Perjalanan yang belum selesai (114)

Perjalanan yang belum selesai (114)

(Bagian ke seratus empat belas, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 22 September 2014, 18.50 WIB)

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden terpilih

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

2014 Joko Widodo dan wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla sudah menjalankan tugasnya sebegai Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

Joko Widodo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ir. H.

Joko Widodo

Presiden Indonesia

Terpilih

Mulai menjabat

20 Oktober 2014

Wakil Presiden   Jusuf Kalla

Akan menggantikan    Susilo Bambang Yudhoyono

Gubernur DKI Jakarta ke-16

Petahana

Mulai menjabat

15 Oktober 2012

Presiden    Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Basuki Tjahaja Purnama

Didahului oleh    Fauzi Bowo

Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1]

Wali Kota Surakarta ke-16

Masa jabatan

28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012

Penguasa monarki      Pakubuwana XIII

Presiden    Susilo Bambang Yudhoyono

Gubernur   Mardiyanto

Ali Mufiz

Bibit Waluyo

Wakil F.X. Hadi Rudyatmo

Didahului oleh    Slamet Suryanto

Digantikan oleh  F.X. Hadi Rudyatmo

Informasi pribadi

Lahir 21 Juni 1961 (umur 53)

Bendera Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Kebangsaan       Indonesia

Partai politik        PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Suami/istri Ny. Hj. Iriana

Anak Gibran Rakabuming Raka[2]

Kahiyang Ayu[3]

Kaesang Pangarep[3]

Alma mater         Universitas Gadjah Mada

Pekerjaan  Pengusaha

Agama       Islam

Tanda tangan    

Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah presiden terpilih Indonesia tahun 2014. Politisi Indonesia ini adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.[4] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).[5]

Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,[6] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur.[6] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.[7] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.[8] Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.[9]

Muhammad Jusuf Kalla

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.[10][11] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[12] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan.[13] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.[14] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.[15]

Joko Widodo bersama ibunya, Sudjiatmi Notomihardjo (kanan), dan adik-adiknya di 'Rumah Saya', Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 20 September 2012 pada saat pencalonan gubernur DKI Jakarta.

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati[16] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.[17] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa di Boyolali.[18] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.[19]

Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[6][20] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.[21]

Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.[22] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.[23]

Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).

Jenderal Moeldoko

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".

Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.[24]

Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[20]

Wali Kota Surakarta

Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.

Jokowi dan wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo.

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.[7] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[8] Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.[25]

Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,[26] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,[27] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.[27] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".[28] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.[25] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.[5]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.[27] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[29]

Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia.[30] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival.[31] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing (konferensi), dan exhibitions (pameran).[27] Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.[27] Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International Performing Arts Festival pada tahun 2009.[27]

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[32]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[33]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[34] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[35] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[36]

Pembenahan pedagang kaki lima

Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.[28]

Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.[28]

Konflik dengan Bibit Waluyo

Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional.[37] Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo,[37] sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang kebijakan gubernur.[37] Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo, yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta.[38] Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang".[37]

Kuntoro Mangkusubroto

Pembenahan transportasi umum

{{{box_caption}}}

Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan

Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.[26] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogyakarta menandatangani Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada Kereta api Prambanan Ekspress yang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan Trans Jogja.[26]

Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.[39] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.[40]

Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.[41]

Hari bebas kendaraan bermotor

Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.[42] Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.[43]

 Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).[44] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.[45] Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".[45] Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".[45] Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.[46] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver".[46] Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.[46] Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold.[46] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.[46]

Beberapa peninggalan Jokowi di Solo. Dari kiri atas searah jarum jam: Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan Ngarsopuro yang telah diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.

Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.[44]

Solo Techno Park dan Esemka

Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.[47] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang merupakan mobil rakitan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.[48] Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.[48] Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.[47] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,[47] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.[49]

Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.[50]

Peninggalan lain

Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan).[27] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.[27]

Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010[51] dan Pasar Burung Depok.[52] Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat.[53] Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.[27] Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.[52]

Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013.[54] Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.[54]

Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.[8] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.[8]

Gubernur DKI Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22

Lihat pula: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[55] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[56] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[57] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[58]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[59] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[60] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[61]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[62] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010[63] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[64]

Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat,[65] Kartu Jakarta Pintar,[66] lelang jabatan,[67] pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,[68][69] pengembalian fungsi waduk dan sungai,[70] serta penyediaan ruang terbuka hijau.[71]

Pilkada 2012 putaran kedua

Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.

