Agung Laksono dan Aburizal Bakrie |
Kader Golkar NTT Lebih Dominan di Kubu Agung Laksono
TEMPO.CO, Kupang - Perpecahan di tubuh Partai Golkar
menyebabkan kader beringin di tingkat bawah, yakni Dewan Pimpinan Daerah I dan
II, terbelah. Golkar Nusa Tenggara Timur, misalnya, lebih banyak memiliki kader
di jajaran elite Golkar kubu Agung Laksono.
"Sekitar tiga kader asal NTT menempati pucuk
pimpinan di Golkar versi Munas Ancol," kata Ketua Bidang Pemuda dan
Olahraga DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Partai Golkar di Ancol,
Jakarta, Melky Laka Lena, di Kupang, Senin, 15 Desember 2014. (Kubu Ical:
Golkar Agung cs Tak Punya Mandat)
Tiga kader Golkar asal NTT yang bergabung ke kubu Agung
Laksono yakni Melchias Mekeng sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Melky
Lakalena sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, dan Romanus Ndau Lendong sebagai
Wakil Bendahara Umum. Sedangkan di kubu Aburizal Bakrie hanya ada satu kader
yang menempati posisi penting, yakni Emanuel Blegur sebagai Wakil Sekretaris
Jenderal.
Ihwal terbelahnya kader dari daerah ini, Melky
menyarankan pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak
terjebak konflik internal yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat Golkar antara
kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Golkar Sulawesi Selatan Tolak Wacana
Munas Islah)
Menurut Melky, kubu mana pun yang disahkan pemerintah
nanti hendaknya diakui. Hasil Munas Golkar dari kedua kubu ini telah diserahkan
ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Pemerintah pada 16 atau 17
Desember akan memutuskan kubu mana yang dinyatakan sah."
Melky yakin pemerintah akan mengakui kubu Agung Laksono
yang melaksanakan munas secara demokratis sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai dengan melibatkan DPD I dan II serta organisasi
sayap. "Kami yakin Kementerian Hukum dan HAM akui Munas Ancol."
Melky memprediksi Kementerian akan mengeluarkan tiga
putusan, yakni tidak mengakui keduanya, meminta keduanya berislah, atau
menyelesaikan masalah di pengadilan.
Untuk memastikan kubu mana yang disetujui masyarakat,
kata dia, pihaknya bekerja sama dengan sebuah lembaga survei untuk meneliti
keinginan masyarakat terhadap kedua kubu di Partai Golkar.
Adapun pemecatan terhadap 15 kader Golkar yang mengikuti
Munas Ancol, menurut Melky, tidak sah. Sebab, menurut dia, munas bukan
merupakan forum untuk memecat kader. "Pemecatan kader Golkar ada
mekanismenya, dan bukan di forum munas."
Wakil Ketua DPD I Golkar NTT Bonefasius Pukan mengaku
tidak mengetahui adanya 15 DPD II yang menghadiri Munas Ancol. "Saya tidak
tahu siapa saja yang ikut Munas Ancol. Jadi belum tahu, apakah mereka telah
dipecat atau belum."
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar versi
kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia memverifikasi status kepesertaan dalam Munas Ancol. Ia
menduga peserta munas tersebut umumnya tidak memiliki mandat untuk mewakili
daerahnya masing-masing. "Mereka tidak punya mandat," ujarnya, Ahad,
14 Desember 2014.
Bambang menjelaskan mekanisme organisasi mengatur forum
musyawarah nasional dihadiri pemilik suara yang berasal dari Dewan Pimpinan
Daerah tingkat I yang berjumlah 34 dan DPD tingkat II yang jumlahnya mencapai
520. Suara mereka direpresentasikan oleh kehadiran ketua dan sekretaris DPD
atau orang yang diberi mandat untuk mewakili daerahnya masing-masing. (Baca:
Cara Ical Bujuk Laoly Tak Sahkan Kabinet Agung)
"DPD I dan DPD II itu pengertiannya adalah ketua dan
sekretaris. Kalau keduanya tidak bisa hadir, harus ditunjuk orang lain, tapi
mandat itu pun harus disetujui ketua dan sekretaris," kata Bambang. Dalam
Munas Ancol, kata dia, tak seorang pun peserta yang memegang mandat tersebut.
