Jusuf Kalla looked likely to duet with Jakarta Governor Joko Widodo

Mahfud MD

Jusuf Kalla looked likely to duet with Jakarta Governor Joko Widodo

Former Vice President Jusuf Kalla looked likely to duet with Jakarta Governor Joko Widodo in the 2014 presidential election as a good opportunity . Similarly, the possibility of joining the PDI - P that carries Jokowi .

" All the odds are good for the nation and the country should be , even if there is a chance you have to join ya , " he said at the School of Police ( sticks ) , Jakarta , Monday ( 09/02/2013 ) , when asked likely side with Jokowi and join the PDI - P .

However , despite the demonstrated political gesture , to date , the Golkar politician claimed to have no political approach by the party led by Megawati Sukarnoputri it .

Advanced post - rejection during the Democratic convention , JK admitted until now still not provide any cues to join which party . According to him , the political dynamics in Indonesia is very high so it needs careful consideration decided to go forward as a candidate for president or vice- president representing a particular political party .

" It's politics , a lot of dynamics , we shall see was that it was time , " said the politician Golk .

Previously , JK reject the invitation Committee Democratic Convention when Maftuh Basyuni Committee Chairman and Vice- Chairman of the Committee Taufiqurrachman Ruki went to his residence , Tuesday ( 08/27/2013 ) night . According to the Secretary of the Convention Committee Suaidi Marassabessy Democratic candidates , JK reason he refused to do once the convention Lantara DPP Chairman of the Golkar Party . The problem , if it turned out to join the Convention and was elected as a Democrat , Kalla consequences must be cadres and Democrats are in structural positions .

Coalition of Islamic nuance to carry the former Chairman of the Constitutional Court ( MK ) Mahfud MD as a candidate for president from 2014 to 2019 is considered difficult to materialize . Therefore , although the nuances of Islam , the parties are not in a school .

" Dare not it ? Different sect . 's Not hard if you like the Muslim Brotherhood in Egypt . Past been done by Gus Dur and Amien Rais who makes an incision in the interests of the central axis , " said CEO of the Institute of Political Climatology ( CGC ) Usman Rachman in a discussion held in Jakarta , Monday ( 09/02/2013 ) .

He believes , will reap Mahfud figure in the debate between the parties . " Mahfud have a chance , but what about the others ? Mahfud with Yusril ( Ihza Mahendra ) it is often hostile , " he said .

As reported , a number of analysts believe now is the right time in order to form a coalition of Islamic parties carry the nuances of the presidential candidates . Among the list of names , figures the former Chairman of the Constitutional Court Mahfud MD is considered the most appropriate for a presidential candidate carried from the Islamic coalition .

Analysts calculate , if nuanced Islamic party coalition , the national vote will account for more than 20 percent . PKB , PPP and PKS also assess Mahfud MD should be considered for a presidential candidate carried . Electability , ability , and integrity Mahfud deemed eligible as a presidential candidate

 Islamic parties should respond quickly desire the former Chairman of the Constitutional Court Mahfud MD forward as a presidential candidate in the 2014 Presidential Election . Mahfud assessed as a qualified candidate and have not determined the political vehicle that will be used in the five-year celebration of democracy .

Political observers of the Indonesian Institute of Sciences ( LIPI ) Siti Zuhro said , the best chance Mahfud forward as a presidential candidate is when promoted by Islamic parties .

" It may not have the history of Islamic parties to form a coalition and handed one candidate . 's Time , if it happens at all remarkable , " said Siti Zuhro , in a discussion in Cikini , Central Jakarta , Saturday ( 08/31/2013 ) .

Previously , a political analyst from the State Islamic University ( UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta , Bakhtiar Ali , said , refusing to step Mahfud MD Democratic Presidential Candidate of the Convention should be a consideration of Islamic parties to form a coalition and carried a presidential candidate . According to him , it could menguntungnya both the coalition parties would also Mahfud .

"I think the intense socialization , that way , there is no alternative except through a coalition of Islamic parties because Mr. Mahfud off to the convention , " said Bakhtiar .

Bahctiar said , Mahfud deserve a presidential candidate carried by all parties understand the problems of Islam as Indonesia , has a solution which is based on the rule of law , and integrity . Mahfud considered more promising because it has a political base in the CBA and social base in the Nahdlatul Ulama .

In the calculations , when a coalition of Islamic parties , the acquisition of voice reaches more than 20 percent of the national vote . However , Bakhtiar admits , a coalition of Islamic parties is not easy to do because it has never happened in previous periods .

" So will the party define capresnya consensual Islam itself , in this case is brought Mahfud MD ? " she said .

Mahfud MD has repeatedly declared themselves ready to become a presidential candidate from 2014 to 2019 . Although historically had a relationship with the CBA , but Mahfud not decided on running for president by either party .

He was invited Jonvensi Committee Democrats , but ended up canceling his participation because he thought the convention rules that do not transparent .

Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Mahfud MD

 Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kemungkinan untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 sebagai kesempatan yang baik. Begitu pula dengan kemungkinan bergabung dengan PDI-P yang mengusung Jokowi.

"Semua kemungkinan yang baik untuk bangsa dan negara itu harus, Anda pun kalau ada kesempatan ya harus ikut," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (2/9/2013), ketika ditanyai kemungkinannya bersanding dengan Jokowi dan bergabung dengan PDI-P.

Namun, meski isyarat politik itu ditunjukkan, sampai saat ini, politisi Golkar ini mengaku belum ada pendekatan politik yang dilakukan oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

Pasca-penolakannya maju dalam konvensi Partai Demokrat, JK mengaku sampai saat ini masih belum memberikan isyarat apa pun untuk bergabung dengan partai mana. Menurutnya, dinamika politik di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk memutuskan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden mewakili suatu partai politik tertentu.

"Ini kan politik, banyak dinamikanya, nanti kita lihat lah kalau sudah waktunya," tutur politisi Golk.

