Megawati: KPU dan BIN Harus Netral Dalam Pemilu

Megawati: KPU dan BIN Harus Netral Dalam Pemilu

Mendekati pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 konstelasi perpolitikan di Indonesia semakin memanas.

Sejumlah partai politik peserta pemilu bahkan secara terang-terangan berencana memboikot proses transisi kekuasaan yang terjadi satu kali dalam lima tahun.

 Partai Gerindra dan Partai NasDem menjadi partai politik yang paling getol dalam menyuarakan wacana pemboikotan pemilu. Kedua partai politik tersebut merasa kesal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mampu dalam mengurai persoalan pemilu.

Menyikapi persoalan pemilu yang sudah didepan mata, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku telah pasang kuda-kuda dalam menghadapi perhelatan akbar tersebut.

Ketua umum DPP PDIP secara tegas menginstruksikan kepada semua kader di segala level untuk jeli dan memelototi semua proses tahapan pemilu.

Salah satu persoalan yang dipandang serius dan mencurahkan perhatian adalah soal daftar pemilih tetap (DPT) dan independensi sikap penyelenggara pemilu.

"Apakah pihak penyelenggara mau bersikap adil atau tidak," tanya Mega dalam sebuah acara bertajuk Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 ' di kantor ICIS, Jl. Dempo No. 5A, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Sikap kesal ketua Umum DPP PDIP tersebut bukan tanpa alasan, sebab dalam beberapa kasus partai politik berlambang banteng dengan moncong putih merasa dicurangi, baik oleh penyelengara pemilu maupun lembaga penegak keadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu atau yang lazim dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus Pemilukada Bali merupakan pukulan telag bagi PDIP. Sebab dalam pemilukada di bumi dewata tersebut PDIP merasa jelas-jelas dicurangi oleh kekuatan sistem.

Prinsip jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia sama sekali tidak diindahkan dan hanya menjadi adagium semata.

"Jadi ada amar putusan MK, yang sahkan jika memilih dapat diwakilkan oleh orang lain. Ini kan jelas bertentangan dengan prinsip one man one vote," jelas Megawati dengan nada tinggi.

Selain menyoal pemilukada Bali, puteri proklamator Republik Indonesia tersebut juga memberikan saran aktual terkait persoalan pemilu. Secara spesifik Mega menerangkan, ada empat hal dalam pemilu yang harus diperhatikan.

" Pertama KPUnya harus netral, kedua, tempat penghitungan suara termasuk didalamnya sistem informasi juga harus netral. Ketiga, lembaga negara terkait semisal Badan Intelejen Negara juga harus netral dan keempat hindari dan jauhi money politics," tutup Mega. .