Potret Jokowi sebagai seorang gubernur.

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[72] termasuk Fauzi Bowo,[73] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[74] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[75] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[76] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[77] PKS meminta isu ini dihentikan,[78] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[79] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[80] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[81] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[82] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[83] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[84] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[85]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[86] pembentukan media center,[87] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[88] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[89]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[90] isu kebakaran yang disengaja,[91] korupsi,[92] dan politik transaksional.[93]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[94] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[95] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[96] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[97]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[98] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[99] dan lima stasiun TV.[100] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[101] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[102] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[103][104]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.[105] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota.[106]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.[107] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[108] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[109] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[110]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[111] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[112] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[113] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[114]

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[115]

Pengambilalihan Sumber Daya Air

Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.

Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, namun niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan.[116] Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan [117]

Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan secara business to business. "Positif, sudah ketemu titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta.[118]

Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa.[119]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[120] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[121] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[122]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[123] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[124]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.[125]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[126] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[126] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[127] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[128]

Pembenahan transportasi umum

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[68] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.[69] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[129] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[130] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[131] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog, bukan lagi lelang.

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.[132]

Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.[133]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.[134]

Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak.[135]

Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.[136]

Peluncuran bus wisata

Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.[137]

Enam ruas jalan tol

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.[138][139]

Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,[140] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.[141] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.[142]

Mobil murah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah pusat Indonesia berencana mengembangkan program mobil murah. Joko Widodo menentang keras program ini karena menurutnya program ini akan memperparah kemacetan di Jakarta.[143] Menurutnya, yang sepatutnya digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.[143] Ia pun menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk mempertanyakan kebijakan ini.[143]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.[144]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[67]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[145] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[146]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[147] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[148]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[149] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[149] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[149]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.[150]

Banjir tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.[151] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.[152]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.[70] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.[153]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.[154]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.[155]

Pembenahan saluran air

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.[156]

Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.[157]

Normalisasi Waduk Pluit

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.[158]

Normalisasi Waduk Ria Rio

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[159]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[160]

Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Normalisasi Waduk Tomang Barat

Foto Waduk Tomang

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Tomang

Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.[161]

Normalisasi Waduk Rawa Bambon

Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat [162]

Normalisasi Kali Pesanggrahan

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kali Pesanggrahan

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.[163] Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.[164]

Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)[165] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,[166] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,[167] serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.[168][169]

Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi.[170]

Pembenahan permukiman

Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.[171]

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[172]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya.[173][174]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[175] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[176] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[177]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Jokowi sedang menyalami Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[65] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[178] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[179]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[180] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[181]

Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.[66]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional[182] dan dukungan dari pecinta lingkungan[183] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[184] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[185]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[186] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[187]

Pembangunan RSUD Pasar Minggu

Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).[188]

Peresmian Rumah Sakit Pekerja

Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini.[189][190]

Jakarta sebagai Kota Festival

Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.[191]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[192] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[193]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.[194][195]

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.[196]

Pembenahan tata kota

Jokowi saat sedang bertemu dengan Trond Giske.

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.[197]

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama.[198] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.[199]

Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.[200]

Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung.[201]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.[202]

Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.[203]

Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.[204][205]

Izin Mendirikan Bangunan daring

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.[206]

Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.[207]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.[71]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.[208][209] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.

Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun 2014.[210] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.[211]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[10] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[13] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[12] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[14]

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[212] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[212] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[213] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[214] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[215] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.[216]

Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.[217] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.[218]

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.[219] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.[219] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.[219] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.[220]

Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,[221] keislaman Jokowi yang diragukan,[222] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei Hong Leong,[223] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.[222]

Visi dan misi

Dalam dokumen yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian'". Visi misi tersebut dimulai dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu "merosotnya kewibawaan negara", "melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional", dan "merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa". Selanjutnya, mereka menyatakan akan menggunakan Pancasila dan Trisakti sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian merincikan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis untuk mewujudkan kedaulatan politik Indonesia, 16 agenda strategis untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda di antaranya menjadi agenda prioritas.[224] Sementara itu, dalam dialog langsung dengan presenter Metro TV Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014, Jokowi juga menyatakan bahwa visi misinya adalah "revolusi mental dari negativisme menjadi positivisme", karena menurutnya Indonesia seringkali tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah negara yang besar.[225]

