Pihak Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di tujuh titik besok saat pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional. Selain pengalihan arus, Polda juga akan melakukan sterilisasi daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol.
Pengalihan arus lalu lintas dan sterilisasi daerah KPU ini rencananya akan dilakukan sejak pukul 07.00 pagi.
"Iya, ada pengalihan nanti ada tujuh titik mulai jam 07.00 pagi. Kita akan cek siapa-siapa saja yang rumahnya di sini (daerah Jalan Imam Bonjol) ya enggak apa-apa. Jika ada undangan di sini (KPU) ya diperbolehkan, tapi kalau tidak ada dan dalam jumlah besar akan kita minta balik kanan (pergi)," kata Kapolda Metrojaya, Dwi Priyatno, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014).
Priyatno mengaku, sudah ada pihak yang mengajukan aksi massa berjumlah ribuan orang menuju KPU, namun dia meragukan laporan aksi itu.
“Ada yang memberitahukan. Biasalah memberitahukan jumlahnya banyak, tapi kenyataannya cuma 600-700 orang. Terpenting kita bersama dengan mereka (masa pendukung), mereka kan bukan musuh kita. Warga negara harus taat," ujarnya.
Sementara itu, Dwi Priyatno juga memantau kegiatan rekapitulasi di Gedung KPU. Dikawal ajudannya yang berjumlah sekira tiga orang, setiba di KPU Priyatno, pun langsung memantau situasi para peserta rekapitulasi yang berada di tenda yang didirikan di halaman KPU.
Usai melihat-lihat, dia pun langsung masuk ke ruang rapat pleno rekapitulasi yang berada di lantai dua gedung KPU.
Selain melakukan penjagaan di Ibu Kota, Polda Metro Jaya juga akan melakukan penjagaan secara ketat di wilayah perbatasan daerah yang akan masuk ke kota Jakarta.
"Kita jaga di setiap perbatasan. Kalau ada massa yang tidak jelas akan kita suruh balik kanan (pulang)," kata Kapolda Metrojaya, Dwi Priyatno, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam.
Besok, lanjut Priyatno, ada 31 ribu personel gabungan TNI Polri yang akan mengamankan jalannya pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2014.
"Ada 31 ribu kurang lebih, polisi ada 21ribu dan TNI ada kurang lebih 10ribu. Ada empat lapis ring, dua ring pertama di Gedung KPU. Kemudian sisanya sampai bundaran HI dan Taman Surapati," paparnya.
Dia memastikan pihak TNI dan Polri sudah siap melakukan penjagaan saat pengumuman Pilpres 22 Juli 2014.
"Koordinasi sudah baik sekali antara panglima TNI dan Polri. Saya dan Pangdam juga sudah koordinasi di sini. Kita koordinasinya intensif ya, seperti tanggal 9 April kemarin, kita jaga," tukasnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menghampiri wartawan yang sedang sibuk membuat berita usai buka puasa bersama di kediamannya, Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014) malam.
Menebar senyum, mantan Ketua MK itu sempat mengobrol santai dengan para awak media, termasuk dengan Okezone.
Ucapan bapak tentang botak lima kali itu jadi headline.
Wah sudah naik? Cepat sekali. Ya orang botak lima kali saja belum terjamin kebenaran, apalagi dia (Burhanudin Muhtadi) belum botak, saya saja baru botak sekali, ha ha ha
Saling klaim quick count-nya paling benar bagaimana ini Prof?
Metodologi ilmiah itu bisa menjelaskan fenomena sosial sudah terbukti di seluruh dunia, asal metodologi itu benar dan tidak dari pesan sponsor karena itu menyangkut kredibilitas dan etika peneliti. Itu kemungkinan hasilnya sama dan tidak boleh dipaksakan.
Ancaman ke KPU bisa disebut memandang sebelah mata lembaga itu Prof?
Ya, Ini memandang sebelah mata KPU, jangan bertutur dengan cara yang ekstrim
Saling klaim kemenangan ini bagaimana?
Nggak bisa begitu, sabar dulu kita tunggu resmi dari KPU. Tidak boleh bersikap negatif ke quick count, itu penting dalam demokrasi. Sabar dululah.
Perbedaan suara kedua calon tipis, apakah tidak berpotensi menimbulkan kericuhan?
