Indonesia in Focus: Islamic democratization movement difficult in the ...

Indonesia in Focus: Islamic democratization movement difficult in the ...: Islamic democratization movement difficult in the weir in the Middle East Principles of democratic political movement that preceded the...

Islamic democratization movement difficult in the weir in the Middle East

Islamic democratization movement difficult in the weir in the Middle East

Principles of democratic political movement that preceded the Prophet Muhammad in the 6th century in the city of Medina, Saudi Arabia, has now started infecting Eastern countries - Temgah, although try dammed secular states with allies but difficult to stop its movement.

This movement is seen with the victory of Hamas in Palestine, but the victory was thwarted by the United States does not admit it, so the only'' deprived'' Hamas in the Gaza Strip, and the Fatah movement of Palestinian re-mastered in the West Bank.

Now back in Egypt Islamist party the Muslim Brotherhood backed Annur Salafi Party won the most democratic elections in Egypt with 51 percent of the vote, so that President Mursi become President.
But only one year in power, Mursi Military coup group which supported the secular opposition groups.

The process of democratization in Egypt does not seem like the United States which seem hesitant to support Mursi, especially Arab countries, like Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates who fear democracy movement in Egypt could spread to their countries hinnga could subvert the system of absolute monarchy that only benefit a handful of rulers (kings), not the majority of the people.

That's when militerkembali support secular government in power in Egypt, soon Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates pledged bentuan soft loan of U.S. $ 12 billion, which is not offered when bentuan Mursi when in power. Mursi when it is allowed to build up Egypt's economy in tatters due to the legacy of the Mubarak regime applying for loans at the World Bank.

Now the democratic principles began to bloom in the Middle East, in a matter of months started to topple Assad's military-backed regime in Syria, as well as other authoritarian regimes in the Middle East. And the Arab people in the Middle East began to realize who those champions who truly support the democratic movement.

Two people were killed and seven people were injured in clashes on Friday night (19/7) between supporters and opponents of the ousted Egyptian president Mohammad Mursi in northern Egypt, reported the online edition of the official media, Ahram on Saturday.

In the city of Mansoura in the Nile Delta, a woman and a girl aged 13 years was shot dead, while seven others suffered serious injuries due to shootings and stabbings, the report said.

The seven injured people have been transferred to the nearest hospital.

The clashes occurred when a Mursi supporters took to the streets after Friday prayers, and called for the restoration of ousted Egyptian president as a legitimate leader of the country, Xinhua reported - is monitored Reuters in Jakarta, Saturday.

Mursi opponents support the Armed Forces and the course map. They blame the unrest Moursi supporters recently.

Meanwhile, in a statement issued on Friday night, the Egyptian Interior Minister Mohammed Ibrahim reiterated its commitment to protect peaceful protesters and marches them in line with the Armed Forces.

He also warned people to refrain from violence and destruction, and add the Egyptian Armed Forces and the police will not allow any person who seeks unlawful, damaging roads, overcrowd state agency or complex occupying important.

Muslim Brotherhood on Saturday (20/7) morning time Cairo, Egypt, revealed that four women supporters of ousted leader Mohammed Mursi were killed and over 200 were injured in the attack in the city of Mansoura Province, 126 kilometers north of Cairo.

"We were attacked by a mob and killed four women and injured over 200 people," said Media Unit Emergency Mursi Muslim Brotherhood supporters. Mentioned, most of the victims had been rushed to a nearby hospital and treated lainnyan in the emergency medical unit in the field, according to Reuters journalist from Cairo.

Mursi supporters on Friday staged a grand rally in Cairo and other cities to demand the return of the validity of the province of President Mursi who was ousted in a military coup three weeks ago. Since overthrown on July 3, Mursi was detained at an undisclosed location.

United States and European Union have urged the transitional authorities, but was rejected for security reasons. The anti-Mursi also on Friday rallied in Tahrir Square to demand the trial Mursi.

As of Saturday morning local time, the atmosphere of Cairo are relatively safe despite a great demo of the two opposing sides. In addition to Cairo, protests from both camps also launched in various cities of the province.

Indonesia in Focus: Gerakan demokratisasi Islam sulit di bendung di T...