Di media, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu pertanian dan energi.[226] Menurutnya, "ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan kedua, energi".[226] Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian Indonesia tidak maksimal karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor pertanian dan kelautan.[226] Ia juga meyakini bahwa alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil yang optimal.[226]

Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menghentikan impor sapi dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai swasembada sapi. Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi dapat menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.[227]

Perihal pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.[228] Menurutnya, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar di Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di Sekolah Menengah Pertama jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%, sementara di Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.[229]

Untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, dan mengatasi masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, Jokowi memiliki visi untuk membangun "tol laut", yaitu pengadaan kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia, dengan intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di indonesia.[230]

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.[231] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45."[232] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".[232]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[233] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[234]

Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.[235]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[236] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[237] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[238] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.[239]

Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.[240]

No     Penghargaan dari       Kategori / Nama Penghargaan     Keterangan

1       Presiden Republik Indonesia        Bintang Jasa Utama   Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat

2       Presiden Republik Indonesia        Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010 Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)

3       Dompet Dhuafa Agent of change Kemandirian      Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung

4       RMOL        Democracy Award: Manusia Bintang    Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI

5       Men's Obsession        Decade Award: Rising Leader      Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih

6       Kemkominfo       e-government     Keberhasilan penerapan e-government

7       Kemenpera         Adiupaya Puritama      Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret

8       Delgosea   Best City Award Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota

9       Bank Indonesia  Pengendali inflasi        Berhasil mengendalikan inflasi di Solo

10     Kementrian PU   Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.

11     Fortune      Top 50 Leaders Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi

12     Kemennaker       Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)          Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013.

13     Meutia Hatta       Bung Hatta Anti Corruption Award         Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

14     Komisi Pemberantasan Korupsi   Anti Gratifikasi    Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi.

15     UNICEF     Program Perlindungan Anak         Dianugerahkan pada tahun 2006

16     The City Mayors Foundation         Walikota No 3 Terbaik Dunia          Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya

17     Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group  Social Media Award    Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif

18     Tempo       10 Tokoh Pilihan 2008         Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik

18     Lembaga Pemilih Indonesia          Tokoh Pluralis 2013    Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya

19     Anugerah Seputar Indonesia        Tokoh Seputar Indonesia 2013    Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe

20     Soegeng Soerjadi       Good Governance Award    Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada

21     Bappenas Pencapaian target MDGs    Untuk program KJP dan KJS

22     Bappenas Pangripta Nusantara Utama          Provinsi dengan perencanaan terbaik

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[241] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[242] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[243] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[244]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[245][246] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[245] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.[247]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.[248] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.[249] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".[250]

Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.[86] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center[87] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.[88] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.[89]

Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar.[251] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.[251] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.[251] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.[251] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.[251]

Salam 2 Jari

Lagu kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat perhatian media internasional. Dua wartawan asal Indonesia, Eveline Danubrata dan Heru Asprihanto menulis artikel yang dipublikasikan Reuters. Artikel tentang lagu kampanye Jokowi-JK tersebut berjudul Give us jobs, not rock songs, say Indonesia's young voters.[252]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[253] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber      Tanggal     Calon

United Data Centre     3–18 Januari 2013      Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%

Jakarta Survey Institute        9–15 Februari 2013    Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)      9–16 April 2013  Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%

Indonesian Institute of Sciences   10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%

Indonesian Research Centre        Mei 2013   Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%

United Data Center     8–11 Juni 2013  Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%

Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013   Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%

Indonesian Research Centre        8-11 Juli 2013    Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,

Kompas     Juli 2013    Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%

Political Climatology Institute         12–18 Agustus 2013  Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%

Alvara Research Centre       15–23 Agustus 2013  Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%

Cyrus Network    23–28 Agustus 2013  Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%

Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus–9 September 2013    Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%

Cyrus Network    12–14 September 2013       Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%

United Data Centre     21–24 September 2013       Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%

Indonesia Research Centre (IRC)          25 September 2013    Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%

Pol Tracking Institute   13 September - 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%

