Mungkinlah Ibukota Jakarta Pindah Ke Kaltim. Jakarta Rugi Rp 2 Triliun Per Hari Akibat Banjir. Kaltim siap menjadi ibukota negara Indoensia, Kata Awang Farouk.
Jakarta, Ibukota Republik Indonesia dalam empat pekan belakangan ini menjadi sorotan media, baik media lokal, maupun Luar Negeri, terutama sorotan banjir, sehingga merugikan semua pihak, mulai dari para pengusaha sampai supir angkot sampai buruh dan karyawan.
Bisa dibayangkan Jakarta dengan penduduk mencapai 20 juta, dalam 50 tahun mendatang apakah masih mampu menampung jumlah penduduk yang membengkak jadi 40 juta orang. Apakah daya dukungnya seperti infrastrukturnya masih mampu.
Itulah sebabnya Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno memiliki gagasan agar Ibukota Jakarta dipindahkan saja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wacana usulan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan kembali mencuat ketika Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak menyatakan kesiapannya jika Kaltim dipercaya menggeser Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depan.
Bila Usulan Awang itu terealisasi maka pemindahan Ibukota ke Kalimantan itu tinggal persoalan rencana anggaran. Sebab jika ini benar-benar direalisasikan, maka pemerintah mesti kembali membangun infrastruktur mulai dari awal.
"Kalau jadi di Kaltim, itu kan harus memindahkan parlemen, departemen, pusat pendidikan, pusat ekonomi dan berapa banyak orang ke sana serta membangun infrastruktur lagi dari nol. Ongkosnya pasti besar sekali," Sofyan Wanandi.
Karena infrastruktur baik sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pemerintahan maupun perdagangan (ekonomi) pasti memerlukan investasi yang besar agar pemindahan Ibukota bisa terlaksana.
Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur, pusat pendidikan, pusat ekonomi dan sebagainya.
Wacana pemindahan Ibukota ini kini kembali mengemuka setelah Jakarta yang daya dukungnya yang semakin sekarat ini kembali menhadapi persoalan rutin, banjir.
Persoalan banjir yang setiap tahun melanda Jakarta sehingga mengganggu roda perekonomian Indonesia, karena 60 persen roda perekonomian ada di Jakarta.
Awang Faroek Ishak menyatakan sangat berharap provinsi yang dipimpinnya dapat menjadi pulau harapan bagi Indonesia ke depan.
"Jawa jadi pulau masa lalu, mana banjir lagi. Sudah, pemerintahan pindah saja ke Kaltim dan saya akan siapkan lahannya. Jakarta biar jadi pusat perdagangan saja seperti New York," kata dia.
Awang mengklaim, Kaltim ibarat gadis cantik yang kian molek dan banyak dilirik pengusaha maupun investor. Sebab, provinsi tersebut memiliki potensi berlimpah dari sisi sumber daya alam (SDA).
"Produksi batu bara kami mencapai 220 juta ton per tahun, di luar potensi gas dan minyak bumi seperti Blok Mahakam. Bahkan ada 33 investor di bidang minyak gas (migas) sedang mengadu nasib di Kaltim," terangnya.
Selain itu, Awang mengakui, saat ini Kaltim mempunyai wilayah perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektare (ha) dari 2,4 juta ha yang sudah dikeluarkan Bupati. Pihaknya menargetkan, dalam beberapa tahun ke depan, lahan perkebunan kelapa sawit di Kaltim akan melebihi luas wilayan kebun kelapa sawit Malaysia.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak melontarkan gagasan Kaltim siap menjadi ibukota negara Indoensia menggantikan Kota Jakarta yang saat ini telah penuh sesak dan tidak memiliki daya dukung lingkungan yang memadai.
Penrnyataan ini dilontarkan Awang Faroek saat menjamu tim ekspediasi off-road touring 4x4 ke daerah perbatasan Kaltim yang dihadiri oleh Ketua Umum International Off-road Federation (IOF), Jenderal Pol. Pur. Rusmanhadi, Sabtu malam di Samarinda.
“Boleh kan melontarkan gagasan kepada Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibukota negara ke Kaltim? Buat apa mempertahankan Kota Jakarta yang penuh sesak, macet dan terkadang banjir,” tanyanya kepada sejumah peserta ekspedisi off-road dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menurut Awang Faroek, wacana memindahkan ibukota negara ke Kalimantan sangat bagus, apalagi Presiden Soekarno pernah menyiapkan Provnsi Kalimantan Tengah sebagai calon pengganti Kota Jakarta waktu itu.
