Perjalanan yang belum selesai (3)

Suya Paloh

Perjalanan yang belum selesai (3)

(Bagian ketiga, Depok , Jawa Barat , Indonesia, 6 Agustus 2014. 21.00 WIB)

Enam tahun bekerja sebagai Reporter Kantor Berita Antara saya bersyukur bisa meliput di hampir semua benua, mulai dari Amerika Serikat, pada waktu pidato Presiden Soeharto di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa, meliput pengapalan gas alam cair dari Kilang Gas Alam Cair (LNG) dari Bontang , Kalimantan Timur sampai kota Osaka dan Tokyo.

Meliput berkali-kali sidang Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Bali dan Vienna, Austria, sampai Konferensi Energi Dunia di Madrid, Spanyol dan Singapura, sampai pertemuan mediasi Konflik Iran-Irak di Muscat, Oman di Timur Tengah

Dua kali saya bertugas ke Amerika Serikat dan Jepang termasuk ke Madrid, Spanyol saya selalu menyempatkan diri singgah ke rumah adik kandung saya Sri Mulyani (kini guru Taman Kanak-kanak di San Diego, California. Dia sudah tinggal di San Diego lebih dari 20 tahun karena bersuamikan warga Amerika Serikat seorang pengacara Omar Abdul Madjid namnya, dari perkawinan mereka dikaruniai empat anak ,pertama kini masih kuliah di San Fransisco State University, jurusan Biologi, anak kedua kuliah di California State University , anak ketiga sekolah di Sekolah Menengah Atas  dan keempat SMP.

Enam tahun bekerja di Kantor Berita Antara, kemudian saya pindah ke Majalah Ekonomi PROSPEK yang dimiliki penguaha Soetrisno Bachir. Alasannya sederhana, gaji saya naik 10 kali lipat serta fasilitas mobil . Baru setahun beroperasi Majalah ini bangkrut, padahal awak redaktur dan bidang lain banyak pindahan dari Majalah Tempo, seperti Praginanto yang jadi pemimpin Redaksinya. Walaupun Praginanto gagal jadi Pemimpin Redaksi PROSPEK secara permanen karena di ‘’kudeta’’ sahabat-sahabatnya sendiri dari Tempo.

Karena Bangkrut saya pindah ke Harian Media Indonesia selama enam tahun mulai dari Kantor lama di Jalan Gondangdia Lama, sampai kantor baru  di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Belakangan di kawasan ini juga dibangun oleh pemiliknya Surya Paloh sebagai markas Televisi Metro TV.

Enam tahun saya bekerja di Harin Media Indonesia saya pingin merasakan bekerjs di Televisi (SCTV) semasa Sumita Tobing jadi Pemimpin Redaksinya dan saudara Eddy Ellison mantan Redaktur Eksekutif Media Indonesia mendapat posisi yang sama di Surya Citra Televisi (SCTV).

Muhammad Jusuf Kalla

Namun, di SCTV saya gagal masuk karena ketika tes kesehatan di RCTI saya dinyatakan sakit diabetes, padahal saya sudah menulis surat Pengunduran Diri dari Harian Media Indonesia.

Tahun 1996 Ketika Majalah Tempo ‘’dibreidel’’ (dicabut hak edarnya ) oleh pemerintah manajemen Majalah Tempo membeli majalah spesialis Berita Kriminal Detektif & Romantika yang kemudian logo majalah disingkat D&R saja ini untuk merubah citra majalah dari Majalah isu hanya Hukum dan Kriminal menjadi Majalah Berita seperti layaknya Majalah Tempo.

Saya melamar ke Majalah D&R, dan tetap saja gagal tes kesehatan di Rumah Sakit Carolus Jakarta, karena diabetes. Tapi Pemimpin Redaksi Majalah D&R Bambang Bujono menelpon Personalianya agar meluluskan saya dengan alasan penyakit diabetes bisa hidup normal.

Tiga tahun kemudian Majalah Berita Tempo terbit kembali, dan Majalah ini sempat di jual dan dikelola pemegang saham lainnya Harian Berbahasa Inggris The Jakarta Post. Tapi karena sebagian besar wartawannya kembali kee Majalah Tempo dan D&R sulit berkembang dan bersaing dengan saudaranya Tempo, akhirnya awal tahun 2000 Majalah D&R ditutup.

