Paket kebijakan ekonomi indonesia akan mendorong menjadi kekuatan ekonomi dunia

Perjalanan yang belum selesai (382)

(Bagian ke tiga ratus delapan puluh dua, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 12 November 2015, 19.05 WIB)

Paket kebijakan ekonomi indonesia akan mendorong menjadi kekuatan ekonomi dunia

Presiden Indonesia Joko Widodo telah meluncurkan enam paket kebijakan ekonomi yang diharapkan akan mendorong peningkatan investasi dalam dan luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di Indonesia.

Salah satu contoh bila pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh 4,5 persen per tahun, maka tahunini sektor perikanan tumbuh delapan persen dan sektor industri pertanian tumbuh rata-rata di atas 6 persen, bahkan bila dengan dikeluarkannya ke enam paker kebijakan ekonomi dan akan disusul dengan paket kebijakan ekonomi tahap berikutnya, maka bukan tidak mungkin pada tahun 2030 Indonesia akan melampau ekonomi Australia dan Korea Selatan, bahkan Indonesia kini sudah melampaui kekuatan ekonomi inggris.

Kini Asia memang lagi tumbuh pesat ekonominya menggeser pengaruh ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Itu sebabnya Amerika Serikat mulai lebih melirik Asia dan mulai menggeser kedekatan ekonominya dengan Eroa dan Timur Tengah dengan membentuk Poros kerjasama ekonomi negara Trans Pacific.

Jokowi Jadi Rebutan Dua Kekuatan Poros Ekonomi Dunia

Beijing – Penyelenggaraan KTT APEC 2014 di Beijing, Tiongkok menjadi ajang tarik menarik kepentingan antara dua kekuatan poros ekonomi dunia, Amerika Serikat di satu sisi dengan Tiongkok dan Rusia di sisi lain. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan orang baru dalam panggung internasional menjadi rebutan diantara mereka.

Amerika tergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP). TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh tujuh belas negara Asia-Pasifik yang juga diikuti beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Sedangkan Rusia masuk Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area Asia Pacific/FTAAP). FTAAP ditengarai sebagai upaya menuju Regional Economy Integration (REI) untuk kesejahteraan bersama di kawasan.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi sekadar pasar bagi tarik menarik kepentingan ekonomi negara-negara besar itu tapi yang terpenting adalah kerjasamanya bisa memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

“Tentu saja kalau kita melihat itu kepentingan mencari kawan. Kita sendiri konstitusi bebas aktif. Saya mau mencari kawan siapapun boleh dong, mau di sini- di sini. Tapi dengan catatan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita harus dinomor satukan,” ujar Presiden Jokowi, Senin (10/11/2014) malam.

Netralitas Jokowi terlihat jelas saat sesi foto bersama para pemimpin KTT APEC 2014. Di sana Jokowi berdiri diapit oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan aliansi Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Itu simbol, itu harus dibaca. Kita jadi rebutan gitu loh,” kata Jokowi sambil mengungkap makna di balik posisinya tersebut.

Menimbang Trans Pacific Partnership

Aulia Rahman

Executif Director of Central Study Of Asia Pacific (CSAP)

Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat menimbulkan banyak spekulasi khususnya karena pernyataan Presiden yang mengungkapkan ingin bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP).

Hal ini banyak yang beranggapan bahwa arah politik luar negeri Indonesia saat ini sedang menuju ke Amerika Serikat.

Namun terlepas dari keinginan bergabung atau tidak dengan TPP, kita harus tahu bahwa dewasa ini, wadah untuk negara-negara di Asia Pasifik memang sangat diperlukan untuk kerja sama dan peningkatan perekonomian.

"Namun terlepas dari keinginan bergabung atau tidak dengan TPP, kita harus tahu bahwa dewasa ini, wadah untuk negara-negara di Asia Pasifik memang sangat diperlukan untuk kerja sama dan peningkatan perekonomian"

Organisasi-organisasi Asia Pasifik seyogyanya tidak mewakili agenda politik negara tertentu saja melainkan menciptakan nuansa kesetaraan antar masing-masing negara sehingga bisa menguntungkan setiap negara anggotanya.

Lantas, pertanyaan yang muncul merespon pernyataan Presiden Jokowi yang ingin bergabung dengan TPP adalah tentang manfaat strategis apa yang bisa dihasilkan bagi Indonesia?

Sebelum menjawab hal ini tentu kita perlu menelisik lebih dalam tentang potensi-potensi apa yang dimiliki Indonesia dalam kancah internasional.

Hari ini kita tahu bahwa ekonomi global sedang bergeser dari era Atlantik ke era Pasifik sehingga secara tidak langsung peranan negara-negara Asia Pasifik menjadi sangat diperhitungkan. Dan Indonesia saat ini merupakan salah satu negara paling potensial untuk menjadi pemain utama di kawasan Asia Pasifik.

