.
Jakarta seperti biasa setiap musim hujan selalu menhadapi masalah banjir, namun masalah banjir yang dilakukan Gubernur Joko Widodo ternyata bukan sekadar mengatasi masalah ini di dalam wilayah DKI Jakarta seperti membangun banjir kanal, revitalisasi sungai Ciliwung atau memberdayakan kembali waduk-waduk seperti waduk Pluit, tetapi juga harus bekerjasama dengan Pemerintah daerah sekitar yang member dampak langsung terhadap banjir di Jakarta, seperti dengan Pemerintah Jawa Barat dan Banten.
Kerjasama itu perlu dilakukan karena banjir yang ada di Jakarta sebagian besar akibat banjir kiriman dari kawasan Puncak, Bogor dan Depok, sehingga kebijakan yang ada harus terintegrasi dengan mereka. Apalagi dewasa ini untuk menertibkan vila-vila di Puncak, Bogor sangat sulit dan memerlukan biaya besar.
Selain itu Waduk dan setu yang banyak terdapat di sekitar Kabupaten Bogor dan Depok sudah tidak berfungsi karena banyak ditumbuhi enceng gondok, dan banyak dibangun rumah-rumah liar tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak heran air yang mengalir dari kawasan Puncak, Bogor dan Depok berjalan dengan kencang tanpa bisa dibendung fan ditampung duluan, akhirnya warga Jakarta lah yang menderita, dan Gubernur Joko Widodo pusing Tujuh Keliling.
Untuk mengatasi banjir itu Gubernur Joko Widodo memprioritaskan penanganan banjir sebagai bagian dari pembenahan Ibu Kota. Jokowi sudah merancang sejumlah jurus untuk menjadikan Jakarta bebas banjir. Berikut solusi banjir yang diupayakan Jokowi, termasuk proyek yang dikerjakan bersama pemerintah pusat.
1. Terowongan Multiguna (Deep Tunnel)
Terowongan bawah tanah ini membentang dari MT Haryono, Jakarta Timur, hingga Pluit, Jakarta Utara. Panjangnya 19 kilometer dengan diameter 16 meter. Untuk membuatnya DKI membutuhkan biaya Rp 16 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears). Jokowi mengatakan terowongan ini multiguna, karena selain bisa mengalirkan air saat banjir, terowongan bisa menjadi jalan raya, instalasi kabel, dan saluran pembuangan limbah. Jokowi yakin ini bisa mengatasi banjir sekaligus macet. Belakangan Kementerian PU menilai proyek tersebut lebih mahal daripada perhitungan awal dan harus dikaji ulang.
2. Pengerukan 13 Kali di Jakarta
Pada tahun ini Jokowi akan menormalisasi tiga kali.Pengerukan kali secara keseluruhan dibiayai sebesar Rp 1 triliun dari bantuan Bank Dunia melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Tiga kali yang diprioritaskan adalah Kali Pesanggarahan, Angke, dan Sunter. Anggarannya Rp 450 miliar. Pengerukan tiga kali ini diharapkan menghapus 12 titik banjir dari 78 titik banjir per tahunnya. Kali Ciliwung termasuk yang akan dinormalisasi. Pengerjaannya akan dilakukan bersama pemerintah pusat, dengan anggaran pembebasan lahan Rp 250 miliar. Sisanya ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum
3. Normalisasi Waduk Pluit
Akhir Januari 2013 Waduk Pluit jebol lantaran tak sanggup menampung debit air dari Kanal Banjir Barat. Pendangkalan serta sedimentasi membuat kedalaman waduk tinggal 2-3 meter. Jauh dar kedalaman ideal 10 meter. Proyek ini membutuhkan dana Rp 990 miliar. Masalahnya, DKI harus memindahkan 17 ribu keluarga yang tinggal di bantaran waduk. Wakil Gubernur Basuki 'Ahok' menawarkan konsep "barter proyek". Pengerukan ditangani oleh pihak swasta yang ingin membangun pulau properti di Teluk Jakarta dan dipersilakan mengambil tanah hasil pengerukan. Sebagai gantinya, Pemprov bakal mengeluarkan izin pembangunan pulau tersebut.
