Joko widodo evaluasi nama-nama calon menteri

Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla 

Joko widodo evaluasi nama-nama calon menteri

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dilantik pada Senin (20/10) lalu.

Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi kembali beberapa nama calon menteri.

Langkah ini diambil menyusul masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bahwa beberapa nama calon dianggap "bermasalah".

"Mestinya harus seperti itu (ada evaluasi kembali). Itulah gunanya KPK dan PPATK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, hari Selasa (21/10).

Dalam proses penyusunan kabinet, Jokowi menyerahkan 43 nama ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jokowi tidak memerinci kapan proses penetapan menteri selesai.

"Secepatnya," kata Jokowi singkat.

Jokowi menyebut kabinetnya akan berisi 33 posisi menteri dan 4 menteri koordinator atau menko. Para Menteri terdiri dari 18 berasal dari kalangan profesional dan 15 perwakilan parpol pendukung koalisi.

Jokowi juga menegaskan kembali para menteri yang berasal dari parpol tak boleh rangkap jabatan.

Sebelumnya organisasi antikorupsi ICW mendesak Jokowi menunda mengumumkan nama-nama menteri karena dugaan terkait kasus korupsi.

Hingga saat ini, tampaknya Presiden Joko Widodo mengambil pendekatan yang berbeda saat menyeleksi calon menteri dalam kabinetnya.

Praktis tidak ada hingar-bingar politik seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono, pendahulu Jokowi, menyeleksi calon-calon menteri secara terbuka.

Politikus PDI Perjuangan, salah satu partai yang mengusung Jokowi, Ario Bimo, menjamin meski sepertinya melakukan proses secara diam-diam Jokowi membuka pintu atas partisipasi publik.

"Sejak awal Pak Jokowi selalu mengatakan, silahkan semua unsur masyarakat untuk mengusulkan nama-nama (menteri)," ujar Ario.

"Keputusan akhir tentu ada di Pak Jokowi, yang memiliki hak prerogatif. Yang pasti proses ini sudah luas spektrumnya," tandasnya.

Nama-nama calon menteri sudah beredar dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah media melaporkan Jokowi sudha menyerahkan 43 nama calon menteri kepada KPK.

'Sulit dihindari'

Dulu ingin membuat kabinet ramping, begitu ada koalisi, kabinet yang ia usulkan menjadi sama gemuknya.

Cecep Hidayat

Di internet juga tersedia situs yang meminta publik untuk memilih siapa menteri yang mereka inginkan walau tidak diketahui secara pasti apakah situs ini memiliki kaitan dengan tim yang membantu Jokowi menyusun kabinet.

Jokowi sudah menegaskan bahwa kabinetnya berisi 34 menteri, 16 di antaranya berasal dari partai, yang ia sebut sebagai profesional partai.

Banyaknya calon dari parpol adalah sesuatu yang sulit dihindari, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat.

"Sulit memang menihilkan hal semacam itu (bagi-bagi kursi menteri ke tokoh parpol). Jokowi juga sudah berubah (pikiran). Dulu ingin membuat kabinet ramping, begitu ada koalisi, kabinet yang ia usulkan menjadi sama gemuknya (dengan kabinet Presiden Yudhoyono)," kata Cecep.

Cecep menambahkan berbagai pihak akan menunggu janji Jokowi apakah ia bisa menyusun kabinet berisi orang-orang yang mampu dan memiliki rekam jejak yang bersih. (BBC)