Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla |
Joko Widodo coret 8 calon menteri bermasalah
Rencana Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet
di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (22/10) batal tanpa alasan
yang jelas.
Wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari, yang sejak pukul
17:00 WIB berada di Tanjung Priok melaporkan bahwa persiapan untuk apa yang
tampaknya akan menjadi pengumuman penting sudah terlihat antara lain panggung
dan sekitar 30 pasang jaket dan helm.
Namun hingga pukul 20:00 WIB belum ada tanda-tanda
kedatangan rombongan Presiden Jokowi dan wartawan tidak mendapat pemberitahuan
apa pun.
"Saat saya tanya kepada orang-orang Biro Pers Istana
tentang kepastian pengumuman mereka mengatakan tidak tahu dan kemudian satu
persatu bubar," kata Sri Lestari.
Sementara itu dalam konferensi pers di Istana Negara Rabu
siang (22/10), Jokowi menyatakan mencoret delapan nama calon menteri-menteri
kabinet yang tidak diperbolehkan oleh KPK dan PPATK, sehingga harus diganti.
Jokowi tidak menyebutkan nama-nama calon menteri yang
bermasalah dan membantah nama-nama calon menteri yang diberi 'warna merah' yang
beredar di media.
jokowi
Delapan nama kandidat menteri mendapat catatan dari KPK
"Jangan ada media yang sekali menulis nama itu dan
menebak-nebak saya ini memperingatkan karena ada yang nulis dan keliru karena
ini menyangkut nama orang," jelas Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya tengah
mengevaluasi kembali beberapa nama calon menteri.
Langkah ini diambil menyusul masukan dari Komisi
Pemberantasan Korupsi, KPK, bahwa beberapa nama calon dianggap
"bermasalah".
"Mestinya harus seperti itu (ada evaluasi kembali).
Itulah gunanya KPK dan PPATK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta,
hari Selasa (21/10).
Dalam proses penyusunan kabinet, Jokowi menyerahkan 43
nama ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jokowi tidak memerinci kapan proses penetapan menteri
selesai.
"Secepatnya," kata Jokowi singkat.
Jokowi menyebut kabinetnya akan berisi 33 posisi menteri
dan 4 menteri koordinator atau menko. Para Menteri terdiri dari 18 berasal dari
kalangan profesional dan 15 perwakilan parpol pendukung koalisi.
Jokowi juga menegaskan kembali para menteri yang berasal
dari parpol tak boleh rangkap jabatan.
Sebelumnya organisasi antikorupsi ICW mendesak Jokowi
menunda mengumumkan nama-nama menteri karena dugaan terkait kasus korupsi.
(BBC)
No comments:
Post a Comment