.Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum Krimea Tidak Sah

.Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum Krimea Tidak Sah

Majelis Umum PBB hari Kamis (27/3) mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea untuk bergabung dengan Rusia tidak sah.

Majelis Umum PBB telah mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea untuk bergabung dengan Rusia tidak sah dan menolak untuk mengakui pengambilalihan Rusia atas semenanjung Krimea itu.

Sementara itu, di Washington hari Kamis (27/3), Kongres dan Senat Amerika menyetujui paket bantuan senilai $ 1 milyar bagi Ukraina.

Kebijakan resmi menjatuhkan sanksi terhadap penasihat terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin yang mendukung pencaplokan Krimea oleh Rusia. RUU Kongres dan Senat itu harus direkonsiliasi sebelum diajukan ke Presiden Barack Obama untuk ditandatangani.

Seratus negara memberi suara bagi resolusi PBB yang disponsori Ukraina, 11 suara menentang dan 58 abstain. Tidak seperti kebijakan di Dewan Keamanan yang lebih kuat, resolusi Majelis Umum PBB tidak dapat diveto, tetapi resolusi itu tidak mengikat secara hukum.

Rusia, sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto, telah memblokir tindakan di Dewan Keamanan yang menentang pencaplokan Krimea. Rusia menambahkan Krimea ke dalam peta negara mereka setelah sebagian besar penduduk berbahasa Rusia di semenanjung itu memberi suara mayoritas awal bulan ini untuk berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Sebelum pemungutan suara Majelis Umum, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Deshchytsia, mengatakan Rusia secara "kejam telah menginjak-injak" integritas wilayah Ukraina dengan mencaplok Krimea.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menyerukan penolakan atas resolusi tersebut, dan mengatakan hal itu "bertentangan dengan keadaan sebenarnya." Churkin mengatakan penduduk Krimea telah menyuarakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan ingin bergabung dengan Rusia.