Setelah mencoba jadi Branch Manager PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri di Balikpapan dan Redaktur Business Week edisi Indonesia awal tahun 2004 saya bekerja Jadi Yayasan Bina Swadaya yang sebagai Staf Spesialis Komunikasi .

Berkat Bantuan Dana Selandia Baru Aid (New Zealand Aid) kami melaksanakan proyek perdamaian di kota Ambon. Sehingga saya dan tim awal Januari 2004 mulai bertugas di Ambon.

Tugas saya sesuai proposal yang saya buat sebelumnya adalah membangun Radio Komunitas yang dikelola bersama para pemuda Kristen dan Pemuda Muslim.

Konflik Ambon April 2004

Satu dibangun di aperbatasan Amantelu (Kristen) dengan Batu Merah Muslim, satu lagi dikawasan Wai Haong (Muslim) dengan Batu Gantung (Kristen), dan satu lagi di kawasan Baguala, dekat Bandara Ambon.

Baru tiga bulan saya dan tim bertugas di Ambon, ketika itu saya mengontrak rumah di kawasan bukit Amantelu (kawasan Kristen) yang berbatasan dengan Batu Merah (Muslim). Rumah ini sebelumnya bersama ratusan rumah lainnya habis dibakar kelompok Muslim yang menyerang. Setelah dibangun kembali kami kontrak yang berfungsi sebagai markas kantor kami juga sebagai tempat tinggal.

 Bertepatan dengan Ulang Tahun Republik Maluku Selatan kerusuhan kembali pecah di kota Ambon yang menewaskan 12 orang termasuk empat orang prajurit Brigade Mobil yang baru turun dari truk, Brimob ini tewas terkena senjata sniper gelap dari kejauhan.

Karena kantor saya di perbukitan dan perbatasan dengan Batu Merah ribuan warga Muslim dengan berbagai jenis senjata mulai terkonsentrasi di Perbatasan , begitu pula para pemuda Kristen melewati depan kantor Nampak berlarian dengan berbagai senjata mulai dari parang panjang khas Maluku sampai Senjata rakitan.

Selama tiga hari tiga malam kami mencoba bertahan di kantor berharap konflik bisa reda kembali. Padahal kesatuan Brimob (Brigade Mobil) dan berbagai kesatuan Angkatan DaraT Republik Indonesia mulai dari Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan kestuan Marinir telah lama ditempatkan di semua pelosok strategis di Maluku, baik di provinsi Maluku, maupun di Maluku Utara.

Konflik Ambon April2004

Selama tiga hari konflik bukan mereda tapi malah meningkat. Hotel Amman dan Pasar Mahardika dibakar, termasuk Kantor Perwakilan UNICEF di Ambon.

Sehingga setelah konsultasi dengan Yayasan Bina Swadaya Jakarta kami untuk sementara akan mengungsi Ke Jakarta. Namun bagaimana caranya mengungsi untuk menuju Bandar Udara Ambon harus melalui kawan Batu Merah yang perbatasannya sudah dijaga ribuan pemuda Muslim dengan berbagai jenis senjata.

Kebetulan di Kodam Pattimura Ambon Kepala Puskopat (Koperasi Kodam) adalah Kolonel Chaerul Pasha, rekan semasa kecil dan tetangga di asrama tentara Kobekdam V Jaya Cililitan Kecil. Sehingga saya telpon dia ‘’Bapak Chaerul kondisi Ambon semakin tidak kondusif ribuan massa Muslim dan Kristen dengan berbagai jenis senjata sudah berhadapan di kawasan Amantelu-Batu Merah hanya beberapa meter saja dari lokasi Kantor kami.

‘’Pak Muhammad Jusuf kan muslim, teriak saja Allahu Akbar, agar bisa lewat dikawasan Batu Merah. ‘’Pak Chaerul dalam posisi tegang begini kadang sulit membedakan apakah kita Muslim atau Kristen, jadi belum sampai saya ke kawasan batu Merah kami sudah tewas dipanah para pemuda Muslim itu, apalagi kita akan mengungsi dari kawasan Kristen’’.