Persentase memang kecil tapi 1 persen itu dari 193 juta pemilih itu lebih dari satu jutaan suara, jadi itu besar perbedaannya kalau dilihat jumlahnya.
Bagaimana dengan sikap dua kubu yang sudah merayakan kemenangan Prof?
Dua-duanya mengumumkan menang, itu jangan dilakukan dulu, artinya tidak boleh ada provokasi. Belum ada kemenangan, belum ada syukuran.
Dua calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo sudah memaparkan visi misinya terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, menilai kedua capres belum mengantogi visi misi ekonomi yang jelas.
Saat debat kedua itu, salah satu gagasan capres Prabowo adalah mengurangi kebocoran keuangan negara untuk kepentingan rakyat. Sedangkan capres Joko Widodo salah satunya ingin mengembangkan ekonomi kreatif.
Apakah visi misi capres akan efektif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan sosial? Berikut ini pendapat Rizal Ramli saat wawancara khusus dengan Okezone:
Apa catatan bapak terkait debat capres kedua?
Secara umum seorang calon presiden memang tidak perlu mengetahui masalah sangat teknis, apalagi terkait ekonomi, tapi keduanya diharapkan menyampaikan visi dan misi yang jelas.
Kemudian target-target kualitatif maupun kuantitatif sejalan dengan misi dan tentu bagaimana untuk mencapai visi misi itu atau kebijakan dan strategi yang diusung.
Sayangnya saya melihat visi misi ada yang ke kanan, tapi target kuantitatifnya tidak memadai, apalagi kebijakannya malah ke kiri atau sebaliknya.
Saya rasa, proses ini selain untuk membujuk para pemilih yang masih belum menentukan sikap atau swing vote, juga harus jadi mekanisme supaya visi misinya diperbaiki agar lebih tajam.
Policy juga disiapkan lebih matang agar lebih konsisten sehingga saat salah satu terilih mereka sudah yakin dan tahu apa yang harus dikerjakan.
Contohnya seperti apa?
Ada calon presiden yang mengatakan ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tapi tagert yang ingin dicapai hanya menciptakan lapangan kerja untuk dua hingga tiga juta orang.
Kalau hanya segitu, pertumbuhan ekonomi cukup hanya lima atau enam persen. Karena, satu persen itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sekira 400 ribu hingga 500 ribu orang. Loh tidak ada bedanya dengan yang sekarang dong, di mana kemajuannya, karena kita ingin bangsa ini lebih maju.
Ada juga capres yang ingin mendorong kemandirian tapi sibuk dengan urusan pedagang kaki lima (PKL), relokasi dan penataan kaki lima.
Saya senang karena capres tersebut betul-betul simpati dengan PKL, tapi kalau dikaitkan dengan kemandirian dan produktifitas agak kurang nyambung, karena PKL bergerak di sektor perdagangan.
Padahal, bangsa kita ingin berubah dari bangsa yang sekadar konsumtif menjadi hebat dan produktif bersaing dengan seluruh dunia. Jadi tidak nyambung kebijakan yang diambil.
Adakah visi misi yang bagus dari kedua capres?
Ada hal yang kedua capres bagus. Soal ekonomi kreatif. Puluhan juta pengusaha kecil dan pengusaha rumah tangga dan menengah kita kalau hanya sekadar memproduksi, mereka akan kalah bersaing.
Tapi kalau ada faktor kreatifnya, dalam desain, tata letak, atau packaging, dan brand maka keuntungan yang dinikmati akan jauh lebih besar. Kedua akan membuat produk Indonesia lebih diterima di luar negeri.
Saya juga senang kedua capres berjanji untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Sekarang kan kita masih sembilan tahun. Dalam prakteknya rata-rata capaian orang Indonesia baru 7,6 tahun pendidikannya. Sembilan tahun saja belum cukup.
Bahwa dua-duanya komitmen untuk 12 tahun itu bagus sekali. Artinya dari visi misi dan taget itu bagus.
Tapi, begitu di kebijakan mulai ada kerancuan. Misalnya ada capres mengatakan, 80 persen kurikulum soal revolusi mental. Wah ini ribet, karena pesantren saja kurikulum umumnya 60 persen dan kurikulum agama 40 persen.
Di negara komunis, indoktrinasi itu makin lama makin mengecil, sisanya pengetahuan. Menurut saya kita mesti hati-hati di situ, karena anak-anak kita yang perlu didorong itu pertama rasa ingin tahu, kedua kreatifitas, ketiga tata nilai termasuk kesadaran terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial.
