Presiden Joko Widodo: Citranya lagi digerogoti teman dekat sendiri

Perjalanan yang belum selesai (191)

(Bagian ke seratus Sembilan puluh satu, 24 Januari 2015, 07.48 WIB)

Presiden Joko Widodo: Citranya lagi digerogoti teman dekat sendiri

Inilah kasus kedua yang dialami Presiden Joko Widodo, yang akan mengurangi (menggerogoti citra) Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden lima tahun mendatang, dan tentu sangat menyenamgkan lawan politiknya (oposisi).

Kasus pertama adalah adanya isu larangan berjilbab yang dilakukan Menteri Perindustrian Rini, dan kedua masalah penangkapan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjajanto oleh Bareskrim Polri, dua kasus ini adalah awal , karena Kabinet Joko Widodo baru berjalan belum satu tahun, aka nada kasus apa lagi menyusul dalam empat tahun mendatang yang akan ikut andil membunuh citra Joko Widodo dari belakang yang dilakukan orang dekatnya, entahlah,

Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh kepolisian pada Jumat (23/01) pagi menuai "kemarahan" di media sosial. KPK juga mengajukan protes keras atas penangkapan ini.

Tagar #SaveKPK mencuat dan menjadi topik terpopuler di Twitter. Banyak orang mempertanyakan motif kepolisian melakukan penangkapan, yang terjadi di tengah polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Berikut perkembangan sejauh ini:

     Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny Sompie, mengatakan Bambang Wodjojanto ditangkap karena diduga melakukan rekayasa keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam kasus Pemilukada tahun 2010.

     Penangkapan ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima pada 15 Januari 2015 lalu, kata Ronny.

     Presiden Joko Widodo mengatakan, "Sebagai kepala negara saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada."

     Ketua KPK Abraham Samad mengatakan peristiwa ini adalah "kezaliman yang tidak bisa dibiarkan sama sekali."

     Aksi solidaritas terhadap KPK diadakan ratusan aktivis dan warga di depan kantor KPK sejak siang, meneriakan penyelamatan terhadap lembaga anti-korupsi.

20:21

Ditangkapnya Bambang Widjojanto menyebabkan 'kemarahan di media sosial' dan seruan agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam menyelesaikan isu KPK dan Polri.

Sampai di sini percakapan media soal terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Endang Nurdin dan Christine Franciska mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda melalui Facebook dan juga Twitter @BBCIndonesia.

19:42

Wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar, mengatakan lebih dari 100 orang masih berada di Gedung KPK.

Mereka yang terdiri dari berbagai kelompok, melakukan orasi, pembacaan puisi, dan bernyanyi.

"Sejumlah poster-poster Save KPK masih dipajang di lokasi. Mereka mengatakan akan menunggu di sana sampai Bambang Widjojanto kembali. Sekitar 30 polisi ikut menjaga di sekeliling KPK," lapornya.

19:04

Laporan tentang profil Pelapor Bambang Widjojanto ke polisi

Sugianto, nama pelapor Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014, menurut Tempo.co.

Anggota Komisi Hukum DPR itu menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringinbarat, Kalimantan Tengah.

18:54

Tanggapan Jokowi beri angin para politisi dan polisi korup

Bhatara Ibnu Reza, peneliti dari lembaga Imparsial, mengatakan sikap Jokowi tidak menyelesaikan masalah. "Dia tidak bersikap layaknya presiden yang menang dipilih rakyat, tapi justru bersikap seperti petugas partai," katanya.

Simak ulasan lengkap dalam tautan di bawah ini.

Drama KPK-Polri: Tanggapan Jokowi 'tidak selesaikan masalah'

TWEET18:42

Dari Twitter @BBCIndonesia

@Jaelanisaputraa: @BBCIndonesia #SaveKPK sampai kapan lembaga hukum Indonesia bersitegang terus? dari TNI vs POLRI, KPK vs POLRI kembalikan lembaga hukum...

@andreas_sabani: @BBCIndonesia Penangkapan BW itu dilakukan Polri untuk menunjukkan bahwa komisioner-komisioner KPK juga bukan orang bersih-bersihamat, seperti di Polri juga.

@Aldiasman: @BBCIndonesia BW dan BG sangat terkait. Tapi belum ada gesekan (kata Presiden)?????

18:40

Tes penentuan bagi presiden, kata Yenny Wahid dari Wahid Institute kepada kantor berita Reuters.

"Hal ini merupakan sebuah tes penentuan bagi presiden. Apakah dia mampu menangani kasus ini dengan keputusan yang benar dan masyarakat pun akan turut serta membantunya," kata Yenny Wahid.

TWEET18:29

Luthfi Assyaukanie, akademisi

18:24

Selamat sore, jika Anda lelah menyimak perdebatan tentang penangkapan Bambang Widjojanto, Anda bisa menyimak kisah nenek berusia 90 tahun di Kenya yang dinobatkan menjadi siswa SD tertua di dunia. Inspiratif!