Sebelumnya, JK menolak ajakan Komite Konvensi Partai Demokrat ketika Ketua Komite Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrachman Ruki mendatangi kediamannya, Selasa (27/8/2013) malam. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marassabessy, alasan JK menolak ajakan konvensi lantara ia pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masalahnya, jika ikut Konvensi dan ternyata terpilih sebagai capres Demokrat, konsekuensinya Kalla harus menjadi kader dan berada di jabatan struktural Demokrat.

Koalisi partai bernuansa Islam untuk mengusung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019 dinilai sulit terwujud. Sebab, meski bernuansa Islam, partai-partai itu tidak dalam satu mazhab.

"Berani nggak itu? Mazhabnya berbeda. Tidak sulit kalau seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Amien Rais yang membuat irisan kepentingan di poros tengah," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Ia meyakini, sosok Mahfud pun akan menuai perdebatan di antara partai-partai tersebut. "Mahfud punya peluang, tapi yang lain bagaimana? Mahfud dengan Yusril (Ihza Mahendra) kan sering berseteru," ujarnya.

Seperti diberitakan, sejumlah pengamat menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Para pengamat menghitung, jika partai bernuansa Islam berkoalisi, perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen. PKB, PPP, dan PKS juga menilai Mahfud MD layak dipertimbangkan untuk diusung menjadi calon presiden. Elektabilitas, kemampuan, dan integritas Mahfud dianggap memenuhi kriteria sebagai calon presiden

 Partai-partai Islam seharusnya merespons cepat keinginan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Mahfud dinilai sebagai calon yang mumpuni dan belum menentukan kendaraan politik yang akan digunakannya pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, peluang terbaik Mahfud maju sebagai calon presiden adalah bila diusung oleh partai-partai Islam.

"Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi luar biasa sekali," kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Ali, mengatakan, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seharusnya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi calon presiden. Menurutnya, hal ini bisa menguntungnya keduanya, baik koalisi partai mau pun Mahfud.

"Saya kira dengan melakukan sosialisasi intens, itu caranya, tidak ada alternatif lain kecuali melalui koalisi partai Islam karena Pak Mahfud batal ikut konvensi," kata Bachtiar.

Bahctiar mengatakan, Mahfud pantas diusung menjadi calon presiden oleh semua partai Islam karena mengerti permasalahan Indonesia, memiliki solusi yang bertumpu pada penegakan hukum, dan berintegritas. Mahfud dinilai lebih menjanjikan karena memiliki basis politik di PKB dan basis sosial di Nahdlatul Ulama.

Dalam perhitungannya, bila partai-partai Islam berkoalisi, maka perolehan suaranya mencapai lebih dari 20 persen suara nasional. Namun, Bachtiar mengakui, koalisi partai Islam tak mudah dilakukan karena belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

"Jadi maukah partai Islam berkonsensus menentukan capresnya sendiri, dalam hal ini adalah mengusung Mahfud MD?" ujarnya.

Mahfud MD telah berulang kali menyatakan diri siap menjadi calon presiden 2014-2019. Meski secara historis memiliki hubungan dengan PKB, tetapi Mahfud belum memutuskan maju menjadi calon presiden melalui partai mana pun.

Ia sempat diundang Komite Jonvensi Demokrat, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaannya karena menganggap aturan konvensi yang tidak transparan.

Amount of wealth LHKPN Waryono in 2011 which currently exist in the Commission recorded Rp 41.9 billion and 22,482 U.S. dollars .

Amount of wealth LHKPN Waryono in 2011 which currently exist in the Commission recorded Rp 41.9 billion and 22,482 U.S. dollars .

Corruption Eradication Commission ( KPK ) will re- clarify the State Officials Wealth Report ( LHKPN ) Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources Waryono Karno . Amount of wealth LHKPN Waryono in 2011 which currently exist in the Commission recorded Rp 41.9 billion and 22,482 U.S. dollars .

" We have asked the directorate LHKPN to clarify the ( treasures Secretary MEMR ) , " said KPK deputy chairman Bambang Widjojanto , Monday ( 09/02/2013 ) night . He said the clarification will be conducted to examine the addition of the wealth Waryono beyond 2011 . Clarification is done to see compliance with LHKPN it .

If found the addition or data that is not fair , said Bambang , the Commission would immediately follow . "People may have wealth , it needs to be clarified its origins . Whether or not in accordance with their profile . We are led to ask friends LHKPN assess their administrative in nature , we will follow up later , " he said .

As is known , Waryono allegedly involved in a bribery case that ensnared former Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas ( SKK Migas), Rudi Rubiandini . This indication appears when the Commission found 200,000 dollars cash in his office .

KPK investigators planned to examine Waryono to explain the origin of the money found in the black bag . While Rudi has been named as a suspect on suspicion of bribery of officials receiving PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya worth 700,000 U.S. dollars . The money was allegedly given through his golf coach , Deviardi aka Ardi .

Commission also established Simon and Ardi as a suspect . Money in denominations of foreign currency was found during a search at the KPK office in office Rudi SKK Migas some time ago . Investigators seized 60,000 Singapore dollars , 2000 dollars , and pieces of gold weighing 180 grams .

Investigators also found money in a deposit box Rudi at Bank Mandiri , Jakarta , worth a total of $ 350,000 . In addition to confiscating money , KPK secures Toyota Camry Hybrid car allegedly belonging to Rudi . The car was allegedly given by Deviardi to Rudi , but not from the PT kernel .

 Property values ​​Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources Waryono Karno reached USD 41.9 billion and U.S. $ 22,482 ( approximately USD 244 million according to today's exchange rate ) as reported to the Corruption Eradication Commission on June 16, 2011 . Reports assets of state officials ( LHKPN ) belongs Waryono accessible through acch.kpk.go.id. page

Waryono property values ​​increased in 2011 compared to 2008 is around Rp 16.7 billion and 14 892 U.S. dollars . Based on the data that is accessed LHKPN in these pages on Sunday ( 09/01/2013 ) , the value of property Waryono consists of immovable property , movable property , securities , and deposits and other cash equivalents .

The immovable property Waryono reported in 2011 consisting of land and buildings are scattered in Tegal , Central Java , West Jakarta , Tangerang , and Bradford , worth a total of Rp 37.7 billion . Then movable property valued at USD 115 million which consists of transportation such as cars Honda Accord acquisition in 2002 , as well as animal husbandry, fisheries , farming, agriculture , forestry , mining , and others about USD 477.8 million , and other movable property such as precious metals and other movable property around Rp 438 billion .