4. Pembuatan 100 Ribu Sumur Resapan
Jokowi telah meminta setiap gedung di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta,membangun sumur resapan. Bahkan, dia siap membuat peraturan gubernur. Biaya pembuatan satu sumur resapan sekitar Rp 5 juta-Rp 7 juta. Sumur ini memiliki kedalaman 20 meter dengan diameter 4 meter. Jokowi menargetkan 100 ribu sumur rampung dalam waktu 5 tahun.
5. Penambahan Ruang Terbuka Hijau
Jakarta dinilai kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan persentase hanya 9 persen (66 meter persegi) dari total wilayah, padahal idealnya adalah 30 persen. Pemprov DKI juga siap membeli tanah milir masyarakat untuk dijadikan RTH baru di Ibu Kota. Jokowi menyiapkan penambahan RTH di Waduk Riario seluar 15 hektare, Taman BMW 30 hektare, dan Pesanggrahan 8 hektare.Tak hanya di Jakarta, Pemprov berencana untuk membeli sejumlah lahan di Bogor untuk dijadikan daerah resapan agar air hujan bisa diserap. Anggaran yang disiapkan berasal dari sebagian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD 2012 yang mencapai Rp 4 triliun.
6. Sodetan Ciliwung
Proyek sodetan Kali Ciliwung digagas bersama Kementerian Pekerjaan Umum atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemprov DKI ditugasi membebaskan lahan. Panjang sodetan adalah 2,1 kilometer yang berfungsi sebagai pembagi beban Kanal Banjir Barat dengan Kanal Banjir Timur. Anggaran Pembuatan sodetan Rp 500 miliar dan target rampung pada 2014.
7. Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall)
Megaproyek ini bakal dibangun bersama dengan Kementerian Pekerjaan umum. Tanggul bakal dibangun di utara Jakarta yang membuat Teluk Jakarta seperti danau raksasa. Total panjang tanggul adalah 30 kilometer dan difungsikan sebagai penahan air laut yang dapat masuk ke daratan sehingga air rob tidak lagi merendam Jakarta Utara. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana Rp 100 triliun. Nantinya tanggul bisa berusia 1.000 tahun.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu dengan Ketua MPR RI Taufik Kiemas pagi ini, Senin, 21 Januari 2013. Dalam pertemuan itu, mantan Wali Kota Surakarta itu menyebutkan enam langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi banjir Ibu Kota.
"Enam itu sudah saya sampaikan ke Presiden Indonesia," ujar Jokowi dalam konferensi pers di MPR RI, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.
Enam langkah itu antara lain normalisasi sungai. Nantinya, pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta akan melakukan normalisasi 13 sungai di Jakarta. Namun yang akan difokuskan pada tahun ini, antara lain Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter.
Lalu dia juga menyebutkan bakal ada sodetan Otista hingga Kanal Banjir Timur. Selain itu, akan ada pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, Jawa Barat.
Langkah keempat yakni pembuatan sebanyak-banyaknya sumur serapan dari hulu hingga hilir. Ini berguna untuk mengurangi aliran air yang banyak masuk ke Jakarta. Langkah lainnya adalah pembuatan segera sejumlah pompa air di Jakarta Utara. "Ini untuk mengurangi genangan air di Jakarta Utara," katanya.
Lalu langkah terakhir yang disiapkan Jokowi adalah pembangunan terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel di Jakarta. "Kajiannya positif sehingga bisa dikerjakan. Semoga bisa menjadi terobosan," kata dia.
Dia melaporkan enam langkah itu pada Taufik Kiemas. Selain konsultasi, dia juga meminta dukungan dari pimpinan MPR RI maupun DPR RI terkait banjir Jakarta. "Apa pun itu, banjir bukan soal kecil. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat harus bergotong royong untuk diselesaikan satu per satu," kata dia.
Penyelesaian banjir di Jakarta tidak mungkin dikerjakan pemerintah Jakarta sendirian.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, meminta pemerintah pusat mendorong pembangunan beberapa waduk penampungan air di luar wilayah DKI Jakarta demi menghambat laju air masuk ke ibu kota saat musim hujan tiba.
