Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Mahfud MD

 Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 sebagai kesempatan yang baik. Begitu pula dengan kemungkinan bergabung dengan PDI-P yang mengusung Jokowi.

"Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara itu harus, Anda pun kalau ada kesempatan ya harus ikut," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013), ketika ditanyai kemungkinannya bersanding dengan Jokowi dan bergabung dengan PDI-P.

Namun, meski isyarat politik itu ditunjukkan, sampai saat ini, politisi Golkar ini mengaku belum ada pendekatan politik yang dilakukan oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Pasca-penolakannya maju dalam konvensi Partai Demokrat, JK mengaku sampai saat ini masih belum memberikan isyarat apa pun untuk bergabung dengan partai mana. Menurutnya, dinamika politik di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden mewakili suatu partai politik tertentu.

"Ini kan politik, banyak dinamikanya, nanti kita lihat lah kalau sudah waktunya," tutur politisi Golk.

Sebelumnya, JK menolak ajakan Komite Konvensi Partai Demokrat ketika Ketua Komite Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrachman Ruki mendatangi kediamannya, Selasa (27/8/2013) malam. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marassabessy, alasan JK menolak ajakan konvensi lantara ia pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masalahnya, jika ikut Konvensi dan ternyata terpilih sebagai capres Demokrat, konsekuensinya Kalla harus menjadi kader dan berada di jabatan struktural Demokrat.

Koalisi partai bernuansa Islam untuk mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dinilai sulit terwujud. Sebab, meski bernuansa Islam, partai-partai itu tidak dalam satu mazhab.

"Berani nggak itu? Mazhabnya berbeda. Tidak sulit kalau seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Amien Rais yang membuat irisan kepentingan di poros tengah," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Ia meyakini, sosok Mahfud pun akan menuai perdebatan di antara partai-partai tersebut. "Mahfud punya peluang, tapi yang lain bagaimana? Mahfud dengan Yusril (Ihza Mahendra) kan sering berseteru," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Para pengamat menghitung, jika partai bernuansa Islam berkoalisi, perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen. PKB, PPP, dan PKS juga menilai Mahfud MD layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi calon presiden. Elektabilitas, kemampuan, dan integritas Mahfud dianggap memenuhi kriteria sebagai calon presiden

 Partai-partai Islam seharusnya merespons cepat keinginan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Mahfud dinilai sebagai calon yang mumpuni dan belum menentukan kendaraan politik yang akan digunakannya pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, peluang terbaik Mahfud maju sebagai calon presiden adalah bila diusung oleh partai-partai Islam.

"Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi luar biasa sekali," kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Ali, mengatakan, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seharusnya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi calon presiden. Menurutnya, hal ini bisa menguntungnya keduanya, baik koalisi partai mau pun Mahfud.

"Saya kira dengan melakukan sosialisasi intens, itu caranya, tidak ada alternatif lain kecuali melalui koalisi partai Islam karena Pak Mahfud batal ikut konvensi," kata Bachtiar.

Bahctiar mengatakan, Mahfud pantas diusung menjadi calon presiden oleh semua partai Islam karena mengerti permasalahan Indonesia, memiliki solusi yang bertumpu pada penegakan hukum, dan berintegritas. Mahfud dinilai lebih menjanjikan karena memiliki basis politik di PKB dan basis sosial di Nahdlatul Ulama.

Dalam perhitungannya, bila partai-partai Islam berkoalisi, maka perolehan suaranya mencapai lebih dari 20 persen suara nasional. Namun, Bachtiar mengakui, koalisi partai Islam tak mudah dilakukan karena belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

"Jadi maukah partai Islam berkonsensus menentukan capresnya sendiri, dalam hal ini adalah mengusung Mahfud MD?" ujarnya.

Mahfud MD telah berulang kali menyatakan diri siap menjadi calon presiden 2014-2019. Meski secara historis memiliki hubungan dengan PKB, tetapi Mahfud belum memutuskan maju menjadi calon presiden melalui partai mana pun.

Ia sempat diundang Komite Jonvensi Demokrat, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaannya karena menganggap aturan konvensi yang tidak transparan.