Menurutnya, Kaltim memberanikan diri mengajukan sebagai lokasi pemindahan ibukota negara karena Kaltim memiliki berbagai potensi. Diantaranya, lahan yang masih sangat luas, kepadatan penduduk yang masih sangat sedikit, memiliki fasilitas yang lengkap seperti bandar udara, pelabuhan kargo dan penumpang serta penataan kota yang masih dapat di desain ulang sesuai kebutuhan ibukota negara.
“Jadi maaf saja bagi masyarakat Kalteng, walau wacana ibukota negara pernah di Kalteng, tetapi Kaltim memiliki sejumlah keunggulan, yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Kalimantan, utamanya adalah bandara dan pelabuhan laut,” tegasnya.
Selain itu, ujarnya Kaltim Kaltim berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang akan menjadi pintu masuk bagi Indonesia bagian Timur. Terlebih lagi, kemajuan ALKI II antara laut Kaltim dan Pulau Sulawesi akan menjadi pintu masuk dan keluar kapal-kapal dagang dari Asia Timur.
Menurutnya, wacana untuk pemindahan ibukota Negara ke Kaltim ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, terutama DPRD Kaltim dan tokoh-tokoh daerah. Apalagi sekedar usulan tentunya wacana ini harus tidakada salahnya dan didukung semua pihak.
“Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi tidak saja terpusat di pulau Jawa. Coba kita lihat seperti di Amerika Serikat dan Australia yang memiliki kota-kota maju selain ibukota negaranya. Cukuplah Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan saja,” ujarnya.
Wacana usulan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan kembali mencuat ketika Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak menyatakan kesiapannya jika Kaltim dipercaya menggeser Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia ke depan.
Bencana banjir di Ibukota Jakarta memang telah berimbas pada terganggunya roda perekonomian Yang 60% dari roda perekonomian Indonesia. Kegiatan para pelaku bisnis terganggu. Pusat-pusat perdagangan seperti pasar tradisional pun tidak dapat beroperasi. Aktivitas distribusi barang dan jasa terhambat, juga para supir angkot pun merugi. (Lihat: http://www.asatunews.com/berita-19141-supir-angkot-diselamatkan-bbg.html)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto memperkirakan, kerugian yang ditimbulkan akibat banjir mencapai triliunan rupiah. "Secara pasti saya belum bisa mendapatkan itu (besaran kerugian). Tapi, saya perkirakan minimum Rp 1 triliun sampai Rp 2 triliun per hari," ujar Suryo
.
Harry menambahkan, asumsi kerugian akibat banjir di seluruh Indonesia mencapai Rp 50 triliun itu, juga memperhitungkan multiplier effects dari banjir, seperti dampak sosial, kerugian yang dialami sektor industri dan dunia usaha, serta terhentinya pelayanan sosial bagi masyarakat.
Bahkan lebih jauh, kata Harry, adanya korban jiwa akibat banjir yang terjadi akibat buruknya kualitas infrastruktur.
..
"Paling utama pusat perdagangan, 60% di Indonesia ada di Jakarta. Lalu kerugian akibat kerusakan material akibat tergenang air, produksi tidak jalan karena listrik padam, kemudian harus bayar karyawan padahal mereka libur terus untuk kejar target produksi nanti harus kasih biaya lembur," kata Sofyan.
Hitungan lain kerugian datang dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) yang mengklaim pengusaha rugi sampai Rp300 miliar per hari untuk industri makanan dan minuman.
Menurut Ketua GAPPMI Franky Sibarani, kerugian sebesar itu berasal dari hitungan kerugian skala kecil hingga besar.
"Kami juga belum tahu tahun ini seperti apa, tapi rasanya akan lebih banyak mengingat pusatnya justru di wilayah perkotaan."
"Pedagang makanan-minuman itu di Jakarta sekitar 15% dari keseluruhan pedagang pasar jumlah sekitar 100 ribu orang. Anggap saja sehari 60% dari mereka kena dampak banjir dan harus kehilangan Rp1 juta akibat bencana ini. Itu saja sudah Rp150 miliar kan, belum dari sektor lain," kata Franky.
