.Penyelenggara pemilu Bisa Diadukan ke DKPP Jika Melanggar Kode Etik

.Penyelenggara pemilu Bisa Diadukan ke DKPP Jika Melanggar Kode Etik

Juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan, semua pihak penyelenggara pemilu bisa diadukan ke DKPP jika diduga melanggar kode etik pemilu.

Menurut dosen Fisip Universitas Diponegoro tersebut jika ditotal secara keseluruhan jumlah  penyelenggara Pemilu dan petugas Pemilu tahun 2014, berasal dari jajaran KPU termasuk sekretariat ditambah jajaran Pengawas Pemilu dari hulu sampai hilir sebanyak 12.627.470 orang.

Namun demikian pria yang akrab disapa NHS itu menegaskan,  kendati Anggota DKPP hanya berjumlah 7 orang, dengan  jumlah staf serta daya dukung sarana dan prasarana di DKPP sangatlah terbatas. Secara teoritis sangat memungkinkan bila dalam satu waktu para penyelenggara Pemilu tersebut diadukan ke DKPP.

"Setiap kali sidang membutuhkan waktu 2 jam kemudian dikalikan dengan jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan. Maka kami membutuhkan 7 tahun perkara itu bisa selesai. Kami bisa tua di sidang,” kelakar NHS dalam sebuah simposium publik bertajuk 'Outlook DKPP Refleksi dan Proyeksi di Ruang Sidang Utama KPU RI Jalan Imam Bonjol,Jakarta,  Kamis, (19/12).

Selain itu mantan ketua Bawaslu periode 2008 - 2011 berpendapat pemilu tahun 2014 dapatlah dikatakan rawan pelanggaran. Hal ini mengingat jumlah kursi yang akan diperebutkan untuk DPRD tingkat provinsi sebanyak 2.112 kursi, tersebar di 259 Dapil, sementara jumlah kursi DPRD kab/ kota sebanyak 16.895 kursi, tersebar di 2.102 Dapil.

"Harga  satu kursi DPR makin mahal bila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009, yakni berkisar antara 230 ribu |hingga 250 ribu suara, mengingat jumlah parpol peserta Pemilu sebih sedikit, sehingga potensi kumulasi suara yang akan tereliminasi karena ketentuan Parliamentary Threshold berpeluang sedikit. Hal ini bila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009 yang kebalikan dari Pemilu 2014 ini,” tutup NHS.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DKPP lain, Ida Budhiati, Saut Hamonangan Sirait,  Valina singa Subekti, Anna Erliyana, ketua KPU RI Husni Kamil Manik, pimpinan Bawaslu Nasrullah dan sejumlah analis politik, serta walikota Tangerang terpilih Arief Wismansyah.