Jokowi mengatakan, waduk bisa menjadi salah satu solusi masalah banjir Jakarta. Untuk itu dia meminta waduk segera dibangun di Ciawi, Jawa Barat. Namun pembangunan waduk punya kendala utama, yaitu ketidaktersediaan lahan.
“Itu tadi menjadi topik pembicaraan (Jokowi dan Wapres Boediono). Pemecahannya dibicarakan secara konseptual,” kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di kantor Wapres, Jakarta , usai pertemuan antara Jokowi dan Boediono.
“Mengenai lahan untuk Waduk Ciawi, nanti perlu dibahas dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Kuntoro. Dalam pertemuan dengan Wapres, Jokowi juga melaporkan situasi banjir dan genangan air yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah yang berada pada jalur Sungai Ciliwung.
Salah satu upaya yang akan digagas dalam waktu dekat untuk mengatasi banjir Jakarta adalah membuat sodetan antara Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur, sehingga air yang datang dari Bogor bisa dialirkan ke situ.
Wakil Presiden Boediono menyambut baik sejumlah rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah di ibukota. “DKI Jakarta adalah wajah kita. Pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan. Dengan batas-batas yang kami miliki, kami akan membantu maksimal upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan kota,” kata Boediono.
Menurut Boediono, di masa lalu sudah ada sejumlah kerja sama yang dijalin antara kantor Wakil Presiden dan Pemprov DKI yang kini bisa dimaksimalkan. Boediono sempat berseloroh, anggaran DKI Jakarta bahkan melebihi anggaran sejumlah kementerian di bawah pemerintah pusat.
Setelah anggota DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun 2014. Dengan anggaran itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memprioritaskan sejumlah proyek terkait penanggulangan banjir serta kemacetan.
Dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2014, Rabu (22/1/2014), Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan bahwa dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), RAPBD 2014 sebesar Rp 69,5 triliun. Namun, dalam pembahasannya, Pemerintah Provinsi DKI menambahkan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran Rp 2,5 triliun tersebut berasal dari adanya penambahan penerimaan dari dana berimbang, khususnya pajak.
"Dengan demikian, APBD DKI Jakarta pada tahun 2014, yakni sebesar Rp 72 triliun," ujar Triwisaksana.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, APBD tahun 2014 ini diprioritaskan untuk melaksanakan program penanggulangan banjir serta pengadaan transportasi massal untuk menghindari macet. "Kan sudah disahkan, jadi dinas-dinas langsung dilaksanakan saja proyeknya. Waktu kita tidak banyak, sedikit sekali," kata Jokowi.
Dalam mengatasi Banjir di Jakarta memang Jokowi tidak bisa bekerja semdirian. Untuk Itulah dia melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan pimpinan daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di posko pantauan Ciliwung-Katulampa, Senin (20/1/2014) siang, menghasilkan beberapa keputusan. Para kepala daerah itu berkomitmen mengatasi banjir.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan mengatakan, secara umum ada dua proyek penanggulangan banjir yang diputuskan dalam rapat tersebut. Rapat menyepakati pembuatan Waduk Ciawi di Bogor dan Waduk Sukamahi di Depok. Rapat juga memutuskan untuk menghidupkan lagi ide proyek sodetan Ciliwung-Cisadane.
"Pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir harus dipercepat," kata Hasan di sela-sela konferensi pers seusai rapat itu.
Soal pembangunan dua waduk, Kementerian PU meminta pemerintah daerah setempat melaksanakan pembebasan lahan milik warga. Seiring dengan itu, Kementerian PU akan menyelesaikan desain waduk. Proyek pembangunan dua waduk itu menggunakan APBN 2014.
Masih soal waduk, Hasan mengatakan, Kementerian PU secepatnya akan menerbitkan peraturan menteri soal pengalihan wewenang pengelolaan waduk serta situ-situ di penyangga Jakarta ke pemerintah setempat. Saat ini ada ratusan waduk dan situ di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berpengaruh terhadap debit air yang masuk ke Jakarta.
Soal pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane, Kementerian PU dan pimpinan daerah sepakat mengubah desainnya, dari semula terbuka menjadi tertutup. Hal itu dilakukan agar pemerintah tidak terlalu banyak membebaskan lahan di sepanjang sodetan itu.