Alvara Research Centre       Oktober 2013     Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%

Roy Morgan Research         Oktober 2013     Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%

Indikator Politik Indonesia    10–20 Oktober 2013   Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%

Indikator Politik Indonesia - 4 way race  10–20 Oktober 2013   Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%

Charta Politika    28 November – 6 Desember 2013         Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,

Kompas     27 November – 11 Desember 2013      Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%

Indo Barometer  4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,

Roy Morgan Research         Februari 2014     Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%, Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7%

Cyrus Network dan CSIS     9 April 2014        Joko Widodo-Jusuf Kalla 41,1%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 39,81%

Saiful Muljani Research and Consulting         20-24 April 2014 Joko Widodo-Mahfud MD 47,6%, Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,1%, Joko Widodo-Dahlan Iskan 44,6%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 44,1%, Joko Widodo-Ryamizard Ryacudu 41,8%

Lembaga Survei Indonesia  1-9 Mei 2014      Joko Widodo-Jusuf Kalla 35,42%, Prabowo-Hatta Rajasa 22,75%

Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.[254] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.[255]

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,[256][257] media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,[258][259] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,[260] media Thailand bernama Bangkok Post,[261] serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.[262]

Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.[263]

Kontroversi

Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut,[264][265][266] dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".[267] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,[268] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota.[269] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.[270][271] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitas beliau menurun.[272] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo.[273] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.[274][275] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.[276] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.[277]

Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional[278] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB[279] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

Muhammad Jusuf Kalla

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wakil Presiden Indonesia terpilih

Mulai menjabat

20 Oktober 2014

Presiden    Joko Widodo

Akan menggantikan    Boediono

Masa jabatan

20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009

Presiden    Susilo Bambang Yudhoyono

Didahului oleh    Hamzah Haz

Digantikan oleh  Boediono

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-9

Masa jabatan

9 Agustus 2001 – 22 April 2004

Presiden    Megawati Soekarnoputri

Didahului oleh    Basri Hasanuddin

Digantikan oleh  Abdul Malik Fadjar (ad-interim)

Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke-27

Masa jabatan

26 Oktober 1999 – 24 Agustus 2000

Presiden    Abdurahman Wahid

Didahului oleh    Rahardi Ramelan

Digantikan oleh  Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Umum Palang Merah Indonesia

Petahana

Mulai menjabat

2009

Didahului oleh    Mar'ie Muhammad

Informasi pribadi

Lahir 15 Mei 1942 (umur 72)

Bendera Jepang Watampone, Sulawesi Selatan, Masa Pendudukan Jepang

Kebangsaan       Indonesia

Partai politik        Logo GOLKAR.jpg Partai Golongan Karya

Suami/istri Mufidah Miad Saad

Profesi       Pengusaha

Agama       Islam

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 72 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004–2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

Pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat. Pasangan ini diusung oleh empat partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura[1][2].

Dahlan Iskan

Prangko Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[3] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Pengusaha[sunting | sunting sumber]

Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.

Karier Politik[sunting | sunting sumber]

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umumGolongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Melalui Munas Palang Merah Indonesia XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014. Selain itu beliau juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.

Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sepuluh orang cucu.

Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.[4]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)

The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)

Menjelang Pemilu Presiden 2009[sunting | sunting sumber]

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan Presiden 2014 dan Wapres Periode II[sunting | sunting sumber]

Jusuf Kalla digandeng calon presiden Joko Widodo dalam ajang Pemilihan Presiden 2014. Pasangan ini kemudian dalam pengundian mendapat nomor urut dua dan mempunyai tagline populer, "Salam Dua Jari". Oleh Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Juli 2014 atau enam hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Jokowi-JK memenangkan pilpres namun ditolak oleh kubu Prabowo-Hatta yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo-Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi-JK selaku presiden dan wapres terpilih periode 2014-2019. JK akan dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2014. Seiring dengan pelantikannya tersebut, ia adalah wakil presiden pertama yang terpilih untuk dua kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Masa jabatan pertama dilaluinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.

Inilah 34 Nama Calon Menteri Usulan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah dibuka kurang lebih selama satu bulan, polling tahap kedua Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) akhirnya ditutup 17 September 2014 pukul 17.00 WIB.

