!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Friday, October 4, 2013

Chairman of the Central Executive ( PP ) Muhammadiyah expects duet Islamic - Nationalist leadership


Mahmud MD
Chairman of the Central Executive ( PP ) Muhammadiyah expects duet Islamic - Nationalist leadership

Chairman of the Central Executive ( PP ) Muhammadiyah Din expect Shamsuddin Islamic - Nationalist leadership duo or Nationalist - Islam of the results of the General Election ( Election ) 2014.

"Muslims have a great historical role in the enforcement of this country , " said Din about the role of Muslims after the 2014 election to succeed the monthly lectures in Da'wah Building Muhammadiyah Jakarta , Friday ( 4/10 ) night .

However , Din said the duo hopes Islamic - Nationalist leadership was highly dependent on political parties because authorities realize the Islamic - Nationalist leadership duo is on political parties .

Muhammadiyah , Din continued , referring to the subject matter of Muhammadiyah Tanwir 2012, look for this nation's leadership is often absent when necessary , slow , vacillating , and confusion in decision making , and corrupt .

" It was caused by the behavior of transactional politics , the use of money in the pursuit of office , and the failure of political parties to undertake the cadre and recruitment leader of the nation , " said Din .

Seven criteria necessary leadership Muhammadiyah of Indonesia according to the visionary , nationalist - humanist , the ability to build solidarity , and dare to take risks .

Then , the ability to take right decisions quickly and decisively , the ability to solve problems and mobilizing resources , and moral integrity are not abusing power .

 The third President , BJ Habibie come to the office of the president , and the president welcomed on Friday ( 4/10 ) . Both talk and discuss a lot of things . Unfortunately , the meeting was closed to the media .

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said the meeting was a regular friendship . "There is so crucial . Presented by Mr. Habibie to the President that he would make a visit to the Middle East and Europe , " he said briefly .

President SBY little leak friendship with BJ Habibie results via twitter account on Friday ( 4/10 ) night . He said had shared Friday Prayers in Masjid Baiturrahim , the State Palace .

He said , Habibie delivered a number of ideas for the future of the nation's progress in strategic industries including homeland . "It also speaks about the importance of maintaining the values ​​of a good society , including the harmony and integrity of domestic life , " wrote SBY .

President Yudhoyono said a lot of thought and have in common a strong commitment to advancing the nation .

 General Elections Commission ( KPU ) begin formulating guidelines for 2014 General Election campaign in the mass media through the FGD process which took place on October 4 to 6 at the Travelers Hotel , Jakarta .

FGD jointly held between the Commission and the Election Supervisory Board ( Bawaslu ) , Ministry of Home Affairs ( MOHA ) , the Indonesian Broadcasting Commission ( KPI ) and the Press Council .

" The ultimate goal in order to direct the 2014 election campaign in the mass media can be in accordance with the laws and regulations in force , " said Commission Chairman Kamal Husni Manik in Jakarta , Friday ( 4/10 ) .

Husni stressed that regulations and legislation , the reference is not just limited to the Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of the House of Representatives , Regional Representatives Council and Legislative Council , but also refers to the Law. 32/2002 on Broadcasting and Law No.40/1999 on the Press

" In the next three days have produced something more tangible , applicable , and touching the object you want to target , " he said .

According to Husni , the campaign experienced a rapid transformation with the emergence of certain variants , such as internal party polotol broadcast the event on television is actually using a public frequency .

" The variants , found from mass media publications are used and regarded political parties can not be touched by the rules of the Law of the campaign , " said Husni . For example , if the program is known to be beneficial owners of the media ( in politics ) should be eligible violations of the rules , " he said .

A number of major themes in the FGD guidelines formulated , among others, related to the material , time , prohibitions , and penalties in the 2014 election campaign in the mass media .

 Vice Chairman of Commission II Arif Wibowo said the pairing was not intended to make the same number between DP4 with DPSHP . But , at least DP4 is data that has been equipped NIK voters .
Thus, DP4 still need to be comparative to ensure no voters will be missed by the Commission .

" If it was different , so good . Means that the Commission is actually updating voter data in the field . Accurate data it later if there's a double , and all eligible voters already registered in the DPT , " said Arif , Friday ( 4 / 10 ) .

Director General of Civil Affairs and the Ministry of Civil Affairs ( dept ) Ministry of Home Affairs , Irma said , the results of last pairing with the KPU had significant improvement .

" The data are not yet eligible voters according to the law was lagging about 20.3 million again , has decreased compared to the first pairing ( difference of 65 million voters ) , " Irma said .

Irma optimistic , voter data repair can be completed before October 13 . That is, with increasing data accuracy KPU voters owned by MoHA .

Moreover , the Commission has sought transparency of data cleansing double voters in all areas at all levels . Thus, voters can actively check their presence in DPT simply by accessing the Commission canal .

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis


Mahmud MD
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah  mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis atau Nasionalis-Islam dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

"Umat Islam mempunyai peran kesejarahan besar dalam penegakan negara ini," kata Din tentang peran umat Islam untuk menyukseskan Pemilu 2014 selepas pengajian bulanan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (4/10) malam.

Namun, Din mengatakan harapan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis itu sangat tergantung pada partai-partai politik karena kewenangan mewujudkan duet kepemimpin Islam-Nasionalis ada pada partai politik.

Muhammadiyah, lanjut Din, merujuk pada pokok pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012, melihat kepemimpinan bangsa selama ini sering absen ketika diperlukan, lamban, bimbang, dan galau dalam mengambil keputusan, dan korup.

"Itu disebabkan perilaku politik transaksional, penggunaan uang dalam mengejar jabatan, dan kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan dan rekrutmen pemimpin bangsa," kata Din.

Tujuh kriteria kepemimpinan yang diperlukan bangsa Indonesia menurut Muhammadiyah yaitu visioner, nasionalis-humanis, kemampuan membangun solidaritas, dan berani mengambil risiko.

Kemudian, kemampuan mengambil keputusan yang cepat tepat dan tegas, kemampuan menyelesaikan masalah dan menggerakkan sumber daya, dan integritas moral yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

 Presiden RI ketiga, BJ Habibie bertandang ke kantor presiden, dan disambut Presiden SBY, Jumat (4/10). Keduanya bercakap-cakap dan mendiskusikan banyak hal. Sayangnya, pertemuan tersebut tertutup bagi media.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahim biasa. "Tidak ada hal krusial ya. Disampaikan oleh Pak Habibie kepada Bapak Presiden bahwa beliau akan mengadakan kunjungan ke Timur Tengah dan Eropa," katanya singkat.

Presiden SBY sedikit membocorkan hasil silaturahim dengan BJ Habibie lewat akun twitternya, Jumat (4/10) malam. Ia mengatakan sempat Shalat Jumat bersama di Masjid Baiturrahim, Istana Negara.

Dikatakannya, Habibie menyampaikan sejumlah pemikiran untuk kemajuan bangsa di masa depan termasuk industri strategis tanah air. "Juga berbicara tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat yang baik termasuk harmoni dan keutuhan kehidupan rumah tangga," tulis SBY.

Presiden SBY mengatakan banyak kesamaan pemikiran dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan bangsa.

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai perumusan pedoman kampanye Pemilihan Umum 2014 di media massa melalui proses konsinyering yang berlangsung pada 4--6 Oktober di Travellers Hotel, Jakarta.

Konsinyering bersama tersebut dilangsungkan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

"Tujuan utamanya agar mengarahkan kampanye Pemilu 2014 di media massa bisa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua KPU Husni Kamal Manik di Jakarta, Jumat (4/10).

Husni menegaskan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan bukan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan juga merujuk pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang Pers

"Dalam tiga hari mendatang harus dihasilkan sesuatu yang lebih nyata, aplikatif, dan menyentuh terhadap objek yang ingin dituju," ujarnya.

Menurut Husni, pelaksanaan kampanye mengalami proses transformasi yang pesat dengan kemunculan varian-varian tertentu, seperti menayangkan acara internal partai polotol di televisi yang nyata-nyata menggunakan frekuensi publik.

"Varian-varian tersebut, ditemukan dari publikasi media massa yang digunakan parpol dan dianggap tidak bisa tersentuh aturan UU pelaksanaan kampanye," kata Husni. Misalnya, apabila program diketahui menguntungkan pemilik media (secara politik) seharusnya sudah memenuhi syarat pelanggaran aturan," ujarnya.

Sejumlah tema besar pedoman yang dirumuskan dalam konsinyering tersebut, antara lain terkait dengan materi, waktu, larangan, dan sanksi dalam kampanye Pemilu 2014 di media massa.

 Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, penyandingan memang tidak ditujukan untuk memperoleh angka yang sama antara DP4 dengan DPSHP. Tetapi, setidaknya DP4 merupakan data pemilih yang sudah dilengkapi NIK.
Sehingga, DP4 tetap perlu menjadi pembanding untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat oleh KPU.

"Kalau memang berbeda, ya bagus. Artinya KPU memang betul-betul memutakhirkan data pemilih di lapangan. Data akurat itu nanti kalau sudah tidak ada yang ganda, dan pemilih yang memenuhi syarat semuanya sudah terdaftar dalam DPT," jelas Arif, Jumat (4/10).

Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) Kemendagri, Irman mengatakan, hasil penyandingan terakhir dengan KPU mengalami perbaikan yang signifikan.

"Data yang belum memenuhi kriteria pemilih sesuai undang-undang itu tertinggal sekitar 20,3 juta lagi, sudah menurun dibanding penyandingan pertama (selisih 65 juta pemilih)," kata Irman.

Irman optimis, perbaikan data pemilih menjelang 13 Oktober bisa dituntaskan. Yaitu dengan peningkatan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU dengan Kemendagri.

Apalagi, KPU telah mengupayakan transparansi pembersihan data pemilih ganda di seluruh daerah pada setiap tingkatan. Sehingga, pemilih bisa aktif mengecek keberadaan mereka dalam DPT hanya dengan mengakses kanal KPU.

Mahkamah Konstitusi (MK)mengirimkan surat pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mochtar kepada Presiden



 Mahkamah Konstitusi (MK)mengirimkan surat pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mochtar kepada Presiden

 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberhentian sementara Ketua MK Akil Mochtar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (4/10/2013).

