!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, December 14, 2014

Kader Golkar NTT Lebih Dominan di Kubu Agung Laksono

Agung Laksono dan Aburizal Bakrie
Kader Golkar NTT Lebih Dominan di Kubu Agung Laksono

TEMPO.CO, Kupang - Perpecahan di tubuh Partai Golkar menyebabkan kader beringin di tingkat bawah, yakni Dewan Pimpinan Daerah I dan II, terbelah. Golkar Nusa Tenggara Timur, misalnya, lebih banyak memiliki kader di jajaran elite Golkar kubu Agung Laksono.

"Sekitar tiga kader asal NTT menempati pucuk pimpinan di Golkar versi Munas Ancol," kata Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Melky Laka Lena, di Kupang, Senin, 15 Desember 2014. (Kubu Ical: Golkar Agung cs Tak Punya Mandat)

Tiga kader Golkar asal NTT yang bergabung ke kubu Agung Laksono yakni Melchias Mekeng sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Melky Lakalena sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, dan Romanus Ndau Lendong sebagai Wakil Bendahara Umum. Sedangkan di kubu Aburizal Bakrie hanya ada satu kader yang menempati posisi penting, yakni Emanuel Blegur sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.

Ihwal terbelahnya kader dari daerah ini, Melky menyarankan pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terjebak konflik internal yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Golkar Sulawesi Selatan Tolak Wacana Munas Islah)
Menurut Melky, kubu mana pun yang disahkan pemerintah nanti hendaknya diakui. Hasil Munas Golkar dari kedua kubu ini telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Pemerintah pada 16 atau 17 Desember akan memutuskan kubu mana yang dinyatakan sah."
Melky yakin pemerintah akan mengakui kubu Agung Laksono yang melaksanakan munas secara demokratis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dengan melibatkan DPD I dan II serta organisasi sayap. "Kami yakin Kementerian Hukum dan HAM akui Munas Ancol."

Melky memprediksi Kementerian akan mengeluarkan tiga putusan, yakni tidak mengakui keduanya, meminta keduanya berislah, atau menyelesaikan masalah di pengadilan.

Untuk memastikan kubu mana yang disetujui masyarakat, kata dia, pihaknya bekerja sama dengan sebuah lembaga survei untuk meneliti keinginan masyarakat terhadap kedua kubu di Partai Golkar.

Adapun pemecatan terhadap 15 kader Golkar yang mengikuti Munas Ancol, menurut Melky, tidak sah. Sebab, menurut dia, munas bukan merupakan forum untuk memecat kader. "Pemecatan kader Golkar ada mekanismenya, dan bukan di forum munas."

Wakil Ketua DPD I Golkar NTT Bonefasius Pukan mengaku tidak mengetahui adanya 15 DPD II yang menghadiri Munas Ancol. "Saya tidak tahu siapa saja yang ikut Munas Ancol. Jadi belum tahu, apakah mereka telah dipecat atau belum."

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar versi kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memverifikasi status kepesertaan dalam Munas Ancol. Ia menduga peserta munas tersebut umumnya tidak memiliki mandat untuk mewakili daerahnya masing-masing. "Mereka tidak punya mandat," ujarnya, Ahad, 14 Desember 2014.

Bambang menjelaskan mekanisme organisasi mengatur forum musyawarah nasional dihadiri pemilik suara yang berasal dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I yang berjumlah 34 dan DPD tingkat II yang jumlahnya mencapai 520. Suara mereka direpresentasikan oleh kehadiran ketua dan sekretaris DPD atau orang yang diberi mandat untuk mewakili daerahnya masing-masing. (Baca: Cara Ical Bujuk Laoly Tak Sahkan Kabinet Agung)

"DPD I dan DPD II itu pengertiannya adalah ketua dan sekretaris. Kalau keduanya tidak bisa hadir, harus ditunjuk orang lain, tapi mandat itu pun harus disetujui ketua dan sekretaris," kata Bambang. Dalam Munas Ancol, kata dia, tak seorang pun peserta yang memegang mandat tersebut. "Organisasi ini punya aturan main. Kalau semua orang mengaku wakili DPD gimana?" ujarnya.

Menurut Bambang, peserta Munas Ancol bukanlah pemilik mandat kepengurusan dari daerahnya masing-masing. Forum itu pun tak dihadiri gubernur atau bupati/wali kota yang merupakan kader Golkar. "Kalaupun ada ketua DPRD tingkat II yang datang, jumlah mereka tak sampai 30 orang. Itu pun cuma mengambil sesuatu tapi pergi lagi," ujarnya. (Baca: Islah Golkar, Apa Tawaran Kubu Agung Laksono?)

Munas Bali yang menghasilkan kepemimpinan Aburizal Bakrie tengah beradu legalitas dengan kepemimpinan Agung Laksono, yang berasal dari Munas Ancol. Kedua kubu sama-sama melaporkan perubahan susunan kepengurusan untuk mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bambang mengaku optimistis pemerintah bakal mengesahkan kepemimpinan versi Munas Bali. Sebab, kata dia, penyelenggaraan munas tersebut telah melewati serangkaian keputusan, baik di tingkat pleno Dewan Pimpinan Pusat, rapat pimpinan nasional, dan dihadiri lebih dari 50 persen pemilik suara. "Seluruh syarat administratif telah terpenuhi," katanya. (Baca: Agung Libatkan Banyak Kader Muda di DPP Golkar)

Agung Libatkan Banyak Kader Muda di DPP Golkar 




TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, akan mengumumkan susunan pengurus partainya yang lengkap sore ini. Pengumuman akan digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

"Kami masih menggodok kepengurusan karena jumlahnya tak sedikit. Mudah-mudahan sore ini selesai," kata Agung saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: Pengurus Golkar Agung Lebih Gemuk Dibanding Ical)

Agung belum bersedia mengungkapkan jumlah pengurus partainya. Tersiar kabar total pengurus mencapai 235 orang, termasuk anggota Mahkamah Partai dan Dewan Pertimbangan. (Baca: Pengurus DPP Golkar Versi Agung 65 Orang)

"Mungkin di sekitar angka itu, tapi belum final. Kami harus pertimbangkan unsur perempuan 30 persen, generasi muda 70 persen, dan keterwakilan elemen politik di internal," kata Agung.

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan timnya harus menyelesaikan kelengkapan dokumen kepengurusan sesegera mungkin. Musababnya, dokumen tersebut menjadi pelengkap syarat legalitas partai yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM belum menentukan keabsahan kepengurusan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, ketua umum yang terpilih pada Munas Golkar di Bali. Pengurus kubu Aburizal terdiri atas 118 orang, yakni 9 Wakil Ketua Umum, 36 Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, 34 wakil Bendahara Umum dan Bendahara Umum Bambang Soesatyo, serta puluhan ketua bidang. (Baca: Jumlah Pengurus Golkar Versi Ical 150 Orang)


Adapun formatur pengurus kubu Agung antara lain Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Yorrys Th. Raweyai sebagai Wakil Ketua Umum. Sekretaris Jenderal dijabat oleh Zainuddin Amali dibantu dengan 18 wakilnya, dan Sari Yuliati menjabat Bendahara Umum dengan 19 wakil, serta sejumlah ketua bidang.

No comments:

Post a Comment