Indonesia in Focus: Gerakan demokratisasi Islam sulit di bendung di T...: Gerakan demokratisasi  Islam sulit di bendung di Timur Tengah Gerakan prinsip politik demokratis yang diawali Nabi Muhammad SAW pada ab...

Gerakan demokratisasi Islam sulit di bendung di Timur Tengah

Gerakan demokratisasi  Islam sulit di bendung di Timur Tengah

Gerakan prinsip politik demokratis yang diawali Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 di kota Madinah, Arab Saudi, kini mulai menjangkiti negara-negara Timur – Temgah, walaupun coba dibendung negara-negara sekuler dengan sekutunya namun sulit dibendung gerakannya.

Gerakan ini terlihat dengan kemenangan Hamas di Palestina, namun kemenangan itu dijegal negara Amerika Serikat dengan tidak mengakuinya, sehingga Hamas hanya ‘’dipasung’’ di jalur Gaza, dan gerakan Fatah kembali mengusai Palestina di Tepi Barat.

Kini di Mesir kembali Partai Islam Ikhwanul Muslimin yang didukung Partai Annur Salafi memenangkan pemilihan umum paling demokratis di Mesir dengan 51 persen suara, sehingga Presiden Mursi jadi Presiden.
Namun baru satu tahun berkuasa, Mursi dikudeta kelompok Militer yang di dukung kelompok oposisi yang sekuler.

Terjadinya proses demokratisasi di Mesir nampaknya tidak disukai Amerika Serikat yang nampaknya ragu-ragu mendukung Mursi, apalagi negara-negara Arab,seperti Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab yang kuatir gerakan demokratisasi di Mesir bisa merembet ke negara mereka hinnga bisa menumbangkan sistem monarki absolut yang hanya menguntungkan segelintir penguasa (raja), bukan mayoritas rakyat.

Itulah ketika Pemerintahan sekuler dukungan militerkembali berkuasa di Mesir , segera Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab menjanjikan bentuan pinjaman lunak US$ 12 miliar, bentuan yang tidak ditawarkan ketika Mursi ketika berkuasa. Mursi ketika itu dibiarkan membangun ekonomi Mesir yang morat marit akibat peninggalan rezim Mubarak dengan mengajukan pinjaman pada Bank Dunia.

Kini prinsip demokratis mulai marak di Timur Tengah, dalam hitungan bulan mulai akan menumbangkan rezim dukungan militer Assad di Suriah, serta rejim otoritarian lainnya di Timur Tengah. Dan Rakyat Arab di Timur Tengah mulai sadar siapa-siapa saja yang betul-betul kampiun mendukung gerakan demokratis.

Dua orang tewas dan tujuh orang cedera dalam bentrokan pada Jumat malam (19/7) antara pendukung dan penentang presiden Mesir yang dikudeta Muhammad Mursi di Mesir Utara, demikian laporan edisi daring media resmi, Ahram, Sabtu.

Di Kota Mansoura di Delta Nil, seorang perempuan dan seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun ditembak hingga tewas, sementara tujuh orang menderita luka serius akibat penembakan dan penikaman, kata laporan tersebut.

Ketujuh orang yang cedera telah dipindahkan ke rumah sakit terdekat.

Bentrokan itu terjadi saat sejumlah pendukung Mursi turun ke jalan sesudah Shalat Jumat, dan menyerukan pemulihan presiden terguling Mesir tersebut sebagai pemimpin sah negeri itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Penentang Mursi mendukung Angkatan Bersenjata dan peta jalannya. Mereka menyalahkan pendukung Moursi atas kerusuhan baru-baru ini.

Sementara itu, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat malam, Menteri Dalam Negeri Mesir Muhammad Ibrahim kembali menyampaikan komitmennya untuk melindungi pemrotes damai dan pawai mereka sejalan dengan Angkatan Bersenjata.

Ia juga memperingatkan warga agar tidak melakukan kerusuhan dan pengrusakan, dan menambahkan Angkatan Bersenjata serta polisi Mesir takkan membiarkan setiap orang yang berupaya melanggar hukum, merusak jalan, membuat sesak lembaga negara atau menduduki kompleks penting.