In addition, the property in the form of securities approximately USD 500.2 million , and demand deposits and other cash equivalents valued at USD 3.16 billion, and 22,482 U.S. dollars .

Waryono name was mentioned in the alleged bribery case of oil and gas upstream activities involving Special Unit Chief Executive Upstream Oil and Gas ( Migas SKK ) off , Rudi Rubiandini . Commission found the money of 200,000 U.S. dollars during the search space in the office EMR Waryono some time ago .

To confirm the existence of this money , the Commission will examine Waryono . However , the Commission has not scheduled the investigators Waryono examination . However , related to the investigation , the Commission has prevented Waryono traveling abroad .

Corruption Eradication Commission requested the Secretary- General of Immigration to prevent the Ministry of Energy and Mineral Resources Waryono Karno traveling abroad .

Prevention conducted over the next six months . Prevention information is known from the Head of Public Relations and Administration Kementerin Directorate General of Immigration Law and Human Rights Heriyanto .

"There, there the date of August 29th, 2013 , prevented the next six months , " said Heriyanto , Friday ( 30/08/2013 ) .

According to him , 29 Agutus prevention done since 2013. When confirmed whether current Waryono was in Singapore for medical treatment , Heriyanto claimed not to know . " I received the info yet , we will check, " he said .

Waryono name was mentioned in the alleged corruption case of oil and gas upstream activities involving SKK Migas chief Rudi Rubiandini . Commission found the money of 200,000 U.S. dollars during the search Waryono room some time ago . To confirm the existence of the money , the Commission plans to examine Waryono . But until now , has not been scheduled Waryono examination .

In the case of alleged bribery , Chief Oil and Gas SKK Rudi Rubiandini and golf coach , Deviardi aka Ardi , allegedly accepted bribes from officials PT Kernel Oil Private Limited ( KOPL ) Simon G Sanjaya related activities including the scope or authority SKK Migas . KPK set Deviardi and Simon as a suspect .

 Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC ) has submitted to the Corruption Eradication Commission analysis report ( LHA ) suspicious financial transactions related to the Head of Special Unit Managing Upstream Oil and Gas ( Migas SKK ) off , Rudi Rubiandini . Rudi is a suspect in the alleged acceptance of bribes upstream oil and gas activities .

" Anyway we find suspicious transactions we have exchanged with the Commission so more quickly and accurately , " said Deputy Chief Agus Santoso INTRAC when exiting the Building Commission , Kuningan , Jakarta , Friday ( 08/30/2013 ) .

When asked further where Rudi suspicious transactions flowed , Agus asks the reporter asked the matter to the Commission . He said it can not convey information that is too detailed and lead .

"If I can not be too lead responsibility , but we are working together to make it more focused and faster , " said Agus .

He also revealed , INTRAC fully supports the Commission that the investigation could run faster and effectively . Regular coordination of the investigation done so effectively and quickly .

" All that is handled by the KPK certainly supported INTRAC for deepening , especially for tracking the flow of funds , the terms of the transaction and other transactions , " said Agus .
COMPASS IMAGES / Roderick ADRIAN Mozes Executive Head Special Unit Upstream Oil and Gas ( SKK Migas), Rudi Rubiandini taken out of the Building Commission , Jl HR Rasuna Said , Kuningan , South Jakarta , Wednesday ( 08/14/2013 ) . Rudi Rubiandini was arrested on Tuesday ( 13/08/2013 ) night for allegedly accepting bribes from a private party . Of the former Deputy Minister of Energy and Mineral Resources ( ESDM ) , the Commission seized a number of items of evidence in the form of U.S. dollars 400,000 that is stored in a black bag and a large engine capacity motor brand BMW .
Previously, the Commission said it had asked Rudi LHA cases related to INTRAC . The suspicious transaction data required the Commission to explore this case .

In this case, the Commission set Rudi as a suspect on suspicion of bribery of officials receiving PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya worth 700,000 U.S. dollars . The money was allegedly given by pelatif golf , Deviardi aka Ardi .

Simon Commission and Ardi was set as suspects . Allegedly , Rudi not only receive money 700,000 dollars from Simon . Former deputy minister of energy and mineral resources is also alleged to have received gifts from other parties . Rudi related investigations , the Commission seized the money of 200,000 dollars from the room the Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources Waryono Karno .

Not only that , the money in foreign currency denominations were also found during a search at the KPK office space Rudi SKK Migas some time ago . From there , investigators seized 60,000 Singapore dollars , 2000 dollars , and pieces of gold weighing 180 grams . Investigators also found money in a deposit box Rudi at Bank Mandiri , Jakarta , worth a total of $ 350,000 .

In addition to money , KPK investigators seized a Toyota Camry Hybrid unit that allegedly belonged to Rudi . Luxury car was allegedly given in addition to the kernel through golf coach Rudi , Deviardi aka Ardi .

Jumlah kekayaan Waryono dalam LHKPN 2011 yang saat ini ada di KPK tercatat Rp 41,9 miliar dan 22.482 dollar AS.

Jumlah kekayaan Waryono dalam LHKPN 2011 yang saat ini ada di KPK tercatat Rp 41,9 miliar dan 22.482 dollar AS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan klarifikasi ulang atas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Jumlah kekayaan Waryono dalam LHKPN 2011 yang saat ini ada di KPK tercatat Rp 41,9 miliar dan 22.482 dollar AS.

"Kami telah meminta direktorat LHKPN untuk mengklarifikasi hal tersebut (harta Sekjen KESDM)," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Senin (2/9/2013) malam. Dia mengatakan klarifikasi akan dilakukan untuk memeriksa penambahan kekayaan Waryono setelah 2011 tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan LHKPN itu.

Bila ditemukan penambahan atau data yang tak wajar, ujar Bambang, KPK pasti akan langsung menindaklanjuti. “Orang boleh punya harta kekayaan, yang perlu diklarifikasi itu asal-usulnya. Apakah sesuai dengan profilnya atau tidak. Kami pimpinan meminta teman-teman LHKPN lakukan kajian yang sifatnya administratif, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata dia.