"Kalau ada hakim yang jadi tersangka, maka jadi kewajiban dari ketua untuk mengajukan pemberhentian sementara ke Presiden. Sudah diberi siang tadi," ujar hakim konstitusi Harjono usai rapat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bagi Akil di Gedung MK, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, ketentuan pemberhentian tersebut diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK. Ia mengungkapkan, surat pengajuan pemberhentian Ketua MK tersebut ditandatangani Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

Diungkapkannya, jika keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Akil telah diterbitkan sebelum keputusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bagi Akil diputuskan, tim tetap akan bekerja. Bahkan, katanya, nasib pemberhentian sementara itu akan bergantung pada keputusan majelis.

"Nasib pemberhentian sementara bagaimana, tergantung etik," tutur Harjono yang juga menjadi Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu.

Seperti diwartakan, Akil, bersama anggota DPR Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis Nalau, dan calon bupati petahana Gunung Mas Hambit Bintih, ditetapkan sebagai tersangka sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Selain kasus di Kalimantan Tengah, Akil juga ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan kasus serupa di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus kedua, KPK menetapkan dua tersangka selain Akil. Dua tersangka itu adalah Tubagus Chaery Wardana, yang adalah adik dari Gubernur Banten dan suami Wali Kota Tangerang Selatan, serta pengacara bernama Susi Tur Andayani.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang pemimpin lembaga tinggi negara untuk membicarakan masalah yang tengah dialami Mahkamah Konstitusi. Pembicaraan akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (5/10/2013) pukul 13.00 WIB, tanpa mengundang pihak MK.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi, Jumat (4/10/2013), mengatakan, pertemuan akan diikuti Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki.

Julian menambahkan, pasca-operasi tangkap tangan Ketua MK Akil Mochtar dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ada konsultasi antara Presiden dan pemimpin lembaga lain untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Ketika ditanya mengapa pertemuan tanpa melibatkan pihak MK, Julian menjawab, "Kali ini konsultasi lebih bijak soal MK dengan pimpinan lembaga lain. Itulah kenapa MK tidak diundang."
Seperti diberitakan, sebelum penangkapan Akil, Presiden dan pimpinan DPR sempat membicarakan soal MK dalam pertemuan rutin beberapa waktu lalu. Menurut Presiden, MK dibicarakan secara serius dalam pertemuan lantaran perannya yang sangat besar.

Setelah Akil tertangkap tangan menerima suap terkait penanganan sengketa hasil pemilu kepala daerah di Kalimantan Tengah dan juga pemilukada di Kabupaten Lebak, Banten, berbagai pihak menyorot tajam lembaga penjaga konstitusi itu. MK selama ini menjadi salah satu lembaga yang dipercaya publik.

Berbagai wacana bermunculan sebagai reaksi publik, mulai dari pembubaran MK, pengurangan kewenangan MK, pelarangan MK diisi kalangan politisi, dan lainnya. Hasil putusan MK pun diragukan.

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bagi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyatakan akan mengonfirmasi soal ditemukannya ganja dan pil ekstasi di ruang kerja Akil.

Majelis akan mengkaji apakah Akil melanggar kode etik hakim konstitusi dengan menyimpan barang-barang tersebut.

"Kami (Majelis Kehormatan) akan melihat fakta-fakta, apa berkaitan dengan prinsip pedoman kode etik hakim konstitusi," ujar Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Harjono usai rapat tertutup Majelis, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2013).

Hakim konstitusi itu menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah keberadaan barang haram itu terkait dengan pelanggaran kode etik oleh Akil. Majelis yang terdiri dari lima orang itu akan mempelajarinya lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidiknya menemukan narkoba atau obat terlarang ketika menggeledah ruang kerja Akil di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

"Milik siapa, saya tidak tahu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Penyidik KPK menyerahkan narkoba tersebut ke Kepala Koordinasi Keamanan MK Kompol Edi Suyitno. Pasalnya, barang tersebut tidak dalam obyek penyidikan terkait korupsi.

Penggeledahan ruang kerja Akil dilakukan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap. Akil diduga menerima suap terkait Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak (baca: Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar).

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyidiknya menemukan narkoba atau obat terlarang ketika menggeledah ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

"Kita temukan barang yang tidak dalam objek penyidikan, karena itu penyidik serahkan kepada kordinator kepala pengamanan MK Kompol Edi Suwitno dengan berita acara. Selanjutnya tergantung pihak MK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4//10/2013).

Meski ditemukan di ruang kerja Akil, KPK belum dapat memastikan siapa pemilik narkoba itu. Mengenai jumlah dan jenis narkoba tersebut, Johan juga mengaku tidak mengetahuinya.

"Mengenai jenisnya apa, saya tidak diinfokan penyidik. Jadi itu di luar objek dalam penanganan perkara KPK," terang Johan.

Seperti diberitakan, Akil ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu (2/10/2013) malam. Akil ditangkap di kediamannya bersama dengan anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis. Dari rumah Akil, KPK menyita uang yang nilainya sekitar Rp 3 miliar. Uang itu diduga akan diberikan Chairun Nisa dan Cornelis kepada Akil terkait kepengurusan sengketa pilkada di Gunung Mas.

Untuk kasus pilkada Gunung Mas, ada empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis, KPK menetapkan calon bupati petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, sebagai tersangka.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima surat izin Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang berencana melaksanakan ibadah haji pada Oktober ini. Atut terancam batal berangkat haji lantaran dirinya telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak Kamis (3/10/2013).

"Nanti kita tunggu apakah Ibu Atut mengajukan permohonan izin naik haji atau tidak. Kalau dia ajukan, kita tunggu bagaimana jawaban pimpinan," terang Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Johan mengatakan, KPK tidak melarang seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, menurutnya, kewajiban pergi haji bagi umat Muslim hanya sekali. KPK berharap, Atut tetap berada di Indonesia ketika sewaktu-waktu diminta hadir untuk diperiksa sebagai saksi.

"Yang kedua kali, tiga kali kan tidak wajib. Kalau bukan kewajiban, artinya KPK menganggap Ratu Atut Chosiyah ini masih diperlukan kehadirannya di Indonesia," kata Johan.

KPK sendiri belum menjadwalkan pemeriksaan untuk Atut. Pemeriksaan Atut sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan pengusaha Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan di kediamannya, Rabu (2/10/2013) malam. Wawan adalah adik Atut sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Selain Wawan, KPK juga menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan advokat Susi Tur Andayani sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Wawan.

 Komisi Pemberantasan Korupsi  menegaskan, pihaknya tidak menyita 11 mobil yang berada di rumah tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. KPK hanya memasang garis KPK pada mobil tersebut dalam rangka penggeledahan di Jalan Denpasar IV Nomor 35, RT 001 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, itu.

"Jadi, tidak ada penyitaan mobil. Kemarin itu awalnya  diberi KPK line. Tujuannya karena kami mau geledah biar tidak ada yang keluar-masuk," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jumat (4/10/2013).

Johan mengatakan, setelah penggeledahan selesai, garis KPK yang dipasang di mobil tersebut pun dibuka kembali. KPK hanya menyita dokumen dari kediaman Wawan. "Kalau soal dokumen, ada kami sita dan amankan dari rumah TCW," kata Johan.

Sebelumnya, penggeledahan di rumah Wawan dilakukan pada Kamis (3/10/2013) malam. Saat itu, terdapat 11 mobil terparkir di halaman rumah. Mobil tersebut adalah Toyota Kijang Innova berwarna hitam bernomor polisi B 1558 RSY, Bentley hitam B 888 GIF, dua unit Ferarri warna merah dengan pelat nomor B 888 CNW dan B 888 GES, Nissan GTR putih, dan Lamborghini Gallardo putih B 888 WHN.

Selain itu, ada pula Toyota Camry hitam, sedan Lexus hitam, Rol Royce hitam B 888 CHW, Toyota Land Cruiser hitam B 888 TCW, dan Toyota Land Cruiser Prado hitam 1978 RFR.

Selain belasan mobil mewah, di salah satu sudut ruangan garasi rumah milik Wawan juga terparkir sebuah motor Harley Davidson Sport silver B 3484 NWW.

KPK menetapkan pengusaha Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten setelah tertangkap tangan di kediamannya, Rabu (2/10/2013) malam. Wawan adalah adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Selain Wawan, KPK juga menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan advokat Susi Tur Andayani. Keduanya diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Wawan.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, putusan Pilkada Kabupaten Lebak pada Selasa (1/10/2013) tidak bisa diubah. Menurutnya, putusan MK adalah sesuatu yang final dan mengikat.

"Tidak bisa, sudah mengikat," kata Hamdan singkat di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Salah satu putusan dalam sengketa tersebut ialah menggelar pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara (TPS) yag dianulir. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang bisa menganulir putusan di MK. Sengketa Pilkada Lebak adalah salah satu perkara di MK yang ditangani oleh Akil.

Akil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap dalam sengketa tersebut. Terkait hal itu, berbagai pihak meminta MK untuk meninjau kembali putusan dalam pilkada tersebut. Salah satunya adalah calon bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya.

Iti adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Dia maju sebagai calon bupati Lebak berpasangan dengan Ade Sumardi. Pasangan ini didukung koalisi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, PPP, PKS, dan PPNU.

Saat Pilkada Lebak, pasangan ini meraih suara terbanyak, yaitu 407.156 suara (62,37 persen). Di posisi kedua ialah pasangan yang diusung Partai Golkar, Amir Hamzah-Kasmin, yang mendapat 226.440 suara (34,69 persen). Sementara posisi ketiga ialah pasangan perseorangan, Pepep Faisaludin-Aang Rasidi, dengan 19.163 suara (2,94 persen).

Atas hasil ini, pasangan Amir Hamzah-Kasmin menggugat ke MK dengan tuduhan penggelembungan suara. Menurut Iti, selama persidangan, tidak ada indikasi kuat yang membuktikan pihaknya melakukan penggelembungan suara.

 Mahkamah Konstitusi mengakui perlunya revisi mekanisme pengawasan eksternal terhadap institusi itu. Hal ini bertujuan agar ada pihak luar yang ikut mengawasi MK untuk menjaga obyektivitas pengawasan.

"Mungkin aturan itu (pengawasan) harus direvisi. Ini harus diperbaiki untuk menjaga obyektivitas," ujar Hakim Konstitusi Harjono seusai  rapat tertutup Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bagi Ketua MK Akil Mochtar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Ia mengatakan pentingnya formulasi agar MK juga mendapat pengawasan terutama soal kode etik dari pihak luar. "Itu (pengawasan eksternal) yang harus kita perhatikan. Itu jadi tugas kita untuk memecahkan," kata Harjono.

Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu mengatakan, satu-satunya pengawasan eksternal atas dugaan pelanggaran kode etik bagi hakim konstitusi adalah laporan masyarakat. Sayangnya, menurut dia, laporan masyarakat itu masuk melalui satu pintu, yaitu lewat ketua MK.

"Laporan-laporan harus lewat pintu ketua. Kalau dipegang ketua, kalau laporannya menyangkut ketua bagaimana?" ucapnya.

Dia mengungkapkan, selama dirinya menjabat sebagai hakim konstitusi di MK, institusi itu belum pernah membahas soal laporan masyarakat. Hanya, ia dapat memastikan apakah hal itu disebabkan tidak ada laporan, ataukah laporan tidak pernah disampaikan oleh ketua. Ia juga berkilah, MK tetap mendapat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.

Pasca-operasi tangkap tangan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK, tuntutan agar MK kembali diawasi pihal luar, misalnya Komisi Yudisial (KY), kembali mengemuka. Pengawasan itu sangat diperlukan mengingat sejak dibatalkannya pasal pengawasan terhadap hakim konstitusi pada 2006, tidak ada lagi lembaga yang mengawasi sepak terjang MK.

Dengan tidak adanya mekanisme pengawasan ini, menurut komisioner KY, Imam Anshori Saleh, perilaku hakim menjadi tidak terkontrol. ”Lembaga itu sudah berjalan tanpa ada pengawasan etik, moral, dan perilaku hakim,” kata Imam di Jakarta, Kamis (3/10/2013).

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk dua kasus dugaan suap, yaitu dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Pengumuman tersangka ini disampaikan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/10/2013) sore, oleh Ketua KPK Abraham Samad.

 Tubagus Chaery Wardana yang menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada Ketua MK Akil Mochtar dikeluarkan dari Rumah Tahanan KPK untuk menjalani proses penyidikan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Tubagus keluar Rutan KPK sekitar pukul 21.00 WIB kemudian masuk ke Gedung KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini dibawa penyidik ke Gedung KPK untuk dikonfirmasi mengenai barang bukti yang disita KPK. "Para tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Ketua MK, terkait sengketa Pilkada, yang dibawa malam ini oleh penyidik untuk keperluan konfirmasi barang bukti yang disita, untuk penyelesaian administrasi," kata Johan melalui pesan singkat.

Saat memasuki Gedung KPK, Tubagus tidak menjawab pertanyaan wartawan. Selain Tubagus, penyidik KPK membawa advokat Susi Tur Andayani dan anggota DPR Chairun Nisa dari rutan untuk dikonfirmasi soal barang bukti. Susi merupakan tersangka kasus yang sama dengan Tubagus, yakni dugaan suap-menyuap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Chairun Nisa merupakan tersangka dugaan penerimaan suap terkait sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Sama halnya dengan Tubagus, kedua orang ini tidak berkomentar ketika memasuki Gedung KPK. Susi terpantau masuk Gedung sekitar pukul 21.02 WIB. Sementara itu, Chairun Nisa sudah masuk sejak sore tadi. Dia keluar Gedung sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti berupa uang dollar AS dan Singapura yang nilainya sekitar Rp 3 miliar dari penangkapan di rumah Akil pada Selasa (2/10/2013) malam. Uang yang dibungkus dalam sejumlah amplop coklat itu dibawa Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau ke rumah Akil pada malam penangkapan. Adapun Cornelis juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Selain itu, KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait kasus sengketa pilkada Lebak. Uang ini disita dari rumah orangtua Susi, di kawasan Tebet, Jakarta. Saat menggeledah rumah akil di Kompleks Widya Chandra, Rabu (2/10/2013), penyidik KPK mengamankan uang senilai Rp 2,7 miliar yang terdiri dari dollar AS dan rupiah.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK bersama dengan Ketua MK Akil Mochtar pada Rabu (2/10/2013) malam. Ia diduga akan menyerahkan sejumlah uang bersama pengusaha Cornelius untuk memenangkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih yang didukung PDI Perjuangan.

Apa motif Chairun Nisa mendukung Hambit?

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Kalimantan Ahmadi Noor Supit menuturkan, sikap Chairun Nisa telah menyalahi aturan partai. Terlebih lagi, Chairun Nisa adalah Korwil Pemenangan Pemilu Kalimantan Tengah Partai Golkar. Golkar pun sudah memiliki jagoan lain dalam Pilkada Gunung Mas.

Supit menduga keterlibatan Chairun Nisa dalam kasus ini terkait pertarungan caleg. Chairun Nisa merupakan caleg Partai Golkar dengan daerah pemilihan Kalimantan Tengah. "Di sana luar biasa persaingannya. Kalau dia hanya mengandalkan popularitas, nggak mungkin lewat. Mungkin dia ingin meminta bantuan pengaruh dari Bupati Gunung Mas," ujar Supit saat dihubungi Jumat (4/10/2013).

Ketua Badan Anggaran DPR ini menilai sosok Chairun Nisa bukanlah tipe politisi pemain. Ia berani menjamin, Chairun Nisa membantu Hambit bukan karena iming-iming uang. Sebelum kasus suap Ketua MK ini mencuat, kata Supit, Chairun Nisa sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Ketika itu, Chairun Nisa masih menjabat Ketua Komisi VIII yang membawahi Kementerian Agama.

"Saat itu, dia menangis karena merasa dimanfaatkan orang. Jadi, saya tahu persis. Dia ketakutan, minta pindah komisi. Dia ingin tenang hidup, bukan tipe pemain," ucap Supit.

KPK menetapkan Akil Mochtar, Chairun Nisa, calon petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Akil dan Chairun diduga menerima suap sehingga melanggar Pasal 12 c UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu, Hambit dan Cornelis diduga sebagai pemberi suap. Keduanya diduga melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

The Constitutional Court ( MK ) sent a letter of suspension to the Chief Justice Akil Mochtar President



The Constitutional Court ( MK ) sent a letter of suspension to the Chief Justice Akil Mochtar President

 The Constitutional Court ( MK ) has sent a letter of dismissal while Chief Justice Akil Mochtar to President Susilo Bambang Yudhoyono on Friday ( 10/04/2013 ) .

"If a judge is so suspect , then so duty of the chairman to propose the suspension to the President . Been given this afternoon , " the judge said after the meeting Harjono constitution Honorary Council for Constitutional Justice Akil at the Court House , on Friday .

According to him , the termination provisions set forth in Law No. 8 of 2011 on the Constitutional Court . He said the filing of the dismissal letter signed by the Deputy Chairman of the Constitutional Court Chief Justice Zoelva Hamdan .

Disclosure , if the President's decision on the suspension Akil has been published before the decision to the Constitutional Council of Honorary Justices Akil decided , the team will still be working . In fact , he said , the fate of the suspension will depend on the decisions of judges .

" The fate of the suspension how , depending on ethics , " said Harjono who is also the Chairman of the Constitutional Court of Honor Council .

As proclaimed , Akil , along with members of the House Chairun Nisa , and Cornelis Nalau businessman and incumbent incumbent Gunung Mas Hambit Bintih , named as a suspect election dispute Gunung Mas in Central Kalimantan .

In addition to the case in Central Kalimantan , Akil also named as a suspect for alleged similar cases in Lebak regency , Banten . In the second case , the Commission established two suspects besides Akil . Two suspects are Tubagus Chaery Ward , who is the younger brother of the Governor of Banten and South Tangerang mayor husband , and lawyer named Susie Andayani tour .

 President Susilo Bambang Yudhoyono invited leaders of state institutions to discuss the problems being experienced by the Constitutional Court . The talks will be conducted at the State Palace , Jakarta , Saturday ( 10/05/2013 ) at 13:00 pm , without inviting the Court .

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha when contacted on Friday ( 04/10/2013 ) , said the meeting will be followed Sidharto Danusubroto Assembly Speaker , House of Representatives Speaker Marzuki Ali , Chairman of the Council Irman Gusman , CPC Chairman Hadi Purnomo , Chief Justice Hatta Ali , and Chairman of the Judicial Commission Supaman Marzuki .

Julian added , post-operative arrested Chief Justice Akil Mochtar hand in cases of alleged corruption by the Corruption Eradication Commission , there should be consultation between the President and the leaders of other institutions to maintain stability and public confidence in state institutions .

When asked why the meeting without involving the Court , Julian replied , " This time more wisely about MK consultation with the leadership of other institutions . Exactly why the Court was not invited . "
As reported , before catching Akil , the President and the leadership of the House was talking about the regular meeting of the Constitutional Court some time ago . According to the President , the Court discussed seriously in the meeting due to a very large role .

After Akil caught red-handed accepting a bribe related to the handling of disputed election results in Central Kalimantan regional head election and also in Lebak regency , Banten , sharp highlight the various institutions of the constitution guard . MK has become one of the trusted public institution .

Various discourse sprung up in reaction to the public , ranging from the dissolution of the Constitutional Court , the reduction of the authority of the Court , the Court filled banning politicians , and others . The decision of the Court is doubtful.

Honorary Council Constitutional Court for the Chairman of the Constitutional Court ( MK ) Akil Mochtar said it will confirm about the discovery of marijuana and ecstasy pills in the workspace Akil .

Council will review whether the judge Akil unethical constitution to store these items .

" We ( Honor Council ) will look at the facts , what relates to the principles of constitutional justice ethics guidelines , " said Chairman of the Honorary Council Harjono Constitutional Court after a closed meeting of the Assembly, at the Court House , Jalan Medan Merdeka Barat , Central Jakarta , Friday ( 4 / 10/2013 ) .

The constitutional judge said it could not determine if the presence of illicit goods associated with violations of the code of ethics by Akil . Assembly consisting of five people will learn more.

Corruption Eradication Commission ( KPK ) investigators ensure drug or drugs found when searched workspace Akil at the Court House , Jakarta , Thursday ( 10/03/2013 ) .

" Whose , I do not know , " said KPK spokesman Johan Budi said the KPK building , Jakarta , on Friday.

KPK investigators handed the drugs to the Head of Security Coordination Court Commissioner Edi general said . Because the goods are not the object of investigations related to corruption .

