Proses Demokratisasi Di Ukraina terhambat, pasalnya segala usulan dan protes oposisi tidak di dengar penguasa. Itulah sebabbnya Amerika tengah Mempertimbangkan Ide Memberi Sanksi Terhadap Ukraina

Proses Demokratisasi Di Ukraina terhambat, pasalnya segala usulan dan protes oposisi tidak di dengar penguasa. Itulah sebabbnya Amerika tengah Mempertimbangkan Ide Memberi Sanksi Terhadap Ukraina


Proses Demokratisasi Di Ukraina terhambat, pasalnya segala usulan dan protes oposisi tidak di dengar penguasa. Itulah sebabbnya Amerika tengah Mempertimbangkan Ide Memberi Sanksi Terhadap Ukraina.



Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan rentang pilihan untuk menanggapi tindakan keras Ukraina terhadap protes-protes oposisi, termasuk kemungkinan sanksi-sanksi, kata Departemen Luar Negeri Amerika, Rabu (11/12).

"Kami sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan, namun belum ada keputusan yang dibuat, sanksi-sanksi dimasukkan tetapi saya tidak akan menguraikan secara spesifik," kata Juru bicara Deplu AS Jen Psaki kepada wartawan.

"Ada berbagai pilihan yang kami buka untuk itu, tetapi kita tidak menunjuk hal itu pada tahap ini," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Washington telah mengeskalasi sikapnya pada demonstrasi-demonstrasi di Ibu kota Ukraina, mendesak Presiden Viktor Yanukovych untuk mendengarkan suara-suara dari orang-orang yang menyerukan pemerintah untuk menandatangani kesepakatan agar bergerak lebih dekat ke Uni Eropa.

Asisten Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland mengunjungi Kiev untuk yang kedua dalam hitungan hari, dan untuk menunjukkan dukungan dia mengunjungi pemrotes serta menyerahkan oleh-oleh kue-kue dan makanan ringan.

"Sangat penting untuk menyampaikan dukungan kami demi kemampuan mereka untuk menyuarakan pandangan, dukungan demi upaya mereka untuk berintegrasi kepada Eropa. Keyakinan kami bahwa menghormati prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berkumpul, adalah hak universal," kata Psaki.

Nuland telah mengirimkan "pesan kuat di lapangan" bahwa Ukraina dibutuhkan untuk mendapatkan "kembali ke pembicaraan dengan Eropa dan dengan" Dana Moneter International untuk memastikan itu "membawa keadilan dan martabat rakyat Ukraina," tambahnya

Pemrotes Ukraina robohkan patung Lenin di Kiev

Kekesalan rakyat Ukraina yang suaranya belum didengar pemerintah diperlihatkan oleh sekelompok pemrotes anti-pemerintah, Minggu (8/12), mereka merobohkan patung Vladimir Lenin di Ibu Kota Nasional negeri itu, Kiev.

Pemrotes menyalurkan kemarahan mereka terhadap keputusan pemerintah guna mengupayakan hubungan lebih erat dengan Rusia, bukan dengan Uni Eropa.

Tindakan tersebut dilakukan setelah pertemuan terbuka anti-pemerintah di Kiev dihadiri oleh ratusan ribu orang, demikian laporan Xinhua.

Kantor berita Itar-Tass melaporkan pegiat dari Partai Svoboda (Kemerdekaan) merobohkan patung tersebut  dengan alat seperti palu dan tambang, lalu mereka mulai melantunkan lagu kebangsaan nasional mereka.

Dinas Keamanan Ukraina, Minggu, menyatakan sedang memeriksa pemimpin oposisi yang dicurigai berusaha merebut kekuasaan di tengah protes anti-pemerintah --yang telah melanda negeri itu sejak penghujung November.

"Pada 8 Desember, pendaftaran pemeriksaan pra-pengadilan dilengkapi dengan data yang berkaitan dengan tindakan tidak sah yang dilakukan oleh politisi tertentu untuk merebut kekuasaan," kata Dinas Keamanan Ukraina di dalam satu pernytaaan.

Namun pernyataan itu tidak menyebutkan nama politisi tersebut, yang akan menghadapi ancaman hukuman penjara dari lima sampai 10 tahun jika terbukti bersalah.

Arseniy Yatsenyuk, pemimpin oposisi Partai Batkischchina (Tanah Air), di "Peoples Veche (Majelis)" di Bundaran Kebebasan, menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pemberlakuan keadaan darurat di Ukraina.

Ia berkeras upaya lain mesti dilakukan untuk melanjutkan protes, termasuk menghalangi satu lagi gedung pemerintah setiap hari sampai pemerintah "melakukan tindakan nyata untuk memenuhi tuntutan kami", kata kantor berita Interfax.

