Tim SAR temukan lagi dua jenazah AirAsia QZ8501, terbang
tanpa ijin tujuh pejabat di nonaktifkan
Upaya pencarian korban dan pesawat AirAsia QZ8501 sudah
berlangsung seminggu lebih.
Tim pencari jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 menemukan dua
jenazah di Laut Jawa, hari Selasa (06/01), yang membuat jumlah jasad yang
sejauh ini telah diangkat dari laut menjadi 39.
"Kami menemukan kembali dua jenazah ... mohon maaf
kondisinya sudah mulai kurang bagus. Satunya sudah dibawa ke Pangkalan Bun,
satunya masih di atas kapal," kata Bambang Soelistyo, kepala Badan SAR
Nasional, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa malam (06/01).
Soelistyo menjelaskan satu jenazah yang masih di atas
kapal akan diupayakan untuk dibawa ke Pangkalan Bun pada Selasa malam.
Biasanya jasad yang ditemukan akan diterbangkan ke
Surabaya untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polri.
Begitu selesai diidentifikasi, jenazah akan diserahkan ke
pihak keluarga.
Pesawat AirAsia QZ8501 yang membawa 155 penumpang dan
tujuh awak hilang Minggu pagi (28/12) dalam perjalanan dari Surabaya ke
Singapura.
Pihak berwenang di Indonesia menyatakan pesawat ini jatuh
ke Laut Jawa.
QZ8501 terbang tanpa izin, tujuh pejabat dinonaktifkan
Izin terbang Air Asia pada Minggu tidak sesuai dengan
data Kemenhub.
Tujuh pejabat yang dinonaktifkan dan dimutasikan terkait
dengan penerbangan AirASia hari minggu yang tidak memiliki izin terbang pada
hari Minggu ke Surabaya –Singapura PP, berasal dari Kementerian Perhubungan,
Airnav Indonesia, dan PT Angkasa Pura Cabang Bandara Juanda, seperti
disampaikan Kementerian Perhubungan, Selasa (06/01)
Staf Khusus Menhub Hadi Mustafa Djuraid dalam keterangan
pers mengatakan penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan.
“Menteri perhubungan telah menandatangi instruksi kepada
inspektorat jenderal agar melakukan audit investigatif dalam hal ini dirjen
perhubungan udara, sampai hari ini sudah ada beberapa pejabat yang diduga
terkait dengan penerbangan tanpa jadwal AirAsia itu yang sudha di non aktifkan
ataupun dimutasikan,” jelas Hadi.
Hadi mengatakan selain menonaktifkan para pejabat
tersebut, Kementerian Perhubungan juga menginstruksikan otoritas terkait untuk
melakukan audit mandiri terkait pengelolaan menara pengawas lalu lintas udara
ATC Surabaya, maupun AP I di cabang Bandara Juanda.
Adapun pejabat yang dinonaktifkan yaitu dua orang dari
Kementerian Perhubungan: kepala bidang keamanan dan kelaikan angkutan udara,
merangkap unit kerja pelaksana slot time di Otoritas Bandara Wilayah III
Surabaya, dan Principal Operation Inspector Kemenhub di AirAsia.
Sementara dari PT AirNav Indonesia melakukan audit
mandiri dan menonaktifkan tiga orang pejabat: General Manager Perum AirNav
Surabaya, Manager ATS Operation Surabaya dan Senior Manager ATFM dan ATS Kantor
Pusat Perum AirNav.
Ada dua pejabat PT Angkasa Pura I yang juga dinonaktifkan
yaitu Department Head Operation AP I cabang Bandara Juanda,dan Senior Head PT
AP I cabang Bandara Juanda
'Gunung es'
Pengamat penerbangan Chappy Hakim mengibaratkan
kecelakaan yang dialami AirAsia pada pekan lalu ini merupakan puncak gunung es
dari masalah yang dihadapi dunia penerbangan di Indonesia.
Chappy mengatakan audit investigasi yang dilakukan oleh
Kementerian Perhubungan sebagai langkah yang tepat untuk memperbaikinya.
Tujuh belas penyelam diterjunkan untuk pencarian bawah
laut.
“Dunia penerbangan Indonesia membutuhkan pembenahan yang
fundamental dan membutuhkan pembangunan displin pengawasan yang ketat, dan low
enforcement dengan efek jera, kalau ada pengawasan mungkin tak akan terjadi kan
, mungkin ga terjadi terbang tanpa ijin, tak ada kemauan untuk membereskan
delay yang ga karuan di airport, semuanya manajemen tambal sulam,” jelas
Chappy.
Chappy mengatakan industri penerbangan sipil Indonesia
tumbuh pesat dan kapasitas di Bandara Sukarno Hatta terjadi peningkatan tiga
kali lipat selama beberapa tahun terakhir ini, tidak dibarengi peningkatan
fasilitas dan infrastruktur.
Setiap harinya, Bandara Sukarno Hatta melayani 1.200
penerbangan dalam dan luar negeri setiap hari dengan jumlah penumpang lebih
dari 72 juta orang per tahun. (BBC)
No comments:
Post a Comment