Akhirnya Buce, manager administrasi Kantor yang memang selain Kristen juga warga Amantelu yang tahu seluk beluk kota Ambon, berinisiatif membawa kita mengungsi agar aman kita setelah jalan tikus perbukitan kita sampai di pesisir pantai sekitar dua jam dai kawasan Waihong, kami menyewa speed boat untuk membawa kita ke Bandar Udara, setelah sebelumnya melalui telpon kita memean tiket pesawat Lion Air.

Bersama beberapa orang ibu dan anak tim kami mengungsi melalui laut tapi satu jam berjalan speed boat sempat mogok sehingga selama tiga jam sempat terbara arus kea rah laut Banda.

Setelah tiga jam terapung di tengah laut berkat kerja keras crew Speed Boat mesin bisa hidup kembali, sehingga sekitar pukul 05. Sore waktu setempat kita sampai di Bandar Udara Ambon,

Tapi: ‘’baru lima menit lalu pesawat terakhir Lion Air terbang, jadi kita ketinggalan pesawat, sehingga kami memtuskan tingal di Mess Milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) kita bisa tidur nyenyak di Mess ini karena 24 jam dijaga tentara AURI di se keliling Mess. (Penginapan dinas),

Dari Mess AURI Nampak kobaran api dan asap melanda kota Ambon, Banyak rumah, gedung dan hotel yang terbakar, Sehingga kami kuatir apa yang telah diupayakan Muhammad Jusuf Kalla yang telah berhasil mendamaikan konflik Ambon bisa buyar kembali.

Setelah dua bulan mengungsi ke Jakarta, setelah dirasa aman kami pun bertugas kembali ke Ambon meneruskan proyek Perdamaian New Zealand Aid alhamdulilah Konflik ambon yang telah menewaskan lebih 100 ribu jiwa, terbesar seteelah Perang Dunia II tidak terjadi lagi (Amin)

(Bersambung)

Liputan6.com, Ambon: Kota Ambon, Maluku, kembali bergolak. Sedikitnya 12 orang tewas dan 91 lainnya luka-luka menyusul kerusuhan massa di Kota Ambon, Ahad (25/4). Selain korban jiwa, beberapa gedung serta rumah di sana hangus terbakar.

 Namun, berdasarkan data Kepolisian Daerah Maluku, korban tewas berjumlah 10 orang. Sejauh ini kerusuhan massa diduga dipicu kekecewaan kelompok Islam menyusul sikap kepolisian yang mengawal para simpatisan Republik Maluku Selatan seusai menggelar perayaan hari ulang tahun.

 Sementara, hingga saat ini, korban luka-luka masih dirawat di beberapa rumah sakit, seperti RS Al-Fatah, RS Bhakti Rahayu, dan RS dr Haulussy. 

Peta Konflik

Sebenarnya ketegangan dimulai sejak Ahad pagi. Saat itu, sebanyak 51 bendera RMS kembali berkibar di Maluku terkait peringatan hari ulang tahun ke-54 kelompok separatis tersebut. Melihat kondisi ini, Polda Maluku segera menerjunkan personelnya untuk menurunkan bendera yang sebagian besar dipasang di atas pohon dan gunung. Sedikitnya dua pengibar bendera RMS di Saparua juga ditahan polisi. 

Situasi kian panas ketika kelompok RMS menggelar acara peringatan HUT ke-54 RMS oleh massa Forum Kedaulatan Maluku (FKM) di kediaman pemimpinan eksekutifnya, Dr Alex Manuputty di kawasan Kudamati [baca:Lagi, Bendera RMS Berkibar di Ambon]. Saat itu, upacara dipimpin Sekretaris Jenderal RMS Moses Tuanakota dan diikuti sekitar 1.000 orang. Dalam acara ini, mereka juga sempat mengibarkan bendera RMS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak berlangsung lama, polisi yang datang ke lokasi segera menurunkan bendera RMS. Dalam kesempatan ini, polisi juga membawa Moses ke Markas Polda Maluku dengan diikuti massa sambil berpawai membawa bendera RMS. Sesampai di Mapolda, polisi akhirnya menahan 24 orang lainnya yang mengaku turut bertanggung jawab. 

Sementara sebagian massa RMS yang tak ditahan akhirnya kembali pulang. Tapi, di tengah perjalanan, pendukung RMS yang kembali dari Mapolda Maluku justru dihadang massa yang menamakan diri Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia di sekitar Tugu Trikora. Awalnya, kedua massa hanya saling lempar. Tapi, aksi kian panas hingga terdengar letusan tembakan. Massa kian beringas. Kerusuhan pun tak terelakan dan kembali pecah. 