Di tambah dengan komponen pengusaha retail nontradisional dan produsen makanan-minuman, Franky menilai kerugian justru bisa lebih banyak.
.
Kerugian akibat banjir bukan hal baru bagi pengusaha, namun menurut Franky Sibarani, pukulan sangat terasa untuk pengusaha makanan-minuman.
"Industri makanan-minuman itu rigid sekali, barang harus dikirim ke depo kemudian distribusi lanjut dengan mobil atau motor. Kalau sampai terjadi kemacetan satu-dua jam, itu dampaknya bisa panjang sekali. Apalagi kalau sampai ada kabar menyebut situasi banjir lebih parah tanggal 26 (Januari)," keluhnya.
Taksiran yang lebih moderat diberikan oleh Tutum Ruhanta dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) yang menyebut kerugian akibat banjir mencapai puluhan miliar saja.
Anggota Aprindo dari kelas mini sampai hyper market di kawasan Jakarta, menurut Tutum, umumnya mengalami dua jenis kerugian: akibat barang rusak terendam banjir serta toko (baik milik sendiri maupun di pusat belanja) yang harus tutup.
"Kami masih coba himpun datanya, tapi sepintas kami dapat informasi itu tidak banyak. Tapi yang justru jadi korban itu kan konsumen saja, sudah kebanjiran cari barang susah pula, itu lebih penting," kata Tutum.
Namun sulit untuk mengecek kebenaran berbagai klaim ini karena tak ada data pembanding tersedia. Pejabat pemerintah sejauh ini menyebut mereka juga masih menghitung data kerugian banjir kali ini.
Hitungan kerugian paling nyata akibat banjir barangkali akan paling mudah dilihat dari klaim asuransi yang diajukan konsumen.
Pada peristiwa banjir besar di Jakarta tahun 2002 klaim banjir total untuk rumah, kendaraan, perkantoran sampai pabrik, menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, mencapai Rp 1,5 triliun.
Lima tahun kemudian banjir besar kembali menggempur Jakarta dan klaim naik menjadi Rp 2,1 triliun.
"Kami juga belum tahu tahun ini seperti apa, tapi rasanya akan lebih banyak mengingat pusatnya justru di wilayah perkotaan," kata Iwan Pranoto dari Asuransi Astra.
Astra yang menyediakan asuransi kendaraan bermotor dalam empat hari terakhir sampai siang tadi sudah menerima hampir 150 klaim permintaan bantuan darurat akibat mogok, terendam maupun masalah lain. "Ini kira-kira 10 kali lipat klaim kondisi normal," tambah Iwan.
Banjir Jakarta yang menerjang perumahan serta pusat bisnis, termasuk ikon Ibu Kota di Bundaran HI, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya Rp 20 triliun melayang akibat musibah langganan ini.
"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi dalam acara silaturahmi antara DPRD Jakarta dengan Pemprov DKI di Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta (22/1/2013). Silaturahmi ini membahas mengenai penanganan banjir di Jakarta.
Terkait kerugian itu, Jokowi memiliki pendapat agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan deep tunnel.
Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.
"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.
Banjir Jakarta pada Kamis pekan lalu, bisa dibilang yang terbesar dalam 6 tahun terakhir. Kawasan Sudirman-Thamrin, tergenang. Tak hanya itu saja, air bahkan sampai merambah ke kawasan ring satu yakni ke Istana Negara.
Lebih 20 korban jiwa melayang akibat banjir ini. Bahkan dalam hitungan BNPB, jumlah pengungsi akibat banjir ini sempat mencapai 50.000 pengungsi.
Deep tunnel merupakan terowongan raksasa multifungsi, yang rencananya dibangun di bawah tanah ruas Jl MT Haryono hingga Pluit. Untuk pembangunan deep tunnel, Pemprov DKI menyediakan Rp 16 triliun secara multiyears selama 4-5 tahun. Terowongan ini diharapkan turut mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
Banjir besar yang melanda Jakarta di awal 2013, melumpuhkan mayoritas sendi kehidupan dan dunia usaha. Kerugian materi yang besar, tidak terhindarkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperkirakan, kerugian mencapai Rp 20 triliun. Nominal itu mencakup seluruh sektor.
"Kerugian akibat banjir ini tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta
Namun, kerugian besar tidak hanya terjadi banjir tahun ini saja. Pada banjir besar yang melanda Jakarta 2007 silam, kerugian juga mencapai angka triliunan.
