!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Tuesday, July 22, 2014

Masyarakat Madani IndonesiaTerbukti Lebih Siap Berdemokrasi


Masyarakat Madani IndonesiaTerbukti Lebih Siap Berdemokrasi

Menyambut pengumuman KPU tentang pemenang pemilihan presiden 2014, VOA mewawancarai Professor Bill Liddle, seorang Professor Emeritus Ilmu Politik di Ohio State University dan spesialis Asia Tenggara, khususnya politik Indonesia.

VOA: Bagaimana Prof. Liddle melihat demokrasi di Indonesia setelah penetapan KPU beberapa saat lalu?

Prof. Liddle: Saya memang jauh dari Indonesia tetapi ikut merasakan ketegangan dari menit ke menit hari ini. Untungnya sudah selesai dan kita bisa melihat hari depan yang cerah. Demokrasi Indonesia sudah membuktikan bahwa proses ini sudah dewasa.

VOA: Meskipun tidak bisa dihindari bahwa dunia menyaksikan sendirinya adanya calon yang tidak bisa menerima kekalahan?

Prof. Liddle: Hahaha… Tampaknya Pak Prabowo ingin dan yakin sekali bahwa ia akan menjadi presiden. Hal ini pernah terjadi di Amerika ketika Mitt Romney VS Barack Obama tahun 2012 dan Mitt Romney sangat yakin bahwa ia akan memenangkan pemilu. Sampai pada hari H ia betul-betul yakin akan terpilih sebagai presiden dan ternyata tidak, ia menjadi sangat kecewa. Saya kira ini yang terjadi kepada Pak Prabowo, ia merasa betul-betul akan menjadi presiden. Mungkin butuh waktu sedikit lebih panjang untuk menerima apa yang terjadi. Saya kira nama Prabowo Subianto lebih tinggi, lebih baik dan lebih harum dalam sejarah Indonesia jika hari ini ia menerima hasil KPU dan tidak mempersoalkannya lagi. Karena betapa banyaknya pun kecurangan yang ia persoalkan, tidak akan menambah jumlah suaranya karena selisih sudah lebih dari 6%.

VOA: Tidakkah Anda melihat bahwa hal ini justru menunjukkan kalau yang betul-betul siap berdemokrasi adalah rakyat Indonesia, bukan tokoh-tokohnya?

Prof. Liddle: Ya benar. Pertama, saya melihat demokrasi Indonesia sebagai sesuatu yang sehat, meskipun banyak kritik yang dilancarkan selama ini. Tetapi yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi adalah: pertama, pemerintah beserta jajarannya, KPU, Bawaslu, dll. Kedua, dan ini yang menarik sekali untuk dipantau, adalah masyarakat sipil. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh kawalpemilu.org atau lembaga-lembaga yang dibuat masyarakat. Ketiga, peran beberapa elit politik. Sebagai pengamat, ada beberapa tokoh di Indonesia yang kita nilai punya integritas tinggi. Misalnya Mahfud MD yang dulu memainkan peran sangat penting sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi dan ia menjadi ketua tim pemenang Prabowo-Hatta. Selama ini saya mengikuti apa yang ia lakukan dan cukup senang ketika ia mengakui kegagalannya sebagai tim sukses. Senang karena itu berarti ia sudah sangat dewasa berdemokrasi. Begitu juga cawapres Hatta Rajasa yang beberapa saat lalu mengakui bahwa “Kita harus mengakui kekalahan, ada kalanya kita menang tetapi ada kalanya kita kalah. Kita harus mengakui hal itu sebagai orang dewasa.” Saya kira elit-elit politik seperti ini yang memainkan peran penting. Jadi kalau saya ulangi tiga faktor yang ikut mensukseskan demokrasi di Indonesia: pemerintah dan jajarannya, masyarakat sipil dan elit politik.

VOA: Bagaimana dengan militer karena saya melihat militer Indonesia menggunakan pendekatan yang sama sekali baru dalam pemilu kali ini?

Prof. Liddle: Oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan. Militer juga memainkan peran yang sangat positif. Saya melihat perannya yang sangat besar menjaga keamanan dan independensi KPU. Wajar saja sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa militer akan terdesak atau terpaksa memainkan peran seperti di jaman Soeharto, tapi hari ini kita lihat bukan itu yang terjadi.

