Presiden terpilih RI Joko Widodo membacakan pidato politik perdananya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan ia dan wakilnya, Jusuf Kalla, sebagai pemimpin Indonesia lima tahun mendatang. Ia mengimbau agar rakyat Indonesia tidak lagi menyekat nomor satu dan nomor dua.
"Lupakan nomor satu, nomor dua. Kembali pada Indonesia satu, Indonesia raya," ujar Jokowi di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014) malam.
Ia menambahkan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat karena rakyatnya bersatu. Hal ini seperti bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia.
"Salam tiga jari, Persatuan Indonesia," kata Jokowi menutup pidatonya.
Jokowi-JK dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 dengan persentase perolehan suara 53,15 persen dengan jumlah suara sebanyak 70.997.833 suara. Sementara Prabowo-Hatta memperoleh 46,85 persen suara dengan jumlah 62.576.444 suara. Selisih suara kedua pasangan tersebut sebanyak 8.421.389 suara.
Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyampaikan pidato politik perdananya seusai ditetapkan oleh KPU.
Berikut isi pidato politik Jokowi di atas kapal pinisi bernama Hati Buana Setia pada Selasa malam ini, pukul 22.46:
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014 - 2019.
Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi, tapi juga bahwa hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu.
Dengan kerendahan hati kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.
Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Pemilihan Umum Presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita, bagi bangsa ini. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati.
Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik masa depan.
Saya hakkul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian, hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama.
Inilah saatnya bergerak bersama!
Mulai sekarang, petani kembali ke sawah.
Nelayan kembali melaut
Anak kembali ke sekolah.
Pedagang kembali ke pasar.
Buruh kembali ke pabrik.
Karyawan kembali bekerja di kantor.
Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya.
Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat!
Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!
Joko Widodo – Jusuf Kalla
22 Juli 2014
Hingga Selasa (22/7/2014) dini hari, Komisi Pemilihan Umum telah membacakan perolehan suara dari 29 provinsi. Dari jumlah itu, 28 provinsi telah ditetapkan rekapitulasi suaranya dan satu provinsi masih ditunda penetapannya karena ada masalah di salah satu kabupaten.
Dari 28 provinsi yang telah ditetapkan rekapitulasi perolehan suaranya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 45.550.254 suara (47,51 persen) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 50.326.198 suara (52,49 persen).
Rekapitulasi suara nasional akan mengumpulkan data rekapitulasi yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh KPU provinsi. Meski Indonesia memiliki 34 provinsi, penyelenggaraan pemilu, termasuk penghitungan suara untuk Kalimantan Utara, masih bergabung ke Kalimantan Timur.
Dengan catatan tersebut, mulai Selasa pada pukul 10.00 WIB ini, akan ada empat provinsi lagi yang akan dibacakan rekapitulasi suaranya. Selain itu, masih ada satu provinsi yang tertunda penetapannya pada Senin malam, yaitu Sumatera Utara, dan sebelumnya masih ada "pekerjaan rumah" untuk hasil suara pemilu di luar negeri karena persoalan di Sydney, Australia.
Empat provinsi yang akan dibacakan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 2014 pada Selasa mulai pukul 10.00 WIB ini adalah Jawa Timur, Papua, Maluku Utara, dan DKI Jakarta.
Berikut ini perolehan suara sementara dari 29 provinsi, termasuk suara dari Sumatera Utara yang belum ditetapkan:
Provinsi Prabowo-Hatta Jokowi-Kalla
1. Kalimantan Barat 1.032.354 1.573.046
2. Nusa Tenggara Barat 1.844.178 701.238
3. Nanggroe Aceh Darussalam 1.089.290 913.309
4. Sumatera Selatan 2.132.163 2.027.049
5. Kalimantan Selatan 941.809 939.748
6. Kepulauan Riau 332.908 491.819
7. Jambi 871.316 897.787
8. Bangka Belitung 200.706 412.359
9. DIY 977.342 1.234.249
10. Bengkulu 433.173 523.669
11. Sulawesi Barat 165.494 456.021
12. Kalteng 468.277 696.199
13. Gorontalo 378.735 221.497
14. Sulawesi Tenggara 511.134 622.217
15. Sumatera Barat 1.797.505 539.308
16. Bali 614.241 1.535.110
17. Riau 1.349.338 1.342.817
18. Maluku 433.981 443.040
19. Sulawesi Tengah 632.009 767.151
20. Jawa Tengah 6.485.720 12.959.540
21. Jawa Barat 14.167.381 9.530.315
22. Lampung 2.033.924 2.299.889
23. Sulawesi Utara 620.095 724.553
24. Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara *) 687.734 1.190.156
25. Sumatera Utara **) 2.831.514 3.494.835
26. Papua Barat 172.528 360.379
27. Banten 3.192.671 2.398.631
28. NTT 769.391 1.488.076
29. Sulawesi Selatan 1.214.857 3.037.026
Total Sementara 48.381.768 53.821.033
*) Kalimantan Utara adalah provinsi baru, penyelenggaraan pemilu masih diselenggarakan oleh KPU Kalimantan Timur.
**) Belum ditetapkan di rekapitulasi nasional.
Dari rekapitulasi sementara tersebut, Prabowo-Hatta mendapatkan 47,34 persen suara sah dan Jokowi-Kalla mendapatkan 52,66 persen suara sah. Bila perolehan suara dari Sumatera Utara dikeluarkan, perolehan suara untuk Prabowo-Hatta adalah 45.550.254 suara (47,51 persen) dan Jokowi-Kalla mendapatkan 50.326.198 suara (52,49 persen).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan langkah capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses pilpres tidak dilarang oleh undang-undang, dan merupakan hak konstitusional peserta pilpres ketika kecurangan terjadi.
"Tidak ada larangannya. Ini adalah hak konstitusi ketika kecurangan terjadi, ketika hak kita dilanggar, maka hak dari capres-cawapres untuk menarik diri dari langkah yang curang ini," kata Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014).
Menurut Fadli Zon, percuma saja melanjutkan proses pemilu yang tidak adil dan demokratis. Fadli mengatakan pihaknya mempersilahkan KPU melegitimasi keputusannya, namun koalisi merah putih akan menolak hasil itu.
Lebih jauh Fadli Zon menegaskan bahwa keputusan ini diambil bukan berbicara kalah atau menang, namun terkait proses dan keanehan yang terjadi dalam proses pemilu.
"Kalau bicara data kita punya data 'segunung' yang ada di DPP PKS. Tapi mereka tidak mau menggubris juga," kata dia.
Fadli mengatakan dengan keputusan menarik diri dari Pilpres, maka pihaknya siap melepas peluang menggugat melalui Mahkamah Konstitusi karena tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai peserta pilpres.
"Kami memastikan langkah yang akan kami lakukan adalah langkah-langkah damai. Langkah-langkah 'non-violence', langkah-langkah yang tetap membawa aspirasi pendukung Prabowo-Hatta yang berjumlah puluhan juta," ujar dia.
Pada hari Selasa, Prabowo Subianto menyatakan dirinya bersama Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.
"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.
Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.
"Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang," kata Prabowo. Kompas/Okezone
No comments:
Post a Comment