Seperti diketahui, Waryono diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Indikasi tersebut muncul saat KPK menemukan uang 200.000 dollar AS di ruang kerjanya.

Penyidik KPK berencana memeriksa Waryono untuk menjelaskan asal usul uang yang ditemukan dalam tas hitam tersebut. Sementara Rudi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya senilai 700.000 dollar AS. Uang tersebut diduga diberikan melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi.

KPK juga menetapkan Simon dan Ardi sebagai tersangka. Uang dalam pecahan mata uang asing pun ditemukan KPK dalam penggeledahan di ruang kerja Rudi di kantor SKK Migas beberapa waktu lalu. Penyidik menyita 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram.

Penyidik menemukan pula uang dalam deposit box Rudi di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS. Selain menyita uang, KPK mengamankan mobil Toyota Camry Hybrid yang diduga milik Rudi. Mobil itu diduga diberikan oleh Deviardi kepada Rudi, tetapi bukan berasal dari PT Kernel.

 Nilai harta kekayaan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno mencapai Rp 41,9 miliar dan 22.482 dollar AS (sekitar Rp 244 juta menurut kurs hari ini) saat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 16 Juni 2011. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Waryono dapat diakses melalui laman acch.kpk.go.id.

Nilai harta Waryono tahun 2011 ini meningkat dibandingkan tahun 2008 yang berkisar Rp 16,7 miliar dan 14.892 dollar AS. Berdasarkan data LHKPN yang diakses dalam laman tersebut pada Minggu (1/9/2013), nilai harta Waryono terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, serta giro dan setara kas lainnya.

Adapun harta tidak bergerak yang dilaporkan Waryono pada 2011 terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di Tegal, Jawa Tengah, Jakarta Barat, Tangerang, dan Brebes, senilai total Rp 37,7 miliar. Kemudian harta bergerak senilai Rp 115 juta yang terdiri dari alat transportasi berupa mobil Honda Accord perolehan 2002, serta usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lainnya sekitar Rp 477,8 juta, kemudian harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan harta bergerak lain sekitar Rp 438 miliar.

Selain itu, harta berupa surat berharga sekitar Rp 500,2 juta, serta giro dan setara kas lainnya senilai Rp 3,16 miliar dan 22.482 dollar AS.

Nama Waryono disebut-sebut dalam kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif, Rudi Rubiandini. KPK menemukan uang 200.000 dollar AS saat menggeledah ruangan Waryono di kantor ESDM beberapa waktu lalu.

Untuk mengonfirmasi keberadaan uang ini, KPK akan memeriksa Waryono. Namun, penyidik KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Waryono. Namun, terkait penyidikan kasus ini, KPK telah mencegah Waryono bepergian ke luar negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi untuk mencegah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno bepergian keluar negeri.

Pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan. Informasi pencegahan ini diketahui dari Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia Heriyanto.

"Sudah, sudah sejak tanggal 29 Agustus 2013, dicegah enam bulan ke depan," kata Heriyanto, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, pencegahan dilakukan sejak 29 Agutus 2013. Saat dikonfirmasi apakah benar saat ini Waryono tengah berada di Singapura untuk berobat, Heriyanto mengaku belum tahu. "Belum saya terima info itu, nanti kita cek," ujarnya.

Nama Waryono disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi kegiatan hulu minyak dan gas yang melibatkan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. KPK menemukan uang 200.000 dollar AS saat menggeledah ruangan Waryono beberapa waktu lalu. Untuk mengkonfirmasi keberadaan uang tersebut, KPK berencana memeriksa Waryono. Namun hingga kini, pemeriksaan Waryono belum dijadwalkan.

Dalam kasus dugaan suap ini, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan pelatih golf, Deviardi alias Ardi, diduga menerima suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon G Sanjaya terkait kegiatan yang termasuk lingkup atau wewenang SKK Migas. KPK pun menetapkan Deviardi dan Simon sebagai tersangka.

 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi laporan hasil analisis (LHA) transaksi keuangan mencurigakan terkait Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif, Rudi Rubiandini. Rudi merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap kegiatan hulu minyak dan gas.

"Pokoknya transaksi mencurigakan yang kita temukan sudah kita pertukarkan dengan KPK supaya lebih cepat dan akurat," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Saat ditanya lebih jauh ke mana saja transaksi mencurigakan Rudi mengalir, Agus meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada KPK. Dia mengatakan tidak dapat menyampaikan informasi yang terlalu detail dan menjurus.

"Kalau terlalu menjurus saya tidak bisa jawab, tapi kita kerja sama supaya lebih fokus dan lebih cepat," ujar Agus.

Dia juga mengungkapkan, PPATK mendukung penuh KPK agar proses penyidikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Koordinasi rutin dilakukan agar proses penyidikan berjalan efektif dan cepat.

"Semua yang ditangani KPK pasti didukung PPATK untuk pendalaman, terutama untuk penelusuran aliran dana, kaitan transaksi yang satu dan transaksi lain," tambah Agus.
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa (13/8/2013) malam karena diduga menerima suap dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW.
Sebelumnya, KPK menyatakan telah meminta LHA terkait kasus Rudi kepada PPATK. Data transaksi mencurigakan tersebut diperlukan KPK untuk mendalami kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rudi sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya senilai 700.000 dollar AS. Uang tersebut diduga diberikan melalui pelatif golfnya, Deviardi alias Ardi.

KPK pun menetapkan Simon dan Ardi sebagai tersangka. Diduga, Rudi tidak hanya menerima uang 700.000 dollar AS dari Simon. Mantan wakil menteri energi dan sumber daya mineral ini pun diduga menerima pemberian dari pihak lain. Terkait penyidikan kasus Rudi, KPK menyita uang 200.000 dollar AS dari ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

Bukan hanya itu, uang dalam pecahan mata uang asing juga ditemukan KPK dalam penggeledahan di ruangan Rudi di kantor SKK Migas beberapa waktu lalu. Dari sana, penyidik menyita 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. Penyidik juga menemukan uang dalam deposit box Rudi di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS.