VOA: Apa prioritas utama yang seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini?

Prof. Liddle: Saya kira reformasi ekonomi. Saya menerima kebijakan ekonomi yang secara naratif mengatakan bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 10% dan sejak Soeharto turun, lebih dari 15 tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai 8%, apalagi 10%. Ini yang seharusnya tercapai di bawah pemerintahan Jokowi. Supaya hal itu tercapai, perlu ada perbaikan infrastruktur dan upaya menarik kembali investor dari luar negeri serta meyakinkan investor di dalam negeri, sehingga pertumbuhan bisa lebih cepat. Yang diuntungkan bukan hanya para pengusaha tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ada hal lain yang juga ingin saya tekankan dan seharusnya Jokowi belajar dari hal ini yaitu salah satu kegagalan Presiden Yudhoyono. Yaitu di bidang toleransi agama. Indonesia beberapa tahun ini sudah terkesan di luar negeri sebagai negara yang tidak toleran terhadap perbedaan agama, bukan hanya di dalam Islam (Syiah & Ahmadiah) tetapi juga antar Islam dan agama2 lain. Pemerintah Yudhoyono selama ini tidak membela masyarakat yang tertindas itu dan bagi saya itu sangat mengecewakan. Ini kegagalan yang cukup besar bagi pemerintah Yudhoyono. Semoga dalam pemerintahan Jokowi-JK hal ini bisa diperbaiki.

VOA: Bagaimana dengan prioritas di luar negeri?

Prof. Liddle: Saya kira dalam Debat Presiden kedua capres saat itu sama-sama menyetujui kebijakan Presiden Yudhoyono, antara lain konsep “seribu teman dan tidak ada lawan”. Saya kira peran Indonesia di luar negeri saat ini sudah cukup baik dan dewasa. Jadi tinggal diteruskan saja oleh pemerintahan Jokowi-JK nanti.

VOA: Kembali ke dalam negeri, menurut pengamatan Bapak, setelah pertarungan yang demikian sengit, akankah ada kemungkinan terjadi rekonsiliasi diantara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta?

Prof. Liddle: Saya memang sempat memikirkan hal ini. Bagaimana jika Jokowi-JK menawarkan kemitraan koalisi baru kepada Gerindra dan PAN, supaya ada rekonsiliasi nasional nanti. Kita melihat kampanye cukup seru, ada yang brutal dan kejam, seakan-akan salah satu harus menang dan yang lain kalah. Tetapi bagaimana jika Jokowi-JK mengulurkan tangannya kepada Gerinda dan PAN, mengundang mereka untuk masuk dalam koalisi besar untuk memerintah selama lima tahun ke depan. Ini akan mencapai beberapa hal. Pertama, tercapainya rekonsilisiasi. Kedua, kelanjutan perlawanan terhadap korupsi yang memang menjadi isu utama kedua calon presiden. Mereka sama-sama berkomitmen tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Alangkah baiknya jika mereka bisa bergabung untuk sama-sama melawan korupsi di Indonesia. Tapi ini hanya gagasan saya saja. Saya yakin Jokowi-JK juga sedang memikirkan hal ini.

VOA: Hal ini mungkin tercapai jika koalisinya hanya antar tokoh. Yang menjadi masalah adalah di belakang kedua calon presiden ini ada koalisi permanen yang punya agenda sendiri2. Misalnya, apakah PDI-Perjuangan yang mendukung Jokowi juga mau bekerjasama dengan Gerindra atau PAN atau PKS yang berasal dari kubu Prabowo?

Prof. Liddle: Betul. Memang jika kita bicara koalisi permanen hampir tidak mungkin terjadi koalisi. Sebab Golkar, lewat Yusril Ihza Mahendra telah mengatakan ‘Golkar tidak bersedia berada di luar pemerintahan’. Jadi kalau Prabowo menciptakan apa yang disebut ‘koalisi permanen’, saya kira hal itu tidak akan terjadi karena Golkar akan selalu mencari kesempatan untuk tetap berada dalam pemerintahan.

VOA: Bisa jadi Golkar sedang bersiap melompat ke Jokowi jika benar dinyatakan menang?

Prof. Liddle: Betul.

VOA: Anda sudah lama mengikuti politik dalam negeri Indonesia dan pasti tahu bahwa koalisi permanen biasanya dibentuk setelah seorang calon dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Tetapi sebaliknya Prabowo membentuk koalisi permanen sebelum  hasil pemilu diumumkan.