Tak hanya di kawasan Tugu Trikora, kerusuhan juga terjadi di beberapa kawasan lain seperti Mardika dan Pokka yang menjadi lokasi konsentrasi massa. Di lokasi ini, massa terprovokasi untuk melakukan pembakaran. Tak jelas kelompok mana yang mulai membakar. Tapi, gedung perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana menjadi bangunan pertama yang dibakar. Sebuah hotel serta sejumlah rumah dan sebuah tempat ibadah pun turut dibakar. 

Menurut Kepala Polda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Bambang Sutrisno, sebenarnya pihak Polda bekerja sama dengan instansi TNI dan pemerintah daerah setempat telah mengantisipasi perayaan itu dengan melancarkan Operasi Merah Putih. Bahkan, Polda Maluku juga telah mengantisipasi sikap tokoh RMS Moses Tuanakota yang memprovokasi masyarakat dengan menyebarkan selebaran agar tak takut merayakan peringatan ultah kelompok separatis tersebut. Diketahui, Moses juga melayangkan surat kepada Presiden Megawati Sukarnoputri yang berisi rencana peringatan itu. "Sejak 24 April malam kami telah menyita puluhan bendera RMS yang dinaikkan di tempat-tempat terpencil, sampai dengan Minggu pagi, " ujar Bambang saat telewicara dengan reporter SCTV Bayu Sutiyono, Ahad petang. 

Mengenai situasi terakhir di Ambon, Bambang mengungkapkan, sudah dapat dikendalikan dalam arti kata belum terjadi konflik baru antarkelompok. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat dan berupaya meluruskan informasi yang belum jelas. Polda Maluku juga telah menyekat wilayah-wilayah yang kemungkinan akan menyebabkan bentrokan. Misalnya, jalur lalu lintas masyarakat, dari bandar udara ke Ambon dihidupkan lagi melalui jalur laut. Selain itu, Polda Maluku juga telah melaporkan kerusuhan ini dan meminta penambahan pasukan pada Kapolri Jenderal Da`i Bachtiar. Begitu juga dengan pihak TNI juga sudah melaporkan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto. 

Sekadar menyegarkan ingatan, Kota Ambon dilanda konflik horizontal pada 19 Januari 1999. Konflik yang bernuansa suku agama ras dan antargolongan (SARA) itu kemudian meluas di hampir wilayah Maluku. Pemerintah saat itu akhirnya menerapkan Darurat Sipil bagi Maluku dan Maluku Utara. Dan, berbagai upaya mendamaikan kedua kelompok yang bertikai akhirnya membuahkan hasil. Pada pertengahan Februari 2002, Pertemuan Malino II menghasilkan sebelas kesepakatan damai [baca: Sebelas Kesepakatan Mengakhiri Pertemuan Malino]. Perdamaian pun mulai tampak meski sehari pascapenandatangan Malino II, Kota Ambon diguncang tiga ledakan [baca: Tiga Ledakan Mengguncang Ambon]. 

Namun warga Maluku, khususnya di Ambon, tetap mengupayakan perdamaian. Seiring dengan mereda konflik di sana, pemerintah pada 15 September 2003 akhirnya mencabut Darurat Sipil yang diterapkan sesuai Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 tentang Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara--yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 40 Tahun 2002. Sedangkan status Darurat Sipil di Maluku Utara sudah dicabut melalui Keppres Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Darurat Sipil di Provinsi Maluku Utara [baca: Status Darurat Sipil di Maluku Dicabut].(ORS/Sahlan Heluth)

Konflik Ambon Diduga Dibiarkan Terjadi
Jum'at, 30 April 2004 | 16:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Titian Perdamaian (ITP), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melihat adanya kecenderungan kuat konflik di Ambon dibiarkan. Kesimpulan ini diambil setelah sebelumnya ITP melihat ada dialog antara masyarakat dan Pangdam dan Wakil Polres Ambon beberapa jam sebelum terjadi kerusuhan tanggal 25 April. 

