Menteri Rini akan ‘’menggerogoti’’ Suara Jokowi

Perjalanan yang belum selesai (163)

(Bagian ke seratus enam puluh tiga, Depok, Jawa Barat, 18 Desember 2014.

Berjilbab

Menteri Rini akan ‘’menggerogoti’’ Suara Jokowi

Kalau benar informasi bahwa Menteri BUMN Rini melarang karyawan perempuannya menggunakan Jilbab dan prianya dilarang isbal (Celana mengatung) dan berjenggot, maka ini bisa membahayakan posisi Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang.

Karena tidak boleh dianngap enteng sekitar 150 juta mereka yang melakukan hak pilihnya di kotak suara adalah Muslim, walaupun tidak semua diantara mereka sudah mengerti apa hokum shariahnya bagi perempuan mengenakan hijab dan bagi pria berjenggot, apakah wajib atau sunnah (sukarela).

Saya tidak ingin berdebat soal kewajiban Perempuan mengenakan jilbab dan laki-laki berjenggot, karena ini porsi pakarnya seperti para Ustad dan ulama.

Namun ada pengalaman menarik, ketika saya jadi pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1982), kerap sekali terjadi ‘’ perselingkuhan’’ sesama karyawan, karena kalau saya amati perempuan yang terlibat selingkuh adalah para perempuan yang menggunakan pakaian rok (seksi). Karena ketika itu menggunakan jilbab dilarang, seperti di sekolah-sekolah.

Pada waktu itu sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Pak Dr Doddy Tisna Amidjaja, kepergok selingkuh (hubungan badan) di kamar mandi oleh Office Boy yang tengah akan membersihkan kamar mandi.

Ketika itu sang Pria Kepala BagiaPerencanaan hanya kena sangsi (hukuman) oleh Menteri Daoed Joesoef dipindahkan ke Universitas Indonesia, dan sang Sekretaris yang suminya juga pegawai negeri di BP3K hanya dipindahkan ke Universitas Gadjah Mada. Jadi menggunakan pakaian menutup aurat (jilbab) itu ada manfaatnya, mengurangi tingkat perselingkuhan yang terjadi sesama karyawan.

Jadi ini soal perilaku di kantor, belum lagi sebagian kasus perkosaan juga terjadi akibat perempuan berpakaian terlalu terbuka.

Belum lagi isu-isu seputar Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum Pemilihan umum Presiden beberapa waktu lalu yang menuduh Joko Widodo dipengaruhi paham komunisme dan sekularisme, yang kedua paham ini sudah lama jadi musuh faham Islam, jika isu Rini melarang karyawannya berjilbab, ini bisa jadi peringatan awal bagi Umat Islam.

Menteri Rini Mempertaruhkan resiko Jokowi akan kehilangan Jumlah suara dalam pemilu Presiden 5 tahun mendatang

Pimpinan MPR Kecam Menteri Rini Terkait Larangan Berjilbab

VIVAnews - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menjelaskan terkait isu pelarangan Jilbab bagi karyawan BUMN. Pasalnya, kebijakan itu kontroversial karena tak terkait dengan kinerja karyawan.

"Harus diklarifikasi dari menteri BUMN, supaya tidak menimbulkan keresahan dan menganggu konsentrasi mereka dalam bekerja. Menteri BUMN harus klarifikasi," katanya saat dihubungi, Kamis 18 Desember 2014.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta DPR RI segera memanggil Rini guna menjelaskan kebijakan tersebut.

"Secara prinsip kalau ada penjelasan dari menteri baik iya atau tidak. Kontroversi ini harus diselesaikan DPR. Penting segera memanggil bu menteri untuk segera dikoreksi," katanya menambahkan.

Hidayat menjelaskan, Rini seharusnya mengatur cara berpakaian yang pantas dan menunjang kinerja serta bagaimana meningkatkan profesionalisme karyawan. 

"Yang mesti diatur bagaimana karyawan profesional, bisa memenuhi target kementerian,tidak membolos. Harusnya fokus di situ," katanya.

Ia mengaku sangat kecewa jika Rini terbukti benar membuat kebijakan larangan mengenakan jilbab.

"Secara prinsip kalau itu benar, saya menyesalkan dan menolak. Harusnya yang diperhatikan para menteri ialah meningkatkan kinerja para pegawai."

Menurut dia, pelarangan jilbab bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM) terutama tekait kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Sebelumnya sempat ramai dibicarakan, Menteri BUMN, Rini Soemarno melarang pegawainya menggunakan jilbab panjang. Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Ia memposting sejumlah kriteria rekruitmen PNS di Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung.