Kongo tandatangani perjanjian perdamaian dengan pemberontak M23

Kongo tandatangani perjanjian perdamaian dengan pemberontak M23

Pemerintah Kongo menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan pemberontak M23 yang meletakkan senjata bulan lalu, kata juru bicara kepresidenan Kenya di akun Twitter resminya, Kamis.

"Pemerintah Republik Demokratis Kongo (DRC) dan M23 menandatangani perjanjian perdamaian di Nairobi," kata Manoah Esipisu di akunnya itu, lapor Reuters.

Juru bicara pemerintah DRC Lambert Mende mengatakan, tiga dokumen ditandatangani di Wisma Negara di Nairobi dan ketentuan-ketentuannya mencakup pembubaran M23 sebagai kelompok bersenjata.

Ketentuan lain berisi rincian mengenai demobilisasi dan penghentian kekerasan sebagai cara untuk merengkuh tujuan masa depan, katanya.

"Dokumen itu sangat jelas: tidak ada amnesti terselubung. Mereka yang dianggap melakukan tindakan kriminal dalam kaitan dengan hukum internasional, kejahatan perang atau kejahatan atas kemanusiaan tidak akan dimasukkan kembali ke dalam masyarakat," tambah Mende.

Pemberontak M23 mengumumkan gencatan senjata pada 3 November dalam perang melawan militer DRC setelah mereka mengalami pukulan-pukulan.

Pasukan DRC menghalau kelompok pemberontak itu dari seluruh daerah yang mereka kuasai selama pemberontakan 20 bulan di provinsi North Kivu.

M23 didirikan oleh mantan pemberontak Tutsi yang disatukan ke dalam militer Kongo sesuai dengan perjanjian perdamaian 2009.

Dengan mengeluhkan perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya, mereka melakukan pemberontakan pada April 2012 dan berperang dengan mantan rekan kerja mereka.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh M23 melakukan kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan selama konflik itu, yang telah membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Monusco, misi pemelihara perdamaian PBB di Republik Demokratis Kongo (DRC), adalah salah satu pasukan penjaga perdamaian terbesar PBB di dunia yang memiliki lebih dari 17.750 prajurit dan pengamat militer serta 1.400 polisi. Pakistan merupakan penyumbang utama pasukan itu.

Dewan Keamanan PBB pada Maret setuju membentuk sebuah brigade intervensi tambahan yang mencakup lebih dari 2.500 prajurit di DRC timur untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata seperti M23.

Brigade khusus itu, pasukan pertama yang diberi mandat ofensif, terdiri dari pasukan dari Afrika Selatan, Malawi dan Tanzania.