Singapura mengusulkan pendirian pusat krisis untuk kawasan Asia Pasifik. Nantinya, pusat krisis akan mengoordinasi operasi pasca-bencana dan kemanusiaan di daerah yang menanggung dampaknya.
Ide ini pertama kali diajukan Singapura dalam pertemuan di Hawaii antara menteri-menteri pertahanan Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Gagasan pendirian pusat krisis di negara-kota tersebut kembali diusulkan Senin silam oleh Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen.
Ia menekankan pentingnya pendirian pusat koordinasi di kawasan rawan bencana Asia Pasifik. Sebanyak 70% dari seluruh bencana alam sedunia terjadi di kawasan ini. Dalam dua tahun terakhir saja, bencana alam—seperti topan dan gempa bumi—telah merenggut sekitar 30.000 warga dunia dan menelan biaya $300 miliar
Dalam konferensi pers sesudah berpidato di forum keamanan di Kuala Lumpur, Ng mengaku alasan pengajuan pusat koordinasi itu sederhana: “Ketika bencana terjadi, tak ada satu negara pun yang memiliki sumber daya [memadai], jika skala bencana termasuk besar.”.
Vokalis Grup Journey Galang Dana
Usulannya muncul di tengah-tengah pencarian MH370. Pesawat yang lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing itu lenyap dari radar pada 8 Maret. Misi pencarian hingga kini masih berlangsung, melibatkan puluhan kapal dan pesawat militer dari 26 negara.
“Betul, respons dunia atas insiden MH370 merupakan ilustrasi yang jelas akan meluasnya peran militer modern,” kata Ng.
Ia menggarisbawahi bagaimana kekuatan alam dapat merusak atau melumpuhkan infrastruktur. Ketika itu terjadi, militer menjadi satu-satunya organisasi yang sanggup merespons dalam waktu singkat dengan memberikan bantuan dan penyelamatan. Bagaimanapun, kata Ng, misi sesudah bencana membutuhkan pendampingan komunitas internasional dan militer regional.
“Pelatihan antara militer merupakan hal yang penting. Namun, kita juga mesti membangun arsitektur yang sanggup merespons bencana alam dengan cara yang lebih baik. Respons itu terutama diperlukan tepat sesudah bencana, kala peran koordinasi dalam penyelamatan sangat signifikan,” tegas Ng dalam pidatonya.WSJ
No comments:
Post a Comment