Peneliti dari Charta Politika, Arya Fernandez, mengungkapkan, tokoh berlatar militer masih memiliki kans dalam sebuah kontestasi, seperti pemilihan presiden, karena publik masih meminatinya. "Tapi, latar belakang militer tidak menjadi faktor utama dalam memengaruhi pemilih. Saya kira, faktor utama adalah kharisma personal dan program yang ditawarkan kandidat," ujar Arya, Jumat (28/2).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, partainya kini tengah memantau semua figur menonjol, baik dari kalangan militer maupun bukan, untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden, diduetkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Yang penting calon pendamping yang satu visi, satu arah dalam membawa bangsa dan negara ini ke tataran yang lebih baik," ucapnya. Tantowi mengakui, bila banyak kader di Partai Golkar mengharapkan Ical bisa didampingi tokoh berlatar militer.
Duet sipil-militer dianggap ideal oleh banyak orang. Karena itu, Partai Golkar juga terus memantau nama-nama tokoh militer yang sekarang beredar di bursa calon presiden dan calon wakil presiden. Nama-nama seperti Pramono dan Endiartono terus ditimang dan dikaji. Tapi, tak tertutup nama tokoh militer lainnya, yang sekarang belum masuk bursa politik, juga akan dipertimbangkan.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenferal Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, TNI sebagai institusi sudah mengalami perubahan besar seiring dengan proses reformasi. Menurut dia, TNI adalah penjaga keamanan dan kedaulatan negara. Institusi militer menjalankan politik negara, artinya dalam menjalankan tugas itu untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Banyak purnawirawan TNI masuk ke partai politik dan menjadi caleg.
Secara organisatoris, itu tidak ada hubungan struktural dengan institusi TNI. Namun, secara historis, mereka tidak bisa dipisahkan. Setelah menjadi purnawirawan, itu artinya sudah selesai menjalankan tugas formal dan kembali menjadi warga masyarakat sipil seperti lainnya," kata Viva.
Partainya sendiri, lanjut Viva, sekarang sudah memutuskan akan memperjuangkan Hatta Rajasa sebagai calon presiden. Tentu, nama-nama untuk calon wakil presiden terus dicari, dikaji, dan dipantau.
Nama-nama mantan petinggi militer yang sekarang beredar dalam bursa adalah salah satu yang akan dipertimbangkan. Bila suara PAN signifikan dan bisa memajukan Hatta sebagai calon presiden, duet dengan tokoh militer adalah salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk dipilih. Nama-nama seperti Pramono Edhie, Endiartono Sutarto, dan Djoko Santoso masuk radar PAN.
"Ya, kita pertimbangkan semuanya," katanya, seperti dikutip Antara.
Sementara itu, Asatunews mengabarkan, sebuah partai besar sedang mempertimbangkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu untuk dijadikan calon presiden atau setidaknya sebagai calon wakil presiden partai mereka. Sejauh mana kebenaran informasi mengenai pencalonan jenderal yang dikenal tegas ini, kita tunggu saja kabar selanjutnya.
Wikipedia menulis Ryamizard Ryacudu dilahirkan di (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950; umur 63 tahun). Menantu mantan Wapres Try Sutrisno ini dikenal sebagai jenderal lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya.
Saat terjadinya gesekan elit nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya akan dihadapinya. Selepas dari Kodam Jaya Ryamizard mendapat promosi bintang 3 sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen Agus Wirahadikusumah.
Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 menarik KSAD untuk menunjuknya sebagai Wakasad dan kemudian mengantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat adalah pejabat yang menjadi pimpinan di Markas Besar TNI Angkatan Darat yang berada di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Darat bertanggungjawab kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.[1]
Sampai dengan awal tahun 1948 belum dibentuk jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jabatan KASAD pertama kali dibentuk pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri dan melanjutkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) Tentara Nasional Indonesia. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Hatta menunjuk Djatikusumo sebagai KASAD berdasarkan Penetapan Presiden No.14 Tahun 1948 pada tanggal 14 Mei 1948.[2] Penetapan tersebut berisi tentang Peraturan Organisasi Angkatan Darat, Penetapan pejabat-pejabat Angkatan Darat yang berada di bawah Kementerian Pertahanan yang bermarkas di Yogyakarta.
Kepala Staf Angkatan Darat hanya mempunyai wewenang mengatur administrasi tentara di lingkungan Angkatan Darat. Istilah KASAD mengalami perubahan menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat sejak dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani hingga dijabat oleh Jenderal TNI Soeharto. Istilah KASAD kembali digunakan saat dijabat oleh Jenderal Maraden Panggabean.
No comments:
Post a Comment