Menurut Ichsan Malik, Direktur ITP yang kebetulan membuat rekaman film tentang Ambon (24/4), pada diskusi hari ini (30/4), awalnya kerusuhan terjadi di satu kantong (empat titik) di Kota Ambon. Tetapi secara tiba-tiba konflik meluas ke beberapa titik setelah munculnya jargon atau kata-kata yang bernuasa sangat nasionalis, seperti NKRI harga mati. 

Konflik menjadi meluas setelah tidak ada penanganan yang efektif dan koordinasi yang baik antara TNI, Polri, dan gubernur. "Awalnya kerusuhan hanya berupa lemparan batu, tetapi situasi kemudian menegang dengan adanya statementseperti tembak di tempat yang dilanjutkan dengan kebakaran," ujar Ichsan saat penayangan rekaman video Ambon di gedung LIPI.

Selain adanya pembiaran, baik dari pemerintah, TNI, maupun Polri, kata Ichsan, konflik muncul karena pemerintah tidak becus menangani situasi Ambon pascakonflik. Seperti penegakan hukum masih tumpul, komunikasi politik antar masyarakat tidak jalan dan sejumlah agenda penanganan massa konflik terbengkalai. Padahal pascakonflik sangat penting, tetapi pemerintah lebih mengutamakan mengamankan pelaksanaan pemilu. 

Ketiga institusi menyesalkan adanya pengaitan antara Font Kedaulatan Maluku (FKM)/ Republik Maluku Selatan (RMS) dan NKRI terhadap terjadi konflik di Maluku. Menurut mereka sebaiknya FKM/RMS jangan dikaitkan dengan kelompok Kristen yang berhadapan dengan NKRI yang dikaitkan sebagai kelompok muslim. 

Mereka meminta pemerintah maupun aparat yang berwenang segera menjelaskan siapa yang disebut kelompok pendukung FKM/RMS dan NKRI di Ambon yang dianggap sebagai pemicu munculnya konflik. "Dua tahun situasi sudah kondusif setelah pascakonflik, tetapi justru meledak pada 25 April yang dibarengi dengan munculnya istilah-istilah NKRI dan lain-lain yang bersifat nasionalis," ujar Ichsan.

Ketiga Institusi ini juga menyesalkan sikap media massa lokal Ambon yang ikut memperpanas suasana. Media lokal dianggap sebagai salah satu penyulut konflik karena sering mengangkat isu-isu sensitif yang menggugah rasa nasionalisme masyarakat setempat. Tetapi bagaimanapun ketiga institusi ini berpendapat bahwa munculnya konflik di Ambon karena didalangi pihak tertentu di Jakarta serta adanya agenda besar yang akan berlangsung (pemilu presiden). "Patut diduga agenda pemilihan presiden membawa pengaruh," kata Ichsan.

Dengan munculnya konflik ini, ketiga institusi meminta pencegahan masuknya kelompok-kelompok bersenjata/milisi dari luar Maluku terutama yang mengatasnamakan simbol-simbol agama atau alasan untuk mencegah separatisme. Pemerintah pusat diminta untuk lebih bersikap profesional dan lebih mengutamakan perbaikan pascakonflik. 

Menurutnya, perbaikan pascakonflik jauh lebih rumit dan kompleks disebabkan hancurnya sistem yang ada. Pemerintah juga harus belajar menangani kejadian yang luar biasa dan yang lebih penting munculnya pernyataan-pernyataan seperti NKRI dan RMS jangan dikaitkan dengan agama, seperti NKRI kelompok Islam dan RMS sebagai kelompok Kristen. 

Pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan konflik di Ambon sebaiknya tidak hanya mementingkan keamanan tetapi juga menjalankan birokrasi dan kemanusiaan secara serentak. 

Tahapan Konflik Ambon (1999-2004)

Menurut laporan http://earthy-moony.blogspot.com/

Konflik Ambon Terjadi pada kurun waktu masa peralihan pemerintahan otoriter (Rejim Orde Baru) ke Demokratis (Reformasi) bulan desember 1998 sampai dengan maret 1999. Konflik diawali dengan pertikaian pertikaian yang terjadi antara indivdu yang berbeda etnis dan agama di beberapa tempat di ambon dan Maluku. Akibat pertikaian-pertikaian tersebut muncul isu anti BBM ( Suku Buton, Bugis, Makassar), sehingga Suku Buton, Bugis, dan , Makassar keluar dari Ambon dan Maluku. Pemuka adat, kepala desa, tokoh agama, dan para camat di Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut menandatangani kesepakatan damai di Markas Korem 174 Pattimura, Ambon. Satu Batalion TNI AD asal Makassar ditarik, diganti satu batalyon marinir dari Surabaya, satu batalion dari Purworejo, dan satu batalion dari Situbondo.