Ikhwanul Muslimin pada Sabtu (20/7) dini hari waktu Kairo, Mesir, mengungkapkan bahwa empat wanita pendukung presiden terguling Muhammad Mursi tewas dan lebih 200 orang cedera akibat diserang di kota Provinsi Mansoura, 126 kilometer utara Kairo.

"Kami diserang oleh perusuh dan menewaskan empat wanita dan lebih 200 orang cedera," kata Satuan Media Darurat Ikhwanul Muslimin pendukung Mursi. Disebutkan, sebagian korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat dan lainnyan dirawat di satuan medis darurat di lapangan,demikian laporan wartawan Antara dari Kairo.

Pendukung Mursi pada Jumat melancarkan unjuk rasa akbar di Kairo dan berbagai kota provinsi untuk menuntut pengembalian keabsahan Presiden Mursi yang digulingkan dalam kudeta militer pada tiga pekan lalu. Sejak digulingkan pada 3 Juli, Mursi ditahan di suatu tempat yang dirahasiakan.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mendesak penguasa transisi, namun ditolak dengan alasan keamanan. Kelompok anti-Mursi juga pada Jumat melakukan unjuk rasa di Bundaran Tahrir untuk menuntut Mursi diadili.

Hingga Sabtu dini hari waktu setempat, suasana kota Kairo relatif aman kendati terjadi demo besar dari kedua pihak yang berseberangan. Selain di Kairo, unjuk rasa dari kedua kubu juga dilancarkan di berbagai kota provinsi.

Indonesia in Focus: konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir...

Indonesia in Focus: konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir...: konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir, antara militer dan kelompok oposisi dan kelompok Islam yang dimotori Ikhwanul Muslimin ...

konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir, antara militer dan kelompok oposisi dan kelompok Islam yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi terjadi di Mesir.

konflik antara kekuatan Islam dan sekuler di Mesir, antara militer dan kelompok oposisi dan kelompok Islam yang dimotori Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi terjadi di Mesir.

Kelompok Sekuler yang didukung Amerika Serikat dengan dukungan finansial dari negara monarki di teluk dan kelompok Islam.

Kekuatan Islam semakin kuat di Timur Tengah setelah mereka memenangkan pemilihan umum di Palestina yang dimenangkan Hamas, disusul di Mesir, namun belakangan di obrak-abrik kelompok sekuler,sehingga berbuntut krisis berkepanjangan di Mesir.

Komnas HAM Indonesia mengimbau kepada masyarakat dunia untuk mengutuk keras kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di Mesir.

Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, menilai kudeta militer yang berlangsung di Mesir adalah pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal.

''Saya menyayangkan standard ganda PBB melalui sekjen-nya soal kudeta di Mesir. Ban Ki Mon “membiarkan” kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara. Berbeda sekali saat kudeta militer di Niger (2010) Uni Eropa,  AS, dan Prancis menghimbau Niger dengan selekasnya memulihkan tata tertib UUD,'' ungkap Maneger Nasution kepada ROL, Senin (8/7).

Pada 2012 , kata dia, PBB mengecam kudeta militer di Afrika Barat, Mali.

Gedung Putih, kata dia,  juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil.

''Negara-negara barat juga setali tiga uang, pada satu sisi mengagungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir  semua pada diam? Ada apa ini sebenarnya?”

Pihaknya juga berharap Presiden RI memberikan (lagi) sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia  harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945.

Presiden Mesir, Adly Mansour, pada Kamis berjanji untuk memperjuangkan pulihnya keamanan sampai akhir saat Ikhwanul Muslimin berjanji melakukan protes-protes baru menentang pemerintah barunya yang dilantik militer.

"Kami berada pada saat yang menentukan dalam sejarah Mesir, yang beberapa orang ingin mengarahkan ke arah yang tidak diketahui," katanya dalam pidato televisi. "Kami akan melawan berjuang untuk keamanan sampai akhir. Kami akan melestarikan revolusi."

Mansour, seorang hakim tinggi yang ditunjuk sebagai pemimpin sementara setelah militer menggulingkan presiden terpilih Muhammad Mursi pada 3 Juli, kembali menawarkan "cabang zaitun" kepada para pendukung Islamis Mursi itu.