Berdasarkan data dari 'Laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Banjir Awal Februari 2007 di Wilayah Jabodetabek', yang dikeluarkan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 16 Februari 2007, diperkirakan kerugian mencapai Rp 5,16 triliun.
Bila dirinci, banjir yang melanda dari 31 Januari hingga 8 Februari 2007 itu, perkiraan merugikan sektor UKM dan koperasi sekitar Rp 781 juta per hari.
Sementara kerugian pada BUMD senilai Rp 14,4 miliar. Sektor kerugian BUMN, seperti PLN merugi Rp 17 miliar per hari, PT Telkom merugi Rp 18 miliar, dan PT Pertamina Rp 100 miliar.
Kerusakan infrastruktur sungai diperkirakan senilai Rp 383,87 miliar. Karena rusaknya tanggul pada 13 sungai, dan Kanal Banjir Timur dan Barat, serta tebing kali Ciliwung dan pintu air.
Perkiraan kerugian jalan raya dan kereta api Rp 601,39 miliar. Berdasarkan informasi selama satu minggu, diperkirakan PT KAI mengalami opportunity loss dari pendapatan penjualan karcis senilai Rp 1 sampai 1,5 miliar per hari.
Perkiraan terhadap kerugian perbaikan sarana dan prasarana kegiatan belajar, senilai Rp 14,17 miliar. Kerugian akibat kerusakan rumah tinggal, yang diperkirakan sebanyak 89,770 rumah terendam mencapai Rp 695,7 juta lebih.
Bappenas mengasumsikan kerugian Rp 10 juta per unit, untuk rumah non permanen yang hilang tersapu banjir. Sedangkan Rp 20 juta per unit, untuk memperbaiki rumah dan kerusakan terhadap furniture serta peralatan rumah permanen, dan Rp 5 juta untuk kalkulasi kerusakan ringan.
Kerugian besar akibat banjir, juga harus ditelan warga Jakarta pada 2002 lalu. Berdasarkan data dari buku 'Hubungan Kerjasama Institusi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai' karya omo Rusdiana dan kawan-kawan, Jakarta harus merugi sedikitnya Rp 9,8 triliun.
Dengan rincian kerugian sektor ekonomi Rp 2,5 triliun, transportasi dan telekomunikasi sebesar Rp 78,5 miliar, kerusakan langsung Rp 5,3 triliun, dan kerusakan tidak langsung Rp 2,8 triliun.
Pada banjir 2002, sedikitnya 3,7 juta dari 8,3 juta penduduk Jakarta kebanjiran. Sedangkan, luasan daerah yang kebanjiran mencapai 65 hektar, dan luas genangan banjir 8,7 hektar
Wacana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta kembali mengemuka. Kali ini, usulan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekembalinya dari kunjungan luar negeri beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku tak mau berkomentar banyak. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke pemerintah pusat.
"Ya itu kan keputusan nasional. Kalau memang diputuskan, kita yang di sini tentu saja berhitung kembali mengenai perencanaan. Tapi, kalau mau diputuskan ya segera diputuskan. Jangan terlalu lama," ujar Jokowi di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Dikatakan Jokowi, banyak yang harus diperhitungkan untuk menjalankan wacana tersebut. Salah satunya, mengenai nilai historis Jakarta sebagai ibu kota. Namun, jika dihitung mengenai kepadatan penduduk di Jakarta, memang sudah perlu dipertimbangkan. "Kalau historis kan memang ada historisnya. Tapi kalau mau kita berhitung, berkalkulasi mengenai kepadatan Jakarta ya memang beda soal," katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden SBY kembali mencuatkan soal wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Pernyataan SBY soal pemindahan ibu kota ini disampaikan melalui akun twitternya @SBYudhoyono, setelah melihat kesuksesan pemindahan ibu kota di Kazakhstan dalam kunjungan kerjanya ke beberapa negara bekas Uni Soviet beberapa waktu lalu.
"Kazakhstan sukses pindahkan ibu kota Astana, 4-5 tahun lalu, diam-diam presiden pikirkan kemungkinan bangun pusat pemerintahan di luar Jakarta," tulis SBY di akun twitternya.
Wacana pemindahan Ibu Kota kembali dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyikapi bencana banjir yang kembali melanda Jakarta. Menurut Marzuki, usulan pemindahan Ibu Kota menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir.
