Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan anggaran belanja beli pesawat tempur buatan Amerika Serikat F16 dan Jet Tempur buatan Rusia Sukhoi daripada membeli traktor untuk lahan pertanian.

Indonesian Sukhoi

Indonesian F16

Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan anggaran belanja beli pesawat tempur buatan Amerika Serikat F16 dan Jet Tempur buatan Rusia Sukhoi daripada membeli traktor untuk lahan pertanian.


Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 276,7 triliun untuk membayar gaji pegawai. Jumlah itu meningkat 18,8 persen dari yang dialokasikan tahun ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya hari ini menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunannya.

"Pemerintah Insya Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran," jelasnya, Jumat (16/8/2013).

Dia menyebutkan, besaran kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri mencapai 6 persen dan pensiunan sebesar 4 persen. Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi laju inflasi. Kenaikan itu sekaligus juga dalam rangka reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan iuran kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu terkait dengan jaminan sosial.

"Dengan ditingkatkannya iuran menjadi Rp 19.225 per orang, per bulan, kita harapkan penyedia pelayanan kesehatan swasta makin aktif untuk ikut serta dalam penyediaan layanan kesehatan ini," jelas Presiden.

Pemerintah mematok target yang optimistis untuk perekonomian Indonesia tahun depan. Hal itu dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota RAPBN 2014.

Dalam penjelasannya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan strategi pertumbuhan perekonomian, dengan mengandalkan konsumsi domestic. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 6,4 persen.

Untuk inflasi, pemerintah mematok target di kisaran 4,5 persen. Untuk mencapai itu, strategi yang ditempuh adalah melaksanakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Adapun untuk nilai tukar, pemerintah mematok di level Rp 9.750 per dolar AS pada tahun depan. Level itu jauh lebih kuat dari kondisi saat ini, di mana nilai tukar rupiah terhadap dollar AS telah mencapai Rp 10.400.

Pemerintah juga menargetkan asumsi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang bertenor  3 bulan, berada di level 5,5 persen, sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 106 dollar AS per barel.

Keenam, asumsi lifting minyak dipatok 870.000 barel per hari, sementara lifting gas bumi mencapai 1,240 juta ekuivalen barel per hari.


 Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah itu naik 10,7 persen dari tahun ini.

Dari jumlah itu, perolehan dari perpajakan berkontribusi sebesar 78,8 persen atau Rp 1.310,2 triliun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, untuk mencapai target tersebut, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio digenjot dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014.

"Sedangkan tax ratio dalam arti luas, yang mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam  telah mencapai 15,5 persen," jelas Presiden, Jumat (16/8/2013).

Presiden juga menyebutkan bahwa optimalisasi pendapatan negara, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Adapun langkah-langkah untuk memperbesar pendapatan negara meliputi penyempurnaan peraturan perpajakan, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan, dan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak.

"Kebijakan pendapatan negara, juga meliputi langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber non pajak. Langkah-langkah itu mencakup optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam," jelas Presiden.

Hal ini dilakukan  dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu pemerintah juga melalukan upaya optimalisasi penarikan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN; serta optimalisasi  pengelolaan dan pengawasan PNBP Kementerian Negara dan Lembaga.



 Pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar, di atas Rp 30 triliun untuk tujuh kementerian/lembaga, yang dinilai strategis untuk mendukung program pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan beberapa isu yang menjadi fokus program pemerintah adalah pendidikan, kesejahteraan dan keamanan. Adapun tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi cukup besar adalah:

- Kementerian Pertahanan -- Rp 83,4 triliun
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -- Rp 82,7 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum -- Rp74,9 triliun
- Kementerian Agama -- Rp49,6 triliun
- Kementerian Kesehatan -- Rp44,9 triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia -- Rp41,5 triliun
- Kementerian Perhubungan -- Rp39,2 triliun

"Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus kita bersama, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal," jelas Presiden.

Sementara itu, untuk alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Sedangkan di bidang pertahanan, pemerintah alokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan.

 Pemerintah mematok defisit anggaran tahun depan di level 1,49 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk membiayai defisit, pemerintah akan memenuhi pembiayaan dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, RAPBN 2014 akan tetap ekspansif. Defisit sebesar itu ekuivalen dengan Rp 154,2 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah memanfaatkan fasilitas pinjaman pinjaman program dan pinjaman proyek.

"Di sisi lain, pada tahun 2014, kita upayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, yang mencapai 33 persen terhadap PDB," ujarnya dalam pidato Jumat (16/8/2013).

Presiden menyatakan, defisit anggaran tahun depan lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit tahun ini yang mencapai 2,38 persen.

"Sebagai Kepala Pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada Presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya," ujarnya.