Bagaimana bisa rancuh di kebijakan?
Mohon maaf, penasehat di sekitar capres harus memberikan info lebih baik. Misalnya, ada capres mengatakan bahwa satu hektare bisa mempekerjakan enam orang dikali berapa potensi lapangan kerja.
Saya kira tidak demikian, karena satu keluarga bisa mengelola dua hektare kalau ingin makmur. Jadi ada angka-angka dasar mungkin tim penasehat kurang menegaskan.
Atau ide tentang tol laut. itu kalau kita buat sejenis perkapalan yang terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi utama, mahalanya luar biasa karena sebagian besar satu arah itu akan kosong.
Jadi, pengeluaran transportasi bukan murah malah jadi makin mahal, kalau konsep tol laut itu. Contohnya, semen di Papua mahal sekali, saya kebetulan mantan Presiden Komisaris Semen Gresik.
Sulusinya bukan bikin tol laut ke Papua agar semen murah, tapi bikin pabrik semen di Papua dengan kapasitas kecil 200 ribu ton cukup, itu pasti harga semen lebih murah.
Ada juga usul bikin double track kereta api di Papua dan Sumatera. Saya mohon maaf, saya yang pertama kali bikin program double track di Indonesia. Double track itu diperlukan kalau prekuensi barang padat sekali. Kalau di Papua prekuensi barang masih sedikit, bikin satu track saja dulu.
Tujuannya untuk efisiensi malah tambah biaya. Hal seperti ini saya minta capres betul-betu menggodok ide-idenya dengan lebih matang bersama tim ahlinya. Kalau tidak, kasihan seandainya jadi presiden itu dilaksanakan akan terjadi pemborosan.
Program kartu sehat itu tumpang tindih dengan program sistem jaminan sosial. Sistem ini sudah besar, jangkauannya sudah 80 juta. Memang harus ditingkatkan hingga 100 juta, tapi sistem ini sudah bagus sekali.
Tinggal ditambah pendanaannya berapa puluh triliun lagi, jangakauannya diperluas, sistemnya diperbaiki. Ini akan lebih dahsyat daripada kartu sehat.
Apakah akan ada masalah kalau itu diberlakukan?
Akan menimbulkan masalah juga kalau sebagai presiden kartu sehat dilaksanakan, barangkali UU BPJS harus dia hapuskan atau diganti.
Soal pemborosan, betul alternatif pembiayaan itu bisa diambil dari pengurangan pemborosan, tapi ada juga sumber yang lain untuk menyetop pengeluaran yang tidak perlu dan alternatif policy, karena mengubah Indonesia tidak selalu dengan uang dan anggaran. Kemarin kedua capres fokus di anggaran, padahal ekonomi bukan hanya anggaran tapi juga kebijakan.
Saat saya Menko, kami kasih izin kepada enam perusahaan penerbangan nasional termasuk Lion Air. Akibatnya terjadi persaingan, harga tiket pesawat turun 60 persen, penumpang naik lima hingga enam kali. Uang negara tidak ada sama sekali, itu kebijakan yang bisa mengubah.
Kita lihat sejarah Jepang dan Cina bisa hebat karena lewat mekanisme kebijakan dan strategi, sama sekali tidak mengandalkan hutang. Fokus kemarin itu semuanya di anggaran.
Saya kutip Paul Nitze bahwa ada dua tipe manusia. Satu tipe betul-betul ingin tahu kebenaran dan mencoba cari solusi dari permasalahan. Kedua, tipe manusia yang ingin percaya. Harusnya kalangan intelektual dan media masuk kalangan pertama, bukan sekadar orang yang ingin jadi percaya.
Kalau kita ingin lebih tahu aspek pendidikan untuk rakyat, ini aspek pencerahan. sementara kedua capres belajar dari kesalahan yang ada dan memperbaikinya dalam proses.
Pemilihan Juli, kemudian terpilih artinya masih ada waktu sampai Oktober, masih ada empat bulan. Kalau melihat ada inkonsistensi antara visi dan target masih ada waktu untuk memperbaiki. Jadi, saat dilantik sudah siap.
Tapi, kalau juga ternina bobo oleh orang yang sekadar memuji dan mendewakan, bisa mencelakan Indonesia.
No comments:
Post a Comment