Perjalanan yang belum selesai (11)

Nazaruddin

Perjalanan yang belum selesai (11)

(Bagian kesebelas , Depok, Jawa Barat, Indonesia, 17 Agustus 2014, 02.42 WIB)

Saya baru enam jam di rumah setelah selama tiga hari dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu, Depok, karena anemia, sehingga harus transfuse darah menghabiskan tiga kantong darah dari Palang Merah Kramat.

Saya terkena anemia akibat kerusakan ginjal komplikasi dari penyakit diabetes saya. Ini yang ketiga saya dirawat di RS Tugu Ibu, dan yang kedua unruk transfuse darah.

Belakangan ini saya memang kerap masuk rumah sakit selain control tiap bulan akibat komplikasi diabetes, setelah saya dirawat di Rumah Sakit Sentral Medika, Depok, akibat stroke.

Saya harus pindah rumah skit karena di Sentral Medika saya di cover Asuransi Kesehatan Jamsostek, kini karena telah berpindah menjadi BPJS Jesehatan saya harus pindah ke RS Tugu Ibu, ada beberapa komponen yang di cover Asuransi seperti kamar dan laboratorium, namun karena obat-obatan paten untuk ginjal saya tidak di cover, termasuk darah, sehingga walaupun sudah punya asuransi JPPS tetap saja saya harus mengeluarkan ekstra dana rata-rata Rp 3 juta per bulan.

Yulianis

Menyambung tulisan saya sebelumnya, saya melihat Media Massa di Indonesia biasanya sarat kepenringan dari pemiliknya, lihat saja harian Media Indonesia karena pemiliknya Surya Paloh yang dekat dengan Bambang Trihatmodjo pemegang saham terbesar Bimantara Group, Surya Paloh juga dekat dengan pemegang saham Bimantara lainnya Rosanno Barrack, yang adik perempuannya adalah isteri Surya Paloh, tidak heran ketika Bambang Trihatmodjo berseteru dengan Cacuk Sudarjanto, waktu itu Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom), entah karena apa pemberitaan Harian Media Indonesia selalu headline menyerang kebijakan Cacuk , sehingga cacuk rontok di lengser. Cacuk setelah dicopot dari jabatannya menjabat sebagai Asosiasi Perpustakaan Masjid Indonesia.

Belum lama ini dalam Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia, Media Massa di Indonesia juga terbelah dua ada yang pro pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, ada yang pro Prabowo- Hatta Rajasa, tergantung keberpihakan pemilik media.

Metro TV dan Harian Media Indonesia dan Lampung Pos , karena pemiliknya Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendukung Joko Widodo, maka medianya habis-habisan pemberitaannya sangat pro Jokowi-Kalla.

Begitu juga Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Global TV, MNC Tv, dan media online Okezone, karena pemiliknya Hary Tanoe Sudibyo pemilik media ini mendukung Prabowo-Hatta, maka habis-habisan pemberitaannya mendukung pasangan Prabowo Hatta,

Baskoro Yuidhoyono (Ibas)

Begito juga media lain seperti TV-one, ANTV, karrena pemiliknya Aburizal Bakrie yang ketua Umum Golkar bergabung dalam koalisi merah putihnya Prabowo-Hatta, maka pemberitaannya juga mendukung pasangan ini

Juga dengan media Online Asatunews, karena sangat anti joko Widodo, maka Pemimpin Redaksinya Raden Nuh melalui tulisannya ,maupun dalam account twitternya yang terkenal dengan Trio Macan selalu menyerang Joko Widodo.

Metro TV pernah memberitakan, bahwa Tim Raden Nuh ini pernah mengajukan proposal agar timnya ditunjuk jadi konsultan pemenangan calon Gubernur Joko Widodo-Ahok, namun karena ditolak itulah akhirnya Raden Nuh berlicau dalam tulisannya di Asatunews dan twitter Trio macan yang menyerang Joko Widodo seperti tulisan di bawah:

Raden Nuh yang menjadi pemimpin Redaksi di Asatunews juga menampung Yulianis, nantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup milik Mohammad Nazarudin.

Dengan nama samara Santi ia menjabat sebagai Kepala HRD dan Bagian Kauangan Asatunews. Yulianis yang kabranya selalu berpindah rumah karena merasa nyawanya terancam akibat kesaksiannya baik dipersidangan maupun kepada media massa ia pernah menyeboy beberap tokoh pernah menerima uang dari Nazarudin termasuk Ibas atau Baskoro Yudhoyono.

Melacak Jejak Stan Greenberg – James Riady Dibalik Jokowi

BY MARAMPUS MARET 23, 2014 JOKOWI PDIP

Melacak Jejak Stan Greenberg – James Riady Dibalik Jokowi: Rekayasa Popularitas Elektabilitas Palsu Jokowi Terbongkar. Ini kata akun @Triomacan2000, yang kini sudah “mati” karena terb

ukti memfitnah. Jadi, informasi di bawah ini pun bisa diduga kuat cuma fantasi Trio Macan semata. JANGAN PERCAYA BEGITU SAJA!!

ASATUNEWS – Fenomena melejitnya popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), ke puncak teratas mayoritas hasil survey, poling, jajak pendapat dan liputan media massa yang luar biasa terhadapnya menimbulkan pertanyaan besar sebagian orang yang melihat banyak keganjilan (anomali) di sekitar Jokowi.

Liputan media bagai tak pernah henti menyiarkan segala aktifitas Jokowi. Berbagai event (kegiatan) terlihat begitu nyata diskenariokan untuk kepentingan peliputan Jokowi dan mendorong popularitasnya hingga ke titik tertinggi. Tidak cukup sampai di situ, ‘pasukan khusus’ di dunia maya (blog, socmed, artikel – artikel di media online, dan seterusnya) seolah – olah beroperasi 24 jam untuk mengkampanyekan sosok Jokowi. Tugas tambahan ‘cyber army’ ini adalah membantai/menyerang siapa saja yang memberikan penilaian miring atau mengkritik Jokowi.

Secara umum, popularitas dan elektabilitas Jokowi adalah rangkaian kegiatan Jokowi yang didukung oleh peliputan media yang masif, intensif dan sistematis. Diperkuat dengan komentar –  komentar dari akademisi /pengamat kelompok tertentu yang merupakan bagian dari tim sukses Jokowi. Dalam setiap kegiatan Jokowi tidak lupa dikerahkan tim khusus yang ‘memeriahkan dan memberi kontribusi positip’ terhadap kegiatan tersebut.

Sebagai gubernur, Jokowi lebih banyak diarahkan untuk membuat program – program yang bersifat populis dengan menyelenggarakan acara – acara pesta, perlombaan, mengundang selebritis kelas dunia, kunjungan – kunjungan langsung ke masyarakat kelas bawah (blusukan),  pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan lainnya kepada warga miskin, dan seterusnya.

Semua kegiatan Jokowi tersebut, yang sebagian besar menggunakan uang negara (APBD DKI), lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pribadi Jokowi dari pada kepentingan negara, rakyat atau pemerintah DKI Jakarta. Acara seperti Festival Keraton Sedunia, perayaan ulang tahun Kota Jakarta, perayaan tahun baru, dan berbagai festival atau pesta rakyat yang menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tetapi tujuan utamanya adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi Jokowi dan timsesnya untuk melambungkan nama Jokowi melalui liputan – liputan semua jenis media yang sudah dipersiapkan timses Jokowi.

Penciptaan atau rekayasa popularitas Jokowi ini dilakukan oleh sebuah tim konsultan politik yang luar biasa, berbiaya sangat mahal dan bekerja untuk waktu yang cukup lama, terhitung sejak awal persiapan Pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 sampai masa pemilihan presiden Juli 2014.

Pola atau bentuk kampanye terselubung yang dilakukan timses Jokowi ini merupakan karya Stanley Greenberg, konsultan politik paling terkemuka di dunia yang telah berhasil memenangkan 11 kepala pemerintahan (presiden / perdana menteri), ratusan anggota kongres, senator dan gubernur di Amerika Serikat, serta konsultan pencitraan dan politik untuk berbagai perusahaan multinasional raksasa (British Petroleum, Mosanto dan lain – lain).

Keterlibatan Stanley ‘Stan’ Greenberg dalam tim sukses dan tim politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari sosok James Riady, konglomerat pemilik Lippo Grup dan First Media Grup. James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama-sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh yang sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996. Keduanya juga tercatat sebagai anggota organisasi elit, Arkansas Connection.