Konfrontasi

Terjadi selama kurun waktu Maret 1999 sampai dengan April 2000. Usaha-usaha perdamaian yang dilakukan dengan pembentukan tim khusus dan penandatanganan ikrar perdamaian pemimpin MUI Maluku, Gereja Katolik, dan gereja Protestan Ambon di Lapangan Merdeka, Ambon tidak berhasil menghentikan kerusuhan, sehingga kerusuhan terus berlanjut. Bahkan usaha-usaha dari tokoh pemerintah untuk membantu upaya rekonsiliasi dan pemulihan masyarakat Maluku juga tidak berhasil, soalnya kelompok RMS disebut-sebut terlibat. Menjelang tahun baru Maluku Utara menjadi ladang pembantaian. Penyerbuan beruturut-turut terjadi di Kecamatan Tobelo, dan Galela di Halmahera, Maluku Utara. Tablig akbar, latihan jihad dan seruan untuk berjihad ke Maluku dan Ambon mulai diserukan di daerah sekitar ibukota oleh tokoh-tokoh Islam.

Krisis

Terjadi dari bulan Juni 2000 sampai dengan Agustus 2001. Terjadi serangan balikdari kelompok putih (kelompok jihad) terhadap kelompok merah (masyarakat asli beragama Kristen). Gereja, asrama Brimob diserang dan dibakar serta gudang senjata dibakar, yang mengakibatkan ratusan jiwa melayang. Karena kejadian tersebut maka diberlakukan darurat sipil oleh Pemerintah di seluruh kepulauan Maluku seperti pemeberlakuan jam malam. Di mana-mana aparat keamanan masih terus patroli, dan berjaga di setiap perbatasan wilayah yang dianggap masih rawan konflik. Terjadi kontak senjata antara Batalyon Gabungan (Yon Gab) dan Marinir dengan sekelompok warga di kawasan perbatasan Batumerah-Mardika sehingga mengakibatkan 10 warga sipil tewas dan belasan lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. Terjadi aksi penyusupan di rumah-rumah warga. Modusnya, orang-orang tak dikenal itu mendatangi rumah pada malam hari, lalu mengetuk pintu. Para penyusup itu akan membacok siapa saja yang membukakan pintu, tujuh warga meninggal dibacok dan 17 lainnya luka-luka, di samping dua penyusup tanpa identitas juga tewas. Sebuah bom meledak di sebuah warung makan di Ambon.

Outcome

Terjadi dari bulan April 2002 hingga September 2003. Jam malam dan darurat sipil masih diberlakukan. Kapolri Jendral Polisi Dai Bachtiar, di Ambon, mengatakan, status Darurat Sipil mungkin dicabut kalau daerah ini sudah memiliki Gubernur definitif. Karel Albert Ralahalu dan Mohammad Abdullah Latuconsina terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2003-2009. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa persnya mengatakan, Pemerintah segera mencabut status darurat sipil di Maluku menjadi tertib sipil.

Post Konflik

Terjadi mulai September 2003 sampai dengan April 2004. Maluku dinyatakan sebagai wilayah berstatus tertib sipil, setelah tiga tahun berstatus darurat sipil. Sejak peralihan status darurat sipil menjadi tertib sipil pada September 2003 di Provinsi Maluku, masyarakat menyerahkan 94 bom rakitan dan 77 unit senjata api rakitan kepada polisi dan TNI. Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM Ade Endang Dachlan mengatakan, Ketua Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alex Manupputy melarikan diri dari Indonesia ke AS melewati jalur-jalur tidak resmi. Manuputty divonis empat tahun penjara terkait kasus makar. Pemilihan Umum Legislatif di Maluku berjalan aman dan tertib. Situasi serupa juga terjadi saat kampanye pemilihan, namun kerusuhan pecah kembali setelah polisi membubarkan massa yang sedang memperingati HUT RMS. (BERSAMBUNG)