Ketertarikan berbagai negara telah dibuktikan dengan tarik menarik antara kekuatan-kekuatan ekonomi global untuk mendapatkan perhatian Indonesia. Salah satunya dilakukan dengan menawarkan berbagai dana investasi untuk memperlancar agenda pembangunan dalam negeri.

Salah satu potensi tersebut adalah posisi geopolitik Indonesia yang sangat strategis memiliki empat dari sembilan choke point (selat sempit) yang menjadi jalur laut utama perdagangan dunia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar.

Bergesernya ekonomi ke kawasan Asia Pasifik secara tidak langsung meningkatkan volume distribusi barang menuju Kawasan Asia Pasifik. Hal ini membuat negara-negara industri semakin bergantung pada posisi strategis Indonesia ini.

Apabila Indonesia telah siap secara infrastruktur dan sistem distribusi yang mempuni tentu saja ketergantungan negara-negara ekonomi kuat ini akan semakin menguat.

Hal inilah yang dilihat oleh Jokowi dengan mencetuskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mencapai hal ini, Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur maritim yang memadai.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur maritim ini jelas membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Indonesia perlu merangkul negara-negara potensial untuk turut serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di sisi lain, terdapat kawasan strategis di Asia Pasifik yang telah lama terbangun soliditasnya yaitu ASEAN. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara berpengaruh di kawasan ASEAN yang memiliki peluang untuk membangun kekuatan ekonomi baru di era Asia Pasifik ini.

ASEAN yang solid dengan target pencapaian ekonomi yang terukur adalah momok menakutkan bagi berbagai negara kuat di dunia. Oleh karenanya kemampuan Indonesia menggalang kekuatan di ASEAN akan sangat menentukan daya tawar Indonesia di mata dunia.

Semakin kuat daya tawar Indonesia maka semakin besar peluang Indonesia berbicara di organisasi-organisasi Internasional.

"Semakin kuat daya tawar Indonesia maka semakin besar peluang Indonesia berbicara di organisasi-organisasi Internasional"

Lantas bila kembali mengulas tentang Trans Pacific Partnership sejak awal kemunculannya sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang maupun sebuah ancaman.

Peluang untuk menyukseskan agenda dalam negeri bisa saja didapatkan namun juga membutuhkan prakondisi yang benar.

Indonesia harus sadar betul bahwa ketika bermain di kancah kawasan yang lebih luas seperti ini harus tetap berpijak pada ASEAN. ASEAN adalah titik pijak yang paling tepat sebelum melangkah lebih jauh ke Trans Pacific Partnership.

Karena ASEAN diharapkan menjadi “Eropa”-nya Asia yang akan menjadi pusat perekonomian Asia Pasifik. Atas kesadaran inilah, bila Indonesia ingin memperluas kerja sama dalam hal ini ke Trans Pacific Partnership, Indonesia harus mempertimbangkan secara matang sejauh mana posisi tawar Indonesia dalam organisasi tersebut.

Kita lihat bahwa Trans Pacific Partnership ini dimotori oleh Amerika Serikat di mana ini menjadi langkah penyeimbang atas pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

Logikanya ketika Indonesia turut bergabung dengan Trans Pacific Partnership tentu sedang membuka pintu kerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Barangkali di sinilah letak politik bebas aktif yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus mampu merangkul negara-negara besar.

Namun penting diingat bahwa kita tidak bisa cepat mengambil keputusan untuk bergabung atau tidak dengan Trans Pacific Partnership ini. Karena belum adanya kejelasan mengenai kesepakatan-kesepakatan kerja sama seperti apa yang akan diambil.

Setidaknya ada dua hal yang akan menjadi agenda dari Trans Pacific Partnership yakni deregulasi ekspor-impor yang berarti perluasan pasar dan alur investasi yang lebih mudah.

Bila memperhatikan potensi dalam negeri Indonesia saat ini sebenarnya kebutuhan paling mendesak adalah pembangunan infrastruktur maritim.

Keputusan bergabung atau tidaknya dalam Trans Pacific Partnership harus didasarkan pada kekuatan Indonesia di ASEAN serta menyokong pembangunan infrastruktur maritim.

Presiden Joko Widodo umumkan paket kebijakan ekonomi

(BBC) - Paket kebijakan dimaksudkan untuk menggerakan kembali ekonomi

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang berisi tiga langkah di Istana Merdeka, Rabu (09/09).

Ketiga langkah tersebut mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Presiden mengatakan terdapat 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang diajukan. "Sehingga ini bisa memperkuat konsistensi dan memangkas peraturan yang menghambat industri," ujar presiden.

Langkah kedua ialah mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan sumbatan, penyediaan ijin, penyelesaian tata ruang, dan percepatan barang jasa.

Terakhir, presiden berupaya meningkatkan investasi di sektor properti.

