Perputaran dana selama pemilihan umum 2014 diperkirakan mencapai Rp115 triliun dan dapat membantu menurunkan kemiskinan, kata peneliti.
Jumlah dana itu dihitung atas dasar investasi politik yang wajar dan optimal bagi calon anggota legislatif dengan mengalikan peluang terpilih dengan nilai harapan pendapatan.
Kepala Kajian Kemiskinan dan Pembangunan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menghitung dana kampanye untuk caleg DPR adalah Rp787 juta hingga Rp1,18 juta/caleg.
Investasi politik caleg DPRD diperkirakan mencapai Rp320 juta hingga Rp481 juta/caleg.
"Perputaran dana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,5-0,7% sehingga dia kemungkinan bisa menyumbang penurunan kemiskinan sekitar 0,05% atau sekitar 500.000 sampai satu juta orang," kata Teguh Dartanto dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia.
Kalkulasi itu disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukannya.
"Pemilu bisa menciptakan kesempatan kerja walaupun bukan permanen sekitar 2,4 juta tenaga kerja, tetapi sebagian besar dari itu sekitar 840.000 masuk kategori jasa-jasa yang tidak jelas batasannya. Ini termasuk pengerahan massa," jelas Teguh Dartanto.
Perlengkapan kampanye
"Perputaran dana ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,5-0,7% pertumbuhan ekonomi sehingga dia kemungkinan bisa menyumbang penurunan kemiskinan sekitar 0,05% atau sekitar 500.000 sampai satu juta orang."
Teguh Dartanto
Di antara jasa yang jelas batasannya adalah usaha reklame dan percetakan. Terletak di Blok M Square, Jakarta Selatan, Joko Wiyono melayani pemesanan kaus, rompi, sticker, baliho melalui internet atau telepon.
"Omset naik hampir 75% untuk kaus, jadi banyak. Hampir semua caleg yang ikut di pileg di 2014. Yang terbanyak pemesanan dari Bengkulu sekitar Rp35 juta," ungkap pemilik usaha Tobali, Joko Wiyono.
Satu kaus tanpa kerah dipatok dengan harga Rp9.000 ditambah ongkos kirim bila pemesanan berada di luar Jakarta dan sekitarnya. Rompi dijual dengan harga Rp45.000.
Di pabriknya dengan kapasitas produksi 3.000 kaus per hari, Joko Wiyono mempekerjakan puluhan karyawan.
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Bambang Widianto, mengatakan perputaran uang selama kampanye dan pemilu diperkirakan akan berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan selama harga bahan pokok terkontrol.
Sekitar 185 juta warga Indonesia terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu Indonesia 2014, namun masih ada warga yang belum mengetahui cara memilih.
Salah satunya adalah Sudi Ardiato, warga Bogor, Jawa Barat. Sudi merasa sosialisasi pemilu belum berjalan dengan baik.
.
"Karena memang tidak ada sosialisasi ke masyarakat di wilayah Pancawati. Spanduk dan baliho memang banyak, cuma sejauh ini belum ada informasi ataupun pihak yang datang dari KPU maupun petugas."
Sebaliknya, Aida, warga Palangkaraya merasa memiliki pemahaman yang baik mengenai pemilu 9 April mendatang.
Ia mengaku hanya belum pernah melihat bentuk surat suara, namun ia dapat membayangkannya.
"Sekarang kan gak ada gambar. Hanya nama. Jadi dari rumah kita sudah harus mengingat namanya."
Dana honorarium
Kebingungan mengenai cara memilih, juga diungkap warga Aceh, Basf.
"Tata caranya, mungkin seperti tahun-tahun lalu. Saya belum dipastikan tata caranya."
Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, Junaedi mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi antara lain ke kampus dan sekolah menengah umum
.
Namun ia mengakui ada kendala di lapangan.
"Keterbatasan anggaran. Secara umum memang banyak, tapi sebagian besar terserap untuk honorarium. Sementara dana untuk kegiatan sosialisasi masih sangat kurang."
Sementara itu, Senin siang (31/03) lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta memaparkan hasil survei selama tujuh hingga 17 Maret 2014.
Hasil survei CSIS menjelaskan PDI-P kemungkinan memperoleh suara tertinggi di pemilu mendatang karena adanya Jokowi sebagai capres.
No comments:
Post a Comment