Arkansas Connection adalah sebuah organisasi non formal yang merujuk pada sebuah kelompok terbatas, umumnya terkait pada daerah asal dan masa lalu Bill Clinton sebagai Jaksa Agung dan Gubernur Arkansas. Kelompok elit yang dijuluki sebagai Arkansas Connection ini adalah kelompok orang yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS dan memiliki akses luar biasa terhadap pemerintahan AS sekarang ini di mana Barrack Obama menjadi Presiden. Arkansas Connection merupakan mentor atau pembimbing Obama sejak awal masa pemilihan presiden tahun 2008 sampai terpilihnya kembali Obama pada pilpres 2012. Arkansas Connection diketahui banyak memberikan saran dan nasihat dalam setiap keputusan dan kebijakan Obama sebagai presiden AS.

Hubungan James Riady dan Obama selain ditautkan oleh Arkansas Connetion dan Clinton, juga hubungan historis Obama dengan Indonesia. Ayah tiri dan saudara – saudara tiri Obama adalah warga negara Indonesia. Obama sendiri masa kecil pernah di Indonesia, bahkan pernah bersekolah di SD Menteng, Jakarta Pusat.

James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo atau kerap dipanggil Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi yang ia dorong agar terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilihan 9 Juli 2014 mendatang.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana besar (grand scenario) James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan Trans Corporation. Melalui bantuan Antony Salim, ratusan organisasi relawan Jokowi di seluruh Indonesia dibentuk dan dibiayai Chairul Tanjung dan/atau Trans Corp.

Antony Salim adalah putra Liem Sioe Liong atau Sudono Salim (almarhum), taipan terkaya di Indonesia yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Grup Salim menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, yang memberikan begitu banyak kemudahan dan konsesi terhadap Sudono Salim/Grup Salim.

Hubungan Presiden Soeharto dan Sudono Salim merenggang ketika Sudono Salim sebagai pemimpin para konglomerat Indonesia yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia menolak permintaan Soeharto untuk memberikan sumbangan sekitar 2,5% dari laba bersih perusahaan milik para konglomerat yang rencananya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan usaha menengah kaum pribumi Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum nonpribumi yang mendominasi sektor ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

Antony Salim adalah mentor atau pembimbing James Riady. Dalam tradisi Cina, Antony Salim adalah “toako” bagi James Riady, sebagaimana ayahnya, Muchtar Riady, mantan Direktur Utama Bank BCA (milik Grup Salim), yang juga direkrut dan dibina Sudono Salim (ayah Antony Salim).

Antony Salim dan James Riady disinyalir sebagai inisiator yang mengumpulkan seluruh konglomerat Cina Indonesia untuk bersatu-padu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendatang, dengan mengumpulkan dana bagi pemenangan Jokowi, menyiapkan jaringan media, memanfaatkan jaringan Cina internasional, meminta Stanley Greenberg menyusun strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi, dan lain – lain.

Pertemanan akrab James Riady, konglomerat Indonesia, putra Muchtar Riady (mantan Direktur Utama Bank BCA dan pendiri Grup Lippo) dengan William Jefferson Clinton alias Bill Clinton dimulai dari kunjungan Sudono Salim (ayah Antory Salim) dan Muchtar Riady ke Little Rock City, ibu kota negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, pada tahun 1984.

Kunjungan kedua taipan Indonesia ke Little Rock City pada tahun 1984 itu disebut-sebut bertujuan mencari sebuah bank yang dapat dibeli sebagai wujud rencana perluasan bisnis Grup Salim/Bank BCA di AS. Menurut laporan penyelidikan gabungan Kongres dan Senat AS, alasan yang dikemukakan kedua taipan Indonesia itu sangat absurd dan tidak dapat diterima logika, karena Little Rock City bukan merupakan salah satu kota keuangan atau kota bisnis di AS.

Laporan penyelidikan Kongres dan Senat AS terkait skandal sumbangan haram Grup Lippo untuk tim sukses Presiden Bill Clinton (Lippogate) lebih lanjut menjelaskan alasan sebenarnya dari kedatangan Liem Sioe Liong dan Muchtar Riady ke Little Rock City adalah untuk menjalankan misi khusus, yakni mendekati Bill Clinton yang saat itu sudah disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan atau calon Presiden AS di masa mendatang.

Sebagaimana James Riady, Muchtar Riady disebut terkait erat dengan badan intelijen Cina, sesuai berbagai hasil penyelidikan pihak berwewenang AS yang membongkar sumbangan haram dari Grup Lippo kepada tim sukses Bill Clinton.

Pada tahun 1986, James Riady ditugaskan ayahnya untuk mengelola Worthen Bank di Little Rock City, Arkansas, dengan tugas khusus melakukan pendekatan pribadi kepada Keluarga Clinton. Bill Clinton adalah Presiden Ke-42 Amerika Serikat. Ia menjabat dua kali masa jabatan periode 20 Januari 1993 hingga 20 Januari 2000. Sebelum terpilih menjadi presiden, Clinton selama sekitar 12 tahun adalah Gubernur Arkansas, yang ke-40 dan ke-42. Istrinya, Hillary Rodham Clinton, adalah senator dari daerah pemilihan New York.

Pada 1976, Clinton terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas dan menjadi gubernur pada negara bagian tersebut pada 1978. Setelah gagal dalam usahanya mempertahankan posisi tersebut, ia berhasil mendapatkannya kembali empat tahun kemudian, 1986, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Arkansas sampai tahun 1990. Ia kemudian berhasil mengalahkan Presiden George Bush serta kandidat independen, Ross Perot, pada pemilihan presiden 1992.

Selama 1986-1990 James Riady menjalin hubungan erat dengan Bill dan Hillary Clinton sehingga berhasil menyusup ke jantung kekuasaan Amerika Serikat di Gedung Putih ketika Clinton terpilih menjadi Presiden AS pada tahun 1992 dan terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1996. James Riady terkenal namanya ke seluruh dunia ketika skandal politik sumbangan uang haram ke tim sukses Bill Clinton terbongkar, hanya beberapa saat setelah Bill Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya (1996). Skandal itu kemudian dikenal dengan nama “Lippogate”.

Hasil temuan penyidik pada Lippogate sangat mengejutkan rakyat Amerika Serikat karena terbukti uang haram jutaan dolar AS yang disumbangkan James Riady dan teman-temannya, terutama oleh John Huang (mantan Vice President Bank Lippo di Amerika Serikat), ternyata sebagian besar berasal dari China Resources Corporation (CRC), sebuah perusahaan berbadan hukum Hong Kong yang merupakan perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).

Nama Lippo dan James Riady pertama sekali mendunia disebabkan terbongkarnya kasus sumbangan haram untuk dana kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada tahun 1996, tidak lama setelah Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk periode kedua.

Skandal Lippo atau Lippogate berawal pada tahun 1995, ketika Clinton merasa sangat khawatir dengan pemilihan presiden mendatang. Partai Demokrat telah hancur total sesuai hasil pemilihan DPR dan Senat pada pertengahan tahun 1994. Partai Republik berhasil menguasai DPR dan Senat untuk pertama kalinya sejak 1954. Tidak hanya itu, Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius dalam mengembangkan penggalangan dana publik untuk Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton.

Para pengamat politik bahkan mempertanyakan secara terbuka, apakah Clinton relevan mengikuti debat capres pada musim kampanye pilpres mendatang. Kekalahan di pilpres tahun 1996 tampaknya tak terelakkan lagi bilamana merujuk pada bencana besar partainya yang dialami pada pemilihan anggota DPR dan Senat tahun 1994.

Kinerja buruk pada tahun 1994 yang ditampilkan partai, telah menjadikan Tim konsultan yang telah membawanya ke kemenangan pada tahun 1992 sebagai sasaran kekecewaan dan kambing hitam.

Clinton memutuskan mengambil strategi radikal dalam kampanye pilpres 1996. Untuk mendukung strategi itu, Clinton membutuhkan banyak uang tunai dan ia akan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar secepatnya.

Gedung Putih sangat serius membahas tentang penggalangan dana untuk mendukung strategi Clinton tersebut. Semua pihak akan dilibatkan dalam penggalangan dana, termasuk  presiden dan istrinya, Hilary Clinton; wakil presiden, dan; seluruh staf mereka.

Namun, Demokrat menghadapi kebuntuan dari mana sumber untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sangkat singkat. Partai Demokrat tidak lagi menguasai mayoritas Kongres sehingga tidak akan mudah mengumpulkan dana dari kelompok-kelompok kepentingan yang menginginkan akses dan bantuan dalam proses legislasi.

Akhirnya rencana baru dicanangkan. Partai Demokrat akan mengembangkan rencana kreatif untuk memperluas target donatur. Jenis baru dari konstituen yang sebelumnya tidak diperhatikan akan didekati dan dimaksimalkan. Kelompok-kelompok seperti Asia-Amerika dan perusahaan asing yang punya cabang/perwakilan di AS akan digarap. Sumber daya mereka akan mendanai upaya pemilihan kembali Clinton.