Akil conducted shakedown workspace alleged involvement in the alleged bribery . Akil allegedly accepting bribes related to elections and Lebak regency Gunung Mas ( read : This chronology of Arrest Akil Mochtar ) .

 Corruption Eradication Commission ( KPK ) to ensure that investigators found the drug or drugs when searched workspace Chief Justice Akil Mochtar at the Court House , Jakarta , Thursday ( 10/03/2013 ) .

" We find stuff that is not in the object of the investigation , because the investigators submit to the chief security coordinator Edi Suwitno Court Commissioner with the minutes . Then hung the Constitutional Court , " said KPK spokesman Johan Budi said the KPK building , Jakarta , Friday ( 4 / / 10 / 2013 ) .

Although found in the workspace Akil , the Commission has not been able to determine who the owner of the drugs . Regarding the number and types of drugs , Johan also said he did not know .

"As for what kind , I do not diinfokan investigator . Outside the object so that in case handling KPK , " said Johan .

As reported , Akil named as a suspect after caught red-handed by KPK on Wednesday ( 10/02/2013 ) night . Akil was arrested at his residence along with members of the House of Representatives and employers Chairun Nisa Cornelis . From home Akil , KPK seize money whose value is approximately USD 3 billion . The money is expected to be given Chairun Nisa and Cornelis Akil related to the management of electoral disputes in Gunung Mas .

For the case of Gunung Mas elections , there are four people who set KPK as a suspect . Besides Akil , Chairun Nisa , and Cornelis , the Commission sets incumbent incumbent elections Gunung Mas , Hambit Bintih , as a suspect .

 Corruption Eradication Commission ( KPK ) has not received a license Banten Governor Ratu Atut Chosiyah planning Hajj this October . Hajj ATUT jeopardized because he has been prevented from traveling abroad since Thursday ( 03/10/2013 ) .

"We'll see whether she ATUT request permission pilgrimage or not . When he proposed , we wait for an answer how the leadership , " said KPK spokesman Johan Budi said the KPK building of Indonesia , Jakarta , Friday ( 10/04/2013 ) .

Johan said the KPK does not forbid a person to perform the pilgrimage . However , according to him , the hajj obligation for Muslims only once . KPK hopes , ATUT remain in Indonesia while at times asked to appear for questioning as a witness .

"The second time , three times it is not mandatory . Were it not the obligation , meaning that the Commission considers ATUT Chosiyah queen is still required his presence in Indonesia , " said Johan .

Commission itself has not scheduled the examination for ATUT . ATUT examination as a witness in the alleged bribery related to the maintenance of electoral disputes Lebak , Banten .

In this case, the Commission set Tubagus Chaery businessman Ward aka Henry as a suspect after caught red-handed at his residence on Wednesday ( 10/02/2013 ) night . Henry is the younger brother of her husband as well ATUT South Tangerang Mayor Airin Rachmi Diany .

In addition to Henry , the Commission also established Constitutional Court chairman Akil Mochtar and advocate Susi Andayani tour as a suspect . Both allegedly received Rp 1 billion of Henry .

 Corruption Eradication Commission confirmed, it does not take 11 cars that were in the house the suspect in the alleged bribery handling disputes Elections Lebak District , Banten , Tubagus Chaery aka Henry Ward . KPK KPK line just put on the car in order to shakedown at Jalan Denpasar IV No. 35 , RT 001 RW 002 , East Village Kuningan , South Jakarta .

" So , no car confiscation . Yesterday was initially given the KPK line . Goal because we want to raid let no one come and go , " said KPK spokesman Johan Budi said the KPK building on Friday ( 04/10/2013 ) .

Johan said , once the search is complete , the KPK line installed in the car was re-opened . KPK only confiscate documents from Henry 's residence . " When it comes to documents , there were seized and secured from the TCW , " said Johan .

Previously , Henry conducted raids at the house on Thursday ( 10/03/2013 ) night . At that time , there were 11 cars parked in the yard. The car is the Toyota Kijang Innova black police numbered B RSY 1558 , black Bentley GIF B 888 , two units of red Ferrari with the license plate number B 888 and B 888 CNW GES , a white Nissan GTR , Lamborghini Gallardo and a white B 888 WHN .

In addition , there is also a black Toyota Camry , black Lexus sedan , Rolls Royce B 888 CHW black , black Toyota Land Cruiser 888 TCW B , and a black Toyota Land Cruiser Prado 1978 RFR .

In addition to dozens of luxury cars , in one corner of the room belongs to Henry 's garage was also parked a silver Harley Davidson Sport NWW B 3484 .

Commission set Tubagus Chaery businessman Ward aka Henry as a suspect in the alleged bribery disputed election administration Lebak , Banten after caught red-handed at his residence on Wednesday ( 10/02/2013 ) night . Henry is the younger brother of Banten Governor Ratu Atut Chosiyah well as the husband of the South Tangerang Mayor Airin Rachmi Diany .

In addition to Henry , the Commission also established Constitutional Court chairman Akil Mochtar and advocate Susi Andayani Tour . Both allegedly received Rp 1 billion of Henry .

Vice Chairman of the Constitutional Court ( MK ) Zoelva Hamdan said the ruling Lebak regency elections on Tuesday ( 01/10/2013 ) can not be changed . According to him , the decision of the Court is final and binding .

" I can not, is binding , " said Hamdan brief in the Court House , Jakarta , Friday ( 10/04/2013 ) .

A decision in the dispute re-voting is held in all the polling stations ( TPS ) yag disallowed . According to him , there is no provision in the Constitutional Court to annul the decision . Election dispute Lebak is one case in which the Court addressed by Akil .

Akil was arrested and named as a suspect by the KPK for allegedly taking bribes in the dispute. Related to that , various parties ask the Court to review the decision in the election . One is the incumbent, Lebak Iti Oktavia Jayabaya .

Iti is a member of the Parliament of the Democratic Party . He ran as a candidate Regent of Lebak paired with Ade Sumardi . The pair backed coalition Democratic Party , PDI-P , Hanura , Gerindra , PPP , PKS , and PPNU .

When elections Lebak , the pair won the most votes , the 407 156 votes ( 62.37 percent ) . In second place is the couple that carried the Golkar Party , Amir Hamzah - Kasmin , who got 226 440 votes ( 34.69 percent ) . While the third is an individual partner , Pepep Faisaludin - Aang Rasidi , with 19 163 votes ( 2.94 percent ) .

For this result , the pair Amir Hamzah MK - Kasmin sued on charges to inflate the vote . According to Iti , during the trial , there is no strong indication that proves it inflate the vote .

 Constitutional Court recognized the need for revision of external oversight mechanisms against the institution . It is intended that no outside parties who participate in supervising Court supervision to maintain objectivity .

" Maybe it's rules ( supervision ) should be revised . This should be corrected to maintain objectivity , " the judge said after the meeting closed Harjono Constitutional Assembly Constitutional Court of Honor to Chief Justice Akil Mochtar at the Court House , Jakarta , Friday ( 10/04/2013 ) .

He said the importance of the formulation that the Court also receive supervision especially about the code of ethics of outsiders . " That ( external control ) that need our attention . Was so our job to solve , " said Harjono .

Honorary Chairman of the Council of the Constitutional Court said , the only external oversight over alleged violation of code of conduct for the judges of the constitution is the public report . Unfortunately , according to him , the report was entered through a door , which is past chairman of the Constitutional Court .

" The reports must head through the door . Chairman if held , if the report concerns how the president ? " she said .

He said , while he served as a constitutional judge in the Constitutional Court , the institution had never discussed the matter of the report . Only , he can make sure whether it is because there is no report , or the report was never submitted by the chairman . He also argued , the Court still got control of the Corruption Eradication Commission ( KPK ) , prosecutors , and police .

Post-operative hand catch by Chief Justice Akil Mochtar Commission , claims that the Court re- watched pihal outside , such as the Judicial Commission ( KY ) , re-surfaced . The supervision is necessary because since the cancellation clause supervision of constitutional justice in 2006 , there is no longer the agency that oversees the actions of the Court .

In the absence of this control mechanism , according to the commissioners , Imam Anshori Saleh , the judge becomes uncontrolled behavior . " The agency has been running without any oversight of ethics , morals , and the conduct of judges , " said Imam in Jakarta , Thursday ( 10/03/2013 ) .

Commission set Akil as a suspect for the two cases of alleged bribery , the bribery allegations related to election disputes Gunung Mas , Central Kalimantan , and alleged election bribery dispute Lebak , Banten . The suspects announcement was delivered at the Building Commission , Kuningan , Jakarta , Thursday ( 10/03/2013 ) afternoon , by the KPK chairman Abraham Samad .

 Tubagus Chaery Ward who was a suspect in the alleged bribery to the Chief Justice Akil Mochtar released from the Detention Commission to undergo the process of investigation at the Building Commission , Kuningan , Jakarta . KPK Rutan tubagus out around 21:00 pm and then go to the Building Commission .

According to KPK spokesman Johan Budi , the sister of Banten Governor Ratu Atut this Chosiyah brought investigators to the Building Commission to confirm the evidence seized KPK . " The suspects linked to alleged corruption case Chief Justice , election -related disputes , which were taken this evening by the investigator for the purpose of confirming physical evidence seized , to the completion of the administration , " said Johan via text message .

Upon entering the Building Commission , Tubagus not answer reporters' questions . Besides Tubagus , KPK investigators advocate Susi brings Andayani tour and members of Parliament from the crease for Nisa Chairun confirmed about evidence. Susi is the same case with the suspect Tubagus , the alleged bribery related disputes local elections in Lebak , Banten . Chairun Nisa is alleged acceptance of bribes suspected election -related disputes in Gunung Mas , Central Kalimantan .

Tubagus Similarly , the two men did not comment when entering the Building Commission . Susi monitored entrance building at around 21:02 pm . Meanwhile , Chairun Nisa has entered since this afternoon . Building him out around 21:00 pm .

In this case , the Commission seized evidence in the form of U.S. dollars and Singapore whose value is approximately USD 3 billion of arrest at home Akil on Tuesday ( 10/02/2013 ) night . Money is wrapped in a brown envelope was taken Chairun Nisa and entrepreneurs Cornelis Nalau Akil home on the night of the arrest . The Cornelis also established the Commission as a suspect .

In addition , the Commission confiscated Rp 1 billion election -related disputes Lebak . The money seized from Susie 's parents' house , in Tebet , Jakarta . When searched the house legally at Widya Chandra Complex , Wednesday ( 10/02/2013 ) , KPK investigators securing money worth Rp 2.7 billion, consisting of U.S. dollar and rupiah .

