100 hari Presiden Joko widodo 'bulan madu terburuk'?
Pengamat mengatakan pemilih menggantungkan harapan kepada
Joko Widodo.
Hari ini, Rabu (28/01), merupakan 100 hari pemerintahan
Jokowi di tengah belum meredanya konflik antara KPK dan polisi, yang diawali
dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Jokowi.
Mungkin itu yang membuat beberapa pihak menilai 100 hari
Jokowi sebagai "bulan muda terburuk" walau politikus PDI-P melihatnya
sebagai pijakan untuk masa lima tahun mendatang.
Abas, seorang warga Jakarta yang berjualan batu akik
dengan cepat mengatakan "kurang senang" ketika dimintai komentarnya
tentang 100 hari pemerintahan Jokowi.
Ia menganggap terlihat dari berbagai peristiwa,
"Jokowi itu wayang dan ada dalangnya."
Lain dengan Geri, seorang mahasiswa Universitas Atmajaya,
yang mengaku, terlepas dari berbagai kekisruhan, ia tak terlalu kecewa.
Adapun Olga Ocha, warga Belitung yang bekerja di bidang
pertambangan, yang sedang berada di Jakarta untuk urusan kerja, mengatakan,
sebetulnya awalnya ia menaruh harapan besar pada Jokowi.
Namun berbagai kebijakan, dan akhirnya masalah KPK-Polri,
membuatnya kebingungan, dan berpikir lain.
Ini memang suasana umum, terkait 100 hari pemerintahan
Jokowi, yang merupakan "bulan madu yang buruk" untuk waktu singkat,
kata peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti.
"Bulan madu yang sangat singkat, bukan karena waktunya
semata, tapi juga karena ekspektasi kita begitu besar. Efek dan tingkat
keterkejutan kita (atas kebijakan-kebihjakan Jokowi) yang begitu dahsyat, dan
efeknya besar," ungkap Bivitri Susanti.
'Ekspektasi tinggi'
Jokowi dan Kalla
Pasangan Presiden Joko Widdo dan Wakil Presiden Jusuf
Kalla diusung beberapa partai.
Ia mencontohkan berbagai kebijakan Jokowi tak sesuai
dengan harapan, dan janjinya sendiri, seperti eksekusi hukuman mati, pemilihan
kabinet, pembunuhan di Papua, dan yang masih terus berlangsung, kemelut
KPK-pencalonan Kapolri.
"Padahal ekspektasi terhadap Jokowi begitu tinggi,
selain karena sosoknya, juga saat pilpres lalu ia mengkomunikasikan Nawacita
dengan begitu indah: penegakkan hukum, perlindungan HAM, pemberantasan dan
lain-lain."
"Selain itu, yang jadi masalah adalah efek dari
sejumlah kebijakan kontroversial Jokowi itu sangat besar. Eksekusi terhadap
sejumlah terpidana mati, padahal pendahulunya justru melakukan moratorium
hukuman mati. Kemudian pengajuan calon Kapolri bermasalah disusul kekisruhan
politik dan hukum sampai sekarang ini. Efeknya sangat basar."
Bivitri menambahkan berbagai kebijakan dan keputusan
Jokowi bukan hanya melampaui tingkat mengecewakan, tapi sampai membangkitkan
kemarahan.
Itu tercermin dari perlawanan besar dari berbagai
kalangan di berbagai kota, terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai
Kapolri, disusul penangkapan terhadap Bambang Widjajanto, wakil ketua KPK, yang
berbuntut pada kisruh tak berkesudahan.
Dukungan
Kritik keras publik yang pertama yang sangat dini atas
Presiden Jokowi di masa lima tahun jabatannya ini juga ramai di media sosial.
Sebagian mengeluhkan situasi ekonomi keseharian dan tak
sedikit yang mempermasalahkan ketidakberdayaan Jokowi terhadap tekanan
partai-partai pendukungnya.
Bagaimanapun hal itu tidak perlu dirisaukan, paling tidak
menurut politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang justru melihat sisi
positifnya.
"Justru mendingan kita berantem, kisruh di 100 hari
pertama, tapi setelah itu dilakukan evaluasi. Ini menjadi pijakan yang penting,
dipetik pelajaran-pelajaran berharga. Tentu bukan untuk secara tergesa-gesa
menyebut pemerintah Jokowi-JK telah gagal, masih jauh," kata Rieke yang
merupakan anggota DPR di Komisi IX.
"Justru 100 hari kemarin, bertempurlah kalau perlu,
dan selanjutnya kelihatan mana yang betul-betul bekerja, dan mana yang tidak.
Mana lawan, mana kawan, yang mana penjilat. Justru di 100 hari yang
berdarah-darah kemarin itu bisa menjadi pihjakan kuat, agar ke depannya bisa
'membasuh luka rakyat', begitu istilahnya," kata Rieke pula.
Namun anehnya, seperti diamati Bivitri Susanti, para
politikus PDIP di parlemen, selain dalam soal pencalonan Kapolri, justru tidak
tampak memberi dukungan yang diperlukan pemerintahan Jokowi.
BBC berusaha meminta komentar para pejabat pemerintah,
namun sebagian besar tak mengangkat teleponnya.
Satu-satunya yang mengangkat telepon, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, mengaku sedang rapat bersama Presiden Jokowi dan tak bersedia
berkomentar (BBC)
No comments:
Post a Comment