Selama 10 bulan, Clinton menghadiri 237 acara pengumpulan dana dan mengumpulkan total US$ 119.200.000! Jumlah ini lebih dari dua kali jumlah pengumpulan dana Presiden Bush yang diselenggarakan pada tahun 1992. Clinton akan berhasil dalam upaya penggalangan dana dan menang pemilihan ulang atas rivalnya dari Partai Republik Robert “Bob” Dole.

Namun ternyata, dalam proses penggalangan dana yang sukses itu, kemudian terbongkar skandal sangat memalukan, yakni Partai Demokrat dan Presiden Bill Clinton  terbukti telah menerima donasi/sumbangan yang berasal dari sumber ilegal. Skandal ini kemudian terkenal ke seluruh dunia dengan nama Lippogate (skandal Lippo).

Terbukti, untuk melaksanakan rencananya menggalang dana kampanye, Clinton meminta bantuan ke sejumlah teman lama dari negara bagian Arkansas, di antaranya adalah James Riady, pemilik Worthen Bank, sebuah bank kecil di Little Rock City, yang telah menjadi teman lama keluarga Clinton.

Perusahaan Riady adalah bagian dari kerajaan dunia bisnis yang beroperasi di bawah nama Grup Lippo. Bisnis Lippo mengkhususkan diri pada sektor perbankan, realestat, energi, dan sejenisnya itu dikendalikan oleh ayahnya, Mochtar Riady, seorang bankir dan konglomerat terkemuka Indonesia.

Salah satu eksekutif yang bekerja pada James Riady bernama John Huang, 51 tahun. John Huang lahir di Cina pada tahun 1945 dan keluarga Huang telah bermigrasi ke Taiwan pada tahun 1949 ketika komunis mengambil alih Cina Daratan. Ayah John Huang adalah seorang jenderal Cina nasionalis. Huang lulus dari Tatung Institute of Technology pada tahun 1967 dan menjabat sebagai letnan di Angkatan Udara Taiwan. Ia pindah ke Amerika pada tahun 1969 dan memperoleh gelar master dalam bisnis dari University of Connecticut. Huang menjadi warga negara AS melalui naturalisasi tahun 1976.

Karir Huang dimulai sebagai trainee di sebuah bank di Washington, DC. Lalu menjadi asisten wakil presiden. Pada tahun 1985, Huang direkrut James Riady sebagai Wakil Dirut Eksekutif Divisi Lippo  di Hong Kong. Setahun kemudian, ia pdiangkat menjadi Presiden dan Chief Operating Officer Bank Lippo di Los Angeles, AS.

Dalam berbagai kesempatan, Huang selalu ingin meningkatkan pengaruh politik dari warga Asia-Amerika. Huang melihat, Asia-Amerika dapat meningkatkan pengaruh Asia-Amerika di tingkat politik lokal, tapi tidak signifikan pengaruhnya dalam politik nasional.

Sebelumnya, dalam kontes presiden tahun 1992, Huang menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang sangat sukses untuk Clinton di California, yang meraih US$ 1,25 juta dari komunitas Asia-Amerika di Los Angeles. Ini adalah pertama kalinya Asia-Amerika sangat aktif dalam politik kontes Presiden AS.

Pada tahun 1994, setelah menerima bonus US$ 879,000, Huang keluar dari Grup Lippo untuk mengisi posisi strategis di Departemen Perdagangan AS. Ia adalah pejabat pemeritah Amerika-Asia yang menduduki posisi tertinggi.

Di Departemen Perdagangan AS, Huang menjabat sebagai deputi menteri untuk kebijakan ekonomi internasional. Dari pekerjaan itu, Huang memiliki akses ke sarana komunikasi kedutaan, laporan intelijen, dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan perdagangan AS yang bersifat rahasia, termasuk dalam hal mewakili pemerintah AS untuk bernegosiasi, diskusi tentang sanksi perdagangan dan kegiatan dengan pemerintah asing, dan seterusnya.

Pada beberapa kesempatan, Huang dan James Riady sering melakukan pertemuan pribadi dengan Presiden Clinton di Gedung Putih. John Huang diketahui telah mengunjungi Gedung Putih 52 kali.

Kampanye Presiden Tahun 1996
Pada Desember 1995, Huang pindah mengisi posisi eksekutif penggalangan dana pada Komite Nasional Partai Demokrat (DNC). Segera setelah bergabungnya Huang, kontribusi/sumbangan ke DNC meningkat secara luar biasa.

Sebuah perusahaan Korea Selatan yang disebut Cheong Am America, Inc menyumbangkan US$ 250.000. Sebuah acara di sebuah kuil Buddha mengumpulkan US$ 140,000. Sebuah pasangan Indonesia memberikan US$ 425.000 kepada DNC. Pada Juli 1996, dalam acara pengumpulan dana untuk Clinton di Los Angeles, Huang meraih setengah juta dolar AS.

Presiden Clinton berterima kasih secara terbuka dan mengakui kesuksesan John Huang di DNC. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman lama saya, John Huang, untuk menjadi sangat efektif. Terus terang, ia telah menjadi begitu efektif. Saya apresiasi kepada Anda semua agar memberi pujian untuk Huang malam ini,” kata Clinton memuji Huang. Dalam waktu singkat dan tanpa pengalaman substansial di daerah penggalangan dana politik, Huang telah meraih beberapa juta dolar AS.

Keterlibatan James Riady, Antony Salim, dan para konglomerat Cina Indonesia sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dimulai saat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, menyetujui Jokowi diusung PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Mayor Jenderal TNI (Purn) Adang Ruchiatna, yang semula diunggulkan.

Jokowi semula direncanakan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah bersaing dengan Bibit Waluyo yang kembali diusung Partai Demokrat. Persiapan untuk pencalonan Jokowi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah sudah lama dilakukan, terutama melalui pencitraan-pencitraan Jokowi yang dipublikasikan luas dan masif oleh media-media dan akun-akun di sosial media. Pada tahap awal ini, ada peran besar konglomerat Edward Suryajaya (anak pendiri Astra, konglomerat Indonesia, William Suryajaya), Lukminto (pengusaha pemilik PT Sritex Solo), Imelda Tio (pengusaha properti dan pemilik Paragon/Grup Sun Motor).

Hubungan keluarga antara Edward Suryajaya dengan James Riady mengantarkan nasib Jokowi ke tangan kelompok James Riady. Setelah terjadi perubahan terhadap rencana Jokowi tadi, James Riady mempersiapkan sebuah rencana besar: Jokowi akan diplot sebagai calon presiden setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tim besar untuk pemenangan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta sekaligus di pemilihan Presiden Indonesia pada Juli 2014 dibentuk.

Tidak tanggung-tanggung, James Riady mengonsolidasikan kekuatan untuk memenangkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pemilihan Presiden 2014. Stanley Benhard Greenberg, teman karibnya di Arkansas Connection, diminta terlibat penuh mendukung Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

Pembentukan Jaringan Sosial Media Volunteer (Jasmev) dipimpin Kartika Djoemadi, seorang paktisi “spin doctor” atau pemutar isu di dunia maya. Ribuan tenaga honorer direkrut khusus untuk bertugas menjalankan puluhan ribu akun di sosial media (Facebook, Twitter, dan lain – lain).

Di luar Jasmev yang bekerja 24 jam, dengan tiga shift itu, James Riady dan teman-temannya juga mengonsolidasikan kekuatan jaringan media yang mereka miliki serta menyewa (kontrak) media-media lain untuk membantu pembentukan citra dan elektabilitas Jokowi, mulai dari Pilkada DKI Jakarta sampai Pemilihan Presiden 2014. Semua disusun secara rapi dan canggih sehingga berhasil membentuk opini dan persepsi palsu seolah-olah Jokowi adalah calon pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia.

James Riady dan Antony Salim selaku “mastermind” di balik pencapresan Jokowi ini belum diketahui maksud dan tujuannya. Diduga, mereka ingin menciptakan presiden boneka yang berada di bawah kendali mereka.

Untuk jaringan militer (TNI) dan purnawairawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Abdul Mahmud Hendro Priyono, Jenderal Luhut Panjaitan (mantan Menteri Perindustrian dan Dankodiklat TNI AD), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (mantan Menteri Perhubungan dan Ketum PSSI), dan sejumlah purnawirawan jenderal lain direkrut untuk membantu kemenangan Jokowi.