Juru Bicara Jokowi Center Wisnu Prasetya Utomo menuturkan, jumlah entri polling yang masuk sebanyak 7.985 entri. Jika dibandingkan dengan hasil di polling pertama, hasil ini memang menunjukkan penurunan drastis.

Dirinya mengatakan, terdapat beberapa catatan yang bisa dilihat dari hasil polling tahap kedua:

"Pertama, hasil polling menunjukkan bahwa dukungan yang diperoleh baik oleh nama-nama calon menteri baik yang berasal dari partai politik maupun kalangan profesional relatif sama. Bisa dilihat di beberapa kementerian, nama orang dengan latar belakang partai politik mendapatkan dukungan cukup tinggi," kata Wisnu dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (18/9/2014).

Menurutnya, publik lebih melihat pada kapasitas dan integritas orang yang bersangkutan. Kedua, ada beberapa perbedaan hasil antara polling tahap pertama dan tahap kedua.

Sejumlah nama-nama yang mendapatkan dukungan tertinggi di polling tahap pertama mengalami penurunan dukungan di tahap kedua ini.

"Namun selisih suaranya ketat. Hanya beberapa kementerian saja yang pemenangnya mendapat dukungan mutlak. Sebagai catatan, di polling tahap dua ini pilihan sudah dibatasi pada empat nama calon menteri saja. Berbeda dengan polling di tahap satu di mana masyarakat masih bisa mengusulkan nama-nama alternatif selain yang tertera dalam pilihan di formulir polling," jelasnya.

Ketiga, ada dua nama calon menteri dengan jumlah dukungan tertinggi untuk menduduki dua kementerian sekaligus. Dahlan Iskan mendapat dukungan terbanyak untuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri BUMN. Sementara Anies Baswedan juga mendapat dukungan terbanyak untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Tentu saja tidak mungkin satu nama bisa menduduki dua kementerian. Tapi setidaknya bisa dikatakan bahwa tingkat popularitas tokoh akan berpengaruh terhadap dukungan yang mereka peroleh dari masyarakat," kata Wisnu.

Dirinya mengatakan, beberapa saat yang lalu Presiden Jokowi sudah mengumumkan postur kabinet 2014-2019 di mana 34 kementerian masih akan dipertahankan dengan komposisi 16 menteri berasal dari partai politik dan 18 menteri berasal dari kalangan profesional.

"Komposisi yang kita harapkan bisa mendukung kabinet kerja sebagaimana sering dikatakan oleh Jokowi-JK. Kami percaya, polling semacam ini adalah kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Publik bisa mengawal dan mengkritisi nama-nama yang muncul," katanya.

Menurutnya, Jokowi Center melalui polling ini berusaha sebaik mungkin untuk menjaring nama-nama yang diharapkan bisa membantu pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Berikut daftar kabinet alternatif usulan rakyat (KAUR).

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Jenderal TNI Dr. Moeldoko

2. Menteri Koordinator Perekonomian: Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: D.r Ir. Kuntoro Mangkusubroto,

4. Menteri Dalam Negeri: Dr (HC) Agustin Teras Narang, S.H.

5. Menteri Luar Negeri: Marty Muliana Natalegawa, M. Phil, B.Sc.

6. Menteri Pertahanan: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA.

8. Menteri Keuangan: Dr. Ir. Raden Pardede, Ph.D.

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc.

10. Menteri Perindustrian: Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng. (Hon), Ph.D., DIC.

11. Menteri Perdagangan: Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D.

12. Menteri Pertanian: Prof. Dr. Bustanul Arifin

13. Menteri Kehutanan: Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai

14. Menteri Perhubungan: Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M.Sc.

15. Menteri Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.

16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Dyah Pitaloka

17. Menteri Pekerjaan Umum: Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA.

18. Menteri Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

20. Menteri Sosial: Eva Kusuma Sundari

21. Menteri Agama: Drs. H. Lukman Hakim Saifudin

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mira Lesmana

23. Menteri Komunikasi dan Informatika: Ir. Onno W Purbo, M.Eng, Ph.D.

24. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait, SIP.

