ISIS ekspansi ke Indonesia melalui Youtube

 ISIS ekspansi ke Indonesia melalui Youtube

Pengamat mengatakan pemerintah harus benar-benar mewaspadai dan mengantisipasi adanya kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

Sebuah video berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) beredar di situs YouTube.( http://www.youtube.com/watch?v=dIWiGU2qw5Q)

Dalam video berdurasi delapan menit yang berjudul Ayo bergabung, seseorang menyebut dirinya Muhammad Al Indonesi tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto hari Kamis (31/7) mengatakan, lembaganya saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian komunikasi dan Informatika terkait soal beredarnya video di youtube yang berisi ajakan bergabung dengan kelompok ekstrimis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dilakukan warga negara Indonesia.

Polisi lanjutnya meminta masyarakat mewaspadai dan tidak mengubris ajakan untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah.

Polisi belum dapat memastikan berapa jumlah warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut. Meski demikian polisi terus mewaspadainya.

Agus Rianto mengatakan, "Kita juga harus mewaspadai website atau juga blog-blog tertentu mohon diwaspadai karena itu bisa dibuat oleh siapa saja, di mana saja dan untuk kepentingan yang kita belum tahu pasti. Kita harus hati-hati apabila ada ajakan atau informasi tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Berkaitan dengan IT, kita berkoordinasi dengan (Kementerian) Kominfo."

Direktur Aliansi Indonesia Damai yang juga pemerhati masalah Timur Tengah dan Dunia Islam Hasibullah Satrawi mengatakan ISIS telah melihat kelompok-kelompok radikal di Indonesia untuk bergabung dengan mereka.

Untuk itu dia meminta pemerintah harus benar-benar mewaspadai dan mengantisipasinya.

"Secara komunikasi politik ini menunjukan bahwa Indonesia menjanjikan bagi pasar bebas berbagai macam idiologi terutama terorisme, ini bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan, orang yang ditampilkan. Orang yang digunakan orang Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia maka secara komunikasi politik, video ini sedang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, simpatisan ISIS di Indonesia agar bergabung dalam gerakan ini," papar Hasibullah.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan umumnya, mereka yang menyatakan kesetiaan kepada ISIS adalah anggota kelompok yang merupakan pecahan dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshorut Tauhid atau Negara Islam Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan adanya pendukung kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah di Jakarta, Solo dan NTB. Di Jakarta, 16 Juni lalu, para pendukung ISIS berunjuk rasa di Jakarta menolak demokrasi dan sekularisme.

BNPT pun mengambil langkah antisipatif untuk mencegah bergulirnya aksi teror di Indonesia, termasuk bekerja sama dengan beberapa negara.

Kelompok ISIS awalnya dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. ISIS dibentuk tahun 2013 dan dipimpin oleh Abubakar Al Baghdadi. Tahun 2010, Al Baghdadi diduga sebagai pemimpin Al-Qaida di Irak  yang kemudian menjadi ISIS.

ISIS Dapat Dana dari Penyelundupan Minyak

ISIS mengirimkan minyak mentah dari ladang minyak Najma di Mosul, Irak, ke Suriah, untuk menyelundupkannya ke salah satu negara tetangga Suriah.

Kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), atau yang sekarang menyebut dirinya hanya Negara Islam saja, menyita empat ladang minyak kecil ketika mereka merambah Irak utara bulan lalu.

Sekarang, mereka menjual minyak mentah dan bensin yang dihasilkan untuk mendanai apa yang mereka baru mereka deklarasikan sebagai "kekhalifahan."

Dekat kota Mosul, ISIS telah mengambil alih ladang-ladang minyak Najma dan Qayara, sementara lebih jauh ke selatan dekat Tikrit, kelompok ini menyerbu ladang-ladang Himreen dan Ajil dalam penyerangan dua hari melalui Irak utara pada pertengahan Juni.

Ladang-ladang minyak yang ada di tangan ISIS kecil dibandingkan dengan lapangan-lapangan raksasa dekat Kirkuk dan Basra, yang ada di bawah kontrol pemerintah pusat dan pemerintah otonom Kurdi. Sebagian sumur minyak yang dikuasai ISIS, diperkirakan oleh seorang pejabat Kurdi mencapai 80 buah, disegel dan tidak dipompa.

Namun monopoli atas bahan bakar di wilayah yang direbutnya membuat ISIS memiliki pengaruh terhadap fraksi-fraksi Suni bersenjata lainnya yang dapat mengancam dominasi di Irak utara.

Para pejabat Irak mengatakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir kelompok ini telah mengirim minyak dari Qayara untuk diproses dengan alat penyulingan bergerak di Suriah menjadi bahan bakar kualitas rendah, kemudian dibawa kembali untuk dijual ke Mosul, kota berpenduduk dua juta orang.

Pengiriman lebih besar dari minyak mentah, beberapa diantaranya dari Najma, juga dijual lewat para penyelundup ke para pedagang Turki dengan potongan harga besar sekitar US$25 per barel.

"Kami telah mengukuhkan laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ISIS mengirimkan minyak mentah dari ladang minyak Najma di Mosul ke Suriah untuk menyelundupkannya ke salah satu negara tetangga Suriah," ujarHusham al-Brefkani, kepala dewan komite energi provinsi Mosul.

"Negara Islam itu mendapatkan keuntungan jutaan dolar dari perdagangan ilegal tersebut."

Pom bensin di Mosul sekarang menjual bahan bakar yang dipasok para penjual yang bekerjasama dengan ISIS, yang menjual dengan harga $1 atau $1,5 per liter tergantung kualitas -- kenaikan besar dari harga-harga sebelumnya.

"Bahan bakar dibawa dari Suriah... Harganya tiga kali lipat dari sebelumnya, namun para pengendara harus membelinya karena bahan bakar bersubsidi dari pemerintah ditahan," ujar salah seorang pemilik pom bensin.

Brefkani mengatakan ISIS merupakan sponsor satu-satunya untuk impor-impor dari Suriah, tempat kelompok ini juga mengontrol ladang-ladang minyak di provinsi Deir al-Zor.

"Mereka menggunakannya sebagian untuk kendaraan-kendaraan mereka dan menjual sisanya pada pedagang di Mosul." (Reuters/VOA)