Untuk pembiayaan rencana mereka memenangkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia, semua sumber daya mayoritas konglomerat Cina Indonesia, konglomerat-konglomerat buronan kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), bantuan dari China Connection dan Arkansas Connection dipadukan untuk menyokong rencana besar itu. Termasuk bantuan dana dari perusahaan besar (konglomerasi) yang sering dikumpulkan, di antaranya melalui pertemuan rahasia sekitar 50 pengusaha besar Cina di Panini Cafe, Setiabudi Building, Jakarta Selatan, pada pertengahan September 2012 lalu.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia yang dikoordinasi oleh James Riady untuk mendudukan Jokowi sebagai Presiden Indonesia bukan tanpa halangan. Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Indonesia (INTI) menolak bergabung dengan kelompok James Riady karena mempertimbangkan potensi bahaya besar yang akan terjadi jika Jokowi dipaksakan menjadi presiden: dikhawatirkan mayoritas rakyat Indonesia ketika menyadari konspirasi ini akan marah besar dan berbalik memusuhi kelompok minoritas yang dituding sebagai dalang dari penciptaan Jokowi sebagai presiden boneka. INTI menyadari betapa besar bahaya dari konspirasi politik yang dimainkan mayoritas konglomerat Tionghoa jika rakyat Indonesia pada akhirnya tidak dapat menerima perbuatan kelompok James Riady yang dianggap telah menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.

Mereka inilah yang dijuluki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai penumpang gelap di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Julukan itu dinilai sangat tepat karena mereka mendompleng figur Jokowi, yang merupakan kader PDIP, untuk menggapai tujuan pribadi dan golongan mereka di Indonesia.

Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard ‘Stan’ Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu – pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai ‘sutradara atau otak’ di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.

Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya, Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.

Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 adalah sebesar 68 %, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28 %. Greenberg seolah – olah mendapatkan kesimpulan penelitian, bahwa alasan responden memilih Jokowi adalah karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.

Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15 % dan Aburizal Bakrie (ARB) 11 %. Sedang elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Golkar 18 %, Gerindra dan Demokrat yang sama – sama raih 10%.

Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu, mengatakan hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.

“Presentasi pekan lalu, tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survey ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.

Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survey, polling atau jajak pendapat bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi.

Semua hasil survey, polling, jajak pendapat dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survey, polling, jajak pendapat dan lain lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat – buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk, tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh propinsi di Indonesia), mandeknya program – program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji – janji kampaye yang diucapkannya pada saat Pilkada tahun 2012 lalu.

Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatip terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah – tengah masyarakat semakin tenggelam.

Sementara itu Ketua Umum PDIP, melalui tayangan ‘Mata Najwa’ di Metro TV Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan memintanya untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.

Sebuah blog Intelijen yang ditulis oleh Senopati Wirang mencoba memberikan bantahan terhadap keterlibatan tokoh Yahudi Kiri Liberal Stanley Bernhad Greenberg dalam merekayasa pembentukan citra palsu, peningkatan popularitas dan elektabilitas Jokowi. Berikut ini tanggapan terhadap argumentasi Senopati Wirang.

Tanggapan pertama mengenai konfirmasi keterlibatan Kantor Greenberg Quinlan Rosner Research yang menurut Senopati Wirang tidak ada catatan atau konfirmasi bahwa kantor konsultan Greenberg itu terlibat, digunakan atau disewa oleh Jokowi atau pun tim Jokowi. Wirang bahkan sampai mencantumkan nomor telpon kantor Greenberg jika ada pihak tertentu ingin menanyakan perihal hal tersebut.

Bagi siapa pun yang membaca penjelasan Wirang itu tentu ada rasa geli di dalam hati. Bagaimana mungkin keterlibatan kantor Greenberg Quinlan Rosner Research dalam merekayasa citra palsu Jokowi akan diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, keterlibatan Greenberg sedapat mungkin dirahasiakan. Kenapa ? Pertama, karena Greenberg dikenal luas sebagai sosok Yahudi kiri liberal. Frase / kata ‘Yahudi’ saja sudah menimbulkan alergi antipati mayoritas rakyat Indonesia, apalagi paham kiri liberal yang dianut Greenberg, pasti menimbulkan reaksi negatif yang luar biasa dari rakyat Indonesia dan berdampak antipati rakyat terhadap Jokowi, figur yang dibantu Greenberg pencitraan dan kemenangannya.

Sosok Greenberg sebagai konsultan politik yang berhasil mengubah persepsi rakyat Amerika Serikat (AS) dan militer AS, dari yang semula menentang Lesbian, Gay, Transgender dan Biseksual (LGBT) menjadi berbalik mendukung LGBT merupakan tokoh yang dianggap sebagai perusak nilai – nilai agama dan budaya luhur yang menjunjung tinggi kodrat kemanusiaan. Greenberg adalah pahlawan bagi kelompok lesbian, gay, transgender dan biseksual, yang kini mendapat tempat seluas – luasnya di AS dan militer AS.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui sepak terjang Greenberg dalam mengubah persepsi dan perilaku manusia melalui pembentukan opini publik, Greenberg tak ubahnya seperti bahaya laten komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tokoh kiri liberal yahudi ini merusak nilai – nilai agamis pancasilais yang menjadi dasar hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

Keterlibatan Stanley Greenberg dalam pencitraan palsu Jokowi adalah bersifat sangat rahasia dan pasti tidak akan diakui secara resmi. Namun, jejak Greenberg dalam setiap pencitraan Jokowi (termasuk Ahok) dapat dibuktikan dengan ketelitian dan kecermatan kita menganalisa metode dan strategi pencitraan yang ditampilkan Jokowi (dan ahok).

Jejak pertama keterlibatan Stanley Greenberg pada rekayasa citra Jokowi adalah keikutsertaan / nominasi Jokowi di seleksi walikota terbaik dunia melalui The Mayors Foundation. Lembaga ini dipilih sebagai salah satu cara mengorbitkan nama Jokowi karena tidak memerlukan persyaratan atau kriteria yang rumit. Siapa saja bisa diajukan sebagai nomine dan siapa saja bisa memberikan suara dukungan (vote) secara online. Lebih mudah Jokowi menang di The Mayors Foundation daripada peserta Indonesian Idol atau acara idol – idolan lain. Cukup dengan mengerahkan ratusan sampai ribuan orang yang dibayar murah untuk berikan suara dukungan / pilihan untuk Jokowi melalui online.

Keikutsertaan Jokowi diseleksi di Mayors Faoundation itu kemudian dieksploitasi habis – habisan oleh media – media nasional dan lokal yang sudah merupakan bagian dari tim pencitraan Jokowi. Tidak ketinggalan media luar negeri yang merupakan jaringan Stan Greenberg atau James Riady cs untuk memberikan apreasiasi, liputan luas dan testimoni – testimoni yang sangat kental kebohongannya.

Jejak kedua dapat dilihat dari aktifitas Jokowi sehari – hari yang lebih banyak ditujukan atau untuk kepentingan pencitraan diri Jokowi dengan liputan media secara masif dan kontiniu. Semua gerak langkah, tingkah laku, perbuatan, dan seterusnya dimuat tanpa henti oleh media. Kegiatan – kegiatan Jokowi ini dikombinasi dengan program – program populis yang dibiayai APBD tapi lebih merupakan program untuk kepentingan pencitraan Jokowi daripada kepentingan umum / rakyat. Mulai dari acara pesta sambut tahun baru, ulang tahun Jakarta, konser Metalica, festival keraton sedunia dan seterusnya hingga kedatangan – kedatangan selebriti dunia yang khusus diundang untuk memberikan bobot pencitraan Jokowi. Persis konsepnya dengan konsep Stan Greenberg ketika mengorbitkan Clinton sebagai capres AS pada tahun 1991 – 1992.

Jejak ketiga adalah pola pembagian tugas antara Jokowi dan Ahok. Jokowi sibuk pencitraan sesuai arahan Stan Greenberg, Ahok diarahkan untuk mengubah nilai – nilai agamis dan Pancasilais menjadi kiri liberal sekuler sesuai dengan tujuan mereka untuk memberikan ruang yang lebih besar di kalangan rakyat Indonesia bagi kelompok non muslim dan sekuler menjadi pemimpin negara. Pernyataan – pernyataan dan kebijakan – kebijakan Ahok yang memancing konflik sosial dan polemik sosial itu dilakukan secara sistematis : mempertentangkan agama dengan konstitusi, menghina Muhammadiyah, melecehkan betawi dan FPI, menempatkan Susan yang murtad sebagai Lurah di Lenteng Agung yang dikenal sebagai basis muslim tradisional dan seterusnya. Tugas khusus Ahok sesuai arahan Greenberg adalah agent of change utk nilai – nilai islam dan pancasila menjadi nilai -nilai sekuler. Ahok tidak perlu pencitraan diri dan mengejar kekuasaan karena jika Jokowi menjadi Presiden RI secara otomatis Ahok akan menjadi Gubernur DKI. Kemenangan bagi kubu James Riady cs yang dibantu penuh Greenberg. Dan kehancuran total untuk rakyat Indonesia.