"Paket kebijakan ekonomi ini akan menggerakkan sektor riil. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama akan memperkuat industri nasional, mengembangkan industri mikro, memperlancar perdagangan antar daerah, menggairahkan wisata, meningkatkan kesejahteraan nelayan," paparnya.

Presiden mengatakan paket kebijakan ekonomi ini adalah paket pertama yang diluncurkan. Paket kedua, menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, akan diumumkan pada pekan keempat September.

Ekonomi pedesaan

Di antara sejumlah langkah yang disebut presiden, terdapat upaya menggerakkan ekonomi pedesaan dengan mempercepat pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur secara padat karya.

Sebelumnya, dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang RAPBN 2016 di hadapan para anggota MPR/DPR, Agustus lalu, alokasi anggaran transfer ke daerah dan dan desa akan ditingkatkan sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Dalam RAPBN 2016, belanja pemerintah pusat akan mencapai sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp558,7 triliun.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Dana tersebut terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp47 triliun.

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian desa.

Kesejahteraan nelayan

Saat mengutarakan paket kebijakan ekonomi, turut disinggung pula kesejahteraan nelayan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan ada kebijakan elpiji untuk nelayan.

Darmin mencontohkan bahwa jika seorang nelayan sekali melaut menghabiskan 30 liter solar senilai Rp207.000, maka dengan menggunakan alat converter elpiji nelayan tersebut hanya akan mengeluarkan Rp62.100. Sehingga, ketika nelayan itu mendapat 10kg ikan dengan asumsi seharga Rp20.000 per kg, dia akan mendapat keuntungan sebesar Rp137.900.

"Ini akan meningkatkan produksi ikan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Darmin.

Diharapkan dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi itu, pendapatan masyarakat akan bertambah sehingga daya beli menguat.

Paket kebijakan ekonomi jilid dua pangkas perizinan

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (29/09) sempat menyentuh Rp14.818 per US$1.

Pemerintah Indonesia merilis paket kebijakan ekonomi tahap dua berisi sejumlah langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan.

Langkah-langkah tersebut diumumkan sesuai dengan ranah kerja sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Keuangan pada Selasa (29/09).

Pada bagian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya, Menteri Siti Nurbaya mengaku akan menjadikan empat izin mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu di dalam hutan produksi menjadi satu izin bernama ‘Izin Usaha Pemanfaatan Kayu’.

Kemudian di ranah Kementerian Keuangan, Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan bakal memberikan insentif pajak bunga bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri untuk waktu lama.

Peluncuran paket ekonomi dilakukan di tengah penurunan saham dan nilai tukar rupiah.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan jilid dua difokuskan pada kemudahan dan fasilitas fiskal untuk mendorong arus investasi ke Indonesia.

"Kita tidak perlu banyak-banyak sekarang, yang penting nendang. Satu yang nendang yaitu layanan cepat investasi," ujar Darmin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek proses pembuatan izin usaha.

“Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan negara tetangga bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Pramono.

Paket kebijakan tahap dua dikeluarkan tiga pekan setelah paket kebijakan pertama dirilis pada 9 September lalu.

Paket pertama mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Paket dikeluarkan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (29/09) sempat menyentuh Rp14.818 per US$1.

Tiga hal pokok tentang paket ekonomi jilid 3

Pemerintahan Jokowi mengumumkan paket ekonomi jilid 3. Bagaimana isi paket itu secara lengkap?

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pengantar pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi III, di kantor Kepresidenan, Jakarta, 7 Oktober

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pengantar pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi III, di kantor Kepresidenan, Jakarta, 7 Oktober

JAKARTA, Indonesia — Tim ekonomi Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan paket ekonomi jilid 3, Rabu, 7 Oktober. Pesannya menguatkan daya saing dunia usaha di tengah pelemahan ekonomi.

“Kami yakin paket kebijakan ketiga ini tingkatnya ‘nendang’. Momentum yang kita rasakan hari ini, di mana rupiah mengalami penguatan signifikan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, di Istana Negara, Rabu sore.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan bahwa dalam paket jilid 3 ini ada insentif menurunkan biaya perusahaan.

Berikut, 3 hal penting terkait paket ekonomi tersebut.

Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik

Harga avtur, liquified petroleum gas (LPG) 12 kilogram, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter.

Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi.

Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jawa, Madura, Bali) dan Rp 7.300 (di luar Jawa, Madura, Bali). Harga baru berlaku mulai Oktober sampai dengan Desember 2015.

Harga gas. Harga untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 MMbtu (juta British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dan sebagainya) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing.

Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara, atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas.

Meski demikian, pemerintah menganggap penurunan harga gas ini tidak akan memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama. Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

Harga Listrik. Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment). Diskon tarif akan diberikan hingga 30 persen untuk pemakaian listrik pada tengah malam (23:00) hingga pagi hari (08:00), yaitu pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

Pemerintah memberikan insentif penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40 persen dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama, dan industri dapat melunasinya secara berangsur. Ini berlaku khusus untuk industri padat karya serta industri berdaya saing lemah.

Perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program KUR, Pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen.

Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif.

Dengan kebijakan ini, bank-bank yang menyalurkan KUR didorong melakukan upaya pro-aktif menawarkan kepada yang bersangkutan, sehingga akan meningkatkan peserta KUR sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru.

Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal

Di bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, merevisi Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:

a. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);

b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat diterbitkan dalam waktu 3 jam.

c. Kelengkapan perizinan prinsip diberikan dalam bentuk, proposal, pendirian perusahaan, atas hak tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan.

d. Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap):

Hak Guna Usaha: dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 45 hari kerja (> 200 hektare)

Perpanjangan/Pembaharuan HGU: dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 14 hari kerja (> 200 hektare)

Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (>15 hektare)

Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (>15 hektare)

Hak Atas Tanah: 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja

Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja

e. Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan bahwa kini situasi pasar keuangan semakin membaik yang disebabkan faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal, Mirza menyebutkan bahwa angka-angka dari ekonomi Amerika Serikat yang memang mengalami sedikit pelemahan, terutama pada sektor tenaga kerja. Hal lainnya adalah konsekuensi dari kenaikan suku bunga yang mulai bergeser. “Awalnya banyak pelaku pasar yang memprediksi suku bunga The Fed naik di Oktober atau Desember tapi ternyata prediksinya berubah hingga ke triwulan ke-1 atau ke-2 tahun depan,” kata Mirza.

Pergeseran ini menyebabkan terjadinya pembalikan, sehingga para spekulan yang beberapa bulan sebelumnya sudah membeli dolar lebih awal, kini melakukan cut loss.

Untuk faktor internal, pasar memberikan respon positif kepada paket kebijakan kkonomi pertama, kedua, dan ketiga. Paket-paket ini menunjukkan keseriusan pemerintah melakukan reformasi ekonomi.

“Dalam jangka panjang, paket kebijakan itu akan bisa menurunkan inflasi,” ujar Mirza.

Pemerintah luncurkan paket kebijakan ekonomi keempat

Kesejahteraan pekerja menjadi fokus dalam paket kebijakan kali ini

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid empat pada Kamis, 15 Oktober 2015. Fokus utama dalam paket kebijakan kali ini adalah kesejahteraan pekerja dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, pemerintah akan mengimplementasikan formula baru dalam menghitung besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)

"Negara hadir untuk memastikan buruh jangan sampai terjatuh dalam upah murah, tapi pengusaha juga memiliki kepastian," kata Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan persnya.

Sedangkan untuk mengembangkan sektor UMKM, pemerintahkan kembali mengemukakan rencana untuk merelaksasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan kredit modal kerja untuk UMKM produsen barang ekspor.

Berikut ini sejumlah poin dalam paket kebijakan ekonomi keempat sebagaimana disampaikan oleh Darmin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution:

1. Upah buruh dipastikan naik setiap tahun.

2. Negara hadir untuk membantu buruh mengurangi beban biaya hidupnya dengan jaring pengaman yang di antaranya berbentuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

3. Formula UMP: Upah minimum tahun ini ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (dalam persentase). Formula ini tak berlaku di delapan provinsi yang upah minimumnya saat ini masih ada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Untuk delapan provinsi ini, akan diberikan masa transisi selama empat tahun. Selama empat tahun tersebut, besaran upah minimum di sana akan memperoleh kenaikan tambahan untuk mengompensasi marginnya dengan nilai KHL

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri:

1. Evaluasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal ini karena berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi setiap lima tahun.

2. Ke depan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk menetapkan struktur dan skala upah. Artinya pengupahan harus mempertimbangkan di antaranya masa kerja, kompetensi, pendidikan, prestasi dan kinerja. Ini akan diatur dalam regulasi tersendiri.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro:

1. Terkait kredit modal kerja untuk UMKM produsen barang ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah melakukan pemetaan. Hasilnya terdapat 30 perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh kredit modal kerja tersebut.

Insentif Pajak Jadi Fokus Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V

Paket kebijakan ekonomi pemerintah akan terus berlanjut demi memperkuat stabilitas ekonomi di tengah kelesuan perekonomian dunia yang juga berimbas ke Indonesia, demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo usai rapat kabinet terbatas di Jakarta, Kamis sore (22/10).

Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Presiden mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 5, di Jakarta Kamis 22 Oktober 2015 (VOA/Andylala).

Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Presiden mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 5, di Jakarta Kamis 22 Oktober 2015 (VOA/Andylala).

Paket Kebijakan Ekonomi 4 Fokus Soal Upah dan Kredit Usaha Rakyat

JAKARTA—

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid lima guna mendorong perekonomian dalam negeri. Paket kebijakan itu menitikberatkan pada insentif yang diberikan pemerintah terkait pengurangan pajak.

Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor presiden Jakarta hari Kamis (22/10) mengatakan kebijakan pertama adalah soal insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Darmin mengatakan, selama ini perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal menurutnya, bila revaluasi aset ini dilakukan, khususnya untuk aset properti, maka bisa membuat nilai aset perusahaan meningkat.

"Nah, apabila mereka melakukan revaluasi maka, itu akan meningkatkan kapasitas mereka. Akan membuat kapasitas dan performa finansial meningkat dalam jumlah signifikan. Bahkan dia pada tahun-tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar. Jumlah asset nya meningkat. Katakan 100%, atau 200%, bisa juga lebih," ungkap Darmin.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan revaluasi yang dimaksud adalah penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini. Bambang memaparkan, lazimnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan revaluasi aset dipatok 10 persen, namun periode tertentu tarif tersebut dipangkas.

"Bagi wajib pajak (WP), apabila pengajuan revaluasi aset hingga 31 Desember 2015 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Apabila diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016 maka besaran tarifnya adalah 4%. Apabila pengajuannya 1 Juli hingga 31 Desember 2016 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%," ujar Bambang.

Untuk kebijakan kedua dalam paket jilid 5 ini adalah penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau yang biasa disebut REITs (Real Estate Investment Trust). Menurut Bambang ini mencakup surat berharga yang biasa diterbitkan perusahaan dengan jaminan atau underlying asset berupa properti atau infrastruktur.

Bambang menambahkan, "Dengan PMK yang akan segera kami keluarkan minggu depan, maka pajak berganda terutama untuk perusahaan dengan maksud khusus akandihilangkan jadi single tax. Jadi diharapkan dengan adanya ini, instrumen KIK DIRE bisa muncul di pasar modal Indonesia, dan bisa menarik investasi yang selama ini dilakuan di luar negeri."

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan baru yang difokuskan pada perbankan syariah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, kebijakan baru ini penting karena empat paket kebijakan yang sebelumnya dirilis oleh OJK, Bank Indonesia (BI), dan pemerintah belum menjangkau seluruh sektor keuangan.

Menurut Muliaman, industri syariah justru belum mendapat porsi.

"Pertama, adalah kemudahan untuk produk dan aktivitas bank syariah. Mekanisme perizinan dan pengeluaran produk syariah baru akan dipermudah. Dengan disederahanakan, maka tidak perlu lagi minta izin harus mengirim surat karena produk syariah akan dikodifikasi dalam satu buku. Kalau produknya sudah ada, tidak perlu izin lagi, tinggal lapor saja," paparnya.

Mekanisme perizinan produk lain yang masuk dalam ruang lingkup syariah lanjut Muliaman, mencakup gadai emas syariah, yang juga tidak perlu meminta izin.

Dalam konferensi pers yang dihadiri beberapa menteri, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK Muliaman Hadad itu – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin memperkuat stabilitas ekonomi di tengah kelesuan perekonomian dunia yang juga berimbas ke Indonesia.

Presiden juga memastikan paket kebijakan ekonomi pemerintah akan terus berlanjut.

"Oleh sebab itu paket akan terus kita lanjutkan dengan Bank Indonesia juga dengan OJK. Dari 1,2,3,4,5 nanti akan dilanjutkan lagi dengan 6,7,8 mungkin sampai 100. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 300 kesekian. Tapi yang jelas, konsistensi kita saat ini adalah ingin memberikan kesan kuat bahwa kita niat melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. Yang tentu saja kita ingin agar masyarakat dan pelaku usaha tau bahwa kita akan terus menerus bekerja mereform regulasi dan debirokratisasi," tegas Presiden.(VOA)

Paket ekonomi keenam untuk 'wilayah pinggiran'

Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan bisa membangkitkan ekonomi di daerah pinggiran.

Paket kebijakan ekonomi tahap enam antara lain diarahkan sebagai upaya untuk menggerakan ekonomi di wilayah pinggiran, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Selain itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan paket kebijakan ekonomi kali ini juga fokus pada pajak, pengelolaan sumber daya air, dan obat-obatan.

"Secara sederhana, melalui paket ini, ada beberapa kawasan di daerah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang tujuan utamanya adalah mengolah sumber daya yang ada di wilayah itu dan sekitarnya," papar Darmin di Kantor Kepresidenan, Kamis (5/11).

Kawasan ekonomi khusus

Tanjung Lesung (Provinsi Banten)

Sei Mangke dan Tanjung Api-api (Sumatera Utara)

Palu (Sulawesi Tengah)

Bitung (Sulawesi Utara)

Mandalika (Nusa Tenggara Barat)

Morotai (Maluku Utara)

Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat).

Sekarang ini delapan kawasan ekonomi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah menjadi wilayah khusus yang akan dikembangkan, yakni Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangke dan Tanjung Api-api (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat).

