Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam menerima laporan kemajuan implementasi paket ekonomi yang diputuskan pemerintah beberapa waktu lalu untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis global.
"Hari ini Presiden pimpin rakor perekonomian dengan agenda yaitu progres report dari paket kebijakan ekonomi kita," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Kamis malam menjelang Jumat dini hari, usai rapat.
Hatta mengatakan, pemerintah telah membentuk tim yang bertugas mengukur capaian dari pelaksanaan sejumlah apket ekonomi yang diputuskan pemerintah beberapa waktu yang lalu.
"Saya laporkan bahwa kita telah membentuk tim terpadu yang mengukur ukuran keberhasilan dari empat paket kebijakan itu," kata Hatta.
Sejumlah hal yang telah dilakukan, kata Menko Perekonomian antara lain penghitungan dan rencana impelementasi perbaikan neraca impor dan perdagangan melalui penekanan impor bahan bakar dengan menggunakan bauran biodiesel yang dilakukan Pertamina dan swasta sebagai mandatory action.
"Ini dari current account untuk kurangi impor migas bisa tercapai. Paket terkait dengan memperbaiki neraca transaksi dan jaga nilai tukar rupiah," katanya.
Selain itu dilaporkan juga capaian untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi impor dan kedelai sebagai upaya menurunkan harga komoditas sesuai dengan harga yang ditargetkan pemerintah.
Rapat yang dihadiri Wapres dan para menteri ekonomi berakhir pada pukul 23.WIB.
Hatta mengatakan laporan kemajuan implementasi paket kebijakan akan kembali dilakukan pada Rabu pekan mendatang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan nilai investasi yang masuk program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Banten mencapai Rp131,6 triliun sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat.
"Semua investasi perusahaan yang masuk pada program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah dilakukan Ground Breaking," kata Hatta Rajasa saat peresmian Ground Breaking Proyek MP3EI Pabrik Semen Merah Putih PT Cemendo Gemilang di Kabupaten Lebak, Kamis.
Menurut dia, pembangunan program MP3EI di Provinsi Banten masuk urutan kedua penanaman modal asing (PMA) setelah Jawa Barat.
Selain itu juga investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nomor urut ketiga setelah Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Banten.
Karena itu, investasi di Banten termasuk luar biasa sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Apabila, investasi itu tumbuh tentu bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami yakin Banten menjadikan daerah investasi bagi PMA maupun PMDN," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini investasi yang masuk program MP3EI dan telah dilakukan peresmian Ground Breaking mencapai Rp131,6 triliun.
Bahkan, perusahaan pabrik baja PT Posco akan menanamkan modalnya di Banten dengan nilai investasi Rp120 triliun.
Selanjutnya, dalam waktu dekat ini PT Petro Temixel dengan nilai investasi Rp60 trulun.
Di samping itu juga proyek mega yakni pembangunan pelabuhan dan Jembatan Selat Sunda (JSS) dengan nilai investasi Rp200 triliun.
Investor itu juga belum terhitung pabrik semen PT Cemendo Gemilang yang memproduksi semen Merah Putih dengan nilai investasi Rp7 triliun.
"Saya yakin seluruh investasi yang ada di Banten dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dapat menyerap lapangan pekerjaan," katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi mengatakan saat ini banyak negara-negara lain mengembangkan investasi usahanya di Banten.
Investor tidak salah memilih Banten sebagai tempat investasi karena perizinannya begitu cepat dan tepat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia bertujuan mengejar ketertinggalan dengan pemerataan pembangunan.
"Program MP3E1 tentang pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia sampai 2025 dan tidak ada lagi daerah yang tertinggal," kata Hatta Rajasa pada acara Ground Breaking Proyek MP3EI Pabrik Semen Merah Puti PT Cemendo Gemilang di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Banten, Rabu.
Menurut dia, program MP3EI yang diluncurkan pemerintah pada 2011 strategi dan sasaranya sangat jelas, cara mencapainya jelas, juga tujuan pembangunanya jelas sampai 2025.
Strategi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia memiliki tiga pilar yakni pilar pertama menempatkan enam koridor pembangunan mulai zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua Barat, Bali, NTB dan NTT.
"Semua koridor itu tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal dan harus ada pemerataan antarkoridor itu," katanya.
Hatta mengatakan, pilar kedua dengan adanya pembangunan pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan tol dan semua diprioritaskan dengan menitikberatkan tidak menggunakan anggaran pemerintah.