Jejak keempat Stan Greenberg terlihat dari kunjungan – kunjungan para tokoh menemui Jokowi yang masih merupakan jaringan Greenberg seperti Evan Greenberg yang berkunjung ke Jakarta Juli 2013 lalu mengatasnamakan Ketua Perdagangan AS – Indonesia, lembaga yang sebelumnya tak pernah terdengar. Atau kedatangan Menlu Inggris ke Balaikota DKI temui Jokowi sambil menyelundupkan Duta Besar Israel untuk Singapura dalam rombongannya.

Jejak kelima Stan Greenberg adalah keanggotaannya di Arkansas Connection yang terkait erat dengan James Riady yang juga anggota Arkansas Connection. Paguyuban Arkansas Connection dikenal di AS sebagai sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahaan Obama, dimana Bill dan Hilary Clinton sebagai tokoh utama Arkansas Connection sekaligus penasihat bagi presiden Obama.

Jejak keenam Stan Greenberg terlihat dari keterlibatannya dalam mengkoordinasi dan sinkronisasi jaringan media dalam dan luar negeri untuk pembentukan opini dan citra positif Jokowi dengan menampilkan kehebatan – kehebatan palsu Jokowi dan menutupi semua kelemahan – kelemahan dan kegagalan – kegagalan Jokowi. Penguasaan lebih 80% media massa nasional dan pembentukan kanal – kanal berita khusus Jokowi di Kompas, Detik dan seterusnya itu adalah bagian dari rencana besar Greenberg.

Jejak ketujuh Greenberg dapat dilihat pada atensinya secara pribadi yang besar terhadap sosok Jokowi. Greenberg konsultan politik dan ahli poling nomor satu dunia ini tanpa sungkan mempromosikan Jokowi yang ‘hanya’ seorang Gubernur Jakarta, ditengah – tengah kesibukannya yang luar biasa menangani ratusan politisi kelas dunia yang menjadi kliennya.

Peran Greenberg itu terlihat jelas ketika tanpa diketahui alasannya, Greenberg tiba – tiba menampilkan ‘hasil survey dan penelitiannya’ yang dimuat pertama sekali oleh media – media milik James Riady (First Media Grup). Greenberg tercatat sedikitnya tiga kali turun langsung mempromosikan Jokowi sebagai capres terkuat, capres terjujur, dan capres yang paling dapat diterima. Semua publikasi survey dan pendapat Greenberg itu bukanlah sesuatu kebetulan belaka melainkan erat hubungannya dengan posisinya sebagai otak dari tim pencitraan dan konsultan politik Jokowi bersama – sama rekannya sesama anggota kelompok elit Arkansas Connection, James Riady. (Raden Nuh)

Joko Widodo anak tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) ?

Calon Presiden Indonesia ternyata anak tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) anak Widjiatno Mihardjo, Ketua atau Komandan OPR (Operasi Perlawanan Rakyat) PKI Boyolali, demikian berita yang kini marak di ×Inernet dan email yang baru saya terima.

Kalau ini benar ini sangat berbahaya bila dia terpilih, pertama ×Islamakan terancam, kedua moralitas bangsa ×Indonesia hancur.

Berikut berita email yang saya terima:

Gara2 terbongkar jatidiri ×Jokowi yang anak tokoh PKI Widjiatno Mihardjo, Ketua atau Komandan OPR (Operasi Perlawanan Rakyat) PKI Boyolali

"SYOK-NYA NASDEM & JK SETELAH TAHU STATUS JKW" BY @TM2000Back

Kita memang tidak etis menilai ibadah orang lain.. Kecuali ibadah itu dilakukan di depan umum dgn cara yg keliru, yg dapat mengganggu

Mengenai “UMROH” Jokowi, biar ×Allah saja yang menilainya .. Kita ga bisa nilai umrohnya salah … kita hanya bisa menilai aspek non ibadahnya

Mengenai Jokowi akan “UMROH” sdh kami infokan seminggu yg lalu.. Kami twitkan, ×Jokowi akan umroh utk hindarikan diri dari ke-PKI-annya

Kami tahu JOKOWI akan umroh dari orang dekatnya yg ngobrol dengan agta tim kami yg disusupkan ke ring 1 Jokowi

Gara2 terbongkar jatidiri ×Jokowi yang anak tokoh PKI Widjiatno Mihardjo, Ketua atau Komandan OPR (Operasi Perlawanan Rakyat) PKI Boyolali

Widjitno atau skrg disebut namanya ×Widjiatno Mihardjo adalah ketua OPR onderbouw PKI Boyolali, sebelum menyamar jadi Ketua Satgas PDI

Data2 ayah ×Jokowi yang tokoh PKI dan pernah melarikan diri 4 tahun ke hutan gunung ×Merbabu, sempat sembunyi di Pemakaman Raden Umar Said

Data2 atau informasi mengenai Widjiatno Ketua OPR PKI yg adalah ayah kandung ×Widjiatno disimpan oleh mantan Ka BIN hendro prioyono

JOKOWI KADER PKI juga diketahui oleh rudyatmo, Seno Kusumoharjo (ex LEKRA) kakak Bupati Boyolali, Pur Wisanggeni, Heru BIN Jateng, Bimo

Ayah Bimo Putranto (slamet suryanto/mantan Walikota Solo, dan tentu saja Jokowi PKI diketahui 200.000 PKI Jawa Tengah (solo, boyolali, dll)

Penyebab utama pecahnya Nasdem /JK dengan PDIP/Jokowi sekarang ini adalah karena Jokowi/PDIP dinilai JK/Nasdem berbohong ttg KePKIan Jokowi

Kalau saja ×Jokowi dan PDIP jujur dari sejak awal bahwa ×Jokowiadalah kader PKI, atau diinfokan orang tua ×Jokowi adalah OPR dan Gerwani,

Nasdem - JK tentu tdk akan mau berkoalisi dgn Jokowi/PDIP. JK adalah tokoh islam, ketua ×Dewan mesjid. Dia merasa dipermalukan duet sama PKI

JK tentu tidak mau jadi cawapres ×Jokowi jika Jokowi dan PDIP jujur kepadanya dan mengaku bhw ×Jokowi dan keluarganya adalah PKI

Sekarang percuma saja ×Jokowi kabur umroh lagi, istrinya dipasangi jilbab, adik2nya juga. Itu sama saja mempermainkan agama

Seminggu yg lalu sebuah tim investigasi yg dipimpin seorang×Brigjen purn diperintahkan JK utk menyelidiki hubungan ×Jokowi dgn PKI

Tim khusus ini sampai ke ×Giriroto, ngemplak, boyolali. Cari info dan tanya2 warga desa ×Giriroto tentang status ×Jokowi daj ayahnya yg PKI

Hasilnya : Confirmed. JKWI dan keluarganya adalah PKI. JK dan nasdem lemas. Shocked. Nasi sudah jadi bubur. Sesal kemudian tiada guna

JK-Nasdem hanya bisa marah dan meradang ke kubu ×Jokowi dan PDIP. Merasa ditipu mentah2. Tapi…

Tetapi, kata orang bijak. Penjahat pastilah berteman dengan penjahat. Penipu ulung pun sekali waktu akan kena tipu juga ..dededeh kodong

JK biasa menipu orang. JK suka kasih janji2 surga sama orang. JK suka kasih “rejeki telinga”, ansor alias angin sorga.. Skrg JK kena batunya

JK sudah keluar uang 3 triliun hanya untuk dapat tiket menjadi cawapres Jokowi. JK sdh keluar 3 triliun lagi yg dikucurkan via Bank Victoria

Hasil KKN JK selama 5 tahun jadi wapres tersedot sia2 gara2 ditipu×Jokowi dan PDIP…dededeh ..kodong..kodong Daeng Ucu !

Tuhan menunjukan ×Kuasanya dengan caraNYA yg sangat misterius .. JK yg munafik, korup..dibakar nafsu syahwatnya utk kembali berkuasa

Dulu JK sendiri yang menucapkan “Hancur Negara jika Jokowi Capres” 

JK sendiri yg melanggarnya hehe

•

• youtu.be/Kd3SLxMqrVM" @Skanus”

TM2000 Jadi Presiden RI


ASATUNEWS - Membahas Media social Twitter di Indonesia selalu menarik banyak informasi yang sumbernya dari media social menjadi berita di media mainstream , akun Twitter Triomacan2000 (TM2000) adalah  salah satu  dari sekian banyak akun politik yang menjadi sumber informasi awal yang menjadi berita media media mainstream. Kemarin Selasa (22/4) ASATUNEWS menurunkan berita yang berjudul "Triomacan2000 Jadi Presiden" berita ini mendapat respon yang baik dari pembaca.

