Bakrie tak mampu bayar Rp 781 Miliar, Pemerintah resmi
beli aset Lapindo
MERDEKA.COM. Presiden Jokowi sore ini telah menyepakati
pembelian aset PT Minarak Lapindo yang menyebabkan bencana lumpur di Sidoarjo,
Jawa Timur. Perusahaan yang sebagian milik Aburizal Bakrie itu tidak mampu
membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781 miliar.
"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan
Lumpur di Sidoarjo |
Namun, Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya
diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut
langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat.
"Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di
peta berdampak," ujar Basuki.
Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak
lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT
Minarak Lapindo. Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat
yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan.
"Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi
untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah
diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun,
" ujarnya.
Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang
Lapindo kepada pemerintah selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat
melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh pemerintah.
"Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi
Rp 781 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo.
Kalau tidak pemerintah akan sita," ujar Basuki.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah menambahkan sisa
20 persen yang tidak dibayarkan oleh Minarak Lapindo akan dibeli pemerintah.
Namun, ganti rugi sekitar 80 persen yang sudah dibayarkan oleh pemerintah akan
menjadi colateral.
"Jadi yang dibayar (Lapindo) 80 persen, jaminan
untuk membayar 20 persen karena sudah ada notulensi rapat bahwa minarak lapindo
sudah tidak mampu menyelesaikan 20 persen. Oleh karena itu pemerintah segera
berikan solusi, 80 persen akan menjadi colateral bagi pemerintah sampai 20
persen," ujar Khofifah.
Nantinya keputusan rapat ini akan dituangkan dalam
Perpres yang segera disiapkan. "Ada nanti perpresnya, ini kan baru saja
rapat," ujar Khofifah.
No comments:
Post a Comment