"Organisasi ini punya aturan main. Kalau semua orang mengaku wakili DPD
gimana?" ujarnya.
Menurut Bambang, peserta Munas Ancol bukanlah pemilik
mandat kepengurusan dari daerahnya masing-masing. Forum itu pun tak dihadiri
gubernur atau bupati/wali kota yang merupakan kader Golkar. "Kalaupun ada
ketua DPRD tingkat II yang datang, jumlah mereka tak sampai 30 orang. Itu pun
cuma mengambil sesuatu tapi pergi lagi," ujarnya. (Baca: Islah Golkar, Apa
Tawaran Kubu Agung Laksono?)
Munas Bali yang menghasilkan kepemimpinan Aburizal Bakrie
tengah beradu legalitas dengan kepemimpinan Agung Laksono, yang berasal dari
Munas Ancol. Kedua kubu sama-sama melaporkan perubahan susunan kepengurusan
untuk mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bambang mengaku optimistis pemerintah bakal mengesahkan
kepemimpinan versi Munas Bali. Sebab, kata dia, penyelenggaraan munas tersebut
telah melewati serangkaian keputusan, baik di tingkat pleno Dewan Pimpinan
Pusat, rapat pimpinan nasional, dan dihadiri lebih dari 50 persen pemilik
suara. "Seluruh syarat administratif telah terpenuhi," katanya.
(Baca: Agung Libatkan Banyak Kader Muda di DPP Golkar)
Agung Libatkan Banyak Kader Muda di DPP Golkar
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi
Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, akan mengumumkan susunan pengurus
partainya yang lengkap sore ini. Pengumuman akan digelar di kantor Dewan
Pimpinan Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
"Kami masih menggodok kepengurusan karena jumlahnya
tak sedikit. Mudah-mudahan sore ini selesai," kata Agung saat dihubungi
Tempo, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: Pengurus Golkar Agung Lebih Gemuk
Dibanding Ical)
Agung belum bersedia mengungkapkan jumlah pengurus
partainya. Tersiar kabar total pengurus mencapai 235 orang, termasuk anggota
Mahkamah Partai dan Dewan Pertimbangan. (Baca: Pengurus DPP Golkar Versi Agung
65 Orang)
"Mungkin di sekitar angka itu, tapi belum final.
Kami harus pertimbangkan unsur perempuan 30 persen, generasi muda 70 persen,
dan keterwakilan elemen politik di internal," kata Agung.
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini
mengatakan timnya harus menyelesaikan kelengkapan dokumen kepengurusan sesegera
mungkin. Musababnya, dokumen tersebut menjadi pelengkap syarat legalitas partai
yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM belum menentukan
keabsahan kepengurusan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, ketua umum yang
terpilih pada Munas Golkar di Bali. Pengurus kubu Aburizal terdiri atas 118
orang, yakni 9 Wakil Ketua Umum, 36 Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris
Jenderal Idrus Marham, 34 wakil Bendahara Umum dan Bendahara Umum Bambang
Soesatyo, serta puluhan ketua bidang. (Baca: Jumlah Pengurus Golkar Versi Ical
150 Orang)
Adapun formatur pengurus kubu Agung antara lain Priyo
Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Yorrys Th. Raweyai sebagai Wakil
Ketua Umum. Sekretaris Jenderal dijabat oleh Zainuddin Amali dibantu dengan 18
wakilnya, dan Sari Yuliati menjabat Bendahara Umum dengan 19 wakil, serta
sejumlah ketua bidang.
No comments:
Post a Comment