Selain uang, penyidik KPK menyita satu unit Toyota Camry Hybrid yang diduga milik Rudi. Mobil mewah itu diduga diberikan pihak selain Kernel melalui pelatih golf Rudi, Deviardi alias Ardi.

Israel is likely to attack Syria

Israel is likely to attack Syria

Israeli Vice Prime Minister Silvan Shalom revealed it is possible to attack Syria, on chemical weapons storage sites. The goal is that chemical weapons do not fall into the hands of Hezbollah or groups associated with Al Qaeda.

Israel has long expressed concern to the government of President Bashar al-Assad, who could lose control of its chemical weapons. "The Israeli military officials conduct a special meeting to discuss the Syrian chemical weapons," said Shalom told the AP on Monday (28/1).

Shalom added a transfer of chemical weapons Syria belongs to a group that is considered dangerous, will be a shift towards destruction. "Surely displacement violate chemical weapons, so it requires a different approach to the material an attack. We will make a decision, "he said.

Added Deputy Director of Shin Bet, Yisrael Hasson, Israel still continue to follow the developments in Syria. Hasson who was a key figure in the Israeli intelligence added to the country's surveillance conducted over Syria chemical weapons belonging oversight that Assad does not fall wrong.

"Syria has chemical weapons in large quantities, can be weapons fell into the hands of the more extreme than Syria or global terrorism, the threat will merupah map as a whole," said Hasson.

After 22 months of civil war in Syria, many fears that chemical weapons owned Assad government could fall into the wrong hands. But Syria has repeatedly insisted that it did not have chemical weapons.

Israel sangat mungkin melancarkan serangan ke Suriah

 Israel sangat mungkin melancarkan serangan ke Suriah

Wakil Perdana Menteri Israel Silvan Shalom mengungkap pihaknya sangat mungkin melancarkan serangan ke Suriah, tepatnya pada lokasi penyimpanan senjata kimia. Tujuannya, agar senjata kimia tidak jatuh ke tangan Hizbullah atau kelompok yang berkaitan dengan Al Qaeda.

Sejak lama Israel mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad, yang bisa saja kehilangan kendali dari senjata kimia yang dimilikinya. “Para pejabat tinggi militer Israel melakukan pertemuan khusus untuk membahas senjata kimia Suriah,” jelas Shalom seperti dikutip AP, Senin (28/1).

Shalom menambahkan berpindahnya senjata kimia milik Suriah ke kelompok yang dianggap berbahaya, akan menjadi perubahan menuju kehancuran. “Tentunya perpindahan senjata kimia dianggap melanggar, sehingga membutuhkan pendekatan berbeda bahan sebuah serangan. Kami akan membuat keputusan,” ujarnya.

Ditambahkan Deputi Direktur Shin Bet, Yisrael Hasson, Israel masih terus mengikuti perkembangan yang terjadi di Suriah. Hasson yang merupakan tokoh kunci di intelijen Israel menambahkan, pengawasan yang dilakukan negaranya kepada Suriah tidak lebih dari pengawasan agar senjata kimia milik Assad tidak jatuh yang salah.

“Suriah memiliki senjata kimia dalam jumlah besar, bisa senjata itu jatuh ke tangan yang lebih ekstrim dari Suriah atau teroris global, maka akan merupah peta ancaman secara keseluruhan,” tegas Hasson.

Setelah 22 bulan perang saudara terjadi di Suriah, banyak kekhawatiran bahwa senjata kimia yang dimiliki Pemerintah Assad bisa jatuh ke tangan yang salah. Tetapi Suriah berulangkali menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki senjata kimia.

Cell phone ( mobile phone ) high-tech , or smart phones ( smartphones ) will be subject to Sales Tax Luxury Goods ( GOODS ) .

Cell phone ( mobile phone ) high-tech , or smart phones ( smartphones ) will be subject to Sales Tax Luxury Goods ( GOODS ) .


Cell phone ( mobile phone ) high-tech , or smart phones ( smartphones ) will be subject to Sales Tax Luxury Goods ( GOODS ) . According to the Fiscal Policy Agency Acting Kapala ( BKF ) Finance Ministry Bambang Brodjonegoro , during this mobile smartphones categorized manifold is not a luxury .

When viewed from the type of goods , the smartphone is that it should be categorized as goods luxury goods . Therefore , all the components in the smartphone comes from imports .

As it will be categorized as luxury goods , then the Government will make a categorization of the smartphone . " It can be seen from the level of technology , such as in a car that uses CC , " Bambang said in Jakarta yesterday .

The government has plans to revise the Regulation on PPnBM . It 's to improve the trade balance deficit continues . With luxury sales tax rates apply between 125 percent to 150 percent , the expected number of imports can be suppressed smartphone . But He did not explain how the potential reduction of the deficit reduction in imports this smartphone .

Separately, Director of Marketing and Communications Erajaya Swasembada Tbk PT , Djatmiko Ward said it was a policy of the government , if it is applied to the imposition of sales tax on luxury . "Businesses still have to live , but there is the most important thing , that there are many black market ( black market ) , " he said .

According Djatmiko , black market mobile products is still rampant in Indonesia , and it is recognized by the government . " Concerns businesses fellow competitors not to compete but the black market of illegal products , " he said .

He pointed out if the phone is officially worth Rp 3 million per unit then the illegal phone around Rp2 , 7 million . Well , if the application PPnBM about 10-20 percent the price of mobile phones on the market officially around Rp3 , 5 million so that the difference amounted to 800,000 . " Consumers will be tempted to use a smartphone product of black market because the price difference very much , " he said .

So , to compensate for the luxury sales policy , further Djatmiko , the government must ensure the circulation could decrease the number of illegal mobile phones significantly new PPnBM apply .

Telepon seluler (ponsel) berteknologi tinggi, atau ponsel pintar (smartphone) akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM).

Telepon seluler (ponsel) berteknologi tinggi, atau ponsel pintar (smartphone) akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM).


Telepon seluler (ponsel) berteknologi tinggi, atau ponsel pintar (smartphone) akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Menurut Plt Kapala Badan Kebijakan FIskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, selama ini ponsel berjenis smartphone dikategorikan bukan barang mewah.