Seolah Tidak pernah bosan untuk membahas akun hantu ini, TM2000 sudah tidak asing lagi di jagat twitter, masih misteri siapa pengelola akun ini? Konon katanya ada yang menyebut akun ini di kelola oleh mantan pensiunan Badan Intelijen Negara (BIN) dan  Beberapa Pensiunan Petinggi TNI/POLRI berada di balik TM2000 ? Tidak ada yang tahu semua hanya gossip !. walaupun ada sekelompok yang menuding TM2000 sebagai akun berbayar. Namun konsistensi dan akurasi informasi yang dikicaukan lah menjadi jawaban atas semua tudingan itu. Ada Pepatah Arab  berbunyi : Undzur ma Qola wa la tandzur man Qola, artinya Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi,Siapakah TM2000 is not Important!

Hari ini Rabu (23/4) TM2000 kembali membuat kicauan yang membuat sedikit bulu kuduk merinding. Meskipun berupa kicauan yang Imajiner namun memiliki maksud dan tujuan yang luar biasa. Rangkuman kultwit itu berjudul "INILAH PRESIDEN IMAJINER RI 2014 TM2000 BESERTA JAJARANNYA"

Diawal kicauannya TM2000 menyindir Calon Presiden dari Partai demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memiliki visi dan misi sebagai calon Presiden Republik Indonesia.
"Nanti kita bahas topik imajiner ya .. Seandainya @Triomacan2000 jadi Presiden RI 2014 - 2019 .. pencerahan utk Jokowi yg tak punya visi" Tulis TM2000.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustapa menilai bahwa PDIP sangat diuntungkan dengan figur atau sosok Joko Widodo yang terkenal merakyat. Namun, kata dia, rakyat Indonesia sudah mengabaikan adanya visi, misi, dan platform Jokowi seakan menjadi bagian tak penting. "Jadi bagaimana Jokowi mau membangun negeri ini. Kalau ditanya (kritik) dia selalu bilang 'aku orapopo," kata Saan yang hadir sebagai pembicara dalam acara pemaparan hasil sutrvei 'Indikator' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jumat (4/4) lalu.

Dan Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi juga mengkritik hal yang sama terhadap Calon Presiden dari PDIP tersebut.Mantan Ketua Umum PBNU Kyai Hasyim Muzadi mengatakan saat ini Indonesia sendiri sedang mengalami kegoncangan di berbagai sektor. Baik itu sektor ekonomi, keamanan, dari segi konflik agama, konflik kepentingan, demokrasi politik maupun lainnya.

Menurutnya para kyai dan ulama perlu mengetahui apa solusi Jokowi atas hal ini. "Kita juga ingin mendengar mau dibawa kemana Indonesia. Gak usah visi misi, tapi penanganan masalah, termasuk juga solusi untuk undang undang yang berpihak kepada asing. Itu mau digimanakan," katanya, Senin (18/3).
Menurutnya, Jokowi perlu memaparkan hal tersebut kepada para ulama kiai dan cendekiawan. Sehingga para kiai ulama dan cendikiawan pun bisa mengerti bagaimana perbaikan yang akan dilakukan para calon presiden untuk negeri ini.

TM2000 berimajiner "seandainya menjadi Presiden RI saya (TM2000) disumpah menjalankan Konstitusi, UU dan segala peraturan yang berlaku, menegakan hukum dan sejahterakan rakyat. Mukaddimah UUD 45 mewajibkan saya selaku Presiden RI untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, Saya harus membawa Indonesia ke kancah pergaulan internasional, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi." kicau TM2000

"Saya bersumpah memperjuangkan amanah rakyat dan loyal kepada NKRI. Saya akan membawa Indonesia mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden RI, saya umumkan The First Executive Order as POTRI (President of The Republik Indonesia)" berikut lengkap kicauan TM2000 yang sudah dirangkum oleh salah sat
u Blog bernama Pencerahan bangsa.(baca link ini). |ASN-014.



The First Executive Order @TrioMacan2000 as President of The Republik Indonesia

Sebagai Presiden RI saya disumpah menjalankan Konstitusi, UU dan segala peraturan yang berlaku, menegakan hukum dan sejahterakan rakyat. Mukaddimah UUD 45 mewajibkan saya selaku Presiden RI untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, Saya harus membawa Indonesia ke kancah pergaulan internasional, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi.

Saya bersumpah memperjuangkan amanah rakyat dan loyal kepada NKRI. Saya akan membawa Indonesia mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hari pertama setelah dilantik sebagai Presiden RI, saya umumkan The First Executive Order as POTRI (President of The Republik Indonesia)

Executive Order Presiden RI yang pertama adalah :

Pengumuman Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)
Saya sebelum disumpah sebagai Presiden RI sudah mengetahui persis masalah-masalah besar yang menimpa bangsa dan negara. Masalah yang bikin rakyat susah.
PERPPU ini adalah tentang Perubahan terhadap UU Antikorupsi, Pembentukan Pengadilan Tipikor ad hock dan Tim Satgas Pembasmi Korupsi ad hock.

PERPPU Antikorupsi tsb mengatur dan menetapkan sbb :

Percepatan proses hukum thdp semua tersangka korupsi max 6 bln harus sudah inkrach
Pemberlakuan hukuman mati utk semua terdakwa korupsi
Pelaksanaan eksekusi mati diberlakukan sertamerta saat putusan inkrach
Semua terdakwa korupsi dgn motif perkaya diri dan kerugian negara di atas 1 miliar harus dihukum mati
Semua aparat hukum yang terlibat dlm korupsi dan / atau melakukan praktek hukum, harus divonis mati tanpa kecuali
Yang dimaksud dgn aparat hukum dlm PERPPU ini adalah :A. aparat kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, auditor pemerintah/negara ;B. Semua Pegawai, pejabat dan pimpinan KPK, MA, MK, OJK, PPATK, DPR, DPD, BPK, BPKP, Kejaksaan, Polri, Inspektorat, Bawasda dst.
Presiden menerbitkan PERPPU antikorupsi atas dasar kondisi negara dan menyatakan           negara dalam keadaan “Darurat Korupsi”
 Masa Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maks 2 bulan. Pengadilan tingkat                   banding & PK ditiadakan Putusan Kasasi max 1 bulan
Sehingga paling lama 4 bulan terhitung diterbitkan PERPPU ini, sudah ada koruptor             tervonis mati yang inkrach dan siap dieksekusi mati
PERPU ini memberikan kekuasaan/kewenangan Presiden utk tetapkan target jumlah koruptor yang akan dieksukusi mati utk 1 periode tertentu. Selaku Presiden RI saya putuskan target koruptor yg harus sdh dieksekusi mati minimal 100 org pada 31 Des 2014. Kado Buat Rakyat RI
Saya PASTIKAN pada 31 Des 2014, 100 koruptor tervonis mati dan yang sudah dieksekusi adalah :
Para Hakim, Jaksa, Polisi & Lawyer Korup
Para pimpinan, pejabat, pegawai, penyidik KPK yang selama ini menjadi mafia hukum dan jongos mafia2 lainnya
Semua aparat korup di lingkgan MA, MK, KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, BPK, BPKP, Inspektorat, Bawasda dst . Mereka gelombang pertama.
Selaku Presiden RI saya menunjuk Pelaksana dan Penanggungjawab PERPPU, yakni :
Busyro Muqoddas (Ketua)
Tumpak H Panggabean (Waka)
Sebagai Ketua Tim Hakim Ad Hock saya percayakan kepada :
Artidjo Alkautsar (mohon beliau pensiun dini dari MA)
Untuk menjamin PERPPU efektif 100%, saya presiden RI memberikan AMNESTI kpd :
Antasari Azhar
Yang bersangkutan ditunjuk sebagai Ketua Penyidik & JPU.

Untuk menjamin seluruh pelaksana PERRPU amanah dan tidak khianat, dan tidak menyimpang, saya tunjuk Ketua Tim Pengawas :
Abdullah Hehamaua
Saya menunjuk Ketua Tim Hantu untuk memantau dan identifikasi pihak-pihak yang mau menggagalkan PERPPU. Yakni :
SOERIPTO
PERPPU ini menetapkan kewenangan Presiden untuk memerintahkan semua media memuat, meliput, menyiarkan pelaksaaan EKSEKUSI MATI KORUPTOR
PERPPU menetapkan target minimal para koruptor yang sudah divonis mati dan dieksekusi pada 31 Des 2015 adalah minimal 300 orang / Koruptor. Selanjutnya jika DPR mengesahkan Perppu ini sebagai UU, maka target koruptor yang dieksekusi mati min rata2 200 orang/thn untuk 5 tahun ke depan Selaku Presiden RI 2014 - 2019, saya pastikan :
 Pada 2015 sdh terbentuk rasa takut korupsi.
 Pada 2016 terbentuk takut hukum
Dan pada tahun 2017 saya mendorong percepatan terbentuknya budaya hukum di Indonesia. Seperti di Singapura, Eropa Barat, australia dll. Sehingga pada 2019 nanti, sebagai hasil pelaksanaan PERPPU sedikitnya sudah dieksekusi mati 1000 mafia hukum dan aparat korup Indonesia.
Saya akan menjadikan penegakkan hukum di Singapore pada masa awal Lew Kwan Yew berkuasa sebagai model penegakan hukum Indonesia.

