.
Untuk melindungi kepentingan nasional, Amerika Serikat dibantu sekutunya Australia, Korea Selatan, Singapura dan Jepang telah mema-matai Indonesia
Penyadapan yang dilakukan Badan Intelejen Amerika Serikat (NSA) terhadap Indonesia bukan hanya melibatkan Australia, tetapi juga Korea Selatan , dan ternyata ternyata Australia . menyadap Indonesia sejak tahun 2007.
Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Marciano Norman mengatakan, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009.
"Penyadapan ini memang yang terbuka 2007-2009, tetapi dari informasi yang kita terima bahwa ada data-data yang terjadi pelanggaran pada kurun waktu itu," kata Kepala BIN Marciano Norman kepada wartawan, Rabu (20/11) siang, di komplek Istana Merdeka, Jakarta.
Seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho yang berada di Istana Merdeka, Marciano Norman hari ini mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Dubes Indonesia untuk Australia, Najib Riphat, menyusul pemanggilan pulang dirinya dari Australia.
Pemulangan Dubes Indonesia untuk Australia ini dilakukan Indonesia menyusul dugaan penyadapan komunikasi Presiden Yudhoyono oleh Australia.
Lebih lanjut Marciano Norman mengatakan, BIN telah melakukan koordinasi dengan badan intelijen Australia.
"Badan Intelijen Negara sudah berkomunikasi langsung dengan Badan intelijen Australia. Dan dalam komunikasi kami sekarang dan ke depan, tidak ada lagi penyadapan itu," kata Marciano.
Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.
Sadap Ibu Negara
Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.
"Penyadapan ini memang yang terbuka 2007-2009, tetapi dari informasi yang kita terima bahwa ada data-data yang terjadi pelanggaran pada kurun waktu itu."
Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Yudhoyono juga meluapkan kejengkelan dengan serangkaian kicauan di Twitter karena insiden ini.
Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia menyatakan tengah mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.
Sejumlah kalangan meminta agar Indonesia melakukan tindakan lebih tegasterhadap Australia.
Berita penyadapan sudah muncul sejak bulan lalu saat rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden, pekerja kontrak intelejen AS, mulai muncul di berbagai media internasional termasuk menyangkut posisi Indoensia.
Dalam pemberitaan itu antara lain disebut AS dan Australia memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta.
Reaksi Indonesia menjadi sangat keras setelah muncul daftar pejabat yang direkam pembicaraannya termasuk ibu negara Kristiani Yudhoyono.
Bukan hanya Indonesia yang protes, tetapi tidak secata langsung memprotes Amerika Serikat , tetapi Kuala Lumpur berani langsung memprotes Amerika Serrikat.
Malaysia telah melayangkan protes atas dugaan aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Selasa (5/11/2013).
“Pada prinsipnya, Malaysia menentang setiap kegiatan memata-matai setiap pemerintah, karena melibatkan masalah kedaulatan nasional,” kata Najib, seperti dikutip dari Xinhua. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memperoleh klarifikasi dari utusan AS dan Australia mengenai kegiatan mata-mata yang diduga dilakukan di kedutaan kedua negara itu.
Najib mengatakan, ia telah diberitahu, bahwa Presiden AS Barack Obama telah memerintahkan peninjauan tentang masalah tersebut. Pemerintah Malaysia telah memperingatkan, bahwa dugaan kegiatan mata-mata dapat mempengaruhi hubungan antara Malaysia dan negara-negara yang terlibat.
Reaksi Pemerintah Malaysia ini menyusul laporan media, bahwa kedutaan AS dan Komisi Tinggi Australia di Kuala Lumpur telah melakukan program pengawasan untuk mencegat telekomunikasi dan internet di Malaysia.
Selain Malaysia, AS dan Australia juga diduga melakukan kegiatan mata-mata melalui Kedubes mereka di Jakarta. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri telah membahas masalah ini dengan perwakilan AS dan Australia. Namun, AS dan Australia tidak membantah dan juga tidak membernarkan tuduhan itu. Lalu bagaimana dengan keterlibatab Korea Selatan dan Singapura.
