Pemerintah Targetkan 5.000 Desa Mandiri 2015

Pemerintah Targetkan 5.000 Desa Mandiri 2015

Desa

TEMPO.CO , Depok:Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan kementeriannya akan membuat 5 ribu desa mandiri pada tahun 2015. Hal itu untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan pedesaan berkembang agar angka urbanisasi menurun.

"Spiritnya bagaimana menekan arus urbanisasi. Jika desa sudah sejahtera maka, warganya tidak akan ke kota," kata Marwan saat mengunjungi musisi Iwan Fals di Desa Leuwinanggung, Tapos, Depok, Selasa, 16 Desember 2014.(Baca:Menteri Desa Minta Desa CIptakan 'Gula-Gula' )

Cara untuk meningkatkan kesejahteraan desa salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saat ini, baru ada 4.000 BUMDes dari 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. "Itupun tidak semuanya sehat," Marwan menjelaskan.

Karena itu, Marwan menuturkan, kementeriannya akan mengembangkan BUMDes di desa yang belum tersentuh. Dengan begitu masyarakat desa tidak terpaksa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah orang. "Kalau desa mereka sejahtera mereka tentu memilih di desa." (Baca:2014, Gunungkidul Desa Mandiri Energi)

Menurut Marwan, transmigrasi bisa mengembangkan desa dan masyarakat baru. Masyarakat dari satu wilayah yang rawan bencana bisa ditempatkan di lokasi baru yang berpotensi. Dia mencontohkan provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah yang merupakan hasil dari transmigrasi. Di dua provinsi itu, sudah ada 1.438 desa, 383 kecamatan, dan 104 kabupaten/kota baru hasil dari transmigrasi. "Jadi, transmigrasi berpotensi untuk membuka desa baru, kawasan baru," Marwan mencontohkan.

Meski begitu, Marwan mengatakan relokasi terhadap kawasan rawan longsor bisa dilakukan jika masyarakatnya bersedia. Jika masyarakat menolaknya,  maka pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak. "Akan ada relokasi dengan catatan masyarakatnya mau," ujarnya. (Baca: 15 Daerah Dapat Transmigrasi Award 2014 )

Jika masyarakat mau, di Indonesia masih banyak lahan kosong yang bisa ditempati, terutama di luar Pulau Jawa. Namun, jika masyarakat ingin bertahan di lokasi maka harus diperhitungkan tingkat kerawanannya. "Maka desanya yang harus diperbaiki, katanya. Pemerintah harus mengupayakan penguatan tebing-tebing rawan longsor secara massif.

Penguataan tanah, menurut Marwan, bisa dengan penanaman pohon. Semua ini  harus dilakukan dengan lintas sektor seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Sosial dan lainnnya. "Ini harus ada gerakan massal lintas badan karena dananya terbatas," Marwan menegaskan.