25. Menteri Riset dan Teknologi: Prof. Yohannes Surya, Ph.D.

26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Dra. Khofifah Indar Parawansa

27. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Puan Maharani

28. Menteri Lingkungan Hidup: Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Ir. Tri Rismaharini, M.T.

30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si.

31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Faisal Basri, S.E., M.A.

32. Menteri Perumahan Rakyat: Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Moeldoko

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Jenderal TNI Dr.

Moeldoko

Jenderal TNI Dr. Moeldoko (lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957; umur 57 tahun) adalah tokoh militer Indonesia. Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Agustus 2013 menyetujui jenderal asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Suhartono.[1] Ia adalah KSAD terpendek dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai panglima.[2]

Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa.[3] Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun,  Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.

Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995. Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura dan Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), Amerika Serikat, dan Kanada.

Pada 15 Januari, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan desertasinya "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)".[4] Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan.[5]

Riwayat jabatan[sunting | sunting sumber]

Danton Yonif Linud 700/BS Kodam VII/Wirabuana (1981)

Danki A Yonif Linud 700/BS Kodam VII/Wirabuana (1983)

Kasi Operasi Yonif Linud 700/BS Kodam VII/Wirabuana

Perwira Operasi Kodim 1408/BS Makassar

Wakil Komandan Yonif 202/Tajimalela

Kasi Teritorial Brigif-1 PAM IK/JS

Komandan Yonif 201/Jaya Yudha (1995)

Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat (1996)

Sespri Wakasad (1998)

Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad

Komandan Brigif-1/Jaya Sakti (1999)

Asops Kasdam VI/Tanjung Pura

Dirbindiklat Pussenif

Komandan Rindam VI/Tanjung Pura (2005)

Komandan Korem 141/Todopuli Bone (2006)

Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi (2007)

Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD (2008)

Kasdam Jaya (2008)

Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad (2010)

Panglima Kodam XII/Tanjungpura (2010)

Panglima Kodam III/Siliwangi (2010)

Wakil Gubernur Lemhannas (2011)

Wakasad (2013)

KSAD (2013)

Panglima TNI (2013

Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-6

Petahana

Mulai menjabat

19 Oktober 2011

Presiden    Susilo Bambang Yudhoyono

Didahului oleh    Mustafa Abubakar

Dirut PLN

Masa jabatan

23 Desember 2009 – 19 Oktober 2011

Presiden    Susilo Bambang Yudhoyono

Didahului oleh    Fahmi Mochtar

Digantikan oleh  Nur Pamudji

Informasi pribadi

Lahir 17 Agustus 1951 (umur 63)

Bendera Indonesia Magetan, Jawa Timur, Indonesia

Suami/istri Nafsiah Sabri

Anak Azrul Ananda

Agama       Islam

Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan (lahir di Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951; umur 63 tahun), adalah mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group yang bermarkas di Surabaya posisinya tersebut kemudian digantikan oleh putranya, Azrul Ananda. Ia juga adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009.[1] Pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Mustafa Abubakar.[2]

Karier[sunting | sunting sumber]

Awal karier[sunting | sunting sumber]

Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 1976, ia menjadi wartawan majalah Tempo. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.

Jawa Pos[sunting | sunting sumber]

Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah[3], serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta. Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.

Fangbian Iskan Corporindo (FIC)[sunting | sunting sumber]

Sejak awal 2009, Dahlan adalah sebagai Komisaris PT Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang akan memulai pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pertengahan tahun ini. SKKL ini akan menghubungkan Surabaya di Indonesia dan Hong Kong, dengan panjang serat optik 4.300 kilometer.

Perusahaaan Listrik Negara (PLN)[sunting | sunting sumber]

Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta. [4][1] Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado, Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pengganti Menteri BUMN yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena ia berat meninggalkan PLN yang menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN.[5]

Dahlan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan dalam pengelolaan BUMN. Program utama itu adalah restrukturisasi aset dan downsizing (penyusutan jumlah) sejumlah badan usaha. Ihwal restrukturisasi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.[6]

Beberapa kinerjanya disorot. Dahlan gagal membawa lima perusahaan BUMN untuk melepas saham perdana (initial public offering/IPO) di lantai bursa.[7] Adapun, berkat kepemimpinannya, BUMN dinilai bersih dari korupsi oleh masyarakat juga merupakan kinerja dan keberhasilannya membangun BUMN.[7]