Padahal dilihat dari jenis barangnya, smartphone merupakan barang yang sudah seharusnya dikategorikan barang mewah. Sebab, semua komponen di dalam smartphone berasal dari impor.

Karena akan dikategorikan sebagai barang mewah, maka Pemerintah nantinya akan membuat kategorisasi dari smartphone tersebut. “Bisa dilihat dari tingkat teknologinya, seperti pada mobil itu menggunakan CC,” ujar Bambang di Jakarta, kemarin.

Pemerintah telah berencana merevisi Peraturan Pemerintah mengenai PPnBM. Hal itu untuk memperbaiki neraca perdagangan yang terus defisit. Dengan dikenakan tarif PpnBM antara 125 persen hingga 150 persen, diharapkan jumlah impor smartphone bisa ditekan. Namun Bambang tidak menjelaskan berapa potensi pengurangan defisit dari pengurangan impor smartphone ini.

Terpisah, Direktur Pemasaran dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk, Djatmiko Wardoyo mengatakan pihaknya menjalankan kebijakan dari pemerintah, jika memang pengenaan PPnBM diterapkan. “Pelaku usaha tetap harus menjalani, tetapi ada hal yang paling penting, yaitu masih banyaknya black market (pasar gelap),” ujarnya.

Menurut Djatmiko, pasar gelap produk ponsel masih marak di Indonesia, dan hal ini diakui pemerintah. “Kekhawatiran pelaku usaha bukan bersaing sesama kompetitor tapi adanya produk ilegal dari black market,” ujarnya.

Ia mencontohkan jika ponsel resmi berharga Rp 3 juta per unit maka ponsel ilegal sekitar Rp2,7 juta. Nah, jika adanya penerapan PPnBm sekitar 10-20 persen maka harga ponsel resmi di pasaran sekitar Rp3,5 juta sehingga perbedaannya sebesar Rp800.000. “Konsumen akan tergoda menggunakan produk smartphone dari black market karena beda harganya sangat jauh,” ujarnya.

Jadi, untuk mengimbangi kebijakan PPnBM ini, lanjut Djatmiko, pemerintah harus memastikan sanggup menurunkan jumlah peredaran ponsel ilegal secara signifikan baru menerapkan PpnBM.

KPK Asked to Reveal Sengmen , Mr. Headman , Mother Daughter , and Haji Milk

KPK Asked to Reveal Sengmen , Mr. Headman , Mother Daughter , and Haji Milk


Member of House of Representatives Commission III , Bambang Soesatyo argues , the Commission's work Eradication Commission ( KPK ) in the bribery case of beef imports is still not finished . Bambang said that the investigation of this case can not rest on those already named as a suspect at this time .

" Because infidelity in bed beef import cartels involve a number of figures who have not been clearly identified , " said Bambang , Sunday ( 01/09/2013 ) .

Refers to the telephone number of the recorded conversation that was played at the Corruption Court in Jakarta last week , Bambang argued that the Commission still had to go into this case .

"However , the Commission had to answer questions that the public wants to know who is meant by Mr. Headman , Mother Daughter , Haji Milk , Sengmen , and Widhi , " said Golkar politician .

That means, said Bambang , infidelity ruler - businessman in bribery case beef imports not only involve the suspects in his case was to proceed Corruption Court today . Proved that beef imports are controlled by cartels . " And Mr. Headman , Mother Daughter , Haji Milk , Sengmen , and Widhi were allied in the cartel , " he said .

Bambang admitted infidelity governors concerned to see that businesses can reduce the authority of state officials . Princess Mother built cartel , said Bambang , could even dictate the cabinet to issue policies in accordance with the wishes of the cartel .

He considered kaasus bribe beef imports into evidence that the cartel formed by convergence of interests of powerful individuals and businesses . " Government is independent and free of interest will not give access to the formation of cartels , " he said .

JAKARTA , KOMPAS.com - Former Finance Minister Rizal Ramli claimed to be surprised by the denial associated Palace Sengman figure . In fact , according to Rizal , Sengman is known to be close to President Susilo Bambang Yudhoyono as one of its financial backers when plunging into politics .

" This Sengman businessman who first entered politics accounted for SBY . So deket really. Period palace denied , " said Rizal in Parliament Complex , Friday ( 31/08/2013 ) .

Rizal also claim to know Sengman . Sengman , said Rizal , is a businessman from South Sumatra .

" This is the first time so backing SBY financially , " he added .

Rizal also analogize the black and white palaces around the President . White palace , he said , there was at the Presidential Palace . The people in the white palace was further discuss normative matters .

" That 's weird black palace . Where's the location , occupants who , I do not know , " said Rizal .

The emergence of Sengman
Maharani Dian Ridwan Hakim , son of Shura Council Chairman Hilmi Aminuddin MCC , while testifying in the trial of alleged bribery beef imports , with the defendant Ahmad fathanah , Thursday ( 08/19/2013 ) , the Corruption Court , Jakarta .
The trial in the alleged bribery beef imports with defendant Ahmad fathanah continue in the Corruption Court , Jakarta . The trial of this case , on Thursday ( 29/08/2013 ) , presenting Judge Ridwan , the son of the Chairman of Shura Council MCC .

Recording of a conversation between fathanah and Ridwan played , then the name of President Susilo Bambang Yudhoyono called . Playback of the recorded conversations made ​​by the public prosecutor of the Corruption Eradication Commission .

According to prosecutors , the conversation took place after the meeting Ridwan and fathanah in Kuala Lumpur , Malaysia , in January 2013 . In the tape, listened to the voice that tells Ridwan fathanah that Rp 40 billion was settled shipped via Sengman and Hendra .

Hear the tape , Nawawi Pomolango Chief Justice then asked the name that appears to Ridwan .

" There Sengman name . Was who? " Nawawi said .

" That's the name , sir , " said Ridwan .

" Yes , who? " asked the judge again who seemed annoyed by Ridwan answer .

Ridwan then explained that Sengman is the messenger of the President .

" When I played ( record ) is in the Commission investigation , Mr Sengman I explain this to my knowledge when it comes to the presidential envoy MCC , " Ridwan said .

