!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Tuesday, December 10, 2013

.Hasil WTO Sejalan Dengan Kebijakan Indonesia



.Hasil WTO Sejalan Dengan Kebijakan Indonesia


Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, kesepakatan Konperens Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Bali yang berakhir pada 7 Desember 2013 dikenal dengan sebagai Paket Bali, hanya 10% dari 19 yang diamanatkan dalam Doha Development Agenda (DDA).

Paket Bali memuat tiga elemen dari DDA, yakni perjanjian fasilitas perdagangan, beberapa isu di bawah perundingan sektor pertanian (yakni menyangkut penambahan "general services" yang dibebaskan Dari ketentuan pembatasan subsidi, public stockholding for food security purpose, pengertian mengenain admisnistrasi tariff-rate quota dari perjanjian pertanian, dan persaingan ekspor/subsidi ekspor), dan isu-isu pembangunan dan negara kurang berkembang (terdiri dari preferensi ketentuan asal barang, operasionalisasibkemudahan akses pasar NASA, asked pasar Duty Free, Quota Free (DFQF), Dan mekanisme monitoring penerapan S&D.

Menurut Direktur KPI Iman Pambagyo, perjanjian fasilitasi perdagangan merupakan perjanjian multilateral pertama yangbdihasilkan oleh WTO sejak organisasi terbentuk.

Melalui perjanjian ini, negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit sehingga kegiatan perdagangan dapat menjadi semakin cepat, mudah dan murah.

Dalam perjanjian ini, negara berkembang dan negara kurang berkembang akan mendapatkan bantuan agar dapat melaksanakan komitmennya.

OECD memperhitungkan bahwa penurunan 1% saja dari biaya atau ongkos Transaksi perdagangan dunia dapat menyumbang US$ 40 miliar kepada perekonomian dunia dan 2/3 dari benefid ini akan dinikmati Oleh negara berkembang.

Bagi Indonesia, peningkatan fasilitas perdagangan telah menjadi kebijakan nasional dalam satu dasawarsa ini.

Pemangkasan biaya-biaya di pelabuhan, penyederhanaan prosedur dan perizinan, penerapan National Single Window peningkatan transparansi, dan perbaikan fasilitas pelabuhan internasional hanya beberapa contoh yang menunjukkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa perjanjian fasilitas perdagangan yang dicapai di Bali sebetulnya sejalan dengan kebijakan sendiri..

No comments:

Post a Comment