Tetapi, ia juga berjanji untuk menegakkan keadilan transisional di tengah seruan-seruan penuntutan Mursi dan tindakan keras terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. "Kerangka keadilan dan rekonsiliasi meluas ke semua arah," katanya.

Ikhwanul Muslimin telah menolak setiap hubungan dengan Mansour. Mereka mengatakan akan tetap melakukan protes sampai Mursi dikembalikan pada kedudukannya.

Pihaknya telah menyerukan demonstrasi baru pada Jumat. Kelompok-kelompok anti-Mursi menyerukan kontra-demonstrasi itu.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, Kamis (11/7), menyampaikan keprihatinan mengenai krisis di Mesir dan surat penangkapan yang dikeluarkan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin serta orang lain.

Ban mengutarakan keprihatinannya selama percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Mohamed Kamel Amr. Ban mengatakan tak ada tempat bagi pembalasan atau pengecualian masyarakat atau partai utama di Mesir.

''Ban juga menyerukan dialog damai yang meliputi semua pihak dalam arena politik di Mesir,'' demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Ia menyatakan PBB mendukung Pemerintah Mesir yang sepenuhnya bertanggung-jawab pada rakyat Mesir.

Jaksa Agung Mesir sebelumnya mengeluarkan surat penangkapan atas pemimpin Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie, dan tokoh lain pada Rabu (10/7).

Mereka diperintah ditangkap dengan tuduhan menghasut bentrokan yang melibatkan kekerasan pada Senin. Bentrokan yang akhirnya menewaskan tak kurang dari 51 orang di luar Rumah Pengawal Republik.

Tragedi itu terjadi dua hari setelah pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie, menyampaikan pidato berapi-api di hadapan massa yang marah di Bundaran Rabiah Al-Adawiyah di Kairo. Ia berikrar akan berkorban buat kembalinya Mursi dan mencela tindakan militer itu sebagai aksi kudeta.

Indonesia in Focus: conflict between Islamic and secular forces in Egy...

Indonesia in Focus: conflict between Islamic and secular forces in Egy...: conflict between Islamic and secular forces in Egypt, the military and the opposition and Islamist groups who led the Muslim Brotherhoo...

conflict between Islamic and secular forces in Egypt, the military and the opposition and Islamist groups who led the Muslim Brotherhood and Salafi groups in Egypt.

conflict between Islamic and secular forces in Egypt, the military and the opposition and Islamist groups who led the Muslim Brotherhood and Salafi groups in Egypt.

Secular groups that supported the United States with the financial support of the monarchy in the Gulf and Islamic groups.

Increasingly powerful Islamist forces in the Middle East after they won the Palestinian elections in which Hamas won, followed in Egypt, but later tossed in secular groups, so that led to a prolonged crisis in Egypt.

Indonesian National Human Rights Commission appealed to the world community to condemn the military coup against the legitimate and sovereign government in Egypt.

Commissioner of National Human Rights Commission, Maneger Nasution, assess the military coup that took place in Egypt is a betrayal of the democratic values ​​that have become the norm universally.

'' I regret UN double standards through its secretary general about the coup in Egypt. Ban Ki Mon "let 'coup in Egypt and see it as a form of expression freedom of speech. In stark contrast when a military coup in Niger (2010) EU, U.S., and France called on Niger to speedily restore order Constitution,'' said Nasution Maneger to ROL, Monday (8/7).

In 2012, he said, the United Nations condemned the military coup in West Africa, Mali.

White House, he said, also condemned the military coup in Guinea Bissau which they condemned the military seized power from the civilian leadership of the country.

'' The western countries also Tweedledum and Tweedledee, on the one hand glorifying democracy, but in the case of Egypt is only silence. So why in the event of a coup in Egypt all the silence? What is this? "

It is also hoped the President provided (again) more businesslike attitude anymore about the Egyptian crisis, because fatsun Indonesian politics is a free and active. Indonesia should play an active role in creating a world order as mandated in the 1945 Constitution.