"Panjang terowongannya 1,2 kilometer, akan melimpahkan debit air sebanyak 200 meter kubik per detik. Itu jumlah yang normal dan aman untuk dapat masuk ke aliran Sungai Cisadane," ujarnya.
Untuk mewujudkan pembangunan sodetan tersebut, Kementerian PU akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Perwakilan dari dua daerah tersebut tidak datang pada rapat koordinasi Senin siang ini.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menyerah pengelolaan situ-situ (waduk atau danau) yang berada di sekitar Provinsi Banten dan Jawa Barat khususnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di sekitar DKI Jakarta.
Hal tersebut, adalah salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dengan sejumlah Bupati dan Walikota dari Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kotamadya Tangerang dan Kota Bekasi serta Bappeda Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
Djoko mengungkapkan, serah kelola tersebut diartikan agar situ dapat tetap berfungsi sebagai situ yaitu sebagai tandon air dan akan boleh dimanfaatkan untuk hal lain, asal fungsi sebagai konservasi air tetap terjaga.
“Fungsi situ sebagai konservasi air tidak bisa berkurang, MoU itu nanti kita pelajari dengan baik dan yang penting apapun yang kita sepakati harus dalam rangka mempertahankan situ sebagai alat untuk konservasi air, jangan sampai menjadi sempit dan sempadan situnya dibanguni,” ujar Djoko Kirmanto.
Dirjen Sumber Daya Air Muhammad Hasan mengatakan bahwa terdapat 183 situ di Jabodetabek, diantaranya 93 situ berada di Kabupaten Bogor dan 26 di Kota Depok, sisanya tersebar di berbagai lokasi. Nantinya, kata Hasan anggarannya akan diupayakan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten.
“Nantinya situ-situ itu akan diserah kelolakan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, mereka bisa mengeruk dan memanfaatkan situ tersebut dengan dana mereka, namun APBN dan APBD Provinsi bisa masuk juga,” kata Hasan.
Namun, Hasan mengatakan, tidak berarti pengawasannya akan dilepaskan. Untuk pengawasan dan perizinan tetap berada di pusat.
Hasan menambahkan, serah kelola akan mulai tahun ini, tepatnya bulan Februari.
“Draft awalnya sudah selesai, namun akan dicek oleh bagian hukumnya masing-masing (setiap instansi-red) dan akan berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang,” tambah Hasan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan membangun waduk di Depok. Jumlahnya bakan mencapai tiga waduk.
Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Arie Setiadi mengatakan pembuatan waduk tersebut menjadi salah satu langkah serius pemerintah untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Namun untuk masalah lokasi persis, Arie menjelaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap studi.
“Bikin waduk kita dukung, kami akan bikin waduk kecil – kecil, sedang dalam studi. Satu waduk yang besar di Ciawi, 3 waduk di Depok,” jelasnya.
Tiga waduk kecil tersebut, kata Arie, luasnya dibawah 10 hektar. Arie menjelaskan konsep waduk tersebut akan di dasar sungai Ciliwung.
“Sehingga Sungai Ciliwung dikeruk di badan sungai kecil – kecil, di bawah 10 hektar luasnya. Rencana ini serius kami jalankan,” tegasnya.
Ketiga waduk di Depok tersebut nantinya bisa menahan air 1 juta meter kubik sebelum sampai ke Jakarta. “Fungsinya mempunyai air baku dan mengendalikan banjir,” tandasnya.
Selain itu program normalisasi sungai dan situ juga akan dilakukan. Ditargetkan tahun 2014 sudah akan selesai seluruhnya
Dituding sebagai salah satu daerah penyumbang banjir DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan siap bekerjasama melakukan berbagai langkah mengatasi banjir. Saat ini, Pemkot Depok tengah mencarikan lahan untuk membuat waduk guna menampung air Sungai Ciliwung yang seringkali meluap saat hujan tiba.
Agar air tidak langsung menuju wilayah yang dipimpin Joko Widodo. Selain di Kota Depok, waduk untuk menangkal banjir di DKI Jakarta rencananya juga akan dibuat di Ciawi, Kabupaten Bogor. Waduk Ciawi dibuat untuk menampung air dari wilayah Bogor agar tidak langsung menggelontor ke Sungai Ciliwung dan berujung ke DKI Jakarta.