Pembebasan pajak

Di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu disediakan berbagai fasilitas insentif pajak, khususnya industri yang mengolah sumber daya lokal di sekitar KEK dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

"Ini untuk mendorong keterpaduan usaha, dan iklim industri yang baik," kata Darmin.

Darmin menyebutkan, kebijakan kali ini mencakup pula pengelolaan sumber daya air serta hal terkait obat dan makanan yang ditangani BPOM.

Pemerintah Presiden Jokowi hingga kini telah meluncurkan enam paket kebijakan ekonomi.

Tentang tata kelola sumber daya air, pemerintah mendasarkan kebijakan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membolehkan pengelolaan komersial sumber air oleh swasta.

Namun ketika putusan MK turun, pemerintah sudah memberi izin ke berbagai perusahaan, bukan semata perusahaan air kemasan.

Karenanya, kata Darmin, perusahaan-perusahaan itu akan tetap beroperasi sesuai perizinannya "hingga izin berakhir atau sampai ada undang-undang baru".

Tentang pengaturan obat dan makanan, Darmin memapar penyederhanaan izin impor obat.

Ini merupakan paket kebijakan ekonomi keenam yang diterapkan pemerintah sejak Presiden Jokowi melakukan prombakan kabinet.

Saat diiluncurkan pertama kali, Darmin Nasution mengatakan bahwa paket kebijakan reformasi ekonomi dibutuhkan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi yang melambat.

5 KOMODITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN INDONESIA YANG MENDUNIA

Kita patut berbangga ternyata beberapa produk pertanian dan perkebunan Indonesia sangat mendunia. Ditengah meluapnya arus impor barang konsumsi dari luar negeri, komoditas pertanian dan perkebunan masih menjadi komoditi unggulan di kancah internasional. Kali ini akan kita ulas sedikit mengenai 5 komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia yang mendunia.

Kelapa Sawit

Indonesia menempatkan diri sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2011 Indonesia menguasai pasar minyak sawit mentah dunia sebesar 47% mengungguli Malaysia di tempat ke 2 dengan 39%. Ekspor kelapa sawit mampu menyumbang devisa Negara sebesar USD 14 miliar pada tahun 2010 dan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dari tahun ketahunnya.

2. Rempah-rempah

Sejak dahulu kala, Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya. Tanaman rempah-rempah yang tumbuh subur di Indonesia menarik minat bangsa lain untuk menguasainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dahulu banyak bangsa asing yang kaya raya akibat rempah-rempah dari Indonesia yang mempunyai nilai sangat tinggi. Sampai saat ini Indonesia masih sebagai eksportir utama rempah-rempah di dunia, diantaranya adalah pala (no. 1), kayu manis (no. 1), cengkeh (no 1) dan lada (no. 2).

3. Kakao

Indonesia merupakan penghasil kakao no 3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Produksinya terus tumbuh rata-rata 3,5% per tahun, pada tahun 2014 pemerintah berkomitmen untuk mengalahkan kedua Negara tersebut untuk menduduki peringkat pertama sebagai penghasil kakao terbesar di dunia. Pada tahun 2010 produksi kakao Indonesia mencapai 574 ribu ton atau menyumbang 16% produksi kakao dunia, sedangkan Pantai Gading di peringkat pertama dengan 1,6 juta ton, atau menyumbang sebesar 44%.

4. Karet

Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah Thailand sebagai pemasok karet mentah dunia. Ada yang menyebut Indonesia sebagai Arabnya karet dunia. Meskipun kalah dalam hal jumlah dan produktifitas perkebunan karet, namun karet Indonesia disebut-sebut menang secara kualitas dibanding karet dari Thailand. Pada tahun 2011 produksi karet di Indonesia mencapai 2,8 juta ton.

5. Kopi

Saat ini Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai produsen kopi dunia dibawah Brazil dan Kolombia. Basarnya produksi kopi Indonesia per tahun rata-rata sekitar 600 ribu ton. Dari angka ini Indonesia dapat mensuplai  7% kebutuhan kopi dunia.

Andalan Penghasil Devisa

Menpar mengatakan Indonesia unggul dari segi destinasi wisata, harga pariwisata yang kompetitif, dan prioritas pariwisata.

Pariwisata Indonesia Jadi Sektor Andalan Penghasil DevisaGili Lawa Dalat, Lombok, Indonesia (Michele Westmorland/Corbis)

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah kembali mengukuhkan pariwisata sebagai sektor andalan, dengan menjadi sektor terdepan untuk penghasil devisa Indonesia.

Hal tersebut ditetapkan pada rapat terbatas khusus pariwisata di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/2), dan disampaikan pada pembukaan Musyawarah Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Selasa, (17/2).