"Kita ini banyak orang pintar, orang hebat yang bisa menghitung tentang beban Jakarta. Kalau Ibu Kota tidak dipindah, dan orang luar Jawa diteruskan mengalir ke Jakarta, maka ramalan bahwa separuh rakyat Indonesia tenggelam akan menjadi kenyataan," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pernyataan Marzuki ini diakuinya mengutip sebuah kajian ilmiah tentang bahaya banjir. Menurut Marzuki, persoalan banjir tidak bisa lepas dari persoalan pembangunan yang terlalu terfokus di kota Jakarta.
Pembangunan, kata Marzuki, harus diperluas dengan membuka kesempatan kerja tidak hanya di Jawa. Selain itu, Marzuki melihat tak ada salahnya pemindahan Ibu Kota dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Menurutnya, Kalimantan merupakan pilihan terbaik sebagai lokasi Ibu Kota baru.
"Wilayahnya juga bebas risiko banjir dan gempa. Tinggal bagaimana kita fokus sehingga pengembangan pembangunan dirasakan seluruh rakyat," ucap Marzuki.
Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota ini, Marzuki mengusulkan agar pemerintah membereskan masalah pembebasan lahan. "Jangan sampai ada permainan calo dalam wacana pemindahan Ibu Kota ini," kata bakal capres dari Partai Demokrat itu.
Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Ribuan warga Jakarta terpaksa mengungsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerbitkan status siaga banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir. Dengan status tersebut, satuan kerja perangkat daerah terkait dapat mengambil langkah-langkah penanganan banjir sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah diatur.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berpendapat tentang perlunya pemindahan Ibu Kota. Pemerintah telah membentuk tim kecil untuk membahas wacana tersebut.
Sebenarnya memindahkan pusat pemerintahan bukan hal baru. Ibukota negara merupakan kota yang sangat padat, di mana banyak sejarah telah terjadi, karena fungsi politik dan ekonomi yang telah terjadi di sana. Namun, terkadang para pemimpin pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibukota dari satu kota ke kota lain.
Relokasi ibukota telah dilakukan ratusan kali sepanjang sejarah. Mesir Kuno, Roma, dan China yang paling sering mengganti ibukotanya. Beberapa negara memilih ibukota baru yang lebih mudah dipertahankan bila terjadi perang.
Beberapa ibukota baru direncanakan dan dibangun di daerah yang sebelumnya belum berkembang, untuk memacu pembangunan.
Berikut 5 Negara yang Berhasil Memindahkan Ibukotanya, menjadi negara yang lebih baik:
1. Brasil
Ibukota Brasil, Rio de Janeiro, telah penuh, sesak, dan terlalu jauh dengan negara bagian lainnya. Pemerintah membangun Brasilia pada 1956 sampai 1960. Pemindahan ibukota telah dipertimbangkan selama beberapa dekade sebelumnya. Pada 1961 Brasilia resmi menjadi ibukota Brasil. Brasilia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perubahan Ibukota Brasil dianggap sangat sukses, dan banyak negara telah terinspirasi oleh keberhasilan Brasil dalam memindahkan ibukota negaranya.
2. Australia
Pada abad ke-19, Sydney dan Melbourne adalah dua kota terbesar di Australia. Dua negara ini bersaing menjadi ibukota Australia. Mengambil jalan tengah, Australia memutuskan untuk membangun sebuah ibukota baru. Setelah melakukan penelitian dan survei, New South Wales ditetapkan menjadi Pusat Pemerintahan Australia. Kota Canberra menjadi ibukota Australia pada 1927.
3. Myanmar
Ibukota Myanmar dulunya Rangoon. Pada November 2005, pemerintah mendapat instruksi oleh Militer Junta untuk memindahkan ibukota ke Naypyidaw, yang telah dibangun sejak 2002. Dunia masih belum mendapat penjelasan yang pasti, kenapa ibukota Myanmar dipindahkan. Pemindahan Ibukota yang kontroversial ini, didasarkan pada saran astrologi dan ketakutan politik. Rangoon adalah kota terbesar di negara itu, dan pemerintah membatasi agar tidak ada unjuk rasa terhadap pemerintah. Naypyidaw juga dianggap lebih mudah dipertahankan saat terjadi perang.