Prof. Liddle: Yaaa… katanya… hahahaha… Seperti Anda katakan saya sudah lama mengikuti politik dalam negeri Indonesia, jadi saya tahu bahwa yang permanen itu pun sesungguhnya bisa berubah.

VOA: Jadi menurut Anda tidak akan survive?

Prof. Liddle: No! Koalisi itu tidak akan survive. Koalisi antara Gerinda dan Golkar itu tidak akan survive. Jokowi sudah menang dan Golkar tidak akan mau menjadi bagian dari oposisi. Tetapi gagasan saya lain sama sekali, bagaimana jika Jokowi mengulurkan tangan kepada Gerindra dan PAN. Saya menonton semua “Debat Presiden” dan terkesan dengan beberapa jawaban Hatta Rajasa yang saya nilai menguasai berbagai kebijakan, jadi alangkah baiknya jika ia bisa menjadi bagian pemerintahan mendatang. Itu observasi saya.

Pernyataan Menteri Luar Negeri AS Tentang Pemilihan Presiden Indonesia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry: Saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Indonesia Joko Widodo.

Saya mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Indonesia Joko Widodo.

Rakyat Indonesia sekali lagi bersatu untuk menunjukkan komitmen pada demokrasi melalui pemilihan yang bebas dan jujur.

Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, Amerika Serikat dan Indonesia memberikan contoh pada dunia. Kita memiliki nilai-nilai yang sama, termasuk menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan hukum. Kedua bangsa kita telah bekerja keras untuk membangun Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, yang telah memperkuat hubungan bilateral kita supaya bisa bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan regional dan global.

Amerika Serikat berharap dapat segera bekerjasama dengan presiden terpilih Widodo untuk memperdalam kemitraan kita, mempromosikan tujuan-tujuan global bersama, dan memperluas hubungan antar individu antara kedua bangsa.


KPU Tetapkan Jokowi-JK Pemenang Pemilu Presiden 2014

Komisi Pemilihan Umum hari Selasa (22/7) menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.


Hasil rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan calon presiden dan wakil presiden  nomor urut dua  Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 33 provinsi dan luar negeri, pasangan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi –Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576,444 suara atau 46,85 persen. Selisih suara keduanya yaitu 8.421.389 suara, dari total suara sah sebanyak 133.574.277 suara.

Dengan demikian maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

Dia memastikan semua saksi menerima dan Bawaslu pun tidak mempermasalahkan penetapan KPU tersebut. Husni Kamil juga menyatakan lembaganya bekerja secara independen dan tidak memihak.

Husni mengatakan, "Jumlah total perolehan suara  nomor urut 1 memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan pasangan nomor urut 2 capres memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen."

Dalam proses rekapitulasi , saksi dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan walk out atau keluar dari ruang rapat pleno KPU atas perintah Prabowo Subianto.

Salah satu saksi kubu Prabowo-Hatta, Rambe Kamarulzaman membacakan instruksi Prabowo Subianto di ruang sidang pleno, di antaranya tentang penolakan pelaksanaan pemilu presiden yang dinilai tidak demokratis dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu lanjut Kamarulzaman juga menyatakan  banyak rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terutama terkait pencoblosan ulang di 5802 tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta diabaikan oleh KPU.

Dia juga menyebut ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu yang disebutnya melibatkan penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

KPU juga dinilai selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-seolah setiap keberatan tim Prabowo merupakan bagian sengketa yang harus  diselesaikan MK.

Menurut Prabowo tambahnya telah terjadi kecurangan massif, terstruktur dan sistematis.

"Atas pertimbangan tersebut di atas maka kami capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung sekarang ini," papar Rambe Kamarulzaman.

Sementara, pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Karim Suryadi mengatakan terlalu dini untuk menyatakan bahwa semua kesalahan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif.

Dia berharap langkah selanjutnya yang dilakukan tim Prabowo-Hatta tetap konstitusional karena pelaksanaan pemilu ini harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi dan politik.

"Ini kan bisa jadi akumulasi dari kekecewaan atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi yang disampaikan Bawaslu untuk meminta pengecekan atas kejadian di beberapa TPS di DKI. Ini adalah soal penerimaan, soal keabsahan, legitimasi kita ingin ketika dinyatakan salah satu itu pemenang itu pemenang untuk semuanya, bukan untuk pendukung-pendukung tertentu," ujar Karim Suryadi.