Member of House of Representatives Commission II of the Golkar Party , Chairun Nisa , were arrested in an operation conducted hands KPK arrested along with Chief Justice Akil Mochtar said on Wednesday ( 02/10/2013 ) night . He is expected to hand over some money together to win the entrepreneur Cornelius Gunung Mas Hambit Bintih Regents backed PDI-P .

What motive Chairun support Nisa Hambit ?

Chairman of the Golkar Party winning elections Kalimantan Ahmadi Noor Supit said , attitude Chairun Nisa had violated party rules . What's more , Chairun Nisa is Korwil winning elections Golkar Party Central Kalimantan . Golkar also already have another hero in Gunung Mas elections .

Nisa Chairun chopsticks suspect involvement in this case related to the fight of candidates . Chairun Nisa is a Golkar Party candidates with electoral districts in Central Kalimantan . "There's tremendous competition . If he just relying on the popularity , there's no way through . Maybe he wanted to enlist the help of the influence of Regents Gunung Mas , " Chopsticks said when contacted on Friday ( 04/10/2013 ) .

Chairman of the House Budget Committee is assessing the figure is not the type of politician Chairun Nisa players . He can guarantee , Chairun Nisa help Hambit not for the lure of money . Before Chief Justice bribery case came to light , said Supit , Chairun Nisa was associated with cases of alleged corruption in the procurement of the Quran. At that time, he was the Chairman of the Nisa Chairun Commission VIII overseeing the Ministry of Religious Affairs .

" At that time , he was crying because he felt taken advantage of . , So I know exactly . He's scared , ask for a transfer commission . He wants a quiet life , not the type of player , " said Chopsticks .

Commission set Akil Mochtar , Chairun Nisa , incumbent candidate elections Gunung Mas , Hambit Bintih , and entrepreneurs Cornelis as a suspect in the alleged bribery case related to the handling of the elections Gunung Mas , Central Kalimantan .

Akil and Chairun allegedly accepting bribes in violation of Article 12 c of Corruption Act in conjunction with Article 55 Paragraph 1 - 1 to the Criminal Code or Article 6 paragraph 2 in conjunction with Article 55 Paragraph 1 of the Criminal Code to - 1 .
Meanwhile , Hambit and Cornelis alleged bribe giver . Both alleged violation of Article 6 paragraph 1 letter a of Corruption Act in conjunction with Article 55 Paragraph 1 of the Criminal Code to - 1 .

Presiden Amerika Serikat Barack Obama dipastikan tidak akan hadir dalam KTT APEC



Presiden Amerika Serikat Barack Obama dipastikan tidak akan hadir dalam KTT APEC

 Presiden Amerika Serikat Barack Obama dipastikan tidak akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Forum (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali.

Namun, hal itu dinilai Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai suatu hal yang biasa dan tidak akan mengganggu.

"Kami sangat mengerti mengapa Obama tidak jadi datang ke APEC kali ini. Sebab, Amerika saat ini menghadapi isu domestik yang cukup pelik," katanya kepada wartawan di Bali Nusa Dua Convention Centre, Jumat (4/10/2013).

Mari mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah mengalami hal yang sama pada saat KTT APEC 2010 di Yokohama, Jepang. "Sebab saat itu ada gempa di Padang, Sumatera Barat. Jadi sempat delayed. Hal itu tidak dapat diprediksi.

"Kita juga punya banyak agenda dan APEC akan tetap berjalan tanpa Obama," katanya. (Sanusi)

 Gedung Putih akhirnya bicara soal pembatalan kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Bali,  yang akan dimulai besok, Sabtu (5/10/2013). "Presiden Obama juga membatalkan kunjungan ke Brunei minggu depan untuk KTT Asia Timur," kata pernyataan Gedung Putih sebagaimana warta AP.


Gedung Putih juga mengatakan kalau Presiden Barack Obama memilih untuk terus "menggencet" kubu Partai Republik di DPR AS yang masih tidak mau meneken rencana anggaran negara 2014. Lantaran belum ada tanda tangan tersebut, pemerintahan Obama menutup sementara kinerja pegawai pemerintahan sejak Selasa (1/10/2013).

Sementara itu, delegasi AS untuk dua pertemuan multinasional tetap akan hadir. Akan tetapi, pemimpinnya adalah Menteri Luar Negeri John Kerry.

Pada Rabu (2/10/2013), Obama juga membatalkan kunjungan ke Malaysia dan Filipina dengan alasan senada.

 Laporan terbaru World Tourism Organization (UNWTO) dan World Travel & Tourism Council (WTTC), memperlihatkan bahwa fasilitasi visa bisa membuat 2,6 juta lahan pekerjaan baru dalam Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2016.

Dikutip dari situs Apec2013.or.id, laporan yang berjudul 'Dampak Fasilitasi Visa dalam Ekonomi APEC, itu menunjukan bahwa keberhasilan APEC memfasilitasi visa, termasuk pendekatan progresif dengan menerapkan kebijakan visa baru, akan mendatangkan 21 persen wisatawan mancanegara ke kawasan APEC selama periode 2014 -2016.

Walau demikian disebutkan, masih diperlukan visa tradisional sebelum melakukan perjalanan di bawah kebijakan visa yang berlaku.

Fasilitasi visa bagi wisatawan ini disebutkan bisa menciptakan sebanyak 2,6 juta lapangan kerja tambahan di wilayah APEC pada tahun 2016 dan tambahan 89 miliar US Dollar pendapatan dari sektor pariwisata dari 57 juta turis yang mengunjungi APEC.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, menekankan bahwa pentingnya pariwisata sebagai wahana penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik.

Hal itu telah diakui oleh para pemimpin APEC diringi dengan peluncuran Fasilitasi Travel Inisiatif APEC. "Tantangannya sekarang adalah untuk menjalin kerjasama antara pejabat yang bekerja di bidang pariwisata, keuangan, bea cukai, imigrasi  keamanan, transportasi dan otoritas bandara yang berada di kelompok kerja yang berbeda," ujar Mai.

Sekretaris Jenderal UNWTO, Taleb Rifai, juga mendesak para pemimpin APEC untuk melihat peluang yang timbul melalui fasilitasi visa.

"Laporan ini jelas menunjukkan bahwa menempatkan fasilitasi visa sebagai prioritas nasional dapat diterjemahkan menjadi keuntungan sosio-ekonomi yang signifikan dalam hal pendapatan dan pekerjaan yang dihasilkan oleh pertumbuhan permintaan pariwisata," tuturnya. (Samuel Febrianto )

Rangkaian pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik sejak awal tahun hingga 8 Oktober 2013 mencatatkan laba. Tercatat uang berputar yang dibelanjakan 100.000 anggota delegasi lebih besar daripada pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.

Wakil Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013 Chairul Tanjung, dalam keterangan pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (3/10/2013), menyatakan, anggaran penyelenggaraan rangkaian APEC sepanjang tahun 2013 adalah Rp 364,77 miliar atau tidak lebih dari 35 juta dollar AS. Jumlah ini tersebar di empat instansi, yakni Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Anggaran tersebut, menurut Chairul, terbilang kecil dibanding dampak langsung dan tidak langsung yang diperoleh Indonesia. Dampak langsung yakni adanya uang berputar di masyarakat yang berasal dari pembelanjaan para delegasi yang datang selama rangkaian APEC sejak awal tahun 2013. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 100.000 orang.

Jika setiap anggota delegasi membelanjakan uang sekitar 5.000 dollar AS, total dana yang berputar di masyarakat 500 juta dollar AS. Sepuluh kali lipat daripada anggaran penyelenggaraan rangkaian KTT APEC 2013.

”Ini yang langsung. Belum yang tidak langsung. Misalnya, Bali dan Indonesia akan dikenal. Apalagi jika pelaksanaannya membuat kesan yang luar biasa,” kata Chairul.

Keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta membangun infrastruktur, ujar Chairul, menjadi faktor yang mampu menghemat anggaran penyelenggaraan. Alih-alih menggunakan dana APBN 2013, pembangunan berbagai infrastruktur penunjang kegiatan KTT APEC 2013 justru melibatkan BUMN dan swasta.

Pembangunan terminal Bandar Udara Ngurah Rai, misalnya, dilakukan PT Angkasa Pura I dengan menggandeng investor. Nilai investasinya Rp 2,8 triliun.

Pembangunan Tol Bali Mandara antara Bandara Ngurah Rai dan Nusa Dua dengan investasi Rp 2,5 triliun dilakukan oleh konsorsium yang melibatkan beberapa BUMN serta Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten setempat. Sementara itu gedung dan hotel tempat pertemuan sepenuhnya dibangun swasta.
Wakil Menteri Luar Negeri Wardana menyatakan, selama kepemimpinan Indonesia di APEC tahun 2013, pemerintah telah menyelenggarakan 182 rangkaian pertemuan. Berbagai isu dibahas, yakni perdagangan dan investasi, reformasi struktural, pembangunan kapasitas melalui kerja sama ekonomi dan teknologi, kerja sama usaha kecil dan menengah, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, ketahanan pangan, kelautan, perhubungan, keuangan, kehutanan, kesehatan, dan pariwisata.
Kegiatan dilaksanakan di sejumlah daerah, meliputi Jakarta, Lombok, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Solo, Manado, Medan, Palembang, dan Bali.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, Kamis (3/10), dalam keterangan pers, di Jakarta, menegaskan, Pertamina menambah stok bahan bakar minyak untuk transportasi darat dan udara di Bali. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM dalam pelaksanaan APEC 2013.

 Rusia pada Jumat menyatakan kecewa atas keputusan Presiden Amerika Serikat Barack Obama membatalkan kunjungannya ke Bali, yang membuat dia tidak bisa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan kemelut Suriah dengan dalam pertemuan itu.

"Kami kecewa tidak akan ada pertemuan," kata kantor berita Rusia mengutip pernyataan Juru Bicara Putin, Dmitry Peskov.

"Ada satu kebutuhan besar dalam hubungan bilateral kita untuk satu dialog tingkat paling tinggi," kata Peskov seperti dilansir AFP.

Obama membatalkan kunjungan ke Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) di Bali dan setelah itu KTT Asia Timur di Brunei Darussalam karena krisis anggaran federal yang melanda Amerika Serikat.

