Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis

Mahmud MD

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah  mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengharapkan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis atau Nasionalis-Islam dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

"Umat Islam mempunyai peran kesejarahan besar dalam penegakan negara ini," kata Din tentang peran umat Islam untuk menyukseskan Pemilu 2014 selepas pengajian bulanan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (4/10) malam.

Namun, Din mengatakan harapan duet kepemimpinan Islam-Nasionalis itu sangat tergantung pada partai-partai politik karena kewenangan mewujudkan duet kepemimpin Islam-Nasionalis ada pada partai politik.

Muhammadiyah, lanjut Din, merujuk pada pokok pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012, melihat kepemimpinan bangsa selama ini sering absen ketika diperlukan, lamban, bimbang, dan galau dalam mengambil keputusan, dan korup.

"Itu disebabkan perilaku politik transaksional, penggunaan uang dalam mengejar jabatan, dan kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan dan rekrutmen pemimpin bangsa," kata Din.

Tujuh kriteria kepemimpinan yang diperlukan bangsa Indonesia menurut Muhammadiyah yaitu visioner, nasionalis-humanis, kemampuan membangun solidaritas, dan berani mengambil risiko.

Kemudian, kemampuan mengambil keputusan yang cepat tepat dan tegas, kemampuan menyelesaikan masalah dan menggerakkan sumber daya, dan integritas moral yang tidak menyalahgunakan kekuasaan.

 Presiden RI ketiga, BJ Habibie bertandang ke kantor presiden, dan disambut Presiden SBY, Jumat (4/10). Keduanya bercakap-cakap dan mendiskusikan banyak hal. Sayangnya, pertemuan tersebut tertutup bagi media.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahim biasa. "Tidak ada hal krusial ya. Disampaikan oleh Pak Habibie kepada Bapak Presiden bahwa beliau akan mengadakan kunjungan ke Timur Tengah dan Eropa," katanya singkat.

Presiden SBY sedikit membocorkan hasil silaturahim dengan BJ Habibie lewat akun twitternya, Jumat (4/10) malam. Ia mengatakan sempat Shalat Jumat bersama di Masjid Baiturrahim, Istana Negara.

Dikatakannya, Habibie menyampaikan sejumlah pemikiran untuk kemajuan bangsa di masa depan termasuk industri strategis tanah air. "Juga berbicara tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat yang baik termasuk harmoni dan keutuhan kehidupan rumah tangga," tulis SBY.

Presiden SBY mengatakan banyak kesamaan pemikiran dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan bangsa.

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai perumusan pedoman kampanye Pemilihan Umum 2014 di media massa melalui proses konsinyering yang berlangsung pada 4--6 Oktober di Travellers Hotel, Jakarta.

Konsinyering bersama tersebut dilangsungkan antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

"Tujuan utamanya agar mengarahkan kampanye Pemilu 2014 di media massa bisa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua KPU Husni Kamal Manik di Jakarta, Jumat (4/10).

Husni menegaskan bahwa peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan bukan hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan juga merujuk pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran serta UU No.40/1999 tentang Pers

"Dalam tiga hari mendatang harus dihasilkan sesuatu yang lebih nyata, aplikatif, dan menyentuh terhadap objek yang ingin dituju," ujarnya.

Menurut Husni, pelaksanaan kampanye mengalami proses transformasi yang pesat dengan kemunculan varian-varian tertentu, seperti menayangkan acara internal partai polotol di televisi yang nyata-nyata menggunakan frekuensi publik.

"Varian-varian tersebut, ditemukan dari publikasi media massa yang digunakan parpol dan dianggap tidak bisa tersentuh aturan UU pelaksanaan kampanye," kata Husni. Misalnya, apabila program diketahui menguntungkan pemilik media (secara politik) seharusnya sudah memenuhi syarat pelanggaran aturan," ujarnya.

Sejumlah tema besar pedoman yang dirumuskan dalam konsinyering tersebut, antara lain terkait dengan materi, waktu, larangan, dan sanksi dalam kampanye Pemilu 2014 di media massa.

 Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, penyandingan memang tidak ditujukan untuk memperoleh angka yang sama antara DP4 dengan DPSHP. Tetapi, setidaknya DP4 merupakan data pemilih yang sudah dilengkapi NIK.
Sehingga, DP4 tetap perlu menjadi pembanding untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat oleh KPU.

"Kalau memang berbeda, ya bagus. Artinya KPU memang betul-betul memutakhirkan data pemilih di lapangan. Data akurat itu nanti kalau sudah tidak ada yang ganda, dan pemilih yang memenuhi syarat semuanya sudah terdaftar dalam DPT," jelas Arif, Jumat (4/10).

Dirjen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) Kemendagri, Irman mengatakan, hasil penyandingan terakhir dengan KPU mengalami perbaikan yang signifikan.

"Data yang belum memenuhi kriteria pemilih sesuai undang-undang itu tertinggal sekitar 20,3 juta lagi, sudah menurun dibanding penyandingan pertama (selisih 65 juta pemilih)," kata Irman.

Irman optimis, perbaikan data pemilih menjelang 13 Oktober bisa dituntaskan. Yaitu dengan peningkatan akurasi data pemilih yang dimiliki KPU dengan Kemendagri.

Apalagi, KPU telah mengupayakan transparansi pembersihan data pemilih ganda di seluruh daerah pada setiap tingkatan. Sehingga, pemilih bisa aktif mengecek keberadaan mereka dalam DPT hanya dengan mengakses kanal KPU.