Tenggelamkan Kapal Menteri Susi Diback Up KSAL

Kapal Selam TNI

Tenggelamkan Kapal Menteri Susi Diback Up KSAL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL) dalam melakukan pengamanan wilayah perairan RI dari aksi pencurian ikan atau illegal fishing.

Kerja sama itu tertuang dalam bentuk nota kesepahaman atau (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2014) kemarin.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah terkait kedaulatan penuh di laut. Dalam kerja sama itu akan diatur pula soal pertukaran data dan informasi antara dua lembaga.

Dalam penandatanganan kerja sama itu juga tertuang poin soal menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Kerja sama satu perjanjian dimana mudah-mudahan kita buat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kesatuan TNI AL bisa dijadikan tujuan utama dari visi misi presiden RI untuk berdaulat di lautan Indonesia akan dicapai dengan baik," kata Susi.

Menteri Susi menjelaskan, dasar hukum penenggelaman kapal asing ilegal, sudah diatur dalam undang-undang perikanan. Eksekutornya, kata dia, di tangan aparat penegak hukum.

"Kita kan ada UU-nya dan Pak KSAL sudah ready kok. Nanti kalau kita operasi. Dengan Mou ini Pak KSAL sudah siap untuk back up kita," kata Susi.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut TNI Laksamana Marsetyo menambahkan, kerja sama ini meliputi tiga perjanjian, yaitu geografi, pembangunan Sumber Daya Manusia dalam konteks hukum dan data antara KKP dan TNI AL.

"Penguatan pendidikan penelitian, kapal-kapal patroli dalam konteks penegakan hukum di laut, kita berikan pelatihan hukum laut nasional internasional supaya tidak ada kesalahpahaman," katanya.