Beliau juga giat mendukung program mobil nasional yang berpenggerak listrik. Namun pada tanggal 5 Januari 2013, beliau mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil listrik Tucuxi di kawasan Tawangmangu, Jawa Timur. Dahlan Iskan selamat, namun mobilnya rusak parah. Setelah kecelakaannya bersama Tucuxi, Dahlan Iskan tidak mundur untuk mengembangkan mobil listriknya. Bersama Putra Petir, Dahlan Iskan mengembangkan mobil listrik generasi kedua yang akan dipertunjukkan di KTT APEC di Bali. Mobil listrik tersebut meliputi jenis mobil-mobil sport, bus, minibus, dan lain-lain, di antaranya Selo, Arimbi dan Gendhis.

Konvensi Capres 2014 Partai Demokrat[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2013, Dahlan Iskan bersama 11 orang lainnya; Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang mengikuti Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat[8]. Pada 16 Mei 2014, Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengumumkan hasil survei atas 11 peserta konvensi di kantor DPP Partai Demokrat. Hasilnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menempati posisi terunggul dibandingkan peserta konvensi lainnya.[9]

Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]

Dahlan Iskan dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan kondisi serba kekurangan. Orangtuanya tidak ingat tanggal berapa Dahlan dilahirkan. Dahlan akhirnya memilih tanggal 17 Agustus dengan alasan mudah diingat karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.[10]

Dahlan Iskan pernah menulis buku berjudul Ganti Hati pada tahun 2008. Buku ini berisi tentang pengalaman Dahlan Iskan dalam melakukan operasi transplantasi hati di Tiongkok.[11]

Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta: PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.[1]

Jabatan pemerintahan

Didahului oleh:

Mustafa Abubakar       Menteri BUMN

19 Oktober 2011–sekarang Petahana

Didahului oleh:

Fahmi Mochtar   Direktur Utama PLN

23 Desember 2009 - 19 Oktober 2011  Diteruskan oleh:

Nur Pamudji

Kuntoro Mangkusubroto

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Dr. Ir

Kuntoro Mangkusubroto

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ke-10

Masa jabatan

16 Maret 1998 – 21 Mei 1998

Presiden    Soeharto

Didahului oleh    Ida Bagus Sudjana

Masa jabatan

21 Mei 1998 – 26 Oktober 1999

Presiden    Baharuddin Jusuf Habibie

Digantikan oleh  Susilo Bambang Yudhoyono

Direktur Utama PLN

Masa jabatan

2000 – 2001

Presiden    Abdurahman Wahid

Didahului oleh    Adi Satria

Digantikan oleh  Eddie Widiono

Informasi pribadi

Lahir 14 Maret 1947 (umur 67)

Bendera Indonesia Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto (lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 14 Maret 1947; umur 67 tahun) adalah Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP, atau lebih familiar disebut UKP4) sejak 22 Oktober 2009. Ia adalah mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan dan juga mantan Direktur Utama PLN tahun 2000 - 2001. Ia pernah menjabat juga sebagai Kepala Badan Pelaksana - BRR Aceh-Nias yang bertugas melakukan pemulihan kawasan Aceh dan Nias pasca tsunami dahsyat 26 Desember 2004. Saat ini ia juga menjabat sebagai salah satu anggota Teman Serikat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.[1]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

S1 - Teknik Industri ITB (1972)

Northeastern University

Stanford University, Industrial Engineer (1976)

S2 - Stanford University, Civil Engineer (1977)

S3 - ITB, Ilmu Teknik bidang Ilmu Keputusan (1982)

Karier[sunting | sunting sumber]

Dosen Jurusan Teknik Industri, ITB (1972-sekarang)

Staf Ahli Menteri Muda UP3DN (1983-1988)

Pembantu Asisten Administrasi Menteri Sekretaris Negara RI (1984)

Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam (1988-1989)

Direktur Utama PT Tambang Timah (1989-1994)

Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1993-1997)

Deputi Bidang Perencanaan, Badan Kordinasi Penanaman Modal (1997-1998)

Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII (1998)

Menteri Pertambangan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)

Direktur Utama PLN (2000)

Ryamizard Ryacudu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kepala Staf Angkatan Darat