Egyptian President Mansour Adly, on Thursday pledged to fight for the restoration of security to the end when the Muslim Brotherhood vowed new protests against the new military-installed government.

"We are at a defining moment in the history of Egypt, which some people want to drive to an unknown direction," he said in a televised address. "We'll fight the fight for security to the end. We will preserve the revolution."

Mansour, a high judge who was appointed as interim leader after the military overthrew the elected president Mohammed Mursi on July 3, again offering "olive branch" to the supporters of the Islamist Mursi.

However, he also promised to transitional justice amid cries prosecution Mursi and the crackdown on the Muslim Brotherhood movement. "The framework of justice and reconciliation extends to all directions," he said.

The Muslim Brotherhood has refused any dealings with Mansour. They said it would continue to protest until Mursi returned to his position.

He said he has called for a new demonstration on Friday. Groups of anti-Mursi called the counter-demonstration.

UN Secretary General, Ban Ki-moon on Thursday (11/7), expressed concern about the crisis in Egypt and the arrest warrant issued against the leader of the Muslim Brotherhood and others.

Ban expressed concern during a phone conversation with Egyptian Foreign Minister Mohamed Kamel Amr. Ban said there was no place for retaliation or exclusion of the public or the main party in Egypt.

'' Ban also called for peaceful dialogue that includes all parties in the political arena in Egypt,'' Xinhua reported that monitored Reuters on Friday morning.

He stated that the United Nations fully supports the Egyptian government responsible to the people of Egypt.

Egypt's Attorney General previously issued arrest warrant for the leader of the Muslim Brotherhood, Mohammed Badie, and other figures on Wednesday (10/7).

They ruled arrested on charges of instigating violent clashes on Monday. Clashes that eventually killed at least 51 people outside the House Republican Guard.

The tragedy occurred two days after the supreme leader of the Muslim Brotherhood, Mohammed Badie, delivered a fiery speech in front of an angry mob at the Roundabout Al-Rabiah Adawiyah in Cairo. He vowed to make sacrifices for the return of the Mursi and denounced the military action as a coup.

Indonesia in Focus: democratization in Egypt feared to spread to Saudi...

Indonesia in Focus: democratization in Egypt feared to spread to Saudi...: democratization in Egypt feared to spread to Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates. democratization in Egypt feared to sprea...

democratization in Egypt feared to spread to Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates.

democratization in Egypt feared to spread to Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates.

democratization in Egypt feared to spread to Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates. That is why the three countries pledged U.S. $ 12 billion grant to support military rule in Egypt, aid is not given when Mursi power.




