Munas Tandingan Golkar Serukan Pembubaran KMP dan KIH

Muhammad Jusuf Kalla

Munas Tandingan Golkar Serukan Pembubaran KMP dan KIH

VIVAnews - Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya tandingan kubu Agung Laksono menghasilkan sejumlah rekomendasi dan sikap politik, Minggu 7 Desember 2014 malam. Salah satunya sikap Partai Golkar tentang dua kubu koalisi di parlemen yang saling berhadapan, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Sidang pleno komisi C merekomendasikan, bubarkan keberadaan KMP dan KIH yang membelenggu anggota DPR serta kedaulatan fraksi," kata Yani Iksas, perwakilan Komisi C di hadapan peserta Munas yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Selain sikap politik mengenai dua kubu koalisi di parlemen itu, hasil sidang pleno Komisi C merekomendasikan agar partai Golkar mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan Partai Golkar mendukung pemerintahan hasil pemilu 2014," ujarnya.

Poin rekomendasi lainnya yaitu, Golkar mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung KPK serta Kejaksaan dalam penegakan hukum. Setelah rekomendasi itu disampaikan dan disepakati oleh peserta Munas, kemudian ketua Steering Committee Munas IX Partai Golkar mengetuk palu untuk sebagai tanda sah.

Munas tengah diskors 15 menit untuk lobi-lobi menjelang pemungutan suara calon ketua umum. Sebelumnya, tiga kandidat ketua umum memaparkan visi-misi mereka, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sementara itu, setelah Munas ini menghasilkan ketua umum, hasil Munas Golkar ini rencananya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin 8 Desember 2014 besok.

Priyo Ungkap "Peran" Wapres Jusuf Kalla di Munas Ancol

VIVAnews - Anggota Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya, Priyo Budi Santoso, menyatakan pelaksanaan Munas IX Partai Golkar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, sah dan legal.

Munas Ancol, menurut dia, juga memperoleh dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan II. Juga organisasi massa yang mendirikan dan didirikan Golkar.

"Kami juga berterima kasih Kapolri izinkan pelaksanaan, Menkopolhukam juga menjamin," kata Priyo di arena Munas, Minggu 7 Desember 2014.

Priyo juga mengklaim mantan ketua umum Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla, telah memberikan berbagai pandangan untuk kesuksesan Munas. Priyo juga yakin atas legalitas Munas.

"Munas di sini sah. Karena itu segala hal ingin saya beritahukan ke DPD I dan II," ujarnya.

Priyo menegaskan bahwa posisi DPP hasil Munas Bali maupun di sini adalah status quo. Karena itu, keduanya tidak berwenang melakukan penggeseran, pembentukan kepengurusan atau pergantian apa pun.

"Sejauh menyangkut struktur DPP, sampai nanti pemerintah dan negara, Menkumham sahkan munas pengurus yang sah," katanya.