Uni Eropa, Sabtu, mengisyaratkan bersedia mengirim pasukan perdamaiannya yang tertunda untuk membantu menghentikan konflik yang meningkat di Republik Afrika Tengah (CAR), setelah memperoleh dukungan bagi misi itu.
Pasukan itu menurut rencana akan dikirim pekan lalu, tetapi tentara tidak mencukupi untuk misi tersebut. Selain itu, jumlah pesawat tak mencukupi untuk mengangkut mereka, demikian seperti dilaporkan AFP.
Setelah ada sumbangan dan tambahan dukungan dari Prancis, "komandan operasi merekomendasikan peluncuran operasi itu dan mengharapkan ada peningkatan kemajuan dalam pasukan di Bangui," kata seorang juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Sabtu.
Tanggal operasi diharapkan akan diumumkan Rabu, setelah satu pertemuan negara-negara angota EU, Selasa, kata satu sumber Eropa.
Para diplomat mengatakan tawaran Jerman bagi dua pesawat Antonov untuk mengangkut pasukan serta keputusan Prancis untuk menambah tentara lagi bagi misi tersebut telah membantu menyelesaikan hambatan yang dialami.
Dalam KTT EU pekan lalu, Presiden Prancis Francois Hollande menyerukan negara-negara Eropa segera memberikan bantuan pasukan yang cukup untuk misi itu.
Sekitar 8.000 tentara asing telah berada di lapangan untuk melucuti senjata kelompok-kelompok pemberontak CAR setelah setahun aksi kekerasan antar-agama.
Namun, pasukan dari kontingen Afrika MISCA dan operasi Sangaris Prancis tetap diserang oleh kelompok-kelompok milisi Kristen yang dikenal sebagai "anti-balaka".
Kekhawatiran meningkat pada pekan ini saat peringatan pengulingan presiden Francois Bozize oleh gerilyawan minoritas Muslim negara itu, yang memicu aksi kekerasan sekarang.
Milisi "anti-balaka dibentuk untuk menghadapi pembunuhan dan penjarahan oleh gerilyawan Seleka yang melakukan tindak kejahatan setelah kudeta tahun lalu, yang menimbulkan aksi kekerasan yang mematikan.
Ribuan orang tewas dan sekitar seperempat dari penduduk negara itu yang berjumlah 4,6 juta jiwa mengungsi. Para warga Muslim di Bangui telah dikepung selama beberapa minggu oleh milisi anti-balaka serta para penjarah.
Uni Eropa (EU) berencana mengirim sekitar 1.000 prajurit ke Republik Afrika Tengah untuk membantu memulihkan ketertiban, kata Ketua Kebijakan Luar Negeri EU Catherine Ashton, Jumat.
Sebelumnya diperkirakan bahwa blok itu akan mengirim sekitar 500 prajurit ke negara Afrika tersebut.
"Kami memiliki lebih dari 500 prajurit," kata Ashton kepada wartawan setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB, dengan menambahkan bahwa EU akan mengirim dua kali dari jumlah itu.
"Saya yakin pasukan itu akan segera berada di lapangan," katanya.
Sejumlah diplomat EU mengatakan, pasukan itu mungkin ditempatkan di Bangui paling cepat bulan depan. Para menteri luar negeri EU menyetujui misi sembilan bulan itu pada pekan ini.
Sedikit negara Eropa menyatakan kesediannya untuk mengirim pasukan ke Republik Afrika Tengah.
Republik Afrika Tengah terjeblos ke dalam kekacauan sejak kudeta koalisi pemberontak Seleka setahun lalu mendudukkan seorang presiden Muslim pertama di negara itu, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Presiden itu kemudian mengundurkan diri.
Koalisi pemberontak Seleka merebut kekuasaan di Republik Afrika Tengah dalam kudeta yang menggulingkan Presiden Francois Bozize setelah perjanjian perdamaian gagal.
Seleka, yang berarti "aliansi", menandatangani sebuah pakta perdamaian pada 11 Januari 2013 dengan pemerintah Presiden Francois Bozize di ibu kota Gabon, Libreville.
Perjanjian yang ditengahi oleh para pemimpin regional itu menetapkan pemerintah baru persatuan nasional, yang telah dibentuk dan kini dipimpin oleh seorang anggota oposisi, Nicolas Tiangaye, dan mencakup anggota-anggota Seleka.
Perjanjian itu mengakhiri ofensif sebulan Seleka yang dengan cepat menguasai wilayah utara dan berhenti antara lain berkat intervensi militer Chad sebelum pemberontak itu menyerbu Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah.
Seleka, sebuah aliansi dari tiga kelompok bersenjata, memulai aksi bersenjata mereka pada 10 Desember 2012 dan telah menguasai sejumlah kota penting di Republik Afrika Tengah. Mereka menuduh Presiden Francois Bozize tidak menghormati sebuah perjanjian 2007 yang menetapkan bahwa anggota-anggota yang meletakkan senjata mereka akan dibayar.
No comments:
Post a Comment