The supporters of ousted leader Mohammed Mursi on Saturday (13/7) morning began approaching the Presidential Palace Al Ettihadiyah and the Ministry of Defence.
On Friday (12/7) evening at around 23:00 local time, briefing stage through loudspeakers of Rabiah Adawiyah Roundabout, where supporters of a centralized Mursi, said most of the mass will be surging toward the Ministry of Defence.
Original mass through Jalan Yusuf Salim Abbas to Wrong Way, but the masses were forced back because the road was blocked off with barbed wire and army battle tanks. The army also blocked Thairan to the Palace Ettihadiyah with battle tanks.
Finally, the mass moves towards Abbasea Roundabout, an area close to the Ministry of Defence and it is quite close to the Palace Ettihadiyah.
The Way Abbasea toward the defense ministry has been closed with barbed wire, as well as the Caliph Makmoun Road towards the Ministry of Defence.
Mursi supporters have occupied 15 days Rabiah Adawiyah Roundabout, East Cairo, ahead of the Mursi ousted last week.
In a demonstration of a million people on Friday, coloring Moursi supporters throughout the city of Cairo with master than Rabiah Adawiyah Roundabout, Roundabout An Nahdhah also in Giza, Cairo West, Ramses Roundabout, near downtown Cairo Tahrir Square, the National Radio and Television Station, and the Palace Ettihadiyah .
In addition to Cairo, Mursi supporters also reportedly took to the streets in various cities of the province. Mursi supporters maintain their demands, namely to restore the legitimacy of President Mursi.
Turkey's prime minister on Friday (5/7) criticized the military intervention in Egypt that toppled President Mohamed Morsi of Islamists as the enemy of democracy, and criticized the West for not calling the ouster as a coup.
Referring to the history of the country's coup, Recep Tayyip Erdogan warned that military action such severe ramifications. "The coup was evil. Coup expense of the people, the future, and democracy. I want is revealed by all the people with courage. I was surprised by the attitude of the West. European Parliament ignores its own values ​​with no mention of military intervention in Egypt as a coup. This is test the sincerity and the West has failed, "he said.
Both the European Union in Brussels and Washington have so far refrained from calling Morsi ouster as a coup.
But the important regional allies Ankara also seems to take a cautious approach. Saudi Arabia and Qatar congratulates Egypt's new interim president appointed Mansour Adly.
Analysts say there is a significant diplomatic implications for Turkey with the overthrow of Egyptian President. According to diplomatic columnist Kadri Gursel from Turkish daily Milliyet, Erdogan's Islamist roots Morsi see strong as politically good investment, giving both countries a broader diplomatic influence across the region.
"Morsi will overthrow severe psychological impact on the Turkish government. What is called wisdom in establishing new regional order with Islamic regimes after Arab upheaval, especially Egypt, Tunisia, Libya, and in this case the future of Syria, is also seen as determinants. So a new regional order, except for foreign actors in the region, all of this is gone, "he said.
Prime Minister Erdogan plans to travel to the controversial Islamist-ruled Gaza Strip may also be threatened. This visit has been repeatedly delayed because of fears of Washington, Tel Aviv and Palestine.
Gursel said the ousting of President Morsi tantamount to destroying hopes Erdogan visit to Gaza. "Erdogan is not going to go into Gaza in an unlimited time period. Due to this condition he could not go to Gaza via Rafa Gate. There will be no welcome for him in Egypt. He can not go to the military-ruled Egypt. Was impossible," she said.
Many society leaders urged Egyptian President Muhammad Mursi validity returned to avoid a human tragedy that is threatening the country.
"The best way out is to restore the validity of President Mursi, then the dialogue for early elections," said Prof Dr Sahar Khamis, a communications expert from the University of Meryland, the U.S., in an interactive discussion on the television network Al Jazzera, Sunday (7/7).
Egyptian veiled women are not affiliated with a political party that refers to a military coup on Wednesday (3/7) and then the ouster Mursi, was elected president in the first democratic elections of State Pyramid. Prof Sahar condemned the military intervention in politics that lead to political tempest and prolonged bloody conflict.
"With any reason, the military should not intervene in political issues. Military was salaried people and given the tools of war to defend the country's sovereignty, not to play politics," he asserted.
Assessment Similar expressed political analyst Fahmy Howeidi. According to him, a military coup is a bad precedent for the future of democracy. "The military should realize that Mursi won the popular vote by ballot, and that means he (Mursi) to carry out the constitutional mandate as president for all Egyptians," said the columnist and prolific author.
Prof Dr Sheikh Yusuf Qardhawy, charismatic cleric who is very influential in Egypt and the Islamic world, also condemned the attitude of the military to depose Mursi. "The validity of President Mursi shall be returned, and troops must respect the verdict of the people who gave him confidence (Mursi)," said the Egyptian cleric living in Qatar.
Influential scholars who now leads the Union of Islamic Scholars Se-World, the military urged legowo apologize to the people. "The armed forces must apologize to the people and cancel militaristic road map and restore the position of President Mursi," said Chairman of the European Council for Fatwa and Research it.
Sheikh Qaradawi refers cancel roadmap constitution and appoint the Chairman of the Constitutional Court Mansour Adly served as interim president for a replacement Moursi.Meanwhile, Adly Monsour began running errands at the Presidential Palace Al Ettihadiyah.
On Saturday (6/7), Mansour met with opposition leader Mohamed ElBaradei, who later rumored to have been appointed as prime minister. However, on Saturday (6/7) late at night, palace ElBaradei denied appointment as prime minister, and said still in discussions with various parties for the formation of the transition cabinet.
The Muslim Brotherhood called on supporters across the state to Mursi back down to the street today, Sunday (7/7) with the theme demands 'Returns Validity President Mursi'.Instead the opposition also called for supporters to gather in Tahrir Square on the same day.

