Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch Tranghanda dari Indonesia Property Watch menilai pemerintah Indonesia dinilai telah gagal menerapkan sistem perumahan nasional.
Indonesia tidak memiliki sistem perumahan nasional. Kebijakan perumahan nasional berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas bahkan tidak ada blue print perumahan yang seharusnya menjadi sebuah panduan dalam penyediaan rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Menurut Ali Tranghanda, bahwa mind set pemerintah terhadap pengertian public housing telah salah arah.
Pemerintah sebagai penyedia perumahan rakyat seharusnya bertanggung jawab penuh dalam hal proteksi dan intervensi ke pasar bahkan sekaligus bertanggung jawab membangun rumah rakyat.
Lucunya saat ini pemerintah mempunyai target pembangunan perumahan rakyat, namun sepenuhnya diserahkan kepada pengembang.
“Inilah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat. Alih-alih membereskan sistem perumahan nasional, malahan pemerintah memuluskan jalan program mobil murah yang sarat konsumtif.
Perumahan sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok masyarakat, yang juga salah satu ukuran kesejahteraan malah tidak serius dipikirkan oleh pemerintah,” tegas Ali Tranghanda.
Dalam sistem perumahan nasional kita saat ini tidak ada yang benar-benar disebut sebagai public housing untuk rakyat.
Rumah subsidi dengan program FLPP yang digadang-gadangkan Kemenpera pun tidak kuat menahan mekanisme pasar yang ada sehingga nilai tanah yang ada ikut naik ketika pasar properti bergerak naik.
Salah satu yang menjadikan sistem perumahan nasional yang gagal karena membiarkan rumah rakyat ikut serta dalam mekanisme pasar yang terjadi.
Pengembang swasta bukanlah pelaku utama penyediaan rumah rakyat. Biarlah secara bisnis mereka bermain di zona mekanisme pasar.
‘’Jangan kemudian malah target pemerintah menjadi beban swasta. Ini sistem perumahan yang sudah salah kaprah,’’ tambahnya.
No comments:
Post a Comment