Meski demikian, bahkan jika daerah hulu Ciliwung sudah bebas dari vila-vila, itu baru menyelesaikan sepertiga masalah banjir.
Pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya mencegah banjir dengan mengupayakan beberapa langkah, diantaranya bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, khususnya kabupaten Bogor untuk menggusur vila-vila ilegal di wilayah Puncak.
Dalam sepekan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja membongkar 41 vila di kawasan Puncak, karena tidak memiliki izin dan menyalahi aturan karena dibangun di daerah resapan air dan di hutan lindung.
Pakar lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin menjelaskan, ada tiga penyebab utama banjir di Jakarta yang butuh penanganan cepat, tidak hanya oleh Pemerintah Jakarta, tetapi juga Jawa Barat, Banten dan pemerintah pusat.
“Penyebab banjir yaitu satu, banjir kiriman dari hulu yaitu di Cilegung sebelah hulu, sebelah selatan Bogor, dan juga dari sungai Cisadane hulu. Kemudian yang kedua adalah drainase (saluran air) di kota Jakarta sendiri,” ujarnya.
“Drainase kota Jakarta itu sampai sekarang belum sempurna benar. Yang ketiga adalah, apabila musim bulan purnama dan bulan gelap itu air laut naik pasang dan kemudian airnya balik kembali menutup sungai.”
Sobirin menyambut baik kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan penggusuran vila-vila yang dibangun diatas daerah resapan air.
“Penggusuran vila-vila itu cukup bagus sebagai pelajaran atas penyelewengan tata ruang yang selama ini dilakukan. Yaitu daerah itu adalah kawasan lindung yang berdasarkan kemiringan lereng curah hujan dan jenis tanah, daerah tersebut sebetulnya tidak boleh dibangun. Jadi dalam hal ini penegakan hukum penataan ruang itu harus ada,” ujarnya.
Meski demikian tambah Sobirin, jika daerah hulu Ciliwung sudah bebas dari vila-vila, itu baru sepertiga penyelesaian banjir Jakarta. Karena menurutnya duapertiga dari masalah banjir Jakarta ada di ibukota sendiri, yaitu masalah drainase dan pengamanan dari air pasang laut utara Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sebelumnya menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta membantu Rp 2,1 milyar untuk membongkar vila liar itu.
Selain itu, Pemkab Bogor juga akan mendapatkan bantuan untuk perbaikan daerah aliran sungai (DAS) dan pembinaan masyarakat bantaran kali serta normalisasi waduk, seperti Sungai Ciliwung bagian hulu dan Situ Cikaret. Kedua area itu merupakan kawasan penampung dan distribusi air saat musim hujan.
Pengerukan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi di Jakarta Sabtu (30/11) menjelaskan, pemerintahannya hingga kini terus melakukan pengerukan 13 sungai besar dan 884 sungai kecil yang melintasi Jakarta.
“Sepanjang tahun ini sudah kita lakukan pengerukan dan melebarkan 13 sungai besar. Kita mulai di empat sungai yaitu Angke, Ciliwung, Sunter dan Pesanggrahan, dan sungai-sungai kecil,” ujarnya.
“Di Jakarta ini ada 884 sungai kecil, 160-an sungai sudah dikeruk. Ternyata sudah 30 tahun sungai-sungai itu tidak pernah dikeruk sama sekali. Kedalaman yang seharusnya 2 meter tinggal 10 sentimeter. Kedalaman 3 meter tinggal setengah meter. Ini ada di semua tempat. Karena apa? Karena kanan kirinya sudah dihuni oleh penduduk.
Pemerintah Jakarta, tambah Jokowi, selama setahun ini terus membangun sumur resapan dalam.
“Kita juga telah membangun sumur resapan dalam. Ada 1.958 sumur resapan sedalam 60 sampai 200 meter,” ujarnya.
Pemprov DKI, lanjut Jokowi, juga mempercepat pembangunan Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio Pulo Gadung, termasuk menata hunian yang ada di sekitarnya. Di Jakarta ini menurut Jokowi, banyak problem non-teknis yang menjadi kendala dalam mengatasi banjir di Jakarta. Hal Ini menurutnya, terus berlarut karena kewibawaan pemerintah selama puluhan tahun tidak pernah dijaga. (VOA)
No comments:
Post a Comment