Pakar Hukum Tata Negara daari Universitas Indonesia,  Refly Harun mengungkapkan bahwa mundurnya Prabowo Subianto dari pemilihan presiden 2014 tidak mengganggu legitimasi pilpres.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengimbau rakyat Indonesia agar tetap tenang menyikapi kondisi terkini pemilu presiden. Djoko meminta rakyat tidak mudah terhasut atau terprovokasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hasil Rekap Pilpres Diumumkan, Keluarga Jokowi Syukuran, Solo Siaga Satu

Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan dan menetapkan pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla mendapat suara terbanyak dalam Pilpres 2014 ini. Keluarga capres Jokowi di Solo menggelar syukuran sedangkan polisi di Solo siaga satu.

Keluarga Capres Joko Widodo alias Jokowi berkumpul dan menonton penetapan hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2014 oleh KPU yang ditayangkan di televisi, Selasa malam (22/7). Saat KPU menetapkan pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla mendapat suara terbanyak, keluarga capres asal Solo Jawa Tengah ini langsung melakukan sujud syukur dan menggelar pemotongan tumpeng nasi kuning. Ibunda capres Jokowi, Sujiatmi, tampak bahagia melihat putranya menjadi orang nomor satu di Indonesia. Namun Sujiatmi enggan berkomentar. Salah seorang kerabat capres Jokowi, Arif Budi Sulistyo, mengaku keluarga sudah lega KPU menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil Presiden terpilih dalam Pilpres.

Aksi merayakan kemenangan capres Jokowi-JK dalam Pilpres sudah terasa sejak petang, konvoi pendukung Jokowi-JK di Solo sempat berkeliling ke sejumlah wilayah namun dilarang karena untuk menjaga ketenangan kota Solo. Warga di Solo ada yang memilih merayakan pengumuman KPU tersebut dengan menyalakan kembang api.

Polisi dan TNI di Solo memperketat pengamanan selama proses penghitungan suara hingga penetepan hasil rekapitulasi nasional Pilpres. Juru bicara Polresta Solo, Sis Raniwati, aparat keamanan di Solo dalam kondisi siaga satu mengantisipasi gangguan keamanan pasca penetapan hasil Pilpres.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam (22/7), resmi menetapkan pasangan capres nomor urut dua yakni Jokowi-JK menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014-2019 dengan perolehan suara 53,15% dari total suara sah nasional. Dalam penetapan hasil rekap nasional ini kubu capres Prabowo-Hatta tidak hadir. Pasangan capres terpilih akan dilantik Oktober mendatang.

Prabowo Subianto Tarik Diri dan Tolak Hasil Pilpres 2014

Pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa memutuskan menarik diri dari proses pilpres 2014.

Dua jam menjelang pengumuman resmi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilihan umum dan menarik diri dari proses pemilihan presiden.

Kepada wartawan di markas tim pemenangan Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7), Prabowo Subianto menilai pelaksanaan pilpres telah cacat hukum.  

"Maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya serta tidak tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengekspresikan sikap.

Sebagai tindak lanjut dari penarikan diri dari proses pilpres 2014, Prabowo menginstruksikan kepada para saksi nasional tim Prabowo – Hatta agar menarik diri dari rapat rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh KPU.

"Kami juga menginstruksikan kepada saksi-saksi Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut," ujarnya.

Prabowo beralasan tim pemenangan menemukan berbagai tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu.

"Proses pilpres 2014 yang dilaksanakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di tanah air diabaikan KPU," ujarnya.

Prabowo bahkan menuding ada campur tangan pihak asing dalam pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini KPU, meski ia tidak mengelaborasi hal tersebut.

Cawapres Hatta Rajasa tidak hadir dalam pernyataan yang dihadiri oleh para anggota Koalisi Merah Putih atau partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Hatta sebelumnya dilaporkan akan melakukan konferensi pers secara terpisah di kantor Partai Amanat Nasional (PAN) Selasa sore, namun acara tersebut dikatakan ditunda.

