Pemerintah Turki memblokir layanan berbagi video YouTube dan membatasi media setempat menjelang hari pemilihan umum. Tindakan itu memancing kemarahan para penyusun kebijakan di Washington dan Brussels.
Langkah yang diberlakukan pada Kamis itu muncul sepekan setelah pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menutup akses netizen terhadap laman microblogging Twitter. Larangan itu menempatkan Turki dalam kelompok negara-negara penyensor Internet seperti Cina, Suriah, dan Korea Utara.
Pemblokiran terhadap YouTube diberlakukan setelah ada pihak anonim yang mengunggah bocoran rekaman percakapan antara menteri luar negeri Turki, kepala badan intelijen, dan perwira tinggi militer mengenai kemungkinan penyerangan atas Suriah. Para pejabat itu tampaknya membahas bagaimana mereka-reka dalih untuk membenarkan penyerangan terhadap negara tetangganya itu.
Satu dari dua rekaman itu, yang masing-masing telah diakses oleh lebih dari 140.000 pengguna, diduga berisi suara Hakan Fidan, kepala Organisasi Intelijen Nasional. Fidan tampaknya tengah menyinggung serangan peluru kendali sebagai pembenaran atas serbuan..
Tak lama setelah rekaman suara itu tersiar, Kementerian Luar Negeri Turki meminta otoritas telekomunikasi memblokir YouTube. Lembaga tersebut menyebut laman besutan Google itu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Video itu juga hasil rekayasa, kata kementerian.
Kejaksaan Agung Turki mengatakan bocoran itu akan dianggap sebagai “tindakan memata-matai”. Otoritas penyiaran pun menerbitkan larangan temporer atas nama pemerintah.
Dalam salah satu pidatonya dalam kampanye pemilu, PM Erdogan menyebut pembocoran itu sebagai hal “keji, tidak jantan, dan culas.”
Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu mengatakan bocoran itu adalah semacam “deklarasi perang.”
Kontroversi soal bocoran itu meningkatkan risiko pergelutan politik dalam negeri yang kian pahit, demikian menurut analis. Larangan terhadap Twitter dan YouTube juga mengancam keberlangsungan laman media sosial di Turki pada masa mendatang.
YouTube dan Twitter berada di garis depan dalam perebutan kekuasaan antara Erdogan dan Fethullah Gulen, seorang imam yang tinggal di AS. Dalam dua tahun terakhir, mantan sekutu Erdogan ini telah berubah menjadi rival berat.
Dua akun pengguna, yang menurut simpatisan pemerintah merupakan milik pendukung Gulen, telah membocorkan dokumen dan percakapan telepon secara harian. Bocoran itu mencoba mengaitkan Erdogan dengan kasus korupsi yang telah menjerat puluhan sekutu terdekatnya.
Pihak yang mewakili Gulen tidak menjawab permintaan komentar dan menolak bertanggung jawab atas bocoran rekaman. Erdogan sebelum ini mengakui keabsahan beberapa rekaman itu, namun menegaskan yang lainnya merupakan hasil rekayasa atau dikutip di luar konteks.
No comments:
Post a Comment