Nenek 90 tahun murid SD tertua di dunia

TWEET18:20

Detik.com

ICW Desak Presiden Campur Tangan Atasi Konflik Polri Vs KPK

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan kepada Detik.com mengatakan, "Campur tangan Presiden bisa dilakukan dengan membuat Kepolisian RI cooling down.

"Polisi kan di bawah Presiden. Presiden harus bertanggung jawab, penting Presiden campur tangan."

FACEBOOK18:17

Dari Facebook BBC Indonesia

Kurnia Oye: Bukan teroris atau DPO (daftar pencarian orang) dan bukan pula kriminal yang tertangkap tangan kenapa mesti harus ditangkap di jalanan? Konyol dan sangat tidak profesional.

TaRa Rafardhan: Usaha pengalihan pemberitaan terkait status tersangka calon kapolri pilihan presiden kita. Setelah usaha fitnah foto mesra ketua kpk terbukti rekayasa.

Seila Nafisa Nastiti: Aku dengar dari berita televisi, penangkapan tidak beretika di depan anaknya. Apa yang menangkap itu enggak berpikir psikis anak, nanti kalau anaknya trauma bagaimana? Ya, kita cuma butuh ketegasan dan keadilan dari Pak Presiden yang tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi parpolnya.#saveKPK

Bambang Widjojanto ditangkap dan diperiksa Bareskrim terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Solopos.com, JAKARTA — Kaget, itulah reaksi praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengetahui penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh sekelompok orang yang akhirnya dikonfirmasi dari Bareskrim Polri. Menurut Todung, sulit bagi masyarakat untuk tidak berprasangka bahwa ini terkait dengan penetapan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Tidak bisa dinafikan, tapi ini bisa dilihat karena kepolisian gerah dengan sepak terjang KPK, mungkin kita khawatir ini langkah mundur serius dalam pemberantasan korupsi,” kata Todung Mulya Lubis via telepon dengan TV One, Jumat (23/1/2015) siang.

Dihimpun dari dokumentasi Solopos.com dan berbagai sumber, ini merupakan sengketa lama yang mencuat sebelum Bambang Widjojanto menjadi komisioner KPK. Saat itu, Bambang Widjojanto menjadi kuasa hukum Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010, MK mendiskualifikasi pasangan H. Sugianto dan H. Eko Soemarno yang saat itu diusung PDIP, Gerindra, dan PAN. MK memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk menetapkan pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Putusan MK itu kembali dipertanyakan karena ada isu kesaksian palsu dalam sidang MK tersebut.

Pada 16 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan seorang saksi dalam sidang MK tersebut yang bernama Ratna Mutiara bersalah atas kasus pemberian sumpah palsu dalam sidang sengketa pilkada di MK itu. Saksi tersebut dijatuhi vonis lima bulan penjara.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny F. Sompie, mengatakan Bambang Widjojanto terlibat dalam kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang disebut sebagai orang yang menyuruh saksi memberikan keterangan palsu.

“Para saksi mengatakan BW menyuruh mereka para saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan MK.

Namun Ronny tak bisa menjawab saat ditanya dalam status apa Bambang Widjojanto dalam sidang tersebut. “Tidak tahu saya, itu sudah 2010, mungkin sebagai penasehat hukum, mungkin,” katanya.

Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan karena ini merupakan kasus lama. Mabes Polri menangkap Bambang berdasarkan laporan saksi ke Bareskrim baru pada 15 Januari 2015. “Kita memprosesnya, telah ada alat bukti yang sah untuk memeriksa tersangka,” katanya.

Larangan Berjilbab, Hidayat Desak Menteri Rini Untuk Klarifikasi

PASBERITA.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum memberikan klarifikasi terkait larangan pengunaan jilbab panjang bagi karyawan di kementerian yang dipimpinnya.

Padahal, kebijakan tersebut begitu ramai dipergunjingkan di media sosial. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak menteri Rini segera merespons kebijakan yang diambilnya. Termasuk mengklarifikasi pelarangan pria yang memiliki jenggot, dan celana yang menggantung.

"Supaya tidak menimbulkan keresahan panjang, dan keresahan dalam bekerja (para pegawai BUMN)," ujar Hidayat saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis sebagaimana dikutip Okezone. (18/12/2014).

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, jika Rini terus bungkam, Hidayat mengaku akan mendesak DPR lewat Komisi VIII untuk memanggil mantan menteri perindustrian di era Presiden Megawati itu.

Hidayat mengatakan, Rini telah melanggar kebebasan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam menjalankan agamnya dan ajarannya yang sudah terpatri dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Kontroversi ini harus diselesaikan DPR. Penting segera memanggil Bu Menteri (Rini Soemarno) untuk segera dikoreksi," tegasnya.

Hidayat juga mencibir pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih berkonsentrasi terhadap revolusi mental yang digagas dahulu, ketimbang hanya mengurusi hal-hal yang dianggap tidak penting.