Sementara itu, salah satu anggota tim, Rambe Kamaruzzaman di gedung KPU Jakarta mengatakan, tim saksi telah menarik diri dari proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Beliau (Prabowo) sudah menandatangani surat ke KPU RI yang menyatakan kita menarik diri dari proses rekapitulasi nasional perhitungan KPU," ujarnya.

Meski demikian, situasi proses akhir rekapitulasi nasional pemilihan presiden 2014 oleh KPU tetap berjalan normal, meski tanpa dihadiri oleh  saksi nasional dari capres cawapres Prabowo-Hatta.

Di luar gedung KPU, situasi keamanan tetap berjalan normal. Kepala Kepolisian Daerah Khusus Ibukota Jakarta Irjen Pol Dwi Priyatno memastikan situasi keamanan Jakarta pada umumnya terlihat aman.

"Secara umum situasi kamtibmas di Jakarta aman dan terkendali. Pasukan yang kita siagakan masih siaga di beberapa titik. Tentunya sentra nya ada di gedung KPU ada 3400-an personil keamanan gabungan," ujarnya.

Menyusul pidato penolakan hasil pemilu itu, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG langsung turun 1,68 persen atau 85,88 poin ke posisi 5.041,25. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar juga terkoreksi negatif 0,48 persen atau 55,5 poin ke nilai Rp 11.627,5 per US$1.

Presiden Minta Capres yang Kalah Ikhlas

Presiden mengatakan ia juga berharap agar capres yang kalah bisa berbesar hati dengan memberikan selamat kepada capres yang menang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ia berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014.

Dalam sebuah kegiatan di Jakarta Senin (21/7), Presiden mengatakan ia juga berharap agar capres yang kalah bisa berbesar hati dengan memberikan selamat kepada capres yang menang.

"Mengakui kekalahan itu mulia. Mengucapkan selamat kepada yang menang itu indah. Allah itu Maha Besar. Ketika kita kalah, kita mesti tawakal, ikhlas dan ya memang kalah. Lalu mengucap selamat kepada yang berhasil. Maka Allah akan kasihkan nanti kepada tokoh itu atau pihak yang kalah, kemuliaan," ujarnya.

Presiden menambahkan rakyat Indonesia ingin pilpres ini berlangsung damai. Situasi damai sejak pemilihan legislatif 9 April lalu, menurut Presiden, harus tetap terjaga, hingga nanti pelantikan Presiden hasil pilihan rakyat pada Oktober mendatang.

"Pilpres 2014 ini ketat. Kita juga tahu kampanyenya keras. Nah, menjelang besok 22 Juli KPU akan mengumumkan hasil pemungutan suara, kita melihat ketegangan di beberapa kalangan. Tapi, rakyat Indonesia tidak demikian. Lebih sejuk dan damai. Rakyat ingin, situasi damai yang kita dapatkan selama pilpres 2014 ini tetap dapat dijaga," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan jika ada pihak yang tidak menerima hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum, maka sebaiknya menempuh jalur yang sesuai konstitusi, yakni melalui Mahkamah Konsitusional.

Meski menuai protes dari tim salah satu pasangan calon, namun KPU tetap akan mengumumkan hasil pemilihan presiden seusai dengan jadwal. KPU menjadwalkan selambat-lambatnya penetapan capres dan cawapres digelar Selasa (22/7). Rencananya, kedua pasang capres cawapres akan diundang oleh KPU, untuk menghadiri pengumuman hasil pilpres 2014.

Sementara itu, sebanyak 3.400 lebih aparat keamanan gabungan kepolisian, milier dan pengamanan sipil akan melakukan pengamanan ekstra ketat di gedung KPU Jakarta saat pengumuman hasil pemilihan presiden 2014.

Pengamanan itu dilakukan secara berlapis, mulai dari gerbang masuk halaman gedung KPU, ruang lobi hingga ruang utama rapat di lantai dua gedung KPU. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas yang berada di sekitar gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Kepolisian juga membagi pasukannya di beberapa wilayah strategis di Jakarta termasuk di perbatasan provinsi untuk antisipasi pengamanan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memastikan anggota kepolisian sudah siaga di pos nya masing-masing, untuk mengantisipasi adanya situasi yang tidak aman.

"Kita Polri sudah siaga seluruhnya. Anggota kita sudah di posnya masing-masing untuk pengamanan. Ini semua sudah dilakukan dari sejak awal tahapan pemilu," ujarnya.

VOA

No comments:

Post a Comment