![]() |
| Faisal Basri |
Faisal Basri Rekomendasikan Hapus Premium
VIVAnews - Tim Reformasi Tata Kelola Migas
merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera beralih dari bensin RON 88 ke
Mogas 92 atau setara dengan Pertamax. Indonesia menjadi negara tunggal pembeli
RON 88 dengan volume jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di
kawasan Asia Tenggara.
"Pertama, menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat
yang berdampak baik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif,
sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu
akibat peningkatan kualitas BBM," jelas Faisal Basri di Kementerian ESDM,
Jakarta, Minggu, 21 Desember 2014.
Kemudian ia melanjutkan prinsip keduanya formula yang
sudah ditemukannya bisa mencerinkan keadaan sebenarnya yang lebih baik daripada
perhitungan rumit dengan asumsi data yang kedaluwarsa, sehingga perhitungan
harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul
terjadi, transparan, dan akuntabel.
"Siapapun bisa menghitung pada hari ini, kalau coba
hitung asal punya data MoPS 92 yang sebulan lalu. Memang harus langganan tapi
lembaga riset punya, kemudian dikalikan kurs yang berlaku sekarang," kata
Faisal.
Ketiga, perubahan harga patokan seyogyanya tidak menambah
beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dia menambahkan, untuk prinsip keempatnya yakni formula
perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM
tidak memerlukan proses pencampuran (blending).
"Prinsip kelimanya, kebijakan subsidi yang sudah
termasuk harga patokan BBM dan harga eceran, tidak termasuk pajak, dapat
mendorong masyarakat dalam melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah yang
lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong resktrukturisasi industri
perminyakan," tuturnya.
Meski di AS masih menggunakan RON 88, namun timnya
mempunyai argumen tersendiri, yakni semakin tinggi RON maka efiesinsi
penggunaan bahan bakar semakin meningkat, kalau bisa meningkatkan efisensi
kenapa tidak pilih.
"Terakhir, perubahan kebijakan dapat diterapkan pada
kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam
negeri," ucapnya.

No comments:
Post a Comment