"Imbas dari penetapan tersebut, ketika satu daerah ditetapkan menjadi daerah strategis nasional, sektor terkait akan mendukung rencana itu misalnya Kementerian Pekerjaan Umum akan membenahi infrastruktur jalan," ungkapnya.

Ia menambahkan Indonesia sebenarnya mempunyai keunggulan dari segi destinasi wisata, harga pariwisata yang kompetitif, dan prioritas pariwisata.

Sementara di sisi lain, Arief mengungkapkan berdasarkan data Travel and Tourism Competitive Index yang disusun oleh World Economic Forum, Indonesia berada di rangking 70 dari 140 negara.

"Kita akan membenahi kekurangan pariwisata seperti infrastruktur pariwisata, teknologi dan informasi pariwisata, dan kehigienisan" tambahnya.

Hal ini, lanjutnya, menjadi tantangan terbesar. Pihaknya berharap pariwisata Indonesia akan tumbuh pesat dan menjadi industri andalan Indonesia selain industri minyak, gas bumi, dan kelapa sawit.

TKI Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua setelah Migas

devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).

Pada tahun 2009 saja devisa TKI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai US$ 6,617 miliar.

“TKI menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas,” kata Ketua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adi Putra Tahir dalam acara Seminar Nasional Mengurai Benang Kusut Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/6).

Ia menuturkan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih belum maksimal. Sehingga kata dia pembenahan masalah penempatan dan perlindungan TKI harus menjadi gerakan nasional yang tertata baik dan sinergi.

“Saya harapkan ini menjadi gerakan nasional yang rapi, para stakeholder harus berjalan sinergis. Perlu perhatian khusus mulai dari perekrutan, penempatan, bahkan perlindungannya,” jelas Adi.

Menurut Adi, banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri tidak terlepas dari penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah yang masih terbatas. Laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6% masih belum mengangkat ketersediaan lapangan kerja di tanah air.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 3,246 juta orang tersebar di banyak negara. Dari jumlah itu hingga tahun 2009 kasus TKI bermasalah mencapai 69.004 orang.

Indonesia bisa menempatkan tenaga kerja luar negeri (TKI) sampai 10 juta orang atau sekitar lima persen dari jumlah penduduknya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin, Nurfaizi, dalam seminar tentang TKI yang diselenggarakan oleh Kadin di Jakarta, Rabu (2/6).

Nurfaizi yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (APJATI) itu membandingkan dengan Filipina yang telah menempatkan 10 persen dari jumlah penduduknya untuk bekerja di luar negeri.

“Hasil, Pilipina meraup devisa hingga 15 miliar dolar AS per tahun dan menjadi penghasil yang terbesar dari seluruh devisa yang dihasilkan oleh pemerintah Filipina,” katanya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, katanya, penempatan TKI telah mencapai empat juta orang dan ditargetkan bertambah empat juta orang pada dua tahun mendatang.

“Itu bila didukung semua pihak dan komitmen pemerintah yang konsisten,” katanya.

Peningkatan jumlah penempatan TKI dengan pertumbuhan 21 persen per tahun mulai dari 2004 yang berjumlah 380.690 orang menjadi 696.743 orang pada 2007 dengan negara tujuan Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Nurfaizi mengatakan penempatan TKI di sektor informal masih mendominasi hingga 78 persen, sedangkan penempatan untuk kawasan Asia Pasifik pada sektor formal bisa mencapai 52 persen pada tahun-tahun terakhir.

Secara umum, katanya, ada peningkatan jumlah penempatan TKI yang tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan program penempatan TKI, tapi juga meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

Mengutip data Kemnakertrans, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Lutfi Rauf, mengatakan ada 2,8 juta orang TKI pada kurun 2005-2009 dengan “remittance” (pengiriman uang TKI ke dalam negeri) mencapai 6.617 dolar AS pada 2009 dengan 69.004 TKI yang bermasalah selama tahun 2009.

Selama 2009, Kemlu berkoordinasi dengan Perwakilan RI telah berhasil mengupayakan pemenuhan hak-hak normatif TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri dengan hak-hak normatif yang terhimpun mencapai 438.750 dolar AS dan 326.495 dolar Singapura.

Pada Januari – Mei 2010, Kemlu dan Perwakilan RI berhasil memfasilitasi pemenuhan hak-hak normatif TKI sebanyak 156.416 dolar AS, Rp185.736.941, 1.845 dirham Uni Emirat Arab, 4.800 riyal dan 140.000 dolar Singapura.

Untuk kasus-kasus TKI antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, gaji dibayar rendah, penganiayaan, kasus pembunuhan, kecelakaan kerja, “trafficking” (perdagangan manusia), pelanggaran keimigrasian, dan sebagainya.

Lutfi mengatakan kendala yang mereka temukan dalam perlindungan WNI antara lain tidak dipatuhinya aturan dan perundangan, Pemerintah RI belum memiliki perjanjian bilateral dengan semua negara penempatan TKI, pengiriman TKI secara ilegal, dan TKI yang tidak kompeten.