4. India
Calcutta, terletak di India Timur, adalah ibukota India pada zaman penjajahan Inggris sampai 1911. Agar lebih mudah dalam mengatur administrasi dari seluruh India, ibukota dipindahkan oleh Inggris ke Delhi. Kota New Delhi dibangun, dan resmi menjadi ibukota pada tahun 1947.
5. Amerika Serikat
Setelah Revolusi Amerika, Amerika mengadakan Kongres dengan 8 negara bagian. Pembangunan ibukota baru di distrik federal yang terpisah telah dituliskan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Presiden George Washington memilih daerah dekat Sungai Potomac. Washington DC dibangun, dan menjadi ibukota Amerika Serikat pada 1800.
Amerika Serikat memiliki desain yang matang dan berhasil dalam memetakan fungsi-fungsi negara bagiannya, seperti:
- Washington DC untuk pusat pemerintahan
- New York untuk pusat bisnis
- Hollywood untuk pusat industri perfilman
- Las Vegas untuk pusat hiburan
Keempat negara bagian berjalan sinergi dan menjadi sama terkenal dengan Amerika di mata dunia.
Nah, kalo tadi Negara yang Berhasil Memindahkan Ibukotanya, berikut negara yang gagal dalam memindahkan Ibukotanya:
1. Jepang
Pada 1990, Diet (Parlemen Jepang) mengeluarkan sebuah resolusi untuk memindahkan ibukota Jepang dari Tokyo. Dalam beberapa minggu, panitia memberikan pilihan untuk lokasi ibukota baru kepada Perdana Menteri, seperti Tokai, Hokuto, dan Mie-Kio. Diet ingin memindahkan ibukota dari Tokyo untuk meringankan "konsentrasi yang berlebihan" dari fungsi politik dan ekonomi di kota ini. Selain itu, kerugian pemerintah dalam hal gempa bumi di Tokyo sangat besar. Karena biaya pemindahan yang besar (US$ 150-350 milyar), pihak Oposisi menyarankan agar investasi tersebut sebaiknya digunakan untuk membuat Tokyo lebih baik dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gempa.
2. Malaysia
Malaysia memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya pada 1995 untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kuala Lumpur. Rencananya Putrajaya didesain mampu menampung 500 ribu orang alias separuh penduduk Kuala Lumpur. Namun sebagian besar penduduk KL enggan berpindah ke Putrajaya karena jauh dari pusat bisnis. Padahal pemerintah Malaysia telah melakukan berbagai cara, seperti insentif dan jalan tol langsung untuk yang mau pindah ke Putrajaya. Tapi cara-cara tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini.
3. Argentina
Kegagalan memindahkan ibukota akibat kekurangan biaya dialami Argentina pada 1989. Argentina sempat merencanakan pemindahan ibukota dari Buenos Aires ke Viedma. Kepindahan ibukota negara sudah diputuskan oleh Kongres Nasional Argentina pada Mei 1987. Upaya terhenti karena masalah ekonomi yang menimpa Argentina pada 1989.
Negara yang berencana akan memindahkan ibukotanya
1. Iran
Iran mempertimbangkan pemindahan ibukota dari Teheran, yang biasa terkena bencana gempa. Jika ibukota adalah kota yang berbeda, baik pemerintah bisa mengelola krisis dan mengurangi korban. Para pemimpin politik dan seismolog sedang mempelajari daerah di dekat Qom dan Isfahan sebagai tempat untuk membangun ibukota baru, tapi ini mungkin akan memakan waktu beberapa dekade dan sejumlah besar uang untuk menyelesaikan.
2. Indonesia
Jakarta yang padat penduduk, macet, kumuh, dan banjir, membuat gagasan untuk pemindahan ibukota Indonesia ini sering mencuat. Namun, kurang tegasnya pemerintah dan pro-kontra dalam pemindahan ibukota, membuat gagasan ini menjadi bola liar yang tidak jelas akan kemana arahnya, menjadi sebuah gagasan yang kadang muncul, kadang tenggelam.
Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang berhasil maupun gagal dalam pemindahan ibukota, dan dengan sangat seksama membahas wacana pemindahan ibukota negara ini. Studi yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak di pusat maupun di daerah diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dari skenario pemindahan ibukota negara. Keputusan pemindahan ibukota negara akan menjadi proyek publik terbesar dan terpenting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.|
No comments:
Post a Comment