Penasehat kebijakan luar negeri Putin, Yury Ushakov, pada Kamis mengatakan kedua Presiden itu mungkin dapat bertemu di sela-sela KTT Bali untuk membicarakan masalah-masalah termasuk krisis Suriah.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry diperkirakan akan mewakili Washington dalam KTT APEC dan KTT Asia Timur.

Peskov mengatakan Putin sendiri mungkin tidak akan bertemu dengan Kerry di Bali tetapi diplomat penting Washington itu dapat berunding sejawat Rusianya Sergei Lavrov.

Rusia dan Amerika Serikat mencapai satu kesepakatan bulan lalu untuk melucuti senjata-senjata kimia pemerintah Suriah setelah serangan senjata kimia 21 Agustus di pinggiran Damaskus yang menurut Washington menewaskan 1.400 orang.

 Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, penyelenggaraan putaran KTT APEC 2013 di Bali sesungguhnya memberikan makna kuat bagi Indonesia, yaitu menjadi kekuatan regional dan bahkan kekuatan global.

Rajasa mengemukakan hal itu, di Nusa Dua, Bali, Jumat, sesaat sebelum memulai pertemuan bilateral dengan delegasi Jepang yang dipimpin Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Toshimitsu Motegi, di sela-sela kegiatan KTT APEC 2013.

"Salah kalau ada yang menilai APEC tidak memberikan manfaat bagi Indonesia," kata Rajasa.

Ia juga mengajak melihat APEC dan posisi Indonesia dalam perspektif lebih optimistis ketimbang dalam sudut pandang kritis, agar dapat melihat perkembangan dan keuntungan yang bisa diambil dari situasi global seperti sekarang.

"Tiga prioritas utama dalam APEC Bali kepentingan Indonesia untuk bisa mendekatkan APEC dengan rakyat. Lewat Bogor Goals pada 1994 tercipta semangat kerjasama perdagangan, dan lewat APEC Bali kali ini diberikan makna yang lebih membumi buat Indonesia," katanya.

Tiga prioritas APEC Bali adalah mewujudkan Bogor Goals, mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan, dan memperkuat konektivitas kawasan.

75 persen total perdagangan Indonesia terjalin dengan anggota APEC, dengan pertumbuhan perdagangan Indonesia-APEC lebih tinggi dari pertumbuhan perdagangan Indonesia di luar kawasan Asia Pasifik.

Bagi Indonesia, di antaranya, APEC kali ini juga momentum menyinergikan konsep MP3EI sehingga terbuka akses terhadap arus investasi dan akses pasar yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan produktifitas industri dalam negeri.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dijadwalkan akan bertemu bilateral dengan Presiden Susilo Yudhoyono, di sela KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali.

"Saat persisnya belum diketahui, namun menurut jadual yang ada, demikian," kata Deputi Direktorat Jenderal Diplomasi Publik dan Pers Kementerian Luar Negeri Jepang, Mizushima Koichi, di Nusa Dua, Jumat malam.

Abe yang terkenal dengan Abenomics-nya akan berbicara empat mata dengan Yudhoyono tentang berbagai hal, di antaranya penguatan kerja sama dan hubungan bilateral kedua negara serta hal-hal lain terkait perkembangan kawasan Asia Pasifik.

Menurut Mizushima, Jepang dan Indonesia memiliki hubungan yang selalu meningkat. "Perhatian kita ke Indonesia dan ASEAN sangat besar. Jepang dan ASEAN serta masing-masing negara anggotanya juga demikian," kata dia.

Kunjungan Abe ke Bali sebagai kepala delegasi ekonomi dalam KTT APEC 2013 kali ini juga membawa misi bersama-sama mewujudkan Bogor Goals yang telah ditetapkan pada KTT APEC 1994 di Bogor, Jawa Barat.

Akan tetapi, Mizushima tidak bisa menyebutkan apakah ada pertemuan bilateral antara Abe dengan koleganya, Presiden China Xi Jinping, yang juga hadir dalam KTT APEC 2013 di Nusa Dua, pada 7--8 Oktober in

U.S. President Barack Obama is determined to be present at the APEC Summit


U.S. President Barack Obama is determined to be present at the APEC Summit

 U.S. President Barack Obama is determined to be present in the Asia Pacific Economic Forum ( APEC summit ) in Nusa Dua , Bali .

However , it is considered Mari Elka Pangestu , Minister of Tourism and Creative Economy as a matter of course and will not interfere .

" We understand why Obama did not come to APEC . Because America is currently facing domestic issues are quite complicated , " he told reporters at the Bali Nusa Dua Convention Centre , Friday ( 04/10/2013 ) .

Let's say , President Susilo Bambang Yudhoyono has ever experienced the same thing at the 2010 APEC summit in Yokohama , Japan . " Because at that time there was an earthquake in Padang , West Sumatra . So was delayed . Thing that can not be predicted .

" We also have a lot of APEC's agenda and will continue to run without Obama , " he said . ( Sanusi )

 The White House finally talk about the canceled U.S. President Barack Obama at the Summit of the Asia-Pacific Economic Cooperation ( APEC summit ) in Bali , which will begin tomorrow , Saturday ( 05/10/2013 ) . " President Obama also canceled a visit to Brunei next week for the East Asia Summit , " said a White House statement as the AP .


The White House also said that President Barack Obama chose to continue to " squeeze " the stronghold of the Republicans in the U.S. House are still not willing to sign a state budget plan 2014. Because there is no such signature , the Obama administration shut down while the performance of government officials since Tuesday ( 10/01/2013 ) .

Meanwhile , the U.S. delegation for two multinational meetings will still be present . However , the leader is the Minister of Foreign Affairs John Kerry .

On Wednesday ( 10/02/2013 ) , Obama also canceled a trip to Malaysia and the Philippines with similar reasons .

 The latest report of the World Tourism Organization ( UNWTO ) and World Travel & Tourism Council ( WTTC ) , shows that the visa facilitation could create 2.6 million new jobs land in the Asia- Pacific Economic Cooperation ( APEC ) in 2016 .

Excerpted from the website Apec2013.or.id , a report titled ' Impact of Visa Facilitation in APEC economies , it shows that the success of APEC to facilitate the visa , including a progressive approach to implementing the new visa policy , will bring in 21 percent of foreign tourists into the APEC region over the period 2014 - 2016.

Mentioned however , still needed traditional visa before traveling under the visa policy in force .

Visa facilitation for tourists is mentioned could create as many as 2.6 million additional jobs in the APEC region by 2016 and an additional 89 billion U.S. dollar revenue from the tourism sector of the 57 million tourists who visit the APEC .

Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia, Mari Elka Pangestu , stressed that the importance of tourism as a vehicle for job creation , economic growth and development in Asia Pacific .

It has been recognized by leaders lacks the APEC Travel Facilitation Initiative launch of APEC . " The challenge now is to build cooperation between officials working in the field of tourism , finance , customs , immigration security , transportation and airport authorities that are in different workgroups , " said Mai .

UNWTO Secretary General , Taleb Rifai , also urged APEC leaders to see the opportunities that arise through visa facilitation .

" This report clearly shows that placing visa facilitation as a national priority can be translated into socio - economic benefits are significant in terms of income and employment generated by tourism demand growth , " he said . ( Samuel Febrianto )

The series of meetings the Asia Pacific Economic Cooperation since the beginning of the year until October 8, 2013 to record profits . Carrying money is spent rotating member delegation 100,000 greater than the ceiling in the Budget of Fiscal Year 2013.

Vice Chairman of the National Organizing Committee for the Summit ( Summit ) Chairul APEC 2013 , during a press conference in Nusa Dua , Badung , Bali , on Thursday ( 10/03/2013 ) , stating , organizing a series of APEC budget throughout the year 2013 is USD 364.77 billion or more than 35 million U.S. dollars . This amount is spread across four agencies , namely the State Secretary , Ministry of Foreign Affairs , Ministry of Tourism and Creative Economy , and the Ministry of Communication and Information .
The budget , according Chairul , is small compared to the direct and indirect impact of acquired Indonesia. The direct effects of the existence of money spinning in society that comes from spending the delegates who came during a series of APEC since the beginning of 2013 . Their number is estimated around 100,000 people .

If every member of the delegation spent about 5,000 dollars cash , the total funds in the community revolve 500 million U.S. dollars . Ten times more than the budget implementation of the APEC summit series 2013.

" It is direct . Yet that is not immediate . For example , Bali and Indonesia will be known . Moreover, if the implementation makes an incredible impression , " said Chairul .

The involvement of state-owned enterprises ( SOEs ) and the private sector to build infrastructure , Chairul said , a factor that reduces the budget for the organization . Instead of using state funds in 2013 , the construction of various infrastructure supporting the activities of the APEC summit in 2013 it involves state-owned and private .

Construction of Ngurah Rai Airport terminal , for example , by PT Angkasa Pura I to engage investors . The investment value of Rp 2.8 trillion .

Toll Bali Mandara development between Ngurah Rai Airport and Nusa Dua with an investment of Rp 2.5 trillion, conducted by a consortium involving several state and provincial government of Bali and the local district . While the building and hotel built entirely private meeting place .
Deputy Foreign Minister Ward stated , during Indonesia's chairmanship in APEC in 2013 , the government has organized a series of meetings 182 . Various issues are discussed , namely trade and investment , structural reform , capacity building through economic and technological cooperation , cooperation of small and medium enterprises , increasing the role of women in the economy , food security , marine , transportation , finance , forestry , health , and tourism .
Activities carried out in a number of areas , including Jakarta , Lombok , Yogyakarta , Surabaya , Makassar , Solo , Manado , Medan , Palembang , and Bali .

Meanwhile , Marketing and Commercial Director of PT Pertamina Hanung Budya , Thursday ( 3/10 ) , during a press conference in Jakarta , confirmed , Pertamina increase the stock of fuel for air and ground transportation in Bali . This is to anticipate the surge in fuel demand in the implementation of APEC 2013.

 Russia on Friday expressed disappointment over the decision of U.S. President Barack Obama canceled his visit to Bali , which makes him unable to meet with Russian President Vladimir Putin to discuss the Syria crisis with the meeting .

" We're disappointed there will be no meeting , " Russian news agencies quoted Putin's spokesman , Dmitry Peskov .

" There is a great need in our bilateral relations to the highest level of dialogue , " Peskov said as quoted by AFP .