Rencana pembuatan dua waduk yang merupakan proyek jangka menengah penanganan banjir Jakarta itu akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencana pembuatan dua waduk itu diputuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai menggelar rapat bersamaMenko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Gubernur Joko Widodo usai menengok pengungsi banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, enam hari lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Depok, Misbahul Munir mengatakan kalau waduk penangkal banjir itu akan dibuat di sekitar Kecamatan Cimanggis. ”Pembangunan Waduk Cimanggis menggunakan dana APBN. Itu rencana Kementerian PU. Kami hanya ketepatan mencarikan lahan yang cukup luas,” terangnya.
Meski begitu, Munir tidak tahu jumlah luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek Waduk Cimanggis. ”Hingga saat ini saya belum berkomunikasi secara teknis dengan Kementerian PU. Kalau komunikasi lebih dulu dengan wali kota mungkin saja,” ungkapnya juga. Selain pembuatan Waduk Cimanggis, nantinya Sungai Ciliwung dibuat sodetan mengarah ke waduk tersebut.
”Pastinya Waduk Cimanggis nanti akan dibuat sangat kuat sehingga tidak akan jebol seperti yang pernah terjadi pada Setu Gintung. Harus dibuat kuat dan tahan lama, biar banjir Jakarta bisa ditanggulangi dalam waktu lama juga,” paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pesimistis pembangunan waduk di Kecamatan Cimanggis dan di Ciawi, Kabupaten Bogor akan menyelesaikan banjir di DKI Jakata. Karena, bila debit air Sungai Ciliwung besar maka Jakarta tetap akan banjir. Langkah yang efektif adalah melakukan normalisasi setu.
Itu yang akan dilaksanakan pihaknya dalam waktu dekat ini oleh Pemkot Depok. ”Di Kota Depok ada 270 hektare lahan setu. Jika setu itu kedalamannya satu meter maka dapat menampung 5 juta meter kubik air. Bila semua setu dalamnya dibuat lima meter maka berapa air yang bisa ditampung. Ini lebih nyata menangani banjir,” terangnya.
Namun, saat ditanyai mengenai kapan normalisasi setu akan dilakukan dan berapa anggarannya? Wali Kota yang juga politisi PKS ini hanya tersenyum.”Normalisasi setu itu kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Bukan kami,” ungkapnya juga. Saat ditanya lagi tentang 9 setu yang berubah fungsi jadi perumahan dan area komersial?
Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Gusdur ini menjelaskan kalau alih fungsi setu jadi perumahan itu sudah terjadi saat Kota Depok masih bergabung dengan Kotib Bogor. ”Kalau sekarang, setu yang masih ada saja kami rawat,” cetusnya juga.
.
Sebanyak 26 Situ di Kota Depok rawan penyakit malaria dan DBD. Hal itu diungkapkan pakar lingkungan Universitas Indonesia (UI) Ratoen Waryono.
Selain rawan longsor, Situ yang dulu terkenal memiliki kekayaan sebagai daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH) kini berubah fungsi menjadi kaveling atau perumahan, dan rawan malaria dan DBD.
Ia mengusulkan 26 situ yang rawan longsor dan malaria serta DBD harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena kondisinya makin tidak terawat.
Pemerintah Pusat, kata dia, harus mengeluarkan peraturan untuk melindungi Situ di Kota Depok sehingga tidak beralih fungsi menjadi kaveling dan perumahan baru. Apabila peraturan pemerintah tidak dibuatkan melindungi Situ, maka akan terjadi krisis resapan air dimana jumlah Situ yang ada di Kota Depok akan menjadi sasaran untuk pembangunan rumah baru, seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Di Kota Depok, sudah banyak Situ yang dulu terkenal memiliki kekayaan resapan air berubah fungsi menjadi kavling dan perumahan baru. Pokoknya, hampir setiap Situ mengalami penurunan luas karena dijadikan permukiman setiap tahunnya.
Tak ayal lagi kebutuhan akan tanah permukiman terus meningkat, sehingga Situ-Situ yang ada di Kota Depok menjadi daratan yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan. Anehnya, Situ-Situ yang merupakan milik Pemerintah justru sudah bersertifikat hak milik perorangan.
