laki-laki, namun jumlah pemilih dan hasil rekapitulasi suara tetap cocok, memang ada keluhan data ini disampaikan saksi pasangan capres nomor urut 1," ujarnya.
Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan capres-cawapres pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2 unggul sebanyak 2.003 suara dibanding pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, jelasnya.
Gabungan relawan Prabowo-Hatta bersama elemen Pemuda Pancasila Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mengawal dan memberi dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pengumuman hasil pilpres pada 22 Juli.
"Mari kita tunggu pengumuman resmi KPU pada 22 Juli, tentunya dengan sikap siap menerima apa pun keputusan tersebut berdasarkan nilai objektivitas kejujuran dan keadilan," kata Ketua Pemuda Pancasila NTB, HL Wirahman, didampingi relawan Prabowo-Hatta, di Mataram, NTB, Kamis (17/7/2014).
Dukungan serupa juga perlu disematkan kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam memastikan penyelenggaraan pilpres dapat berjalan aman dan lancar, dengan harapan independensi dan netralitas kedua institusi tersebut tetap terjaga.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam pilpres kali ini.
"Kami siap dengan aparat keamanan serta KPU untuk menjaga ketertiban dan stabilitas daerah demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentunya tanpa ada intervensi asing," tegas Wirahman.
Dia mengimbau kepada KPU agar melaksanakan keputusan penghitungan berdasarkan nilai objektivitas, kejujuran, dan keadilan.
Hal itu termasuk meminta jajaran KPU provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera menghentikan hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei, karena telah menimbulkan perbedaan di masyarakat, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
"Ini penting dilakukan KPU agar masyarakat NTB tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi dan pemberitaan versi hitung cepat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei, karena dapat mengancam keutuhan dan stabilitas negara jika tidak dibendung dengan cepat," ujarnya. Okezone
No comments:
Post a Comment