konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir, antara militer dan kelompok oposisi dan kelompok Islam yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi terjadi di Mesir.

konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir, antara militer dan kelompok oposisi dan kelompok Islam yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi terjadi di Mesir.

Kelompok Sekuler yang didukung Amerika Serikat dengan dukungan finansial dari negara monarki di teluk dan kelompok Islam.

Kekuatan Islam semakin kuat di Timur Tengah setelah mereka memenangkan pemilihan umum di Palestina yang dimenangkan Hamas, disusul di Mesir, namun belakangan di obrak-abrik kelompok sekuler,sehingga berbuntut krisis berkepanjangan di Mesir.

Komnas HAM Indonesia mengimbau kepada masyarakat dunia untuk mengutuk keras kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di Mesir.

Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, menilai kudeta militer yang berlangsung di Mesir adalah pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal.

''Saya menyayangkan standard ganda PBB melalui sekjen-nya soal kudeta di Mesir. Ban Ki Mon “membiarkan” kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara. Berbeda sekali saat kudeta militer di Niger (2010) Uni Eropa,  AS, dan Prancis menghimbau Niger dengan selekasnya memulihkan tata tertib UUD,'' ungkap Maneger Nasution kepada ROL, Senin (8/7).

Pada 2012 , kata dia, PBB mengecam kudeta militer di Afrika Barat, Mali.

Gedung Putih, kata dia,  juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil.

''Negara-negara barat juga setali tiga uang, pada satu sisi mengagungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir  semua pada diam? Ada apa ini sebenarnya?”

Pihaknya juga berharap Presiden RI memberikan (lagi) sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia  harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945.

Presiden Mesir, Adly Mansour, pada Kamis berjanji untuk memperjuangkan pulihnya keamanan sampai akhir saat Ikhwanul Muslimin berjanji melakukan protes-protes baru menentang pemerintah barunya yang dilantik militer.

"Kami berada pada saat yang menentukan dalam sejarah Mesir, yang beberapa orang ingin mengarahkan ke arah yang tidak diketahui," katanya dalam pidato televisi. "Kami akan melawan berjuang untuk keamanan sampai akhir. Kami akan melestarikan revolusi."

Mansour, seorang hakim tinggi yang ditunjuk sebagai pemimpin sementara setelah militer menggulingkan presiden terpilih Muhammad Mursi pada 3 Juli, kembali menawarkan "cabang zaitun" kepada para pendukung Islamis Mursi itu.

Tetapi, ia juga berjanji untuk menegakkan keadilan transisional di tengah seruan-seruan penuntutan Mursi dan tindakan keras terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. "Kerangka keadilan dan rekonsiliasi meluas ke semua arah," katanya.

Ikhwanul Muslimin telah menolak setiap hubungan dengan Mansour. Mereka mengatakan akan tetap melakukan protes sampai Mursi dikembalikan pada kedudukannya.

Pihaknya telah menyerukan demonstrasi baru pada Jumat. Kelompok-kelompok anti-Mursi menyerukan kontra-demonstrasi itu.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Kamis (11/7), menyampaikan keprihatinan mengenai krisis di Mesir dan surat penangkapan yang dikeluarkan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin serta orang lain.

Ban mengutarakan keprihatinannya selama percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Mohamed Kamel Amr. Ban mengatakan tak ada tempat bagi pembalasan atau pengecualian masyarakat atau partai utama di Mesir.

''Ban juga menyerukan dialog damai yang meliputi semua pihak dalam arena politik di Mesir,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Ia menyatakan PBB mendukung Pemerintah Mesir yang sepenuhnya bertanggung-jawab pada rakyat Mesir.

Jaksa Agung Mesir sebelumnya mengeluarkan surat penangkapan atas pemimpin Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie, dan tokoh lain pada Rabu (10/7).

Mereka diperintah ditangkap dengan tuduhan menghasut bentrokan yang melibatkan kekerasan pada Senin. Bentrokan yang akhirnya menewaskan tak kurang dari 51 orang di luar Rumah Pengawal Republik.

Tragedi itu terjadi dua hari setelah pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie, menyampaikan pidato berapi-api di hadapan massa yang marah di Bundaran Rabiah Al-Adawiyah di Kairo. Ia berikrar akan berkorban buat kembalinya Mursi dan mencela tindakan militer itu sebagai aksi kudeta.