Selama ini, kata dia, cara pandang orang pembangunan infrastuktur selalu identik dengan APBN.
"Kita mendorong swasta dan BUMN untuk mendanai pembangunan infrastuktur dan tidak menggunakan anggaran pemerintah," katanya.
Hatta juga mengatakan pilar ketiga yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Selama ini, kata dia, keberhasilan program MP3EI sejak dua tahun diluncurkan sudah meresmikan perusahaan dengan nilai investasi Rp647 triliun dan ditargetkan 2014 mencapai Rp4.000 triliun.
"Nilai investasi itu belum juga dengan pabrik semen Merah Putih dengan investasi Rp7 triliun," katanya.
Hatta menjelaskan, selama ini pembangunan infrastuktur sebanyak 146 proyek dengan nilai investasi mendekati Rp300 triliun dan sisa sektor riil.
Mereka yang berinvestasi pembangunan infrastuktur itu adalah BUMN sekitar 26,08, swasta 35,08 persen dan pemerintah 15.03 persen.
Rekor terbesar pembangunan infrastuktur didanai swasta sekitar 35,08 persen, sehingga program MP3EI termasuk luar biasa.
Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan pertumbuhan ekonomi China yang tumbuh 7,5 persen pada triwulan II, dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor nonmigas.
"Kalau China menggeliat, maka harga komoditas akan naik, dan mungkin saya kira ekspor nonmigas sampai akhir tahun, pertumbuhannya bisa positif," katanya di Jakarta, Rabu.
Chatib mengaku tidak mau terlalu optimistis dalam menghadapi perkembangan terbaru dari China tersebut, karena saat ini kondisi perekonomian global masih belum stabil.
"Saya tidak seyakin itu, karena yang terjadi di G20, ekonomi China direvisi turun dari 7,7 persen menjadi 7,5 persen," katanya.
Saat ini, China menjadi salah satu tujuan ekspor nonmigas Indonesia selain Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.
Perekonomian China tumbuh 7,5 persen pada triwulan II 2013, dengan demikian sepanjang semester pertama, pertumbuhan ekonomi China mencapai 7,6 persen.
Perdana Menteri China Li Keqiang menyakinkan dunia tentang kesehatan ekonomi nasionalnya, dengan mengatakan negara itu akan mencapai target pertumbuhan 7,5 persen pada tahun ini, meskipun situasi ekonomi dunia dalam keadaan kompleks.
"Momentum pembangunan yang maju dan kuat memberi keyakinan bahwa kita dapat memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang ditetapkan untuk sepanjang tahun," katanya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kualitas pengelolaan keuangan negara makin meningkat sejak 2007, ditandai dengan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berkurangnya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional best practice dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," ujarnya dalam pembukaan rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, Kamis.
Chatib menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang makin baik memperlihatkan adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas, serta dapat membuat Indonesia makin terpercaya di kancah global.
"Kita ingat 15 tahun lalu ekonomi kita terpuruk dan dunia tidak mempercayai kredibilitas Indonesia, namun dengan kerja keras dalam transparansi keuangan negara, kepercayaan kita raih kembali," katanya.
Ia memaparkan jumlah kementerian lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 adalah sebanyak 69 K/L, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 22 K/L dan opini disclaimer sebanyak tiga K/L.
Padahal, pada 2007, jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP adalah hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada satu K/L.
Sementara, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini WTP pada 2012 mencapai 115 pemda, opini WDP sebanyak 286 pemda, opini disclaimer sebanyak 37 pemda, dan opini tidak wajar ada empat pemda.
Dibandingkan pada 2007, hanya empat pemda yang baru mendapatkan opini WTP, 283 pemda mendapatkan opini WDP, 123 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 pemda mendapatkan opini tidak wajar.
Chatib mengharapkan jumlah laporan keuangan K/L dan pemda yang mendapatkan opini WTP makin meningkat, dan melalui rakernas Akuntansi ini hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sinergi antar pengelola keuangan pemerintah.
"Rakernas ini dilakukan agar semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target wajar tanpa pengecualian," katanya.
Selain itu, rakernas yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi atas pengelolaan keuangan negara ini, juga dimaksudkan untuk menyamakan komitmen atas kualitas informasi akuntansi melalui implementasi akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015.
No comments:
Post a Comment