Ribuan warga pro-pemerintah yang dikerahkan oleh Partai Wilayah, yang memerintah, juga mengadakan pertemuan terbuka di sekitar Bundaran Konstitusi di dekat gedung paarlemen.

Polisi telah mengelilingi kedua pertemuan terbuka itu, dan tak ada bentrokan yang telah dilaporkan antara kedua kelompok pemrotes tersebut.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-moon, Minggu, mendesak Presiden Ukraina Viktor Yanukovych segera melakukan dialog dengan saingannya saat protes besar-besaran mencengkeram Kiev.

Sebuah pernyataan PBB mengatakan Ban "menyampaikan keprihatinan mengenai situasi di Ukraina, menekankan bahwa tidak boleh ada tempat untuk kekerasan dan menyerukan dialog damai antara semua pihak yang terkait."

Pernyataan itu menambahkan bahwa Ban "menyambut jaminan (Yanukovych) bahwa konsultasi akan dimulai untuk meredakan situasi itu."

Penolakan pemerintah Ukraina untuk menandatangani pakta penting Uni Eropa, dalam menghadapi tekanan Rusia, telah memicu krisis politik terbesar di negara itu sejak Revolusi Oranye tahun 2004.

Sekitar 200.000 demonstran pro-Uni Eropa membanjiri Kiev sebelumnya dalam satu unjuk kekuatan terhadap Yanukovych, dan menuduhnya "menjual" Ukraina kepada Rusia.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev pada Jumat menyebut kesertaan pejabat asing dalam kemelut politik Ukraina adalah campur tangan dan mengecam menteri luar negeri Jerman karena mengunjungi kubu penentang.

Dalam wawancara televisi, Medvedev mengatakan memang baik bagi pejabat luar negeri menemui pemimpin oposisi Ukraina "tetapi ikut dalam kejadian seperti itu adalah ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara".

Menurut Reuters, pada Rabu, Menlu Jerman Guido Westerwelle berjalan dengan para pemimpin oposisi melewati satu kamp di Taman Kemerdekaan Kiev, pusat aksi protes atas keputusan pemerintah untuk melepaskan diri dari Uni Eropa dan kembali berpihak pada Rusia.

"Berbicara dengan para pemimpin dan oposisi adalah baik, sangat normal," kata Medvedev. "Tetapi mereka bergerak ke dalam jantung kejadian politik, pada satu aksi yang sedang berlangsung adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan mengenai demonstrasi-demonstrasi."

"Saya heran bagaimana mitra-mitra Jerman kita merasa jika menlu Rusia ikut dalam massa yang berkumpul yang bertentangan dengan peraturan-peraturan Jerman," katanya. "Saya kira mereka melihat ini bukan satu langkah yang bersahabat atau satu hal yang benar."

Keputusan Kiev pada 21 November untuk tidak menandatangani satu perjanjian perdagangan dan integrasi dengan Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Moskow menyebabkan ratusan ribu orang melakukan protes akhir pekan lalu. Para pengunjuk rasa berikrar akan tetap berada di jalan-jalan kendatipun ancaman polisi untuk memaksa pengunjuk rasa bubar.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev pada Jumat menyebut kesertaan pejabat asing dalam kemelut politik Ukraina adalah campur tangan dan mengecam menteri luar negeri Jerman karena mengunjungi kubu penentang.

Dalam wawancara televisi, Medvedev mengatakan memang baik bagi pejabat luar negeri menemui pemimpin oposisi Ukraina "tetapi ikut dalam kejadian seperti itu adalah ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara".

Menurut Reuters, pada Rabu, Menlu Jerman Guido Westerwelle berjalan dengan para pemimpin oposisi melewati satu kamp di Taman Kemerdekaan Kiev, pusat aksi protes atas keputusan pemerintah untuk melepaskan diri dari Uni Eropa dan kembali berpihak pada Rusia.

"Berbicara dengan para pemimpin dan oposisi adalah baik, sangat normal," kata Medvedev. "Tetapi mereka bergerak ke dalam jantung kejadian politik, pada satu aksi yang sedang berlangsung adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan mengenai demonstrasi-demonstrasi."

"Saya heran bagaimana mitra-mitra Jerman kita merasa jika menlu Rusia ikut dalam massa yang berkumpul yang bertentangan dengan peraturan-peraturan Jerman," katanya. "Saya kira mereka melihat ini bukan satu langkah yang bersahabat atau satu hal yang benar."

Keputusan Kiev pada 21 November untuk tidak menandatangani satu perjanjian perdagangan dan integrasi dengan Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Moskow menyebabkan ratusan ribu orang melakukan protes akhir pekan lalu. Para pengunjuk rasa berikrar akan tetap berada di jalan-jalan kendatipun ancaman polisi untuk memaksa pengunjuk rasa bubar. .