Singapore negara pulau mini gersang sarang perampok dan perompak, sukses jadi negara terbersih dari korupsi dan terwujud budaya hukum. Hanya dengan penegakkan hukum yang keras, tegas, cepat, adil, murah dan mudah, NKRI ini bisa bangkit menjadi negara Super Power di dunia.

Budaya hukum pada suatu bangsa/negara hanya bisa terwujud jika semua mafia dan aparat hukum korup dibasmi, dieksekusi mati. Adalah kesenangan bagi saya, selaku Presiden RI mengirim 1000 atau 10000 mafia /aparat korup ke alam baka. Demi nasib 250 juta rakyat RI.
Itulah The First Executive Order yang diumumkan jika saya adlh POTRI (Presiden of The Republic Indonesia). Visi ini semoga diadop Jokowi. Silahkan capres dan cawapres yang mau adopsi Visi Misi kami jika jadi Presiden RI : Ani SBY, Gita, Prabowo, Jokowi dll.Silahkan !

Namun, jika rakyat Indonesia BENAR ingin negeri ini bebas bersih dari mafia dan aparat korup, ada satu tokoh yang mampu melakukannya. Tokoh yang PASTI mampu TUNAIKAN amanat rakyat - TEGAKKAN hukum - BASMI mafia/koruptor RI > Ryamizard Ryacudu >> http://t.co/ZZRJGAw9RD
Semoga semua partai punya niat sama membangun dan memajukan negara ini dgn mencapreskan Ryamizard Ryacudu >> http://t.co/ddGl6im2z3

Bagi yang belum mengenalnya, silahkan simak >> Ryamizard Ryacudu Sapta Marga Sejati http://t.co/pZq9Imf6vs ada yg lebih baik ? Monggo !

Jika ada tokoh republik indonesia, yang lebih baik, lebih komit, bersih berani, ditakuti musuh daripada Ryamizard Ryacudu . silahkan !

Karena ditangan anda semua rakyat Indonesia, nasib bangsa dan negara dipertaruhkan.. Jangn asal pilih kayak pilih indonesia idol. Pilih pemimpin Indonesia yang jiwa raga, dedikasi, perjuangan dan hidupnya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara yang paling utama.

Indonesia ini rusak menuju binasa, dikuasai koruptor dan mafia, karena kesalahan kita, seluruh rakyat Indonesia, yang TIDAK MAU PEDULI !

Jika semua rakyat sadar bahwa rakyatlah PENENTU nasib bangsa, semua rakyat PASTI kompak bersatu dalam memutuskan pilihan. MERDEKA !!

Muhammad Nazaruddin (lahir di Bangun, 26 Agustus 1978; umur 35 tahun)[1] merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.[2] Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet (Hambalang) untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut, hingga akhirnya ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia.

Daftar isi  [sembunyikan]

1 Kehidupan awal

2 Kasus korupsi wisma atlet

3 Kepergian Ke Singapura

4 Pemecatan M. Nazaruddin

5 Penangkapan

6 Referensi

Kehidupan awal[sunting | sunting sumber]

Nazaruddin lahir di Desa Bangun, kini bagian dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 26 Agustus 1978 sebagai anak kelima dari tujuh bersaudara dalam keluarga Muhammad Latif Khan dan Aminah, yang keduanya merupakan warga keturunan Pakistan.[3] Mulanya ia dinamai Muhammad Nazaruddin Khan, tetapi kemudian ayahnya memutuskan untuk menghapus nama belakang putranya tersebut. Orang tua Nazaruddin memiliki usaha yang cukup berhasil di daerahnya.[4] Namun, usaha keluarga mereka mulai menurun sepeninggal ayah Nazaruddin pada tahun 1993, kemudian ibunya pada tahun 1998. Setelah lulus SMA, Nazaruddin pergi merantau.

Pada tahun 2002, Nazaruddin berwirausaha di Pekanbaru, Riau.[5] Aktivitas bisnisnya dimulai dengan CV Anak Negeri yang kemudian berubah menjadi PT Anak Negeri. Usahanya kemudian semakin berkembang dan Nazaruddin tercatat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, yaitu PT Anugrah Nusantara, PT Panahatan, dan PT Berhak Alam Berlimpah[6] yang semuanya berdomisili di Riau dan bergerak dalam bidang konstruksi, pengadaan alat kesehatan, perkebunan, jasa, dan lainnya.

Kasus korupsi wisma atlet[sunting | sunting sumber]

Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 miliar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan.[7] Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu.[8]

Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin.[9][10] Nazaruddin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina maupun Wafid.[11] Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang sama[12] dan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya.[13] Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk mempertemukan pihak PT DGI dengan Wafid, dan bahwa PT DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, dua persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazaruddin.[12] Akan tetapi, Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazaruddin adalah atasannya.[14] Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamaruddin, mantan pengacaranya, berniat menghancurkan Partai Demokrat sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaannya.[15] Namun, Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin setelah dikenalkan kepadanya oleh Rosalina.[16][17]

Kepergian Ke Singapura[sunting | sunting sumber]

Kepergian Nazaruddin ke Singapura tepat satu hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin kepada Ditjen Imigrasi.

Berikut ini kronologi perginya Nazaruddin ke Singapura.

Senin (23/5/2011) siang menjelang sore.

M Nazaruddin menemui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di DPR. Wakil Ketua Demokrat Max Sopacua usai bertemu Marzuki Alie di lantai 3 Nusantara III DPR, membenarkan pertemuan itu. "Itu urusan Pak Marzuki mungkin dengan Pak Nazar. Mereka berdua ngomong tertutup," kata Max.

Senin (23/5/2011) malam (19.30)

M Nazaruddin bertolak ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta. “Ia pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011 pukul 19.30 WIB,” ujar Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Senin (23/5/2011) malam (21.10)

Partai Demokrat secara resmi memberhentikan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. “Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberhentikan atau membebaskan yang bersangkutan dari jabatannya selaku bendahara umum,” ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin.

Selasa (24/5/2011) pagi

Mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin mengumumkan akan mengelar jumpa pers untuk mengungkap berbagai kasus yang melibatkan elit-elit Partai Demokrat. Nazaruddin akan mengelar jumpa pers di ruang Fraksi Partai Demokrat, di lantai 9, Gedung Nusantara I DPR.

Selasa (24/5/2011) siang (12.00)

M Nazaruddin batal menggelar jumpa pers dengan alasan masih harus mengumpulkan bahan lebih lengkap sebelum diungkap ke publik. "Karena pak Nazaruddin masih harus mengumpulkan bahan-bahannya, jadi ditunda," ujar staff bidang media Fraksi Demokrat DPR RI, Wawan Setiawan.

Selasa (24/5/2011) petang

KPK mengajukan permohonan cekal terhadap M Nazaruddin. "Sudah dikirim ke Imigrasi KemenkumHAM sejak dua hari yang lalu, Selasa (24/5)," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin.

Selasa (24/5/2011) malam

Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) resmi menerbitkan surat larangan berpergian ke luar negeri terhadap M Nazaruddin. "Sudah dicegah," tegas Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM, Husein Alaidrus.

Rabu (25/5/2011) malam (20.00)

Presiden SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memanggil seluruh jajaran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan pengurus DPP termasuk Nazaruddin, ke Cikeas. Kepada pers Nazaruddin mengatakan akan menghadiri acara tersebut.

Rabu (25/5/2011) malam (23.00)

Hingga acara pertemuan pengurus Partai Demokrat dengan SBY selesai, M Nazaruddin tidak menunjukkan batang hidungnya di Cikeas. “Tidak ada, saya tidak melihat ada Pak Nazaruddin,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Kamis (26/5/2011) malam

Nazaruddin diketahui berada di Singapura dengan alasan melakukan medical check up.

