Komisi Pemilihan Umum (KPU) disinyalir menerima aliran politik uang untuk melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden 2014. Hal itu lantaran ditemukan banyak kejanggalan dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara.
Karena itu, Koalisi Rakyat Pro Demokrasi Untuk Keadilan dan Kebenaran mendesak PPATK menelusuri aliran dana yang disinyalir masuk ke para anggota KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
"Karena ada indikasi money politics yang mengalir pada anggota KPU untuk membuat kecurangan," ujar Panji Wiradana, Kordinator Koalisi Rakyat Pro Demokrasi Untuk Keadilan dan Kebenaran dalam konfrensi persnya di Gardu Prabowo, Jakarta Timur, Jumat (25/7/2014).
Selain itu, koalisi yang terbentuk dari puluhan aliansi pendukung Prabowo ini juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa mengusut tuntas kecurangan dalam Pilpres 2014 yang bertendensi kriminal seperti manipulasi data jumlah suara.
"Kami juga meminta TNI-Polri untuk melindungi para Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota DKPP, dan Bawaslu dengan kemungkinan adanya intimidasi. Serta memberikan perlindungan kepada setuap saksi-saksi yang mengetahui adanya kecurangan dalam pilpres 2014," jelas Panji.
Aliansi pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pro Demokrasi Untuk Keadilan dan Kebenaran terdiri dari Gardu Prabowo, Forum Betawi Rempug, Jaringan Mahasiswa Seluruh Nusantara, FSPMI, Persatuan Pedagang Kaki Lima, Serikat Rakyat Miskin Kota, Serikat Tani Indonesia, Persatuan Sopir Angkot Jabodetabel, Astakira Fron Pemuda Muslimin Maluku, Persatuan Profesional Indonesia, Masyarakat Nelayan Indonesia, FKPPI, Forum Masyarakat Demokrasi Bersih, Amanat Jakarta, Persatuan Tukang Ojek Jabodetabek, Koalisi Ibu Peduli Pemerintahan Bersih, dan Persatuan Wanita Indonesia Anti Imperialisme.
"Kami menolak hasil pilpres 2014 yang penuh kecurangan dan intervensi asing," tegasnya. Okezone
No comments:
Post a Comment