Obama canceled a visit to the Summit of Economic Cooperation Asia - Pacific ( APEC summit ) in Bali and after the East Asia Summit in Brunei Darussalam since the federal budget crisis that hit the United States .

Putin's foreign policy adviser , Yury Ushakov , on Thursday said it might be two Presidents met on the sidelines of Bali summit to discuss issues including the Syrian crisis .

U.S. Secretary of State John Kerry is expected to represent Washington in the APEC summit and the East Asia Summit .

Peskov said Putin himself may not be met in Bali but Kerry Washington 's top diplomats to negotiate his Russian counterpart Sergei Lavrov .

Russia and the United States reached an agreement last month to dismantle chemical weapons after the Syrian government chemical weapons attack August 21 on the outskirts of Damascus that Washington killed 1,400 people .

 Coordinating Minister for the Economy , Hatta Rajasa , say , organizing round 2013 APEC summit in Bali does give a strong meaning for Indonesia , which is a regional power , and even global power .

Rajasa argued that , in Nusa Dua , Bali , on Friday , shortly before the start of a bilateral meeting with a Japanese delegation led by the Minister of Economy , Trade and Industry of Japan , Toshimitsu Motegi , on the sidelines of the 2013 APEC summit .

" One of APEC assess if there is no benefit for Indonesia , " said Rajasa .

He also took notice of APEC and Indonesia's position in perspective is more optimistic than the critical point of view , in order to see the development and the benefits that can be derived from the global situation as it is now .

" The three main priorities in APEC Bali Indonesia to be closer to the interests of the people of APEC . Through the Bogor Goals in 1994 created the spirit of cooperation in trade , and through APEC Bali this time given the more mundane meaning for Indonesia , " he said .

The three priorities of APEC Bali is realizing the Bogor Goals , achieve sustainable growth and equity , and to strengthen regional connectivity .

75 percent of Indonesia 's total trade with APEC members intertwined , with Indonesia - APEC trade growth is higher than the growth of Indonesian trade outside the Asia Pacific region .

For Indonesia , among others , APEC also synergize momentum MP3EI concept that open access to the flow of investment and market access that could trigger regional economic growth , while increasing the productivity of the domestic industry .

Prime Minister of Japan , Shinzo Abe , is scheduled to meet bilaterally with President Susilo Yudhoyono , on the sidelines of the APEC summit in 2013 , in Nusa Dua , Bali .

" When exactly is unknown , but according to the existing schedule , so, " said Deputy Directorate General of Press and Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs of Japan , Koichi Mizushima , in Nusa Dua , on Friday night .

Abe is known for his Abenomics will speak with Yudhoyono about various things , including strengthening cooperation and bilateral relations between the two countries as well as other matters related to the development of the Asia Pacific region .

According to Mizushima , Japan and Indonesia have a relationship that is always increasing . " Our attention to Indonesia and ASEAN are very large . Japan and ASEAN as well as individual member states , too," he said .

Abe's visit to Bali as the chief economic delegation in the 2013 APEC summit this time also brings together the mission to realize the Bogor Goals that have been set on the 1994 APEC summit in Bogor , West Java .

However , Mizushima could not say whether there was a bilateral meeting between Abe with his colleague , the President of China Xi Jinping , who also attended the 2013 APEC Summit in Nusa Dua , on October 7 to 8 in

Wednesday, October 2, 2013

National Committee for APEC summit ensure the presence of the President of the United States , Barack Obama


National Committee for APEC summit ensure the presence of the President of the United States , Barack Obama

 Foreign Minister Marty Natalegawa said Wednesday night until there has been no notification of changes to the planned visit of U.S. President Barack Obama to Bali in the framework of the APEC Summit on October 5, 2013.

" There has been no change , there is currently no information change , " Marty said after accompanying President Yudhoyono held a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping at the Presidential Palace Complex on Wednesday night .

He added that all preparations welcoming heads of state who will attend the APEC summit in Bali in 2013 is ripe and ready .

Foreign Minister said there has been no change of plans that are informed embassies and the U.S. State Department linked Obama's visit to Bali .

Previously , as reported by AFP President Barack Obama canceled a trip to Malaysia due to the U.S. government's termination of service , said Malaysian Prime Minister Najib Razak said Wednesday that raises questions about the U.S. leader 's presence at two regional summits .

Obama is scheduled to make a speech d Malaysia on October 11 as part of a tour of four Asian countries Temggara including international summit in Indonesia and Brunei Darussalam .

But he will be replaced by Foreign Minister John Kerry , said Najib 's office .

Not immediately clear whether the crisis anggara spending in Washington that would cause the U.S. President did not attend the annual summit meeting of the long-planned it .

Cessation of operation of the U.S. government budget rests restrictions of the country, on October 1 this ; also resulted in the cancellation of the state visit of U.S. President , Barack Obama , to Malaysia , in early October.

Thewhitehouse.gov site , on Tuesday afternoon , launch , termination of operation it became an extraordinary failure of the United States Congress passed the state budget . The last time it happened in 1995 , when President Bill Clinton canceled his visit to the APEC Summit 1995 in Japan .

One small thing but quite important happened the first time at that moment , in that tradition of wearing costumes Yokohama typical host country for leaders who attended enforced until now . Commonly called APEC Costumes .

Another impact of the decision of the United States Congress did not pass the state budget draft , is also vital . Air Force One , a symbol of U.S. supremacy in the air , it seems likely landed aka grounded .

Operationalization of Air Force One is very expensive , because not one based aircraft Boeing B - 747 400 were modified and reinforced - enhanced all-out fly . But other systems and support structures in the number and magnitude of exceptional, including the U.S. Secret Service personnel .

On this possibility , the possibility thewhitehouse.com launch offer of the Prime Minister of Canada , Stephen Harper , while diverting his presidential plane to Washington , to meet Obama to Bali to attend the 2013 APEC summit round staple , on 7-8 October.

" President Obama is understood that the length of a visit to Asia this will be hard for the citizens of the United States . At this point , you'll see ... " the sentence is in the thewhitehouse.gov alerts .

 Indonesia carries 20 strategic proposals on 2013 APEC summit round , in Nusa Dua , Bali , on October 1 to 8 is , and fully supported by all members of APEC .

" Of the 20 ideas put forward by Indonesia in 2013 APEC forum , fully support , but there are still some ideas that require little adjustment , " said Chairman of the APEC Senior Officials Meeting , 2013, Yuri Thamrin , on the sidelines of the APEC , 2013, Wednesday.

The next step , these ideas will be discussed at the APEC ministerial level ( APEC Ministerial Meeting / AMM ) at 4-5 October 2013 .

The idea that Indonesia has agreed , among efforts to encourage open trade and investment in the region , ensuring sustainable growth equal to the whole society , and promote connectivity and development initiatives and infrastructure investments .

Some concrete idea of ​​Indonesia , among others, ensure international markets continue to open for Indonesian exports , promote the role of women , small and medium businesses , fishermen and farmers in economic development , improve human relations through cross-border education and improve kesiaptanggapan disasters in the region .

" The idea is not to just stop in 2013 , but should be continued until we actually achieve the goals of our national development , " said Thamrin .

AMM meeting will be led by Foreign Minister , Marty Natalegawa , and Trade Minister Gita Wirjawan , and will be attended by foreign ministers and other APEC members trade .

APEC , founded in 1989 is a forum for economic cooperation in the Pacific Rim with 21 member economies comprising Australia , Brunei Darussalam , Canada , Chile , China , Hong Kong , Indonesia , Japan , Republic of Korea , Malaysia , Mexico , New Zealand , Papua New Guinea , Peru , Philippines , Russia , Singapore , Taiwan , Thailand , the United States , and Viet Nahm .

Panitia Nasional KTT APEC memastikan kehadiran Presiden Amerika Serikat, Barack Obama



Panitia Nasional KTT APEC memastikan kehadiran Presiden Amerika Serikat, Barack Obama

 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan hingga Rabu malam belum ada pemberitahuan perubahan rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama ke Bali dalam rangka KTT APEC pada 5 Oktober 2013 mendatang.

"Belum ada perubahan, saat ini belum ada informasi perubahan," kata Marty usai mendampingi Presiden Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu malam.

Ia menambahkan semua persiapan penyambutan kepala negara yang akan menghadiri KTT APEC di Bali 2013 sudah matang dan siap.

Menlu mengatakan belum ada perubahan rencana yang diinformasikan kedutaan maupun kementerian luar negeri AS terkait kunjungan Obama ke Bali.

Sebelumnya sebagaimana dilansir AFP Presiden Barack Obama membatalkan kunjungan ke Malaysia akibat penghentian layanan pemerintah Amerika Serikat, kata Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rabu yang menimbulkan pertanyaan menyangkut kehadiran pemimpin AS itu pada dua KTT regional.

Obama menurut rencana akan berpidato d Malaysia pada 11 Oktober sebagai bagian dari lawatannya ke empat negara Asia Temggara termasuk KTT internasional di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Tetapi ia akan digantikan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry, kata kantor Najib.

Tidak segera jelas apakah krisis anggara belanja di Washington itu akan menyebabkan Presiden AS juga tidak menghadiri pertemuan dalam KTT tahunan yang telah lama direncanakan itu.

Penghentian operasionalisasi pemerintahan Amerika Serikat berlandas pembatasan anggaran negara itu, pada 1 Oktober ini; juga berdampak pada pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, ke Malaysia, pada awal Oktober ini.

Situs thewhitehouse.gov, pada Selasa petang, melansir, penghentian operasionalisasi itu menjadi satu kegagalan luar biasa Kongres Amerika Serikat mengesahkan anggaran negara itu. Terakhir kali itu terjadi pada 1995, saat Presiden Bill Clinton membatalkan kunjungannya ke KTT APEC 1995 di Jepang.

Satu hal kecil namun cukup penting terjadi pertama kali pada saat itu, di Yokohama itulah tradisi memakai kostum khas negara penyelenggara bagi para pemimpin yang hadir diberlakukan hingga kini. Biasa dinamakan APEC Costumes.

Dampak lain dari keputusan Kongres Amerika Serikat tidak meloloskan rancangan anggaran negara itu, juga vital. Air Force One, lambang supremasi Amerika Serikat di udara, sangat besar kemungkinannya didaratkan alias grounded.