Jumat (27/5/2011) pagi

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jafar Hafsah mengakui memberikan izin M Nazaruddin ke luar negeri, namun Jafar tak mengetahui kapan Nazaruddin akan pulang ke Indonesia.[18]

Pemecatan M. Nazaruddin[sunting | sunting sumber]

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memutuskan memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisinya sebagai kader partai itu pada Senin 18 Juli 2011. Keputusan itu telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.[19]

Penangkapan[sunting | sunting sumber]

Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena de Indias, Kolombia pada tanggal 7 Agustus 2011. Nazar diketahui menggunakan paspor sepupunya, Syarifuddin, untuk berpergian ke luar Indonesia setelah paspornya telah lama dicabut oleh Imigrasi.[20]

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, kembali menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menerima uang dari bosnya, Muhammad Nazaruddin, sebelum pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Hal itu disampaikan Yulianis ketika bersaksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

"Sebelum kongres Nazaruddin juga ngasih (uang) ke Andi, terus kasih juga ke Ibas," kata Yulianis. 

Namun, ia mengaku bingung apakah Nazar mendukung Anas atau Andi Alfian Mallarangeng sebagai ketua umum saat Kongres Partai Demokrat. Yulianis mengatakan, ia hanya diminta Nazar untuk mencatat pengeluaran uang itu. 

"Saya bingung Pak Nazar condongnya ke siapa. Andi atau Anas, karena semuanya dikasih," kata Yulianis. 

Namun, dalam persidangan kali ini, Yulianis tak menyebutkan jumlah uang untuk Ibas. 

Sebelumnya, Yulianis mengatakan ada uang untuk Ibas sebesar 200.000 dollar AS yang tercatat dalam keuangan Permai Group. Catatan yang menyebut aliran dana untuk Ibas itu, ujar Yulianis, berkaitan dengan dana Kongres Partai Demokrat, bukan mengenai Hambalang. 

Yulianis juga mengatakan bahwa uang untuk Ibas tersebut berasal dari proyek bermasalah yang ditangani Permai Group. Dalam catatan itu, ada uang 200.000 dollar AS yang diberikan kepada Ibas dalam bentuk uang tunai. 

Namun, Yulianis mengaku tidak melihat sendiri uang itu berpindah tangan ke Ibas. Sementara itu, Ibas membantah menerima 200.000 dollar AS dari Nazar. Ia menegaskan, sebagai Ketua Steering Committee (SC) Kongres Partai Demokrat 2010, dirinya tidak menerima dana apa pun.

AKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali menyebut Bendahara Umum PDI-Perjuangan Olly Dondokambey menerima sejumlah uang terkait proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, uang senilai 1 juta dollar AS tersebut diantarkan ke rumah Olly.

"Seperti Ollly, diantar ke rumahnya, 1 juta dollar, itu yang diverifikasi," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/4/2014), seusai diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Nazaruddin mengatakan, selama pemeriksaan berlangsung, tim penyidik KPK menanyakan kepadanya soal anggota DPR yang menerima uang. Dia mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyidik KPK mengenai lokasi serah terima uang dan proses penyerahan uang kepada sejumlah anggota DPR tersebut.

"Terima uang anggotanya ada Mirwan Amir, Wayan Koster, Olly, Mahyuddin, Angelina Sondakh, Rully, diverifikasi di mana menerima, dan siapa yang mengantar," ucap Nazaruddin.

Sebelumnya, Nazar menyebut Olly menerima uang terkait Hambalang dalam dua tahap, yang masing-masing nilainya Rp 5 miliar dan Rp 7,5 miliar Nazar. Nazar juga menyebut Olly banyak menerima barang dari PT Adhi Karya, Badan Usaha Milik Negara yang menjadi salah satu pelaksana proyek Hambalang. Tudingan ini kemudian dibantah Olly. Bantahan itu juga disampaikan Olly seusai diperiksa KPK sebagai saksi Hambalang beberapa waktu lalu.

Petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor melalui kuasa hukumnya Hario Budi Wibowo, beberapa waktu lalu, mengakui adanya aliran dana terkait proyek Hambalang untuk anggota DPR Olly. Menurutnya, uang itu juga diberikan melalui Manager Pemasaran PT Adhi Karya, Arif Taufiqurrahman. Nama Olly juga disebut dalam dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar.

Menurut dakwaan, Olly selaku anggota Badan Anggaran DPR menerima Rp 2,5 miliar terkait proyek Hambalang. Uang itu untuk memuluskan Adhi Karya memenangkan lelang pekerjaan fisik proyek pembangunan Hambalang. Sementara itu, Komisaris PT Metaphora Solusi Global saat bersaksi dalam persidangan kasus Deddy, menyebut uang Rp 2,5 miliar itu sebagai pembayaran utang Teuku Bagus kepada Olly. Terkait penyidikan kasus Teuku Bagus, KPK pernah menggeledah rumah Olly dan menyita sejumlah furnitur mewah.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yang menjatuhkan hukuman terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin empat tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Ketua majelis hakim kasasi, Artidjo Alkostar menjelaskan, putusan dalam kasus Muhamamd Nazaruddin itu tertuang dalam Surat Register 2223/Kapidsus/2012. Majelis hakim, kata dia, mengabulkan gugatan JPU dan menolak gugatan kubu Nazaruddin yang meminta keringanan hukuman pidana.

Artidjo menjelaskan, dirinya menjadi ketua majelis hakim kasasi lantaran ketua Muda Pidana Khusus MA Joko Sarwoko telah pensiun per 1 Januari 2013. Untuk sementara, kata dia, semua kasus pidana khusus dilimpahkan kepadanya dan ditanganinya seadil mungkin.

Artijdo menjelaskan, kalau di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nazaruddin dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang (UU) 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya berkaitan gratifikasi dan di tingkat banding dijatuhi vonis sama, maka di tingkat kasasi hukuman diperberat.

Menurut ketiga majelis hakim, kata dia, putusan judex faktie di pengadilan pertama dan pengadilan banding layak dikoreksi. Nazaruddin terbukti melakukan lobi aktif untuk mendapatkan dana yang bersumber dari APBN kepada berbagai pihak untuk memuluskan proyek Wisma Atlet.

Karena itu, pihaknya memilih Pasal 12b UU 20/2001 karena tepat didakwakan ke mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. Pasal itu memuat ancaman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Mengapa memilih Pasal 12b, karena dia aktif mengadakan pertemuan dan itu bisa dilacak (buktinya) oleh majelis hakim,” ungkap dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Nazaruddin Bilang, Banyak Nama Di DPR RI Yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Posted by Umi Wijayanti | Friday, 17 January 2014          

KENDARINEWS.COM, JAKARTA - Mendekam di balik jeruji besi Lapas Sukamiskin tidak membuat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membisu. Sekali berkicau pada media massa, terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet itu menyebut banyak nama rekannya di  DPR RI yang terlibat kasus dugaan korupsi.

Setelah sejumlah nama orang dekatnya di Demokrat disebut terlibat korupsi di proyek Hambalang, kini Nazaruddin menyebut Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana dan anggota Komisi III Fraksi PDIP Herman Heri bermain dalam proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satunya proyek solar home system Pembakit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Nazaruddin mengaku tidak mengetahui dugaan keterlibatan Sutan Bhatoegana di kasus tersangka Sekjen ESDM Waryono Karyo. Tetapi kata dia, sudah sejak dulu Sutan memang sering bermain di proyek-proyek Kementerian ESDM. Salah satunya dalam proyek solar home system PLTS ESDM senilai Rp2,5 triliun yang menyeret Kosasih Abbas (mantan  Kepala Subdirektorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan).

"Saya kalau soal itu, saya enggak tahu (hubungannya dengan Waryono). Yang jelas proyek PLTS yang di Kementerian ESDM, yang hampir Rp2,5 triliun. Itu yang saya tahu," ujar Nazar usai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (16/1) malam.

Pemilik Group Permai ini mengungkapkan, Kosasih yang sudah diberikan status justice collabolator itu juga tidak mengungkap keterlibatan pihak lain. Di antaranya anggota DPR yang turut bermain dalam proyek PLTS. Padahal harus dibuka semua yang bermain.

"Jadi justice collaborator dia, tapi sampai sekarang enggak ada kan?," tanya Nazar.

Nazaruddin menyatakan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Herman Heri turut mengatur proyek PLTS melalui adiknya bernama Yudi.

"Begini yang harus diungkap oleh KPK itu siapa-siapa saja yg terlibat. Yang pasti Herman Heri, ada Gusti, Ada Rifki. Itu yang harus diungkap. Terus aktor-aktor di atas Kementerian ESDM-nya," paparnya.

Masih soal Herman Heri, Nazaruddin mengungkapkan, politisi PDIP itu dalam satu kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III pernah mengancam akan menembak Ade Rahardja, Deputi Penindakan KPK saat itu. Tetapi Nazar tidak menyebutkan alasan Herman mengancam Herman.

"Herman Heri pernah ngancam nembak Ade Rahardja. Tanya Pak Busyro," tandasnya. (Bersambung)