Korsel dan Singapura Diduga Terlibat Penyadapan Pejabat Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, meminta penjelasan dari duta besar Singapura dan Korea Selatan untuk Indonesia terkait informasi keterlibatan kedua negara itu dalam penyadapan.
"Berkaitan dengan dugaan kedua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan. Salah satu sahabat Indonesia, yang katanya membantu Australia dan AS dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain, meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, (tetapi) Asia. Saya sudah menginstruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para dubes negara-negara itu," katanya.
Pernyataan Presiden itu diberikan setelah sebelumnya Kepala Negara memimpin rapat terbatas untuk membahas kelanjutan hubungan Indonesia dan Australia, setelah menerima surat Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan intelejen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia.
Presiden menyatakan pentingnya menyepakati sebuah protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan.
Ia mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam, dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan beilteral Indonesia Australia pascapenyadapan.
SBY berharap kedua negara melaksanakan dan mematuhi protokol dan kode etik tersebut, yang diharapkan disahkan oleh kedua kepala pemerintahan,
Sementara itu dokumen-dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden yang dikutip media Australia mengatakan, intelijen militer Singapura membantu badan-badan mata-mata AS, Inggris dan Australia mengumpulkan data lewat kabel bawah laut besar yang menghubungkan lebih dari 30 negara, termasuk China, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Vietnam, Inggris dan Prancis.
Disebutkan pula peran dari intelijen Korea Selatan untuk menyadap jaringan komunikasi yang melintasi Hong Kong, China, dan Taiwan.
Presiden SBY Kaji Balasan Surat Tony Aboot
Juru Bicara Presiden Teuku Faizasyah menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini tengah mengkaji isi surat balasan dari Perdana Menteri Tony Abbott.
Kendati surat itu telah dibaca langsung oleh Presiden, namun isi dari surat tersebut belum dapat disampaikan kepada publik.
"Mengenai isi dari surat itu sendiri kami tidak bisa menyampaikan kepada media. Namun yang dapat disampaikan sekarang adalah ada keperluan dari Presiden dan juga pihak-pihak terkait lainnya di lingkungan pemerintahan untuk melihat dengan seksama kandungan dari isi surat tersebut, untuk nanti pada kesempatannya akan direspon," jelasnya di Nusa Dua, Minggu 24 November 2013.
Faizasyah menyatakan Presiden tak akan tergesa-gesa memberi jawaban atas surat balasan tersebut.
Katanya, perlu waktu yang tepat untuk menyampaikannya kepada publik dan menyatakan sikap pemerintah atas surat balasan tersebut.
"Menjawabnya tidak dalam waktu yang cepat atau lambat, tapi ini untuk mencarikan waktu yang tepat. Isu-isu yang disampaikan perlu didalami," ulasnya.
Apalagi saat ini Presiden tengah berada di Bali untuk keperluan lain, yakni membuka pertemuan World Culture Forum. Sementara sejumlah menteri terkait sedang berada di Jakarta.
"Ada pandangan untuk menyikapinya bersama mendapatkan pandangan dari menteri-menteri terkait. Tidak selalu harus melalui rapat kabinet," jelasnya.
Menurutnya, diperlukan waktu yang tepat juga untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari menteri terkait soal aksi penyadapan Australia. Tujuannya satu agar Presiden dapat mengambil respon tepat atas surat balasan Tony Abbott.
"Kita memaklumi dengan kejadian ini pemerintah telah menurunkan derajat hubungan antara Indonesia dengan Australia. Dan, dalam proses itu berjalan ada langkah yang sudah dilakukan.
Jadi, inilah kesempatan untuk mendengarkan pendapat dari menteri-menteri terkait atau dari lembaga-lemaga terkait untuk kemudian Presiden bisa secara utuh memberikan respon atas surat tersebut," tegas Faizasyah.
Perdana Menteri Australia Sudah Balas Surat SBY
Perdana Menteri Australia Tony Abbot telah membuat surat balasan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus penyadapan.
"Saat ini dalam proses pengiriman," kata Abbott kepada wartawan di Sydney, Sabtu 23 November 2013 sebagaimana dilansir situs The Australian.
Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono pada Rabu (20/11) malam itu.
"Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," katanya.