" The president is whom? " Nawawi said .

" Our president , Mr. Yudhoyono . ( Sengman ) in the dossier ( dossier ) he's written a nearby Pak SBY , " said Ridwan again .

Meanwhile , according to Ridwan , Hendra is a friend of Sengman . When dicecar by the judge , Ridwan said he did not know the purpose of the conversation fathanah .

" I do not know because he ( fathanah ) says the 40 ( USD 40 billion ) Sengman taken , " he said .

According to Ridwan , the whole substance of the phone call is the only news magazine Tempo .

" The substance problem ( which loaded magazine ) Tempo that I described . Problems quota beef , sir . Problem is , my name is disangkutpautkan time . Which I understand , the news ( Tempo ) 2011 one . I do not have anything to do with beef , " said Ridwan .

In the tape also called El and Engkong name . Ridwan who confirmed stating that El is the Managing Director of PT Indoguna , Mary Elizabeth Liman . While Engkong is the designation for Ridwan 's father , Hilmi .

Vice Chairman of the Upper House Democrats suspect Marzuki Alie , the name of President Susilo Bambang Yudhoyono dicatut by Sengman , which is referred to as a presidential envoy . This is expressed by the son of the Chairman of the Shura Council of the Prosperous Justice Party Hilmi Aminuddin , Judge Ridwan , while testifying in the trial of alleged bribery beef imports , with the defendant Ahmad fathanah .

" That's just a lie . Maybe he sold the name ( SBY ) . Definitely bohonglah it , " Marzuki said at the Parliament Complex , Friday ( 08/30/2013 ) .

Marzuki has been long recognized as one of the businessmen Sengman hotels in Palembang . However , he admitted that he was not near as Sengman had long disappeared since his hotel was closed .

He also denied Sengman associated with the Democratic Party , especially with SBY winning in 2009 . According to him , Sengman not at all involved with the Democratic Party or participate in Yudhoyono winning successful team in South Sumatra .

" I am the Secretary of the Campaign Team and in Palembang , he was baseball , " said Chairman of the House of Representatives .


Sengman called messenger SBY

As reported , the trial in the alleged bribery of beef imported by the defendant Ahmad fathanah at the Corruption Court , Jakarta , Thursday ( 08/29/2013 ) , presenting Judge Ridwan , the son of the Chairman of the Shura Council MCC . Recording of a conversation between fathanah and Ridwan played , then the name of President Susilo Bambang Yudhoyono called .

Playback of the recorded conversations made ​​by the public prosecutor of the Corruption Eradication Commission . According to prosecutors , the conversation took place after the meeting Ridwan and fathanah in Kuala Lumpur , Malaysia , in January 2013 .

In the tape, the sound is played Ridwan fathanah told that the money of Rp 40 billion was settled shipped via Sengman and Hendra . Hear the tape , Nawawi Pomolango Chief Justice then asked the name that appears to Ridwan .

" There Sengman name . Was who? " Nawawi said . " That's the name , sir , " said Ridwan . " Yes , who? " the judge asked again , who seemed annoyed by Ridwan answer . Ridwan then explained that Sengman is the messenger of the President .

" When I played ( record ) is in the Commission investigation , Mr Sengman I explain this to my knowledge is the messenger that comes to MCC President , " Ridwan said . " The president is whom? " Nawawi said . " Our president , Mr. Yudhoyono . ( Sengman ) in the dossier ( dossier ) he's written a nearby Pak SBY , " said Ridwan again .

Meanwhile , according to the Hendra Ridwan was a friend of Sengman . When dicecar by the judge , Ridwan said he did not know the purpose of the conversation fathanah . " I do not know because he ( fathanah ) says the 40 ( USD 40 billion ) Sengman taken , " he said .

According to Ridwan , the whole substance of the phone call is the only news magazine Tempo . " The substance problem ( which loaded magazine ) Tempo that I described . Problems quota beef , sir . Problem is my name then disangkutpautkan . Which I understand , the news ( Tempo ) 2011 one . I do not have anything to do with beef , " said Ridwan .

In the tape, the name El and Engkong also called . Ridwan who confirmed stating that El is the Managing Director of PT Indoguna , Mary Elizabeth Liman . Meanwhile , Engkong is the designation for Ridwan 's father , Hilmi .

KPK Diminta Ungkap Sengmen, Pak Lurah, Bunda Putri, dan Haji Susu

KPK Diminta Ungkap Sengmen, Pak Lurah, Bunda Putri, dan Haji Susu


Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berpendapat, kerja Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dalam menangani kasus suap impor daging sapi masih belum selesai. Bambang mengatakan, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini.

"Sebab perselingkuhan di ranjang kartel impor daging sapi melibatkan sejumlah sosok yang belum jelas identitasnya," kata Bambang, Minggu (1/9/2013).

Mengacu pada rekaman pembicaraan telepon sejumlah pihak yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu, Bambang berpendapat bahwa KPK masih harus mendalami kasus ini.

"Bagaimana pun, KPK harus menjawab pertanyaan publik yang ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen, serta Widhi," ungkap politisi Golkar itu.

Artinya, kata Bambang, perselingkuhan penguasa-pebisnis dalam kasus suap impor daging sapi tidak hanya melibatkan para tersangka yang perkaranya sedang berproses di pengadilan Tipikor saat ini. Terbukti bahwa impor daging sapi dikendalikan oleh kartel. "Dan Pak Lurah, Bunda Putri, Haji Susu, Sengmen, serta Widhi pun bersekutu dalam kartel itu," katanya.

Bambang mengaku prihatin melihat perselingkuhan penguasa-pebisnis yang bisa mereduksi wewenang pejabat tinggi negara. Kartel yang dibangun Bunda Putri, kata Bambang, bahkan bisa mendikte kabinet untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan kartel.

Ia menilai kaasus suap impor daging sapi menjadi bukti bahwa kartel terbentuk karena bertemunya kepentingan oknum penguasa dan pebisnis. "Pemerintahan yang independen dan bebas dari kepentingan  tidak akan memberi akses bagi terbentuknya kartel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengaku heran dengan bantahan pihak Istana terkait sosok Sengman. Padahal, menurut Rizal, Sengman sudah dikenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu penyokong finansialnya saat terjun ke dunia politik.