Annur party, the political wing of the Islamic Salafi movement that supports a military coup ouster of President Mohammed Mursi, warned of civil war following the massacre at Mursi detained.
"The shooting was very dangerous and could lead to civil war," said Secretary General of the Party Annur, Shaban Abdul Alim, referring to the shooting at the Office of the Republican Guard, where Mursi arrested, on Monday.
Annur Party strongly condemned the shooting and dubbed it as genocide. They expressed support for withdrawing from the presidential transition Mansour Adly.
Annur is the Islamists who are in second place won the most votes in parliamentary elections last year.
The Ministry of Health officially announced 34 people were killed. However, in the Field House Media Unit Rabiah Adawiyah ensure toll rose to 52 people and injured hundreds more.The military said an army officer was killed in the clash.
The military said they were attacked by protesters that had fired tear gas to disperse the past. Medical sources said most of the victims of gunfire.
"The actions being performed surgery to remove the bullet lodged in the head and chest several casualties," the source said.
Beltaghi Mohamed, a senior Muslim Brotherhood claimed to be at the scene, said the shooting happened after dawn prayers. "We were attacked first with tear gas fired very thick and then followed by a barrage of gunfire," he said.
Masr Al Qawi Party chairman, Abdel Monem Abul Fatuh, condemned and called the shooting a tragedy of humanity.
The United States will still continue his plan to send four aircraft F-16 fighter jets to Egypt in the coming weeks, U.S. officials said. The plan was still running at the time Washington carefully consider whether to refer the overthrow of Egyptian leader recently as a military coup.
The decision to declare the ouster of Egyptian President Mohamed Mursi last week as a coup would, by law, require the administration of U.S. President Barack Obama to withhold military aid to Egypt. Egypt is the second largest recipient of U.S. aid after Israel. Egypt receives $ 1.5 billion (Rp 14.9 trillion) every year.
Jets that are part of the aid package, said a U.S. defense department official. Defense Department officials said the delivery of four F-16 jets are likely to be done next August. "Currently there is no change of plans regarding the delivery of aircraft F-16 to the Egyptian military," the second U.S. official said without wanting to be named.
Islamist circles that support Morsi - Egypt's first president elected through free elections, blamed the United States for allowing what they call a military coup.
The death toll continues to increase due to the Egyptian military attack pro-Mursi. According to an informant from the medical team, at least 42 people were killed in the massacre at the event called the Republican Guard, some of them women and children.
A spokesman for the Muslim Brotherhood, Gehad el Haddad, quoted by Reuters, said that was in the mosque, located near the shooting scene. When the supporters of Mursi is being held before the morning prayer in congregation fired tear gas and sprayed with machine guns. While others were giving speeches in front of the Republican Guard.
The victims according to him, most suffered a gunshot wound to the head. The victim was taken to hospital in Nasr City.
A demonstrator Al Shaimaa Younes said soldiers and police opened fire on protesters who were praying Fajr. As a result, there was panic that protesters running in all directions. Yet at the site, there are women and children who participated in the demonstration.
'' I see people began to fall,'' he said on Monday (8/7).
Previously, as quoted by Al Jazeera, Health Ministry spokesman Khaled el Khatib said 34 people Mursi supporters who rallied outside the headquarters of the Egyptian military were killed. While the 322 other people were injured.
Mursi supporters have staged a rally outside the Republican Guard since Mursi was overthrown by the military. They asked the military to free and restore the Egyptian presidency to Mursi.
Muslim Brotherhood spokesman, Gehad al-Haddad, told VOA, the demonstrations are scheduled to be held after Friday prayers was a peaceful protest to question what the group considered it a military coup against the elected their leaders freely for the first time in Egypt .
The Muslim Brotherhood has refused to participate in the planned formation of a transitional government, and said the group would continue to hold his protest until Mursi restored.
Meanwhile, opponents of the Mursi are planning to gather in Cairo to celebrate the mass upheaval that overthrew the military push Mursi, who until now in military custody.
Since the overthrow of Mursi last week, deadly clashes between the two factions threaten the Arab world's largest country was plunged into a large-scale sectarian crisis.