Operasionalisasi Air Force One sangat mahal, karena bukan satu pesawat terbang berbasis Boeing B-747 400 yang dimodifikasi dan diperkuat-dipercanggih habis-habisan yang terbang. Melainkan sistem dan struktur pendukung lain dalam jumlah dan besaran luar biasa, termasuk personel US Secret Service.

Atas kemungkinan ini, thewhitehouse.com melansir kemungkinan tawaran dari Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, mengalihkan sementara pesawat terbang kepresidenannya ke Washington, untuk menjemput Obama ke Bali, guna menghadiri putaran pokok KTT APEC 2013, pada 7-8 Oktober nanti.

"Presiden Obama sangat mengerti bahwa kunjungan panjangnya ke Asia akan ini akan berat bagi warga Amerika Serikat. Pada titik ini, lihat saja nanti… " kalimat itu ada di lansiran thewhitehouse.gov itu.

 Indonesia mengusung 20 usulan strategis pada putaran KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali, pada 1--8 Oktober ini; dan seluruhnya didukung semua anggota APEC.

"Dari 20 gagasan yang diajukan oleh Indonesia dalam forum APEC 2013, sepenuhnya mendapatkan dukungan, namun masih ada beberapa gagasan yang memerlukan sedikit penyesuaian," kata Ketua Pertemuan Pejabat Senior APEC 2013, Yuri Thamrin, di sela-sela kegiatan APEC 2013, Rabu.

Langkah selanjutnya, gagasan-gagasan ini akan dibahas pada tingkat menteri APEC (APEC Ministerial Meeting/AMM) pada 4-5 Oktober 2013.

Gagasan Indonesia yang telah disepakati, di antaranya upaya mendorong perdagangan dan investasi yang terbuka di kawasan, memastikan pertumbuhan berkelanjutan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mempromosikan inisiatif konektivitas serta pembangunan dan investasi infrastruktur.

Beberapa gagasan konkret Indonesia antara lain memastikan pasar internasional terus terbuka untuk ekspor Indonesia, memajukan peran perempuan, usaha kecil menengah, nelayan dan petani dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan hubungan antar manusia melalui pendidikan lintas batas serta meningkatkan kesiaptanggapan bencana di kawasan.

"Gagasan ini jangan hanya berhenti pada 2013, tapi harus bisa terus berlanjut sampai benar-benar kita capai tujuan-tujuan pembangunan nasional kita," tambah Thamrin.

Pertemuan AMM akan dipimpin Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dan akan dihadiri sejumlah menteri luar negeri dan perdagangan anggota APEC lainnya.

APEC yang didirikan pada 1989 adalah forum kerja sama ekonomi di lingkar Pasifik dengan 21 anggota ekonomi yang terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Viet Nahm.

Indonesia and China a chance to work together a total value of 32 billion U.S. dollars .


Indonesia and China a chance to work together a total value of 32 billion U.S. dollars .

 Indonesia and China an opportunity to collaborate on an integrated industrial park development schemes with a total value reached 32 billion U.S. dollars .

Industry Minister MS Hidayat said after accompanying President Susilo Bambang Yudhoyono held bilateral talks with Chinese President Xi Jinping on Wednesday night , said the cooperation among other build infrastructure , coal smelter and transportation also in regions of Sulawesi and Borneo .

" There are nine companies that will sign the smelter , from 22 companies ( which will be the signature of a cooperation agreement - ed ) . Value is 32 billion dollars . So who built the infrastructure , smelters , railway , transport . New coal in Central Kalimantan and Papua , " he said .

He added , " There is one company with a new technology that coal gasification . But she was just getting pulled over. Including nickel , bauxite . They tomorrow it signed a joint venture agreement , throughout the 22 's . 's Minerals , infrastructure , transportation , it is selected through the office of the Indonesian Coordinating Minister , Minister of Industry and his Chinese selected by the parties themselves . signed so that it is confirmed . "

Minister of Industry, said the smelter investment for each company ranging from Rp1 billion to Rp1 , 5 billion dollars .

" There are nine companies , the smelter investment by one piece RP1 billion - R1 , 5 billion . Number nine , " he said .

Indonesia and China on the occasion of the President Xi Jinping's visit to Indonesia signed a memorandum of understanding between the six countries for cooperation in various fields such as trade , tourism , development of space technology and also cooperation in the field of meteorology and geophysics .

Governments of Indonesia and China have agreed to enhance cooperation between the two countries into a comprehensive strategic partnership in areas of mutual benefit .

" Again, we carved a new history as we agreed a strategic partnership and comprehensive . Confident and I believe with this under the leadership of President Xi Jinping could increase bilateral cooperation in the future , " President Susilo Bambang Yudhoyono said in a joint press statement with Chinese President Xi Jinping after the bilateral meeting of the two leaders at the State Palace , Jakarta , on Wednesday evening

President Yudhoyono said the increased cooperation between the commitment shown by the increased trade between the two countries exceeded 51 billion U.S. dollars and China's desire to open consulate general in Bali .

" We also agreed to enhance cooperation in the fields of industry , infrastructure development in the fields of transportation, and finance , as well as in the field of tourism , education , and creative industries , " said the President .

In addition to cooperation in these fields , the two countries also cooperate in the field of maritime , fisheries , exploration of space for peaceful purposes , and trade .

President Xi Jinping in a press statement said the two nations have a close relationship and will continue to be improved .

Chinese president presents opportunities to increase cooperation between the two countries is wide open .

The two leaders witnessed the signing of six countries working together , each in the fields of economy and trade , an integrated industrial park area of ​​Indonesia - China maritime cooperation and fisheries , tourism cooperation , cooperation meteorology and climatology , cooperation and space exploration for the purpose of peace .

A number of ministers who accompanied the President on the meeting , among others, the Minister , the Minister Chatib Basri , Foreign Minister Marty Natalegawa , Minister of Industry, MS Hidayat , Minister of Trade Gita Wirjawan , Minister Jero Wacik , Transportation Minister EE Mangindaan .

While President Xi Jinping was accompanied by , among others, Foreign Minister Wang Yi , Minister of the National Development and Reform Commission Xu Shaoshi , Minister of Commerce Gao Hucheng and Chinese Ambassador Liu Jianchao Indonesia .

On Wednesday night , at 19:30 pm President Yudhoyono and First Lady Ani Yudhoyono establish a state dinner at the State Palace in honor of the visit of President Xi Jinping and lady Peng Liyuan .

Indonesia dan China berpeluang melakukan kerja sama total nilai 32 miliar dolar AS.



 Indonesia dan China berpeluang melakukan kerja sama total nilai  32 miliar dolar AS.

 Indonesia dan China berpeluang untuk melakukan kerja sama dalam skema pembangunan kawasan industri terpadu dengan total nilai mencapai 32 miliar dolar AS.

Menteri Perindustrian MS Hidayat usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, Rabu malam, mengatakan, kerja sama tersebut antara lain membangun infrastruktur, smelter batu bara dan juga transportasi di kawasan-kawasan Sulawesi dan Kalimantan.

"Ada sembilan perusahaan smelter yang akan teken, dari 22 perusahaan (yang akan tandatangan perjanjian kerja sama-red). Nilainya 32 miliar dolar AS. Jadi yang dibangun infrastruktur, smelter, railway, transportasi. Baru bara di Kalteng dan Papua," katanya.

Ia menambahkan,"Ada satu perusahaan dengan teknologi baru yakni gasifikasi batu bara. Tapi dia baru mau ditarik ke sini. Termasuk nikel, bauksit. Mereka besok itu menandatangani joint venture agreement, seluruh yang 22 itu. Ini mineral, infrastruktur, tranportasi, itu sudah diseleksi dari pihak Indonesia melalui kantor Menko, Menperin dan diseleksi sendiri oleh pihak Chinanya sendiri. Jadi yang diteken itu sudah confirm."

Menperin mengatakan, investasi smelter untuk masing-masing perusahaan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar dolar AS.

"Ada sembilan perusahaan, smelter itu investasinya per satu buah RP1 miliar -- Rp1,5 miliar. Jumlah ada sembilan," katanya.

Indonesia dan China dalam kesempatan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia menandatangani enam nota kesepahaman antar negara untuk kerja sama di berbagai bidang antara lain perdagangan, pariwisata, pengembangan teknologi angkasa dan juga kerjasama di bidang meteorologi dan geofisika.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara menjadi kemitraan strategis komprehensif di berbagai bidang yang saling menguntungkan.

"Kembali kita ukir sejarah baru karena kami bersepakat kemitraan strategis dan komprehensif. Saya yakin dan percaya dengan ini di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping bisa tingkatkan kerja sama bilateral di waktu mendatang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden China Xi Jinping usai pertemuan bilateral kedua pemimpin negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu petang

Presiden Yudhoyono mengatakan peningkatan kerja sama tersebut antara lain ditunjukkan dengan komitmen kedua negara meningkatkan nilai perdagangan melebihi 51 miliar dolar AS dan keinginan China membuka konsulat jenderal di Bali.

"Kami juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perindustrian, pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, dan juga keuangan, juga di bidang pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif," kata Presiden.

Selain kerja sama di bidang tersebut, kedua negara juga bekerja sama di bidang maritim, perikanan, eksplorasi ruang angkasa untuk tujuan damai, dan perdagangan.

Presiden Xi Jinping dalam keterangan persnya mengatakan kedua negara memiliki hubungan yang erat dan akan terus ditingkatkan.

Presiden China memaparkan peluang peningkatan kerja sama kedua negara terbuka lebar.

Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan enam kerja sama, masing-masing di bidang ekonomi dan perdagangan, bidang kawasan industri terpadu Indonesia-China, kerja sama maritim dan perikanan, kerja sama pariwisata, kerja sama meteorologi dan klimatologi, kerja sama eksplorasi dan ruang angkasa untuk maksud damai.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan itu antara lain para Menko, Menkeu Chatib Basri, Menlu Marty Natalegawa, Menperin MS Hidayat, Mendag Gita Wirjawan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menhub EE Mangindaan.

Sementara Presiden Xi Jinping didampingi oleh antara lain Menlu Wang Yi, Menteri Pembangunan Nasional dan Komisi Reformasi Xu Shaoshi, Menteri Perdagangan Gao Hucheng, dan Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jianchao.

Pada Rabu malam, pukul 19.30 WIB Presiden Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono melangsungkan jamuan makan malam kenegaraan di Istana Negara menghormati kunjungan Presiden Xi Jinping dan Ibu Negara Peng Liyuan.