"Sengman ini businessman yang pertama kali menyumbang SBY masuk politik. Jadi deket banget. Masa istana membantah," ujar Rizal di Kompleks Parlemen, Jumat (31/8/2013).

Rizal pun mengaku kenal dengan Sengman. Sengman, lanjut Rizal, adalah seorang pengusaha asal Sumatera Selatan.

"Ini orang jadi beking SBY pertama kali secara finansial," imbuhnya.

Rizal pun menganalogikan adanya istana hitam dan putih di sekitar Presiden. Istana putih, sebutnya, ada di Istana Merdeka. Orang-orang di istana putih pun lebih membahas hal-hal yang normatif.

"Yang aneh-aneh itu istana hitam. Di mana lokasinya, siapa penghuni, saya enggak tahu," ucap Rizal.

Munculnya nama Sengman
Dian Maharani Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, dengan terdakwa Ahmad Fathanah, Kamis (19/8/2013), di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah terus berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Persidangan kasus ini, Kamis (29/8/2013), menghadirkan Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS.

Rekaman percakapan antara Fathanah dan Ridwan diputar, lalu nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut. Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013. Dalam rekaman itu, didengarkan suara Fathanah yang menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra.

Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan.

"Ada nama Sengman. Itu siapa?" tanya Nawawi.

"Itu nama orang, Pak," jawab Ridwan.

"Iya, siapa?" tanya hakim lagi yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan.

Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY.

"Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya utusan Presiden kalau datang ke PKS," jawab Ridwan.

"Presidennya siapa?" tanya Nawawi.

"Presiden kita, Pak SBY. (Sengman) di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis dia orang dekatnya Pak SBY," jawab Ridwan lagi.

Sementara itu, menurut Ridwan, Hendra adalah teman dari Sengman. Ketika dicecar oleh hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud pembicaraan Fathanah.

"Saya tidak tahu karena beliau (Fathanah) bilang ini 40 (Rp 40 miliar) dibawa Sengman," katanya.

Menurut Ridwan, substansi keseluruhan pembicaraan lewat telepon itu adalah mengenai pemberitaan di majalah Tempo saja.

"Substansinya masalah (yang dimuat majalah) Tempo itu saya jelaskan. Soal kuota daging sapi, Pak. Permasalahannya, nama saya waktu itu disangkutpautkan. Yang saya paham, pemberitaan (Tempo) 2011 salah. Saya tidak ada kaitannya dengan daging sapi," terang Ridwan.

Dalam rekaman itu juga disebut nama El dan Engkong. Ridwan yang dikonfirmasi menyatakan bahwa El adalah Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Sementara Engkong adalah sebutan untuk ayah Ridwan, Hilmi.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menduga, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicatut oleh Sengman, yang disebut sebagai utusan Presiden. Hal itu diungkapkan putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

"Itu bohong saja. Mungkin dia jual nama (SBY). Pasti bohonglah itu," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Jumat (30/8/2013).

Marzuki telah lama mengenal Sengman sebagai salah satu pengusaha hotel di Palembang. Namun, ia mengaku tidak dekat karena Sengman sudah lama menghilang sejak hotelnya ditutup.

Ia juga membantah Sengman terkait dengan Partai Demokrat, apalagi dengan pemenangan SBY pada 2009. Menurutnya, Sengman sama sekali tidak terlibat kegiatan Partai Demokrat ataupun ikut dalam tim sukses pemenangan SBY di Sumatera Selatan.

"Saya Sekretaris Tim Sukses dan di Palembang, dia enggak ada," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.


Sengman disebut utusan SBY

Seperti diberitakan, sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/8/2013), menghadirkan Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS. Rekaman percakapan antara Fathanah dan Ridwan diputar, lalu nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut.

Pemutaran rekaman pembicaraan tersebut dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut jaksa, percakapan itu terjadi setelah pertemuan Ridwan dan Fathanah di Kuala Lumpur, Malaysia, Januari 2013.

Dalam rekaman itu, diperdengarkan suara Fathanah menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah beres dikirim melalui Sengman dan Hendra. Mendengar rekaman itu, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango kemudian menanyakan nama yang muncul tersebut kepada Ridwan.

"Ada nama Sengman. Itu siapa?" tanya Nawawi. "Itu nama orang, Pak," jawab Ridwan. "Iya, siapa?" tanya hakim lagi, yang tampak kesal dengan jawaban Ridwan. Ridwan kemudian menjelaskan bahwa Sengman adalah utusan Presiden SBY.

"Waktu saya diputarkan (rekaman) ini di penyidikan KPK, saya jelaskan Bapak Sengman ini setahu saya ini utusan Presiden kalau datang ke PKS," jawab Ridwan. "Presidennya siapa?" tanya Nawawi. "Presiden kita, Pak SBY. (Sengman) di BAP (berita acara pemeriksaan) ditulis dia orang dekatnya Pak SBY," jawab Ridwan lagi.

Sementara itu, Hendra menurut Ridwan adalah teman dari Sengman. Ketika dicecar oleh hakim, Ridwan mengaku tidak tahu maksud pembicaraan Fathanah. "Saya tidak tahu karena beliau (Fathanah) bilang ini 40 (Rp 40 miliar) dibawa Sengman," katanya.

Menurut Ridwan, substansi keseluruhan pembicaraan lewat telepon itu adalah mengenai pemberitaan di majalah Tempo saja. "Substansinya masalah (yang dimuat majalah) Tempo itu saya jelaskan. Soal kuota daging sapi, Pak. Permasalahannya nama saya waktu itu disangkutpautkan. Yang saya paham, pemberitaan (Tempo) 2011 salah. Saya tidak ada kaitannya dengan daging sapi," terang Ridwan.

Dalam rekaman itu, nama El dan Engkong juga disebut. Ridwan yang dikonfirmasi menyatakan bahwa El adalah Direktur Utama PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Sementara itu, Engkong adalah sebutan untuk ayah Ridwan, Hilmi.