Karena itu Pemerintah harus pikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya harus sadar bahwa akan timbul krisis resapan air apabila Situ yang tendon air sebagai penghasil air terus berkurang luasnya
Semakin berkurangnya are Situ karena beralih fungsi menjadi permukiman tidak hanya terjadi di satu Situ di Kota Depok, tetapi diseluruh Situ di Kota Depok. Alangkah baiknya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi area Situ agar tidak beralih fungsi menjadi permukiman.
26 situ di Kota Depok seluas 153 hektar berkurang ‘ bahkan’ dua situ yaitu situ Pasir Putih di Kecamatan Sawangan yang memiliki luas 8 hektare dan situ Krukut di Kecamatan Limo memiliki luas 9 hektare hilang. Kalau tidak ditertibkan, maka situ-situ makin lama habis dan daerah hilir seperti Daerah Khusus Ibukota dan sekitarnya tenggelam kalau musim banjir.
Warga Depok yang berdiam di sekitar 26 kawasan situ, berharap, rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan yang aman dan bersih serta bebas nyamuk. Sehingga pasien atau keluarga yang menunggu mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Kita tau sendiri nyamuk inikan ada yang dapat menyebabkan malaria dan DBD, kita tak tau nyamuk ini nyamuk apa. Kalau ini nyamuk yang bisa menularkan penyakit, kan berbahaya bisa menambah penyakit baru," ungkap Destika, 24, ibu perumah tangga, kemarin
Menurut dia, beberapa warga termasuk dua anak balitanya kini terserang malarian dan DBD yang berasal dari situ di dekat tempat tinggalnya di Kampung Babakan Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
“Musim saat ini kan, adalah musim kemarau. Yang namanya musim kemarau jentik-jentik nyamuk DBD berkembang biak hingga akhirnya menyerang warga dengan gigitannya,“ ujar Destika yang ditemui di Rumah Sakit Sentra Medika Jalan Raya Jakarta-Bogor mengobati kedua putra putrinya.
Hal senada juga tuturkan Rahmat, 40, warga kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos ini juga mengaku resah dan khawatir pasien yang berharap sembuh justru bertambah sakit, atau keluarga pasien yang semula sehat justru bisa dirawat akibat tidak terawatnya situ-situ.
"Banyak sekali nyamuknya, coba saja duduk- duduk pasti ada nyamuk yang mengigit. Apalagi malam hari akan lebih banyak," papar Rahmat
Bukan hanya setu yang harus direvitalisasi, tetapi juga menertibkan rumah-rumah atau vila tapa IMB dikawasan Puncak atau diatas tanah setu yang mendangkal. Itulah sebabnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelontorkan dana Rp 5 miliar ke Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tahun anggaran 2014. Dana hibah itu akan diberikan untuk merobohkan vila yang berdiri di atas area hijau. "Rencananya, tahun ini akan ada 800 vila yang diruntuhkan," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 26 Januari 2014.
Jumlah vila yang dirobohkan itu meningkat dibanding tahun lalu. Bogor telah meruntuhkan 250 vila dengan anggaran yang digelontorkan DKI sebesar Rp 2 miliar pada 2013. "Jadi wajar kalau sekarang dana hibahnya meningkat karena jumlah vila bertambah," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dana hibah untuk Kabupaten Bogor tak terbatas pada urusan penertiban vila. Dana ini akan digunakan untuk pembebasan lahan yang akan dipakai untuk Bendung Ciawi dan Bendung Sukamahi di Kabupaten Bogor..
Jokowi optimistis pembangunan bendung di Bogor dan waduk baru di Jakarta bisa efektif mengatasi banjir. "Sebanyak 40 persen air nanti tertahan di bendung, sementara sisanya ditampung di waduk yang sudah dinormalisasi dan di waduk baru," katanya.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pesimistis pembangunan bendung dan waduk baru itu tepat sasaran. Pemerintah diminta berfokus pada normalisasi waduk. "Sebenarnya sudah ada 200 waduk dan situ di Jabodetabek. Itu saja belum bisa dirawat dengan baik," katanya. Jadi, semua ini merupakan proyek besar yang harus diawasi bersama baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau masyarakat.|Muhammad Jusuf
No comments:
Post a Comment