Komisi nasional hak asasi manusia, Komnas HAM, menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah kasus yang menunjukkan penyelenggara pemilu legislatif 2014 di berbagai daerah kurang ramah terhadap kelompok disabilitas.
Komnas HAM mengaku telah menurunkan tim pemantau selama pemungutan suara pemilu legislatif 2014 lalu di hampir semua provinsi.
Menurut anggota Komnas HAM, Manager Nasution, temuan mereka menunjukkan ada beberapa penyelenggara pemilu yang kurang ramah terhadap kelompok disabilitas.
"Kita menemukan, misalnya, di hampir semua provinsi yang kita pantau, disamping instrumennya tidak lengkap, juga bilik suara tidak ramah dengan mereka, sosialisasi tidak sampai detil ke teman-teman kelompok rentan itu," kata anggota Komnas HAM, Manager Nasution, dalam jumpa pers, Rabu (28/05) siang di Kantor Komnas HAM.
Manager mengatakan, dia menduga negara belum memenuhi hak kelompok disabilitas, karena negara memiliki persepsi tertentu terhadap kelompok ini.
"Kita masih menyaksikan negara memperlakukan mereka sebagai orang sakit," katanya.
"Kita menemukan, misalnya, di hampir semua provinsi yang kita pantau, disamping instrumennya tidak lengkap, juga bilik suara tidak ramah dengan mereka."
Manager Nasution, anggota Komnas HAM.
Padahal, lanjutnya, mereka bukanlah orang sakit. "Tapi punya kebutuhan khusus," kata Manager.
Dia mengharapkan, Komisi Pemilihan Umum dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan selama pemilu legislatif pada pilpres nanti.
Meja khusus
Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebelumnya mengatakan telah melakukan sosialisasi pemilu legislatif terhadap kelompok disabilitas, diantaranya dengan melibatkan relawan.
Ketua KPU Kota Batu, Jawa Timur, Bagyo Prasasti Prasetyo mengatakan, pihaknya juga menyediakan berbagai sarana yang dibutuhkan kelompok disabilitas, seperti meja dan bilik khusus untuk kelompok disabilitas saat pencoblosan.
"Untuk yang berkursi roda, kita bikin bilik ukuran khusus. Mejanya kitas paskan, bahkan kita ukur ke rumah orangnya. Soalnya orang duduk di kursi roda itu butuh bilik yang agak rendah. Maka ada TPS tertentu, biliknya kita rendahkan," jelas Bagyo kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (28/05) malam.
Dalam pemilu presiden nanti, menurutnya, KPU Batu menyatakan akan membuat kemudahan kepada penyandang disabilitas, antara lain dengan membuat TPS yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
"Menurut saya lebih penting mendekatkan (TPS) kepada pemilih berkebutuhan khusus, ketimbang problem efisiensi atau anggaran," kata Bagyo seraya menambahkan jumlah pemilih dari kelompok disabilitas di Batu relatif kecil.
'Kursi roda harus digotong'
Sementara, hasil survei yang dilakukan sebuah kelompok disabilitas menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan pada penyelenggaraan pemilu legislatif 204 lalu.
Ariani Sukanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat, mengatakan, di sejumlah TPS tidak menyediakan template yang dibutuhkan kelompok disabilitas tuna netra.
"Template tidak tersedia di semua TPS," kata Ariani saat dihubungi BBC Indonesia melalui telepon, Rabu malam. "Itu yang bikin kami rada kecewa."
"Template tidak tersedia di semua TPS. Itu yang bikin kami rada kecewa."
Ariani Sukanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat.
Temuan lainnya, ada beberapa TPS yang kurang ramah kepada kelompok disabilitas.
"Misalnya, ada kursi rodanya harus digotong-gotong, lalu ada pendampingan segala," ungkap Ariani.
Walaupun demikian, lanjutnya, pihaknya tidak menerima adanya laporan bahwa anggotanya tidak dapat menyalurkan suaranya.
Menurut Ariani, dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatif kemarin lebih baik.
Dia mengharapkan, agar KPU dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan itu dalam pemilu presiden nanti.
BBC
No comments:
Post a Comment