Presiden Yudhoyono menyurati Abbott berisi protes dan meminta penjelasan serta sikap resmi serta tanggung jawab terkait isu penyadapan itu.
Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.
Kepala Negara mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut, mengingat Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Apalagi pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis.
"Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya kemana. Kenapa harus menyadap kawan bukan lawan. Saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum, saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.
Menurut SBY, ini berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, dan sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik.
"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," katanya.
Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia yakni pertukaran informasi dan data intelijen antara kedua negara, latihan bersama antara TNI dengan Australia, dan operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.
"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," lanjutnya.
Singapura dituduh terlibat penyadapan
Malaysia memanggil utusan Singapura terkait laporan bahwa negara itu membantu Amerika Serikat dalam upaya mata-mata di seluruh Asia.
Singapura dan Korea Selatan membantu Amerika Serikat dan Australia menyadap komunikasi di seluruh Asia, menurut laporan media yang mengutip dokumen yang dibocorkan.
.
Malaysia dan Indonesia menjadi target selama puluhan tahun, lapor harian Australia Sydney Morning Herarld.
Sejumlah laporan tentang tuduhan mata-mata muncul dari dokumen yang dibocorkan mantan analis intelijen Amerika, Edward Snowden.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, mengatakan dalam satu pernyataan bahwa negara itu 'sangat prihatin' atas tuduhan itu.
"Memata-matai rekan dekat dan tetangga tidak dapat diterima," kata menteri dalam satu pernyataan.
Komisaris Tinggi Singapura, Ong Keng Yong, memastikan kepada wartawan bahwa ia dipanggil ke kementerian luar negeri Malaysia Selasa (26/11).
Informasi tentang Indonesia
"Memata-matai rekan dekat dan tetangga tidak dapat diterima"
Anifah Aman
Sydney Morning Herarld (SMH) melaporkan Senin bahwa Singapura dan Korea Selatan membantu AS menyadap dengan menggunakan kabel serat optik di bawah laut.
Laporan itu mengangkat peta yang dibocorkan oleh Snowden dan diterbitkan surat kabar Belanda NRC Handelsblad.
Peta itu menunjukkan jaringan di bawah laut untuk menyadap komunikasi.
Singapura disebut sebagai salah satu lokasi tempat informasi penyadapan dapat diakses.
SMH melaporkan Australia dan Singapura bekerja sama untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1970an.
Belum ada komentar dari pemerintah Singapura.
Para pejabat Malaysia telah mengirimkan surat protes kepada Amerika Serikat dan Australia.
Indonesia sendiri mengatakan Klikmenghentikan sejumlah kerja samadengan Australia menyusul tuduhan penyadapan ini.
Benarkah RI-China Gelar Operasi Intelijen untuk Sadap Australia?
RI mematai-matai Australia, dan membagi informasinya ke China.
Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai.
Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.
Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian.
Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.
News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.
Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.
“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.
Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.
Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.
Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.
Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.
Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.
Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia
Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.
Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.
Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.
Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.
Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.
Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.
SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.
Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.
Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.
Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.
Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.
Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.
"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.
Surat Abbot
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.
Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.
"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.
Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.
"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.
Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia. Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).
Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.
"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.
Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.
"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.
Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.
"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.
Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.
Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.
"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.
Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.
SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia.
PM Australia Tak Mau Buru-buru Teken Kode Etik Spionase
Sebelum kerjasama RI-Canberra pulih, SBY menuntut penyusunan kode etik
Perdana Menteri Australia Tony Abbott tak ingin tergesa-gesa meneken kode etik dan protokol yang dituntut oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Abbott menyambut baik pernyataan hangat SBY. Ia sepakat betapa penting bagi Indonesia dan Australia untuk berdialog dan duduk bersama membicarakan berbagai hal dengan lebih terbuka.
Dialog itu diyakini bisa membuat kedua negara lebih terbuka satu sama lain, dan dapat membangun kembali rasa saling percaya antara Jakarta-Canberra. “Hubungan kedua negara memang bergantung kepada kesepakatan yang baik terkait pertukaran informasi intelijen. Saya ingin terus memperdalam dan meneruskan dialog selama beberapa minggu dan bulan ke depan,” ujar Abbott di Melbourne seperti dikutip Sydney Morning Herald, Rabu 27 November 2013.