Menlu Marty Natalegawa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada 2 Desember 2009 mengatakan masalah perlindungan WNI di luar negeri adalah prioritas Kemlu.

Ekonomi Indonesia Peringkat 9 Besar Dunia

Mediawarga.info--Bank Dunia menempatkan Indonesia pada urutan ke-9 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. PDB Indonesia hingga akhir tahun 2014 mencapai US$ 2,55 triliun. Posisi ini menggeser PDB Inggris yang hanya sebesar US$ 2,4 triliun.

Nilai ekonomi tersebut diperhitungkan sebagai hasil perbandingan daya beli barang atau jasa di suatu negara, dengan jenis barang atau jasa yang sama dengan menggunakan mata uang dolar di Amerika Serikat. Istilah ini dikenal dengan purchasing power parity (PPP). Contohnya, The Economist menggunakan metode perhitungan tersebut berdasarkan harga burger McDonald's atau dikenal dengan “ The Big Mac index”.

Ekonom Bank DBS, Gundy Cahyadi mengatakan pusat perekonomian dunia kini sedang berpindah dari kawasan Amerika dan Eropa ke Asia. Kemajuan Asia ini mementahkan anggapan bahwa AS masih menjadi kekuatan terbesar ekonomi dunia yang menggerakkan pertumbuhan global. Menurut hasil riset DBS, ke depan, Asia akan menciptakan raksasa ekonomi setara Jerman setiap tiga tahun. Raksasa ekonomi baru pertama diperkirakan akan terjadi pada 2023, kedua pada 2031, dan ketiga pada 2038.

Ekonomi RI Bakal Lampaui Australia dan Korea Selatan pada 2030

Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Amerika Serikat (AS) diprediksi semakin menunjukkan dominasinya pada 2030. Sementara itu, perekonomian beberapa negara berkembang juga diprediksi mengalami lonjakan sedangkan beberapa negara Eropa malah akan tergelincir ke urutan bawah.

Menurut Departemen Pertanian AS, negeri Paman Sam ini diperkirakan tetap menjadi pemimpin ekonomi dunia dengan produk domestik brutonya (PDB) dalam 15 tahun mendatang diprediksi mencapai US$ 24.8 triliun atau meningkat US$ 8 triliun dibandingkan prediksi PDB pada tahun ini yang sebesar US$ 16,8 triliun.

Sementara itu, di posisi kedua ditempati oleh China dengan PDB-nya akan tumbuh dua kali lipat dibandingkan prediksi tahun ini yaitu menjadi US$ 22,2 triliun dan membantu menutup kesenjangan ekonomi yang terjadi antara AS dengan Asia secara umum.

Peringkat ketiga diprediksi ditempati oleh India yang pada 2015 hanya menempati posisi kelima PDB terbesar di dunia. Sedangkan dalam 15 tahun mendatang, India diperkirakan melampaui Brasil, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang.  The International Monetary Fund (IMF) menyebutkan negara ini akan memiliki tenaga kerja terbesar di dunia dalam 15 tahun mendatang.

Sedangkan Jepang dinilai menjadi negara yang kurang beruntung. Pasalnya setelah ekonominya melejit pada periode 1990-an dan mengalami fase stagnan, pertumbuhan ekonomi Jepang akan berjalan lambat sehingga memaksa Jepang turun peringkat ke posisi empat dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

"Jepang menjadi sebuah pelajaran penting bahwa seberapa cepat anda dapat mengalami penurunan peringkat terkait struktur ekonomi," ujar Kepala Ekonom JPMorgan Bruce Kasman seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (12/4/2015).

Selain Jepang, Perancis juga diprediksi mengalami turun tiga peringkat ke posisi 8 dengan PBD sebesar US$ 3,3 triliun dan Italia turun dua peringkat ke posisi 11 dengan PDB sebesar US$ 2,3 triliun.

Sedangkan, ekonomi Indonesia diprediksi berada di peringkat 13 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar dengan PDB sebesar US$ 2,1 triliun pada 2030, di atas Australia di posisi 14 dan Korea Selatan di posisi 15 dengan PDB sebesar US$ 1,9 triliun.

"Ada banyak ketidakpastian. Apakah China bisa tumbuh 4 persen dan 6 persen, ada banyak sekali hal untuk terlihat itu akan berada di ekonomi global. Atau apakah India bisa tumbuh sebesar 3 persen dan 8 persen. Ini adalah perbedaan besar ketika Anda gabungkan mereka dalam waktu yang lama," kata dia.

Secara keseluruhan, Jamaika diprediksi berada posisi paling bawah dengan turun sebanyak 13 ke posisi 136 pada 2030. Sedangkan Uganda akan menjadi negara dengan kemajuan terbesar karena naik 18 peringkat ke posisi 91.