Pemerintahan Barack Obama menyiapkan sejumlah langkah mulai dari peningkatan sanksi ekonomi hingga pengerahan militer ke Eropa untuk mengantisipasi maksud Presiden Rusia Vladimir Putin yang masih belum jelas di Ukraina, sekaligus memberi jaminan dukungan bagi para sekutunya.
Pendekatan wait-and-see itu mencerminkan ketidakmampuan pemerintahan Amerika Serikat (AS) untuk meramalkan langkah Putin berikutnya. Pemimpin Rusia itu dapat terus memotivasi pasukan pro-Moskow untuk terus mengganggu kestabilan pemerintah pusat Ukraina di Kiev. Atau, Putin dapat mengirimkan pasukan Rusia melewati perbatasan guna menyatukan wilayah Rusia dan Crimea yang dicaplok bulan lalu.
Invasi militer yang menciptakan “jembatan” bagi Crimea dan Rusia di sepanjang perbatasan tenggara Ukraina akan memicu reaksi keras Amerika..
Rusia menampik tudingan bahwa pihaknya akan memasuki Ukraina lebih jauh. Namun, para pejabat AS meragukannya.
Menurut para petinggi AS, Amerika belum berpikir untuk melakukan intervensi militer dalam konflik Rusia-Ukraina.
Pemerintahan Obama lebih cenderung meningkatkan sanksi ekonomi yang dirancang untuk memasung Putin dan para pendukungnya.
Di sisi lain, pengerahan militer AS ke Eropa Timur akan dilakukan lebih sebagai tindakan untuk menenangkan negara-negara sekutu Amerika anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang cemas akan potensi ancaman Rusia. Tindakan militer Amerika diragukan mampu menyurutkan provokasi militer Rusia.
Meski provokasi Rusia terus berlangsung dan dewan legislatif Republik dan Demokrat AS tak henti memberikan tekanan, Presiden Barack Obama menahan diri untuk tidak mengambil tindakan lebih keras. Ia khawatir hal tersebut akan mendorong Moskow memperkuat cengkeramannya atas Ukraina.
Gedung Putih masih berharap pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dan para menteri luar negeri dari Rusia, Ukraine, dan Eropa akan membuka peluang diplomasi.
“Kamis menjadi peluang bagi semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi. Pada saat yang sama, kami dapat menyiapkan sanksi tambahan,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jennifer Psaki.
No comments:
Post a Comment