Pemimpin Partai Liberal itu akan mempelajari lebih dulu isi pernyataan lengkap Presiden SBY yang disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Abbott menyatakan ingin terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia, seperti dalam hal penangkalan aksi teror dan penyelundupan manusia.
Abbott juga mengatakan, solusi untuk mengatasi ketegangan diplomatik RI-Australia harus bertahan lama dan karenanya perlu dasar kuat dalam penyusunannya. “Kendati minggu ini sangat melelahkan, namun dalam semua hubungan pasti akan ditemui kesulitan dan kekkuatan,” kata Abbott. Ia berharap Indonesia dan Australia bisa berhasil melewati masa-masa sulit ini untuk kemudian menemukan pijakan yang lebih kuat dan lebih baik.
Presiden SBY kemarin menyatakan, ketegangan Jakarta-Canberra dapat teratasi dengan sebuah kode etik dan protokol yang berisi komitmen RI-Australia untuk tak melakukan apapun yang dapat membahayakan hubungan kedua negara.
Presiden SBY menekankan, kedua pemimpin negara harus meneken kesepakatan dulu sebelum kerjasama antara RI dan Australia yang kini dihentikan dapat kembali dilanjutkan. “Setelah protokol dan kode etik benar-benar dilaksanakan, maka kerjasama dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Kerjasama itu termasuk di bidang keamanan, militer, dan polisi di antara kedua negara,” ujar SBY.
Juru Bicara Presiden RI, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tak ada batas waktu kapan pembentukan protokol itu harus selesai. Selain itu, Presiden SBY akan mengirim utusan khusus ke Australia untuk menanyakan beberapa hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Dalam surat balasan yang dikirim Abbott, tidak ada kalimat permintaan maaf. Namun surat itu berisi komitmen Australia untuk tak lagi melakukan berbagai upaya yang dapat membahayakan hubungan kedua negara di masa mendatang.
Separuh Publik Australia Tolak Abbott Teken Kode Etik Spionase
Kode etik ini syarat dari SBY untuk normalisasi hubungan kedua negara.
Publik Australia terbagi dua soal apakah Perdana Menteri Tony Abbott harus menandatangani kode etik spionase atau tidak. Kode etik ini diajukan oleh Presiden SBY kemarin untuk menormalisasi hubungan kedua negara.
Kode etik dan protokol itu berisi komitmen RI-Australia untuk tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan hubungan kedua negara. Dalam survei yang digelar Sydney Morning Herald kemarin, hanya setengah dari publik Australia yang mendukung pemerintah menandatanganinya.
Sebanyak 51 persen pembaca SMH yang mendukung agar rezim Pemerintahan Tony Abbott segera membahas mengenai kode etik dan protokol tersebut. Sementara yang menolak, angkanya cukup besar yakni 49 persen.
Abbott sendiri menyambut baik usulan Presiden SBY untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Pada Rabu kemarin, Abbott mengatakan ingin kedua negara lebih terbuka satu sama lain.
"Saya kira ini langkah maju yang baik," kata Abbott seperti dilansir The Guardian. Namun Abbott menyatakan butuh waktu lebih untuk mempelajari lagi pernyataan SBY, baru kemudian mengeluarkan pernyataan balasan resmi.
Dia pun mengaku tidak ingin terburu-buru untuk segera meneken kode etik dan protokol yang dituntut oleh Presiden SBY. Abbott malah menyarankan untuk menggelar sebuah dialog sehingga kedua negara dapat duduk bersama dan bersikap terbuka.
Dialog itu diyakini bisa membangun kembali rasa saling percaya antara Jakarta-Canberra. “Hubungan kedua negara memang bergantung kepada kesepakatan yang baik terkait pertukaran informasi intelijen. Saya ingin terus memperdalam dan meneruskan dialog selama beberapa minggu dan bulan ke depan,” kata dia. Memang beralasan melinungi kepentingan nasional, Amerika Serikat dibantu sekutunya Australia, Korea Selatan, Singapura dan Jepang telah mema-matai Indonesia. .
No comments:
Post a Comment