Masa jabatan

4 Juni 2002 – 18 Februari 2005

Didahului oleh    Endriartono Sutarto

Digantikan oleh  Djoko Santoso

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Masa jabatan

2000 – 2002

Didahului oleh    Agus Wirahadikusumah

Digantikan oleh  Bibit Waluyo

Informasi pribadi

Lahir 21 April 1950 (umur 64)

Palembang, Sumatera Selatan

Suami/istri Nora Tristyana

Anak Ryano Patria Amanzha

Dwinanda Patria Noryanzha

Trynanda Patria Nugraha

Alma mater         Akmil 1974

Agama       Islam

Dinas militer

Pengabdian bagi         Indonesia

Dinas/cabang     Lambang TNI AD.png TNI Angkatan Darat

Masa dinas         1974–2005

Pangkat     Pdu jendtni staf.png Jenderal TNI

Unit   Infanteri

Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950; umur 64 tahun) adalah mantan perwira tinggi militer TNI AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005.[1] Ryamizard adalah menantu dari mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, ia dikenal sebagai jenderal lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya.

Saat terjadinya gesekan elit nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya akan dihadapinya.[2] Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah.

Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 menarik KSAD untuk menunjuknya sebagai Wakil KSAD dan kemudian mengantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD.

Karier militer[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah jabatan yang pernah dipegang Ryamizard:[3]

Komandan Peleton Kodam XII/Tanjung Pura (15 November 1976)

Komandan Kompi Pelajar, Komando Pendidikan (Dodik), Kodam XII/Tanjung Pura

Komandan Kompi Secaba, Dodik, Kodam XII/Tanjungpura (28 Desember 1977)

Komandan Batalyon infanteri 641 dan 642, Kodam XII/Tanjungpura (22 Juli 1980)

Kepala Seksi-2/Operasi Yonif 641 (18 Januari 1982)

Kepala Seksi Operasi Brigif Linud 17 Kujang I (1 Januari 1987)

Wakil Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juli 1988)

Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juni 1990)

Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad

Komandan Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad (1 Juni 1994)

Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana (1 April 1995)

Komandan Kontingen Garuda XII-B ke Kamboja (1992)

Komandan Sektor 5 Barat, dipercaya oleh pasukan PBB di Kamboja (UNTAC)

Komandan Komando resort militer 044/Garuda Dempo, Kodam II/Sriwijaya (1 September 1995)

Kepala Staf Divif 2/Kostrad (1 Agustus 1996)

Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, merangkap sebagai Wakil Ketua Tim Pengamanan Hutan Terpadu (15 Juli 1997)

Panglima Divif 2/Kostrad (15 Maret 1998)

Kepala Staf Kostrad (15 Juni 1998)

Pangdam V/Brawijaya (14 Januari 1999–4 November 1999)

Pangdam Jaya/Jayakarta (4 November 1999–1 Agustus 2000)

Pangkostrad (1 Agustus 2000–4 Juni 2002)

Kepala Staf Angkatan Darat (4 Juni 2002–5 Februari 2005)

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ Pagi Ini Ryamizard Ryacudu Dilantik

^ RYAMIZARD RYACUDU SANG PANGLIMA PERANG

^ http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2004-October/000397.html

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Ryamizard Ryacudu di situs Tokoh Indonesia

Jabatan militer

Didahului oleh:

Djoko Subroto    Pangdam V/Brawijaya

1999 Diteruskan oleh:

Sudi Silalahi

Didahului oleh:

Djaja Suparman Pangdam Jaya/Jayakarta

1999–2000         Diteruskan oleh:

Slamet Kirbiantoro

Didahului oleh:

Agus Wirahadikusumah       Pangkostrad

2000–2002         Diteruskan oleh:

Bibit Waluyo

Didahului oleh:

Endriartono Sutarto     Kepala Staf TNI Angkatan Darat

2002–2005         Diteruskan oleh:

Djoko Santoso

Kepala Badan Pelaksana - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005)

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kabinet Indonesia Bersatu II

Kegiatan Lain[sunting | sunting sumber]

Sekjen IA ITB periode 1987 - 1992.

Chairman of School of Business and Management ITB.

Anggota Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung "Wanadri". (Bersambung)